1) Pemerintah daerah diminta memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023;
2) RPJPD yang disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD 2025-2030;
3) Dokumen ini menjelaskan tahapan dan teknis penyusunan RPJPD.
1) Pemerintah daerah diminta memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023;
2) RPJPD yang disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD 2025-2030;
3) Dokumen ini menjelaskan tahapan dan teknis penyusunan RPJPD.
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxssuser1191d0
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Dokumen menjelaskan pengertian dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD beserta keterkaitannya. Juga dijelaskan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tersebut mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan.
1. Makalah ini membahas peranan perencanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
2. Proses perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada Rencana Kerja tahunan yang menjabarkan rencana
1) Pemerintah daerah diminta memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023;
2) RPJPD yang disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD 2025-2030;
3) Dokumen ini menjelaskan tahapan dan teknis penyusunan RPJPD.
1) Pemerintah daerah diminta memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023;
2) RPJPD yang disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah dan penyusunan RPJMD 2025-2030;
3) Dokumen ini menjelaskan tahapan dan teknis penyusunan RPJPD.
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.pptxssuser1191d0
Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Dokumen menjelaskan pengertian dokumen perencanaan seperti RPJPD dan RPJMD beserta keterkaitannya. Juga dijelaskan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tersebut mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penetapan.
1. Makalah ini membahas peranan perencanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
2. Proses perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Pelaksanaan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara didasarkan pada Rencana Kerja tahunan yang menjabarkan rencana
Rad TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat memberikan kerangka kerja pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi melalui pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Dokumen ini menjelaskan struktur kelembagaan, pedoman penyusunan, dan rencana monitoring untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Dokumen tersebut merupakan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional, peraturan baru seperti PP Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Proses perubahan meliputi penyusunan r
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu 2023-2026 membahas berbagai aspek pembangunan daerah meliputi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan program prioritas, kerangka pendanaan serta kinerja pemerintahan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pembangunan Kota Batu selama 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesai
Paparan Kick Off New Site Developmetn (NSD) Tahun 2017Bagus ardian
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan proyek pembangunan permukiman baru (NSD) di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2017 meliputi Kota Palopo, Kota Kendari, dan Kota Bima. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
Dokumen tersebut membahas aturan baru tentang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan baru tersebut mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan rencana pembangunan daerah serta evaluasi peraturan daerah terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
Rad TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat memberikan kerangka kerja pelaksanaan SDGs di tingkat provinsi melalui pembentukan tim koordinasi dan sekretariat. Dokumen ini menjelaskan struktur kelembagaan, pedoman penyusunan, dan rencana monitoring untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Dokumen tersebut merupakan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional, peraturan baru seperti PP Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, serta kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Proses perubahan meliputi penyusunan r
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu 2023-2026 membahas berbagai aspek pembangunan daerah meliputi gambaran umum kondisi daerah Kota Batu, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan program prioritas, kerangka pendanaan serta kinerja pemerintahan daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pembangunan Kota Batu selama 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesai
Paparan Kick Off New Site Developmetn (NSD) Tahun 2017Bagus ardian
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan proyek pembangunan permukiman baru (NSD) di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2017 meliputi Kota Palopo, Kota Kendari, dan Kota Bima. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pemerintah setempat.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."
Dokumen tersebut membahas aturan baru tentang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan baru tersebut mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perubahan rencana pembangunan daerah serta evaluasi peraturan daerah terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
3. 1. Penyusunan RPK Tahunan
2. Tersusunnya RPK Bulanan
3. Kesepakatan Bersama Pelaksanaan RPK Bulanan
4. Pembagian Peran, Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan
ABK
5. Bahan Musrembangdes
6. Draft RUK Tahun 2024
7. Draft Renstra
4. 1. ANALISIS SITUASI
(JANUARI )
2. PELAKSANAAN SMD
(JANUARI)
3. MUSTAWARAH
MASYARAKAT DESA
(MMD) JANUARI
4. LOKMIN BULAN
PERTAMA
BAHAN
1. RENSTRA DINKES DAN
KEMENKES
2. SPM KABUPATEN
3. TARGET DINKES
4. PEDOMAN PISPK
5. NSPK LAINNYA
5.
6.
7. PENYUSUNAN RUK 2024
PENETAPAN RPK TAHUN 2023
PENYUSUNAN RPK BULANAN 2023
PENETAPAN JOBDES DAN PENANGGUNG JAWAB
WILAYAH
PENYAMPAIAN PROGRAM BARU
KREDENSIALING DAN ORIENTASI
MOU DENGAN PIHAK KETIGA
9. 1. IDENTITAS PUSKESMAS
2. WILAYAH KERJA PUSKESMAS
3. SUMBER DAYA PUSKESMAS : a. Manajemen Puskesmas
b. Gedung dan Sarana Puskesmas
c. Jejaring Puskesmas, Lintas Sektor dan lainnya
d. SDM
e. Peralatan Puskesmas
4. UKM Esensial :
a. Promosi Kesehatan
b. Kesehatan Lingkungan
c. Pelayanan Gizi KIA-KB
d. P2 PTM
e. Surveilans
f. P2 Penyakit Menular
10. 5. UKM Pengembangan
a. UKS
b. Kes Jiwa
c. UKGM
d. Kestrad dan Komplementer
e. Kesorga
f. Kesker
g. Kes Indera
h. Kes Lansia
i. Kes Haji/ Matra
11. UKP :
1. Kunjungan Puskesmas
2. Pelayanan Umum
3. Kes Gigi dan Mulut
4. Ranap, UGD, Kematian dll
PROKESGA (12 Indikator)
1. KB, Persalinan, Imunisasi, ASI Eksklusif, pemantauan
Pertumbuhan, TB, Hipertensi, Gang Jiwa, Angg Keluarga
Merokok, JKN, Air Bersih, Jamban Sehat.