Download to read offline
![Bahan Diskusi Desain Penjaminan Mutu[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/bahandiskusidesainpenjaminanmutu1-250814005959-df4c2bc5-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Modul Ajar KBC SKI Kelas 6 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcskikelas6mimodulkelas-260207160743-753abfd0-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
1. SPMP Permendikbud Pendidikan 28 th 2016.pptx
- 1. 1 1 LEMBAGA PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERMENDIKBUD 28 TAHUN 2016
- 2. KETENTUAN UMUM MutuPendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Pasal 1
- 3. KETENTUAN UMUM SistemPenjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 1
- 4. FUNGSI DAN TUJUAN Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Pasal 2
- 5. SISTEM PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas: a. SPMI-Dikdasmen; dan b. SPME-Dikdasmen. SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada dikdas dan dikmen. SPME-Dikdasmen dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai per UU. Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan dikdas dan dikmen. Pasal 3
- 6. SISTEM PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas SNP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen. Pasal 4
- 7. SISTEM PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SPMI-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP; b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran; d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai SNP. SPMI-Dikdasmen dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada dikdas dan dikmen. SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pasal 5
- 8. SISTEM PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SPME-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP; b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan; c. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; e. Mengevaluasi dan menetapkan SNP dan menyusun strategi peningkatan mutu; f. Melakukan akreditasi satuan pada dikdas dan dikmen. Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemda sesuai dengan kewenangannya. Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen ditetapkan oleh Pemerintah dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya. Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen dilakukan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya. Pasal 6
- 9. SISTEM PENJAMINAN MUTUPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan. Sistem informasi mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan SNP. Data dan informasi mutu meliputi: a. hasil pendidikan; b. isi pendidikan; c. proses pendidikan; d. penilaian pendidikan; e. guru dan tenaga kependidikan; f. sarana prasarana pendidikan; g. pembiayaan pendidikan; dan h. pengelolaan pendidikan; Sistem informasi berbasis pada Dapodik yang dikelola oleh PDSPK. Data dan informasi dalam sistem informasi mutu digunakan untuk: a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SNP pada satuan dikdas dan satuan dikmen dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SNP oleh BSNP; c. acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-S/M. Pasal 7
- 10. PEMBAGIAN TUGAS DANWEWENANG Kementerian melalui Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang: a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen; b. menyusun dan mengembangkan pedoman sistem penjaminan mutu Dikdasmen; c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; d. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemda dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen; e. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; f. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; g. mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan h. menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Mendikbud. Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh LPMP. Pasal 8
- 11. TUGAS DAN WEWENANGLPMP LPMP mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI- Dikdasmen; b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya; c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM Pemda dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di wilayah kerjanya; d. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jendera; e. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8
- 12. TUGAS DAN WEWENANGPROVINSI Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI- Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah provinsi membentuk tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pasal 9
