Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan berbasis data di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dokumen menjelaskan bahwa perencanaan saat ini masih menghadapi tantangan seperti data yang tidak valid dan analisis yang kurang mendalam, sehingga diperlukan perencanaan berbasis data yang menggunakan profil pendidikan sebagai sumber data utama dan pendekatan ilmiah dalam menganalisis masalah dan merencanakan solusi. Perencanaan ber

1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Perencanaan Berbasis Data
Satuan Pendidikan
Jakarta, Maret 2022
Profil Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan

2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
▪ Profil dan Platform Rapor Pendidikan
3
▪ Mekanisme Perencanaan Berbasis Data di Satuan Pendidikan
4
Pokok Bahasan
▪ Pendahuluan - Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data
1
2
▪ Konsep Perencanaan Berbasis Data
2
▪ Monitoring dan Evaluasi
5

3. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Pendahuluan - Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data (PBD)
▪ Memahami tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar
1
3
▪ Memahami tujuan PBD sebagai salah satu solusi dalam kebijakan MB
2
Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

4. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
VISI PENDIDIKAN INDONESIA
“
“
mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian melalui terciptanya
Pelajar Pancasila yang bernalar kritis,
kreatif, mandiri, beriman, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
berakhlak mulia, bergotong royong,
dan berkebinekaan global
4

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Berdasarkan skor PISA, peringkat kompetensi membaca, matematika dan sains perlu ditingkatkan
5
Angka partisipasi di Indonesia terus meningkat, fokus ke depan adalah
peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan

6. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 6
Kemendikbudristek telah meluncurkan berbagai kebijakan Merdeka Belajar di bidang
pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia
Penggantian UN
Kampus Merdeka
Penyesuaian Kebijakan
Dana BOS
Program Organisasi
Penggerak
Guru Penggerak
Transformasi Dana
Pemerintah untuk Pendidikan
Tinggi
Program Sekolah
Penggerak
SMK Pusat Keunggulan
KIP Kuliah Merdeka
Perluasan Program
Beasiswa Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan
Kampus Merdeka Vokasi
Sekolah Aman
Berbelanja dengan SIPLah
MB 1
MB 2
MB 3
MB 4
MB 5
MB 6
MB 7
MB 8
MB 9
MB 10
MB 11
MB 12
Merdeka Berbudaya
dengan Kanal Indonesiana
Kampus Merdeka dari
Kekerasan Seksual
Kurikulum Merdeka dan
Platform Merdeka Mengajar
Akselerasi dan Pendanaan
Satuan Pendidikan Tahun 2022
Revitalisasi
Bahasa Daerah
Episode Merdeka Belajar
berikutnya
MB 13
MB 14
MB 15
MB 16
MB 17
MB XX

7. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan mewujudkan pendidikan berkualitas bagi
seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai visi pendidikan Indonesia
7
Pendidikan Berkualitas
Memastikan peserta didik
mengalami kemajuan
belajar sehingga lebih
kompeten dan berkarakter
Fokus pada pengembangan
kompetensi dasar dan karakter
Bagi seluruh rakyat Indonesia
memastikan bahwa kelompok-
kelompok yang termarginalkan
(sulit mendapat akses
pendidikan) dibantu untuk
mendapatkan akses pendidikan
yg berkualitas
Intervensi asimetris berfokus
pada penguatan kelompok
termarjinalkan

8. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 8
Merdeka Belajar bertujuan untuk mentransformasi layanan pendidikan yang
berdampak pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya
Belajar sebagai kewajiban/tugas
Belajar menjadi pengalaman yang
menyenangkan
Sebelum Menjadi
Pemangku kepentingan bekerja
dengan sistem sendiri
Kerjasama antar pemangku
kepentingan
Program dan ekosistem didorong
oleh pemerintah
Pemangku kepentingan sebagai
agen perubahan
Guru sebagai penyampai
informasi atau pengetahuan
Guru sebagai fasilitator yang
menginspirasi dalam kegiatan
belajar
Pendekatan homogen,
‘satu ukuran untuk semua’
Pendekatan berpusat pada siswa,
berbasis kebutuhan individu
Kegiatan pembelajaran belum
optimal memanfaatkan teknologi
Pembelajaran memanfaatkan
teknologi

9. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 9
Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai salah satunya
melalui perbaikan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel

10. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 10
Perbaikan perencanaan dan pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel
dicapai melalui perencanaan berbasis data berdasarkan Profil Pendidikan
Tantangan proses perencanaan saat ini
x
● Data atau laporan tidak valid dan beragam
● Analisis tidak sampai ke akar masalah
● Perencanaan kegiatan tidak berdampak
pada peningkatan mutu
● Dampak kegiatan tidak dievaluasi
Kondisi Saat Ini
Hasil belajar dibawah rata - rata1
dan kesenjangan antar kelompok
dan wilayah2
Kondisi yang diharapkan
Peningkatan hasil belajar baik
kompetensi kognitif maupun non
kognitif
Proses perencanaan ke depanxxxxxxxxxxxx
● Perencanaan berdasarkan profil pendidikan
sebagai sumber utama yang valid
● Analisis masalah dan akar masalah
menggunakan pendekatan ilmiah
● Kegiatan dan pengadaan merupakan solusi dari
akar masalah
● Dampak pelaksanaan kegiatan dimonitor dan
dievaluasi

11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 11
Peningkatan mutu pendidikan akan terwujud dengan perbaikan mutu secara
berkesinambungan melalui perencanaan berdasarkan Profil Pendidikan
Instrumen
evaluasi sistem
pendidikan
Evaluasi Eksternal
Akreditasi
Evaluasi kinerja sekolah
Evaluasi kinerja Pemda
Rencana peningkatan
mutu pendidikan
Evaluasi Internal
Refleksi diri satuan pendidikan
dan Pemda
Pelaksanaan
peningkatan mutu
Profil Pendidikan
Perbaikan
berkesinambungan

12. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Konsep Perencanaan Berbasis Data
▪ Memahami tujuan dan konsep Perencanaan Berbasis Data
1
12
▪ Memahami posisi Perencanaan Berbasis Data dalam siklus perencanaan
2
Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

13. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 13
Perencanaan kegiatan pendidikan diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan pada bagian Standar Pengelolaan
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan
Pasal 27
1.Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan
Pendidikan efisien dan efektif.
2.Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen
berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas
Pasal 28
1.Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertujuan untuk peningkatan
kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
2.Perencanaan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana
kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.

14. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 14
● Kurang memahami
indikator pendidikan
● Kurang kompeten
menganalisis permasalahan
di sekolah
● Solusi perbaikan bersifat
parsial
● Lemahnya kemampuan
dalam melakukan supervisi
● Kegiatan perencanaan
bersifat formalitas
● Pergantian / rotasi pimpinan
● Data tidak valid,belum
dimutakhirkan
● Sumber data beragam
● Data disusun untuk
kepentingan akreditasi atau
bantuan
● Keterbatasan akses sumber
informasi yang utuh
● Tergantung bantuan
pemerintah
● Belum melibatkan
pemangku kepentingan
secara menyeluruh
● Kebijakan daerah belum
selaras dengan kebijakan
pusat, dan satuan
pendidikan lebih
mengutamakan kebijakan
daerah
● Laporan dan dokumen yang
harus disiapkan untuk syarat
kepatuhan memakan tenaga
dan waktu
Permasalahan perencanaan di satuan pendidikan meliputi Sumber Daya Manusia,
data, anggaran dan kebijakan

15. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 15
Perencanaan berbasis data adalah solusi bagi permasalahan perencanaan
1.Berbasis data (terbiasa
menggunakan data yang
valid)
2.Diolah dan dianalisis dengan
pendekatan ilmiah
3.Melibatkan berbagai pihak
dan membangun komitmen
bersama
PERUBAHAN PERILAKU
PERENCANAAN
Laporan potret
kondisi mutu
pendidikan
Bahan untuk
refleksi diri
Perencanaan
program
perbaikan
Pelaksanaan
program
perbaikan
Step 1 Step 2
Step 3
Step 4
Perencanaan Berbasis Data
1.Kualitas SDM Sekolah
yang belum memadai
2.Keterbatasan data yang
lengkap dan akurat
3.Kesulitan melaksanakan
kebijakan pusat di
sekolah
PERMASALAHAN
PERENCANAAN
Keselarasan dengan
kebijakan di pusat
Profil Pendidikan sebagai
single source of data
SDM sekolah dilatih dan
didampingi dalam
melaksanakan perencanaan
berbasis data rapor
pendidikan

16. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Perencanaan berbasis data meningkatkan kualitas perencanaan satuan pendidikan melalui dukungan data
profil pendidikan, penggunaan pendekatan ilmiah dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi
peningkatan mutu.
16
Penerapan Perencanaan Berbasis Data terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan
pendidikan
Langkah 1
Analisis Profil Pendidikan
Langkah 3
Program Kerja
RKJM
Perencanaan Jangka
Menengah
RKT
RKAS
Langkah 4
Pelaksanaan
Kegiatan dan
Anggaran Sekolah
Langkah 5
Monitoring dan
Evaluasi
Rencana Kerja Sekolah
Langkah 2
Analisis Akar Masalah