Formulir aplikasi untuk bantuan hibah proyek keamanan kemanusiaan grassroots mencakup informasi tentang nama proyek, lembaga pemohon, anggaran proyek, ringkasan proyek, lokasi proyek, masalah yang dihadapi masyarakat, dan rencana pelaksanaan proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah.
3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
Formulir aplikasi untuk bantuan hibah proyek keamanan kemanusiaan grassroots mencakup informasi tentang nama proyek, lembaga pemohon, anggaran proyek, ringkasan proyek, lokasi proyek, masalah yang dihadapi masyarakat, dan rencana pelaksanaan proyek."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah.
3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
[Ringkasan]
UU Penanggulangan Bencana No. 24/2007 meletakkan dasar hukum baru untuk penanggulangan bencana di Indonesia dengan menekankan pada pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. UU ini memberikan mandat yang kuat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi masyarakat dari bencana serta menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan melibatkan partis
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah.
3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...infosanitasi
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...infosanitasi
Peraturan Presiden ini mengatur kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau izin pengusahaan yang ditetapkan lewat pelelangan umum. Proyek kerjasama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur secara berkelanjutan dengan melibatkan dana swasta dan meningkatkan kualitas pelayanan. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
IDFC adalah mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar dan komersial dengan menggunakan dana pinjaman dari IDFC.
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
PT. TIMBEL mengajukan permohonan kerjasama kepada dua perusahaan untuk menjadi pemasok bahan baku dan agen konseling, serta menawarkan kerjasama refill tinta kepada dua perusahaan lain dengan menyatakan keuntungan sistem dan kualitas refillnya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proposal ini meminta dukungan dana untuk pengadaan peralatan praktik di Satuan Karya Bhayangkara Polsek Gombong guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan praktik di bidang keamanan masyarakat, lalu lintas, pertolongan pertama, dan pemadam kebakaran.
1. Kelompok Usaha Perbengkelan Laiworu meminta bantuan alat bengkel kepada Bupati Muna untuk mengembangkan usaha bengkelnya dan menciptakan lapangan kerja.
2. Usaha bengkel ini akan memberikan layanan servis motor dan mobil serta modifikasi.
3. Bantuan alat bengkel diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok dan masyarakat setempat.
Proposal ini berisi rencana pelaksanaan Reuni Akbar Alumni SMA Negeri 39 Jakarta yang mencakup tujuan, peserta, jadwal, lokasi, panitia pelaksana, rancangan acara, anggaran biaya, dan rencana pendanaan melalui sponsor.
Modul ini membahas tentang penulisan surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan untuk keperluan bisnis dan perdagangan antar perusahaan atau antar pengusaha. Modul ini menjelaskan berbagai jenis surat niaga seperti surat promosi penjualan, surat tawaran, surat permintaan barang, dan surat penawaran harga. Selain itu, modul ini juga memberikan contoh format dan cara penulisan surat niaga yang baik dan benar.
1. Dokumen menjelaskan tata cara pengajuan bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek pembangunan masyarakat tingkat akar rumput dan kemanusiaan. 2. Penerima bantuan potensial adalah yayasan, perkumpulan, dan lembaga pendidikan/pengkajian yang memiliki badan hukum serta pemerintah daerah. 3. Bidang proyek yang dapat didanai antara lain pendidikan dasar, kesehatan
Dokumen tersebut menjelaskan ringkasan tata cara pengajuan bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek grassroots dan kemanusiaan, termasuk kriteria lembaga penerima manfaat, jenis proyek yang dapat didanai, dokumen yang disyaratkan, dan petunjuk pengajuan proposal.
Dokumen ini memberikan informasi tentang skema Bantuan Hibah Grassroots untuk Kemanusiaan yang disediakan Pemerintah Jepang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput di negara-negara berkembang. Skema ini memberikan dana hibah kepada organisasi nirlaba seperti LSM, rumah sakit, dan sekolah dasar untuk melaksanakan proyek di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pengent
Dokumen tersebut membahas tentang pembiayaan perumahan untuk masyarakat informal yang meliputi identifikasi masalah, solusi, program, dan tahapan yang akan dilakukan pada RPJMN. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat informal, pengembangan skema pembiayaan mikro dan lembaga penjaminan, serta optimalisasi peran berbagai lembaga keuangan dan non keuangan.