- 13. TUGAS DAN WEWENANGPROVINSI Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus; b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi; dan c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi. Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur: a. bidang pada dinas pendidikan; b. pengawas sekolah; dan c. dewan pendidikan. Pemda provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah. Pasal 9
- 14. TUGAS DAN WEWENANGKAB/KOTA Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada dikdas. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada dikdas berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan. Memfasilitasi pemenuhan di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenanganya. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pemda Kab/Kota membentuk tim PMP dikdas Pasal 10
- 15. TUGAS DAN WEWENANGKAB/KOTA Tim PMP dikdas mempunyai tugas dan wewenang: melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada dikdas; memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada dikdas berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota. Tim PMP dikdas paling sedikit terdiri atas unsur: Bidang pada dinas pendidikan Pengawas sekolah Dewan pendidikan Pemerintah Kab/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan koordinasi dan kerjasama denga LPMP sebagai perwakilan Dierektorat Jenderal di daerah. Pasal 10
- 16. TUGAS DAN WEWENANGSATUAN PENDIDIKAN Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan wewenang: Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangan SPMI-Dikdasmen; Menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri atas: 1. dokumen kebijakan; 2. Dokumen standar; 3. Dokumen formulir. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dokumen SPMI-Dikdasmen disusun sebagai acuan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdasmen. Direktorat Jenderal menetapkan Juknis untuk melaksanakan tugas dan wewenang satuan pendidikan. Pasal 11
- 17. TUGAS DAN WEWENANGSATUAN PENDIDIKAN Tugas Tim PMP satuan pendidikan adalah: Mengoordinasikan, pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan; Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan: Melaksanakan pemenuhan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; Memberikan rekomendasi strategis peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan. Tim PMP satuan pendidikan paling sedikit terdiri atas: Perwakilan pimpinan satuan pendidikan Perwakilan guru Perwakilan tenaga kependidikan Perwakilan komite sekolah Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim PMP daerah. Pasal 11
- 18. PEMANTAUAN, EVALUASI danSANKSI Pemerintah memantau dan mengevaluasi penerapan SPMP dasar dan menengah oleh Pemda paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pemda melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPMP oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 12, 13 Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu. Pemda yang tidak menjalankan peraturan ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan peningkatan mutu oleh Pemerintah. Ketentuan, peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan mutu diatur dalam Juknis oleh Dirjen. Ditetapkan 24 Agustus 2016. Diundangkan 29 Agustus 2016
- 19. SISTEM PENJAMINAN MUTUEKSTERNAL Pemerintah/ Pemerintah Daerah Pemetaan Mutu Sekolah Perencanaan Peningkatan Mutu Fasilitasi Pemenuhan/Pe ningkatan Mutu Inspeksi Pelaksanaan Penjaminan Mutu SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Badan/Lembaga Akreditasi Audit Mutu Eksternal Penetapan Akreditasi Badan/Lembaga Standarisasi Penetapan Standar Mutu Pembuatan Strategi Peningkatan Mutu Evaluasi Pencapaian Mutu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (Permendikbud 28/2016) 19
- 20. 20 Pelibatan Unsur Visi-Misi, Kebijakan sekolah Laporanhasil evaluasi: • Pemenuhan 8 SNP • Implementasi dari rencana aksi Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Kebijakan Pemerintah (Kurikulum, SNP, lainnya) Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP Dokumen Evaluasi Diri Sekolah Sekolah Kepala Sekolah Guru Tenaga Kependidikan Komite sekolah Tahapan 1. SEKOLAH MENJALANKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