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
[Ringkasan]
UU Penanggulangan Bencana No. 24/2007 meletakkan dasar hukum baru untuk penanggulangan bencana di Indonesia dengan menekankan pada pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. UU ini memberikan mandat yang kuat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi masyarakat dari bencana serta menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan melibatkan partis
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Oswar Mungkasa
1. Dokumen membahas tentang pendanaan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Pendanaan bersumber dari APBN (Dana Urusan Bersama/DUB) dan APBD (Dana Daerah untuk Urusan Bersama/DDUB) berdasarkan indeks fiskal dan kemiskinan daerah.
3. Indeks fiskal dan kemiskinan daerah dimaksudkan agar pengalokasian DUB dilakukan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...infosanitasi
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...infosanitasi
Peraturan Presiden ini mengatur kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau izin pengusahaan yang ditetapkan lewat pelelangan umum. Proyek kerjasama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur secara berkelanjutan dengan melibatkan dana swasta dan meningkatkan kualitas pelayanan. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
IDFC adalah mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah daerah membangun infrastruktur dasar dan komersial dengan menggunakan dana pinjaman dari IDFC.
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...infosanitasi
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),
PT. TIMBEL mengajukan permohonan kerjasama kepada dua perusahaan untuk menjadi pemasok bahan baku dan agen konseling, serta menawarkan kerjasama refill tinta kepada dua perusahaan lain dengan menyatakan keuntungan sistem dan kualitas refillnya.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proposal ini meminta dukungan dana untuk pengadaan peralatan praktik di Satuan Karya Bhayangkara Polsek Gombong guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan praktik di bidang keamanan masyarakat, lalu lintas, pertolongan pertama, dan pemadam kebakaran.
1. Kelompok Usaha Perbengkelan Laiworu meminta bantuan alat bengkel kepada Bupati Muna untuk mengembangkan usaha bengkelnya dan menciptakan lapangan kerja.
2. Usaha bengkel ini akan memberikan layanan servis motor dan mobil serta modifikasi.
3. Bantuan alat bengkel diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok dan masyarakat setempat.
Proposal ini berisi rencana pelaksanaan Reuni Akbar Alumni SMA Negeri 39 Jakarta yang mencakup tujuan, peserta, jadwal, lokasi, panitia pelaksana, rancangan acara, anggaran biaya, dan rencana pendanaan melalui sponsor.
Modul ini membahas tentang penulisan surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan untuk keperluan bisnis dan perdagangan antar perusahaan atau antar pengusaha. Modul ini menjelaskan berbagai jenis surat niaga seperti surat promosi penjualan, surat tawaran, surat permintaan barang, dan surat penawaran harga. Selain itu, modul ini juga memberikan contoh format dan cara penulisan surat niaga yang baik dan benar.
1. Dokumen menjelaskan tata cara pengajuan bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek pembangunan masyarakat tingkat akar rumput dan kemanusiaan. 2. Penerima bantuan potensial adalah yayasan, perkumpulan, dan lembaga pendidikan/pengkajian yang memiliki badan hukum serta pemerintah daerah. 3. Bidang proyek yang dapat didanai antara lain pendidikan dasar, kesehatan
Dokumen tersebut menjelaskan ringkasan tata cara pengajuan bantuan hibah dari pemerintah Jepang untuk proyek grassroots dan kemanusiaan, termasuk kriteria lembaga penerima manfaat, jenis proyek yang dapat didanai, dokumen yang disyaratkan, dan petunjuk pengajuan proposal.
Dokumen ini memberikan informasi tentang skema Bantuan Hibah Grassroots untuk Kemanusiaan yang disediakan Pemerintah Jepang untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di tingkat akar rumput di negara-negara berkembang. Skema ini memberikan dana hibah kepada organisasi nirlaba seperti LSM, rumah sakit, dan sekolah dasar untuk melaksanakan proyek di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pengent
Dokumen tersebut membahas tentang pembiayaan perumahan untuk masyarakat informal yang meliputi identifikasi masalah, solusi, program, dan tahapan yang akan dilakukan pada RPJMN. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat informal, pengembangan skema pembiayaan mikro dan lembaga penjaminan, serta optimalisasi peran berbagai lembaga keuangan dan non keuangan.
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukimaninfosanitasi
1. Dokumen ini membahas pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan lingkungan permukiman oleh pemerintah pusat dan daerah.
2. Cakupan sarana sanitasi dan lingkungan masih rendah, membutuhkan investasi besar yang sulit disediakan pemerintah daerah.