- 21. STANDAR MUTU PEMETAANMUTU PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI Sekolah menetapkan acuan mutu sesuai SNP Sekolah mengindentifkasi permasalahan di lingkungannya Sekolah menetapkan solusi/Program Perubahan dan menyusun rencana untuk memperbaiki permasalahan Sekolah melakukan perbaikan sesuai dengan rencana Sekolah memastikan solusi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak seperti yang diharapkan Contoh Penerapan: Pelaksanaan K13 SKL: Terbentuknya karakter anak yang bertaqwa, jujur, nasionalis ISI: KTSP memastikan kurikulum dijabarkan dengan baik sesuai kontekstual PROSES: Sekolah menerapkan pendekatan saintifik, HOT, Kolaborasi SKL: Tingkat kejujuran siswa rendah ISI: KTSP belum memasukan kompetensi kejujuran dalam proses pembelajaran secara holistik PROSES: Proses belajar tidak mendorong pembentukan karakter Program Perubahan: Gerakan Anak Jujur Kegiatan: 1. Revisi KTSP 2. Pelatihan pengembangan Silabus, RPP mapel yang mengandung pembentukan karakter 3. Kantin dan Pustaka kejujuran 4. Diskusi2 dengan tim psikologi dan pengembangan karakter, dll Kegiatan: Revisi KTSP Penanggung Jawab: Wakasek Kurikulum Jadual: Juli – Npvember Keluaran: KTSP yang disempurnakan Tahapan: 1. Persiapan 2. FGD dengan para pihak 3. Reviu 4. Evaluasi Bukti fisik: 5. Draft KTSP 6. Absensi rapat Input: % Anggaran terserap Proses: Seluruh tahapan revisi dilaksanakan Output: Dokumen KTSP perubahan Outcome: Tingkat kejujuran siswa meningkat
- 22. STANDAR MUTU PEMETAANMUTU PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI Sekolah menetapkan acuan mutu sesuai SNP Sekolah mengindentifkasi permasalahan di lingkungannya Sekolah menetapkan solusi/Program Perubahan dan menyusun rencana untuk memperbaiki permasalahan Sekolah melakukan perbaikan sesuai dengan rencana Sekolah memastikan solusi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak seperti yang diharapkan Contoh Penerapan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SARPRAS: • Sekolah memiliki ruang kelas dengan kapasitas maksimal 36 siswa/kelas • Memilki perpustakaan dengan jumlah perabotan sesuai standar • Seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi baik • Memiliki WC dengan jumlah sesuai peserta didik SARPRAS: • Sekolah tidak memiliki perpustakaan • Rata-rata kapasitas ruang kelas 40 siswa • Sekolah hanya memilki WC 2, ruang untuk 300 siswa dan digunakan bersama untuk laki dan perempuan • Dari 7 ruang kelas hanya 3 kondisi baik, 2 rusak ringan, 2 rusak sedang Program Perubahan: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah Kegiatan: 1. Peyediaan perpusatakan 2. Penyediaan ruang kelas baru 3. Penyediaan WC 4. Rehabilitasi ruang kelas Kegiatan: Penyediaan ruang kelas baru Buku Pustaka Penanggung Jawab: Wakasek Sarpras atau Komite Jadual: Februari – jJuni Keluaran: Ruang kelas baru Buku Pusataka Tahapan: 1. Laporan Dapodik,Dinas atau Parapihak 2. Diskusi Komite 3. Rancangan Proposal 4. Operasionalisasi Bukti fisik: 5. Ruang kelas baru/Buku Bacaan 6. Transparansi Anggaran Input: % Anggaran terserap Proses: Seluruh tahapan penyediaan dilaksanakan Output: Terserdianya 1 ruang kelas baru dan Buku Bacan pengayaan Outcome: Rasio siswa perkelas turun menjadi 37 siswa Literasi semakin baik
- 23. MANFAAT BAGI SATUANPENDIDIKAN SNP standar SEKOLAH EDS Evaluas i Peren- canaan Pelak- sanaan STANDAR BARU Lulusan yang berkarakter baik Lulusan yang kreatif & pembelajar Sekolah yang menyenangkan Sekolah yang berbudaya mutu Sekolah yang seluruh ekosistemnya memiliki kesadaran kolektif untuk mendorong terjadinya proses pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, terus- menerus, dan berkelanjutan
- 24.
- 25. REFERENSI 1. Buku PetunjukanTeknis Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan pendidikan 2. Buku Pedoman Umum PMP 3. Buku Naskah Akademis PMP 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.28 Tahun 2016
- 26. SISTEM PENJAMINAN MUTUINTERNAL 26
- 27. Penetapan Standar Mutu SNPSEBAGAI KRITERIA MINIMAL MEMENUHI SNP? STANDAR DI ATAS SNP TIDAK YA AUDIT/ EVALUASI PEMETAAN MUTU/EVALUASI DIRI SEKOLAH PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU
- 28. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Upayapeningkatan mutu harus memiliki “makna” dan “sesuai dengan kebutuhan” sekolah dalam menuju sekolah dengan kualitas layanan minimal SNP 28 SNP standar Lulusan yang berkarakter baik Lulusan yang kreatif dan pembelajar Sekolah yang menyenangkan SEKOLAH EDS Evaluasi Peren- canaan Pelak- sanaan STANDAR BARU SEKOLAH BERBUDAYA MUTU
- 29. STANDAR INDIKATOR SNPSTANDAR DI ATAS SNP Kompetensi Lulusan Contoh: 1. Menaikkan angka target (Kualifikasi guru S1/D4 S2 2. Menambahkan indikator (Sekolah wajib memiliki akses internet) 3. Menambahkan standar baru (Standar Pengabdian Masyarakat) Penilaian Proses Isi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sarana & Prasarana Pembiayaan Pengelolaan