3. Dokumen ini menyarankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2Ismed Nur
Surat edaran bersama ini memberikan petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya Langsung Personil meliputi gaji, tunjangan, dan keuntungan, sedangkan Biaya Langsung Non Personil meliputi biaya perjalanan, akomodasi, dan pengeluaran lainnya. Surat ini menetapkan formula perhitungan dan ketentuan untuk kedua komp
Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan lintas negara dengan berbagai modus, seperti iming-iming paket atau hadiah dari luar negeri yang membutuhkan biaya, ajakan menikah dari WNA tanpa pertemuan, atau pengiriman barang haram dengan mengatasnamakan kekasih. Masyarakat disarankan melapor ke perwakilan RI jika mengalami penipuan.
Surat ini menjelaskan tentang departemen keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan menyambut Moh Tahril. Surat ini menjelaskan bahwa IMF sedang berusaha mencegah penipuan dan memastikan bahwa penerima warisan uang dapat dipercaya. Surat ini meminta informasi pribadi untuk memverifikasi identitas penerima warisan.
Google randomly selected 12 email addresses to receive £500,000 each as part of their 12th anniversary promotion. The email address associated with file number G12/B-1/2010 and reference number GGL2010/114/M-12 was selected. The owner of the email address, Moh Tahril from Indonesia, is instructed to send their personal details including name, address, phone number, marital status, occupation, sex, and age to the director of operations to claim the prize within 21 days.
An individual has been notified via email that they have won £500,000 in the Google 12th Anniversary Awards. The email provides instructions for claiming the award, including contacting Dr. Larry Paul and providing personal details. However, the message contains suspicious elements common in lottery scams, such as poor grammar, a request for money transfers before payout, and an implied urgency to claim the prize.
Moh Tahril is a 43-year-old married Indonesian man living in Pekalongan, Semarang, Indonesia. He provided his full name, contact address, email, city, country, nationality, sex, age, marital status and telephone number as his personal details.
This document notifies the recipient that they have won £1,000,000 in a Coca-Cola promotion lottery. It provides instructions for claiming the prize, which includes filling out a form with personal details and sending it to the promotion manager in South Africa. The recipient is told they must contact the claims agent, Mr. James Otis, within 21 days to collect their prize, or it will be cancelled.
Citibank claims to have been authorized to release overdue funds to beneficiaries. This letter informs the recipient that they are entitled to receive $4.6 million as part of a payment. To facilitate the transfer, the recipient is asked to provide personal information including their full name, address, contact details, bank account information, and identification. The letter warns that the recipient should no longer communicate with other offices to avoid conflicting information and that the transfer will be directly from Citibank upon receiving the requested details.
Dokumen tersebut berisi daftar nama pelanggan dan alamatnya beserta meteran air bulanan dari Januari hingga Desember 2011. Tidak ada pembayaran yang tercatat untuk semua pelanggan pada bulan-bulan tersebut.
This document informs the recipient that they have won $1 million in a Yahoo and MSN promotion. It provides identification numbers associated with the win and instructs the recipient to contact a fiduciary agent in South Africa to provide personal information and banking details to facilitate the transfer of the prize money. The document warns not to share news of the win until the funds are received to avoid disqualification, and to be wary of similar emails attempting to collect personal information.
1. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
RINGKASAN TATA CARA PENGAJUAN
BANTUAN HIBAH UNTUK PROYEK GRASSROOTS
DAN KEMANUSIAAN
1. PENERIMA BANTUAN
a) Lembaga nirlaba yang berbadan hukum dan bekerja di bidang
pembangunan sosial masyarakat grassroots, seperti :
*Yayasan, Perkumpulan,
Perhimpunan, Asosiasi dll yang
memiliki badan hukum
**Lembaga-Lembaga Pendidikan
/ Penkajian, Kesehatan/dll
Pemerintah Daerah
1) Pada dasarnya, lembaga international/INGOs juga dapat menjadi penerima bantuan.
Namun, yang menjadi prioritas adalah, lembaga NGO lokal.
2) *Yayasan disini adalah Lembaga(Yayasan) yang memiliki badan hukum menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan
atas UU 2001 Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3) **Lembaga-lembaga disini adalah lembaga yang berbadan hukum yang di syahhkan oleh
surat keputusan/izin dari departmen terkait
4) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang hanya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan
b) Lembaga yang Memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2
tahun dan kapasitas untuk mengelola proyek. (Walaupun isi proyeknya
baik, tetapi jika dilihat kemampuan/pengalaman lembaga untuk mengelola
proyek atau mengembangkan proyek tersebut untuk ke depan kurang, ada
kemungkinan tidak disetujui.)
c) Pribadi dan Lembaga profit tidak dapat menjadi penerima bantuan ini.
d) Instansi Pemerintah Pusat dan NGO internasional tidak dapat menjadi
penerima bantuan ini, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bantuan untuk
situasi darurat, dirasa memiliki tingkat manfaat yang tinggi, atau situasi
dimana sulit untuk melaksanakan proyek jika tanpa keterlibatan instansi
tersebut.