- 30. Lembar Kerja AnalisisData Mutu Standar Indikator Kondisi Saat Ini Analisis Lingkungan Kekuatan Kelemahan Kompetensi Lulusan 1. Nilai Sikap Baik 2. Nilai Pengetahuan Baik 3. Nilai Ketrampilan Baik 1.Nilai Sikap cukup (4) 2.Nilai Pengetahuan Baik Sekali (6) 3.Nilai Ketrampilan Baik (5) 1.Nilai Pengetahuan Baik Sekali (6) 2.Nilai Ketrampilan Baik (5) 1. Nilai Sikap cukup (4) Isi 1. Muatan 2. Rancangan Beban Belajar 3. KTSP 1.Muatan sesuai (6) 2.Rancangan Beban Belajar kurang sesuai (4) 3.KTSP sesuai (5) 1.Muatan sesuai (6) 2.KTSP sesuai (5) 1. Rancangan Beban Belajar kurang sesuai (4) Proses Penilaian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Pengelolaan Hasil rapor mutu dapat dimanfaatkan dalam menyusun analisis kondisi sekolah
- 31. CAPAIAN SIKAP SISWA RENDAH ISI BIAYA SARPRAS PTK PROSES PENILAIAN Beban Belajar Proses Pembelajaran Perencanaan 31 Obyektifitas KTSP Transparansi Kepedulian padasiswa miskin Kelengkapan Sarpras Pembelajaran Kapasitas & Daya tampung Akuntabilitas PENGELOLAAN Muatan Alokasi waktu Jam Pelajaran per minggu Jam Pelajaran per Semester Perangkat Keterilibatan Pemangku Kependitngan Pembelajaran Terpadu Pendekatan Saintifik Transparansi Keterlibatan pemangku kpentingan Akses ke dokumen Mengacu ke KI- KD Kesesuain indicator & Instrumen Jumlah & Kualifikasi Guru Kompetensi Guru Kualifikasi Jumlah Pedagogik Kepribadian Sosial Pengawasan Pelaksanaan Program Kondisi Sarpras Pembelajaran Mencari Akar Permasalahan: di Sekolah x
- 32. Lembar Kerja AnalisisData Mutu Standar Indikator Kondisi Saat Ini Analisis Lingkungan Masalah Akar Masalah* Kekuatan Kelema han Kompetensi Lulusan Isi Proses Penilaian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Pengelolaan * Tidak harus diisi di semua standar
- 33. Lembar Kerja AnalisisData Mutu * Tidak harus diisi di semua standar Standar Indikator Kondisi Saat Ini Analisi Lingkungan Masalah Akar Masalah Alternatif Solusi* Rekomendasi* Kekuatan Kelemahan Kompetensi Lulusan Isi Proses Penilaian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pembiayaan Pengelolaan
- 34. Rencana Peningkatan MutuSekolah X ASPEK Akar Permasalahan Arah Kebijakan/Program Indikator Kinerja Strategi/Kegiatan ISI Beban Belajar: • Alokasi jam belajar Penyempurnaan KTSP KTSP sesuai dengan SNP • Pelatihan penyusunan KTSP • Revisi dokumen KTSP • Pelibatan pemangku kpentingan dalam penyusunan KTSP PROSES Proses Pembelajaran: • Pembelajaran terpadu Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Proses pembelajaran Sesuai dengan SNP • Pelatihan penerapan pembelajaran terpadu • Kerjasama antar sekolah sharing penerapan pembelajaran terpadu PENILAIAN 1. Obyektifitas proses penilaian • Kesesuaian indikator 2. Tranparansi • Akses ke dokumen Penguatan system penilaian Pembelajaran di Sekolah Proses pembelajaran obyektif dan tranparan • Pelatihan penyusunan instrument penilauan • Revisi dokumen penilaian • Sosialisasi dokumen penilaian PTK Kompetensi Guru • kepribadian Penguatan kapasitas guru Guru meningkat kompetensi kepribadian • dll SARPRAS - - - • - TATA KELOLA Pengawasan Penguatan system pengawasan pembelajaran -- • dll BIAYA Kepedulian pada siswa miskin Penguanatan system subsidi silang - • dll Masalah: CAPAIAN SIKAP SISWA RENDAH
- 35. Rencana Peningkatan Mutu Masalah AkarMasalah Rekomendasi Program Kegiatan Sasaran Anggaran Sumber Daya RKS Visioning (komitmen) RKAS EDS RENCANA PEMENUHAN IMPLEMENTASI
- 36. Lembar Kerja Penyusunan RencanaPeningkatan Mutu Masalah: Kepedulian terhadap kebersihan sekolah sangat rendah Standar Rekomendasi Program Kegiatan Volume Kebutuhan biaya Sumber daya Isi Proses Penilaian Pendidik dan Tenaga kependidikan Sarana & Prasarana Pembiayaan Pengelolaan
- 37. Implementasi Pemenuhan Mutu INSTRUMEN PENGENDALIAN KEGIATAN PROGRAMA PROGRAM D PROGRAM LAIN-LAIN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN A1 KEGIATAN A2 KEGIATAN A3 KEGIATAN D1 KEGIATAN D2 KEGIATAN D3 KEGIATAN LAIN-LAIN JADWAL KEGIATAN ORGANISASI PELAKSANA LAPORAN OUTPUT A1 OUTPUT A2 OUTPUT A3 OUTPUT D1 OUTPUT D2 OUTPUT D3 OUTPUT LAIN-LAIN OUTCOME BUKTI FISIK LAINNYA
- 38. Program Kegiatan Penanggung jawab Pemangkukepentingan yang dilbatkan Waktu pelaksanaan Bukti Fisik Perbaikan KTSP dalam pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan Pelatihan Penyusunan KTSP dalam Pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum • Pengawas Sekolah • Narasumber • Guru • Kepala Sekolah • Tenaga Kependidikan • Tim Pengembang Kurikulum Mei • Panduan Pelatihan • Daftar Absen • Bahan dan Modul Pelatihan • Laporan Pelatihan Workshop Penyusunan KTSP dalam Pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan • Pengawas Sekolah • Narasumber • Guru • Kepala Sekolah • Tenaga Kependidikan • Tim Pengembang Kurikulum • Penyelenggara Pendidikan • Pemangku kepentingan lainnya Juni • Panduan Workshop • Daftar Hadir • Laporan Workshop • Dokumen KTSP yang disempurnakan Contoh Lembar Kerja Implementasi Peningkatan Mutu Masalah: Kepedulian terhadap kebersihan sekolah sangat rendah
- 39. Evaluasi Pemenuhan Mutu PENGUMPULANDATA TELAAH DOKUMEN PENGISIAN INSTRUMEN OLEH RESPONDEN WAWANCARA PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INSTRUMEN EVALUASI PELAKSANAAN PEMENUHAN MUTU PROGRAM A PROGRAM B PROGRAM LAIN-LAIN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA LAPORAN & REKOMENDASI TINDAK LANJUT OBSERVASI OUTCOME EVALUASI/AUDIT OUTPUT PROSES INPUT
- 40. Rekomendasi Hasil Evaluasi 40 PENETAPAN STANDARBARU EVALUASI DIRI SEKOLAH EVALUASI PEMENUHAN PEMENUHAN TINDAKAN PERBAIKAN SESUAI RENCANA? STANDAR TERPENUHI? TIDAK YA TIDAK YA RENCANA PEMENUHAN Strategi Baru Pemenuhan Mutu
- 41. Contoh Lembar Kerja PenyusunanIndikator Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Masalah: Indeks capaian sikap kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah rendah sangat rendah Program Kegiatan Capaian Kesimpulan dan Rekomendasi Input Proses Output Outcome Perbaikan KTSP dalam pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan Pelatihan Penyusunan KTSP dalam Pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan % serapan anggaran • Progres capaian keterlaksanaan pelatihan • Kualitas Pelatihan Jumlah peserta yang berkompeten dalam menyusun KTSP Meningkatnya kepedulian terhadap kebersihan sekolah yang ditunjukkan dengan: Workshop Penyusunan KTSP dalam Pengembangan kompetensi sikap kepedulian terhadap lingkungan % serapan anggaran • Progres capaian keterlaksanaan workshop • Kualitas workshop KTSP yang disempurnakan
- 42. kode Standar/indikator/Sub Indikator2016 2017 CAPAIAN SNP 4.6 5.0 1 Standar Kompetensi Lulusan 6.1 6.4 1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.9 6.8 1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 5.0 5.2 1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.3 6.5 2 Standar Isi 3.8 4.7 2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 4.8 3.9 2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 1.9 5.5 2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 4.6 4.8 3 Standar Proses 5.2 6.3 3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 5.6 6.3 3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.3 6.6 3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran 4.8 6.0 4 Standar Penilaian Pendidikan 4.6 5.4 4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 5.4 5.5 4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 4.4 5.2 4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 4.2 6.3 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 4.2 5.0 4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 4.7 5.2 5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.3 3.8 5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.5 3.6 5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 5.3 4.6 5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan 2.1 6.1 5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0.8 5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan - 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.2 2.7 6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 7.0 3.8 6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 1.5 1.3 6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak 4.0 2.0 7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5.2 5.3 7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 4.2 5.4 7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 5.4 5.2 7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan 4.5 3.6 7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6.6 5.8 8 Standar Pembiayaan 3.5 5.5 8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 2.3 7.0 8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 5.1 7.0 8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 3.0 2.6 Pemanfaatan Peta Mutu untuk Perencanaan BOS Pengembangan Perpustakaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Pengelolaan Sekolah Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah Pembayaran Honor Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah Penyelengaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