-1-
2. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
2. PROYEK YANG MENJADI TARGET
a) Selama proyek pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat
tingkat akar rumput dan memiliki ide Human-Security, dapat menjadi
bidang bantuan, contohnya :
Pelayanan kesehatan dasar
Pendidikan dasar
Pengentasan kemiskinan
Kesejahteraan masyarakat
Penanggulangan penyakit menular dan masalah lingkungan
hidup yang merupakan masalah antar beberapa negara
Penanggulangan pengungsi atau orang terlantar di daerah
konflik
Aktifitas perlindungan manusia dari kekerasan
Peningkatkan keahlian masyarakat dan perorangan
b) Akan lebih baik jika proyek dilaksanakan secara comprehensive dengan
menggabungkan beberapa bidang kegiatan di 1 daerah/lokasi. Beberapa
contoh proyek (bukan daftar lengkap) yang lampau adalah sebagai
berikut ;
• Usaha pencegahan penyakit menular (Malaria, HIV/AIDS)
• Pengurangan resiko bencana
• Rehabilitasi sarana pertanian dan pengembangan petani di
daerah yang pernah dilanda konflik
• Rehabilitasi dan pengadaan peralatan Sekolah Dasar
• Rahabilitasi dan pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit
• Penggalian sumur untuk pengadaan air bersih
• Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat
• Pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan perempuan
• Pengiriman barang bekas seperti mobil pemadam kebakaran,
ambulans, sepeda, meja dan kursi
• Bantuan tanggap darurat untuk bencana alam
c) Berdasarkan kebutuhan di tiap negara, Kedutaan Besar Jepang atau
Konsulat Jenderal Jepang akan memutuskan lingkup bidang bantuan.
3. PROYEK YANG TIDAK MENJADI TARGET
Perhatian!!!
Jenis proyek di bawah ini TIDAK menjadi bidang bantuan GRASS ROOTS
Bantuan penelitian di Lembaga Pendidikan Tinggi seperti
Instansi/Universitas/Perguruan Tinggi,dll
-2-
3. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
Capacity building untuk lembaga
Bantuan yang hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis/perdagangan atau
pengadaan lapangan kerja
Proyek-proyek yang tidak memiliki hubungan kuat dalam pengembangan
sosial secara langsung seperti kebudayaan, kesenian, olah raga
Proyek-proyek yang memiliki tujuan politik, agama
Proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat grassroot
4. DANA YANG TERSEDIA
Jumlah dana untuk setiap proyek umumnya maksimal 10 juta yen Jepang
(sekitar ±700 -800 juta rupiah kalau dirupiahkan., tergantung nilai kurs
antara Rupiah dan Yen yang berlaku saat itu). Lembaga penerima harus
membuat rincian anggaran.
Dana bantuan untuk masing-masing proyek yang telah diajukan, akan
diperiksa oleh pemerintah Jepang, setelah itu baru diputuskan siapa
yang menjadi penerima bantuan.
Jika dana digunakan untuk mendanai kegiatan diluar
kesepakatan/rencana, atau jika terdapat sisa dana, maka lembaga
penerima dana wajib mengembalikan seluruh dana atau sisa dana
tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang.
5. BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIDANAI
Perhatian!!!
Biaya di bawah ini TIDAK bisa didanai oleh Dana Grassroots!!!
Biaya konsumsi
Biaya operasional Lembaga (gaji pegawai, ATK, Listrik, Sewa kantor, dll)
Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan barang/gedung yang dibiayai
oleh grassroot fund
Uang tunai sebagai modal awal untuk UKM/Microfinance/Credit, dll
Biaya-biaya yang dipakai untuk pribadi atau modal seperti beasiswa,
rumah, makanan, barang habis pakai (kecuali untuk bantuan tanggap
darurat atau kebutuhan kemanusiaan)
Biaya untuk membeli/sewa tanah
Biaya penelitian yang manfaatnya untuk masyarakat grassroots tidak
jelas
Biaya-biaya seperti cukai, pajak, VAT, izin, registrasi, dll
Biaya pemasangan paralon/kabel listrik ke rumah-rumah, khusus untuk
proyek pengadaan air bersih dan listrik
Biaya-biaya yang tidak ada/jelas hubungannya dengan tujuan dan hasil
proyek
-3-
4. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
6. PERIODE PELAKSANAAN PROYEK
Dalam 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak.