- 43. kode Standar/indikator/Sub Indikator2016 2017 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.2 2.7 6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 7.0 3.8 6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai 7.0 7.0 6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 7.0 0 6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6.7 6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 5.2 6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak 1.5 1.3 6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 2.0 2.3 6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 2.5 2.9 6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 0 6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak 4.0 2.0 6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 4.9 6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 4.7 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 4.2 6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 4.0 6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 7.0 Pemanfaatan untuk Perencanaan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Kelas Baru Ruang Perpustakaan Koleksi Buku Perpustakaan Laboratorium/ Workshop Peralatan Lab Sanitasi
- 44. MANFAAT BAGI PEMANGKUKEPENTINGAN • Dapat mengurai masalah dan akar masalah dalam peningkatan mutu pendidikan • Kebijakan dan fasilitasi peningkatan mutu didasarkan pada kondisi nyata di sekolah • Tersedia sistem kontrol untuk memastikan semua upaya peningkatan mutu pendidikan dapat terarah pada pencapaian standar nasional pendidikan • Meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan Dunia Usaha/I ndustri Perguruan Tinggi LSM KKG/MGMP KKS/MKKS KKPS/MKPS ORMAS LEMBAGA DONOR Masyarakat Lainnya Pemangku kepentingan lainnya Badan/ Lembaga Standar Badan/ Lembaga Akreditasi Pemerintah Pemerintah Daerah
- 45. Pemanfaatan untuk PerencanaanSarana dan Prasarana NO Standar Capaian M1 M2 M3 M4 SNP 6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 4.72 0 15 54 30 0 6.1 Kapasitas dan daya tampung sekolah memadai 5.86 0 14 15 23 47 6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai 6.97 0 0 0 3 96 6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 4.74 21 12 11 10 45 6.2 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap 2.21 8 12 3 24 52 6.2.1. Kondisi ruang kelas sesuai standar 2.33 63 6 1 6 23 6.2.2. Memiliki ruang perpustakaan layak pakai 2.44 64 1 0 0 34 6.2.3. Memiliki ruang kelas sesuai standar 1.85 71 28 0 0 0 6.3 Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap 6.11 0 4 10 43 42 6.3.1. Memiliki jamban sesuai standar 6.11 0 4 10 43 42 Contoh Kasus: Kota Mojokerto, Jawa Timur Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Kelas Baru Ruang Perpustakaan Koleksi Buku Perpustakaan Laboratorium/ Workshop Peralatan Lab Sanitasi Lokasi
- 46. NO Standar CapaianM1 M2 M3 M4 SNP 3 Standar Proses 5.31 0 2 19 77 1 3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 5.64 0 1 18 78 1 3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 5.61 0 8 11 69 10 3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6.56 0 0 4 33 61 3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis 4.95 0 1 57 40 0 3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah 5.42 7 7 15 44 25 3.2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 5.52 0 0 7 91 1 3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 5.97 2 0 17 34 46 3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6.54 0 0 1 69 28 3.2.3. Mendorong peserta didik mencari tahu 4.17 0 7 91 0 0 3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6.27 0 0 2 81 15 3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6.56 0 0 1 60 37 3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6.53 0 0 1 60 37 3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 6.27 0 0 2 79 17 3.2.8. Menuju keterampilan aplikatif 6.25 0 0 2 79 17 3.2.9. Mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat 6.68 0 0 1 34 63 3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 4.28 0 3 94 1 0 3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. 4.62 0 15 52 30 1 3.2.12. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 3.45 2 62 30 4 0 3.2.13. Menggunakan aneka sumber belajar 4.30 0 18 68 12 0 3.2.14. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 5.45 0 0 26 69 3 3.3 Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran 4.76 0 6 60 32 0 3.3.1. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 4.68 0 13 51 33 1 3.3.2. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 4.94 0 5 61 26 6 3.3.3. Mengevaluasi proses pembelajaran 4.68 0 6 60 32 0 3.3.4. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 4.75 1 12 48 37 0 Pemanfaatan Peta Mutu untuk Perencanaan Pelatihan Guru Fokus Materi Pelatihan Guru Lokasi
- 47.