7. CARA PENGAJUAN
a) Waktu Pengajuan : Setiap saat dapat diajukan ke Kedutaan Besar Jepang
di Jakarta, Konsulat-konsulat di Daerah. Namun untuk proyek-proyek yang
direncanakan akan dilaksanakan dalam *tahun anggaran yang sedang
berjalan, batas akhir pengajuan proposal adalah akhir Mei.(*Tahun anggaran
disini adalah tahun anggaran Jepang, yang di mulai pada bulan April sampai ahir
Maret tahun berikutnya)
b) Tempat Pengajuan : Dikirim langsung melalui pos kepada Kedutaan Besar
Jepang, atau Konsulat Jepang di Daerah.
c) Bahasa untuk menyusun proposal : Bahasa Indonesia, atau Bahasa
Inggris.
d) Hanya calon potensial penerima hibah yang akan dihubungi.
8. Dokumen yang diajukan kepada Kedutaan Besar Jepang
a) Lampirkan dokumen-dokumen berikut. Untuk informasi lebih lanjut,
silahkan menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau Konsulat
Jenderal Jepang di mana proposal akan diajukan.
b) Dokumen-dokumen berikut ini perlu diperlihatkan aslinya sebelum
proposal disetujui oleh pihak Kedutaan besar Jepang atau Konsulat
Jenderal Jepang.
I ) Mengenai Organisasi
Fotokopy Akta Notaris
Fotokopy Anggaran Dasar
Fotokopy Anggaran Rumah Tangga
(Jika Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Jika Yayasan) Fotokopy Berita Acara Republik Indonesia
(Jika selain Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke
Departmen/Instansi Pemerintahan
Profil Organisasi/Lembaga (gunakan format lampiran )
Struktur Organisasi
Curriculum Vitae/CV Director dan Staff Pertanggunjawab
Fotokopy Laporan Keuangan selama 2 tahun terahir
Fotokopy Neraca Keuangan Organisasi selama 2 tahun
terahir (Gunakan format lampiran)
Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Lembaga/Organisasi
Surat Keterangan Domisili
-4-
5. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
II) Mengenai Proyek
Surat Permohonan (dari Ketua organisasi ditunjukan kepada
Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang)
Application Form (Gunakan Format dari Kedutaan Besar
Jepang)
Anggaran Rincian Proyek (gunakan format lampiran )
Jadwal Pelaksanaan Proyek (gunakan format lampiran )
Struktur pembagian tugas dalam lembaga untuk
implementasi proyek
Peta Lokasi Proyek
Foto-foto yang menjelaskan kondisi saat ini
Izin / Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan proyek dari
Pemerintah Daerah
III) Jika diminta oleh Pihak Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat
Jenderal Jepang, harap berikan dokumen berikut ini
Fotokopy Audit Keuangan Lembaga selama 2 tahun terakhir
Surat Penawaran dari 3 Kontraktor
Blue print/sketsa bangunan dan Akta Tanah (untuk proyek
bangunan)
Lain
9. PERHATIAN !!!
Bantuan Hibah Grassroots yang berasal dari Pemerintah Jepang
TIDAK disalurkan melalui agen maupun instansi perantara, baik lokal
maupun asing.
Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK
memungut biaya apapun dalam seluruh proses permohonan bantuan.
(konsultasi, pengajuan proposal dan lain sebagainya)
Pengajuan yang dilakukan lewat agen sama sekali tidak menjamin
perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan
Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang.
Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK
bertanggung jawab sama sekali atas segala biaya yang telah dibayar
oleh pemohon kepada organisasi tersebut walaupun permohonan
bantuan tersebut tidak dikabulkan.
Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menghimbau
dan menyarankan setiap institusi/organisasi yang ingin mengajukan
proposal bantuan hibah grassroots untuk menanyakan informasi
tentang bantuan tersebut dan dapat MENGHUBUNGI Kedutaan Besar
Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang SECARA LANGSUNG tanpa
melalui agen maupun instansi perantara lainnya.
-5-
6. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
Jika anda ingin bertanya tentang rencana proyek,
cara pengajuan dan lain-lain, harap LANGSUNG
hubungi ke alamat di bawah ini.
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
Grassroots Section
Jl. M.H. Thamrin No. 24,Jakarta 10350
Tel : +62-21-3192-4308
Fax : +62-21-315-7152
Konsulat Jenderal Jepang di Medan
Grassroots Section
Wisma BII 5th Floor
Jl. P. Diponegoro No.18, Medan 20152
Tel : +62-61-4575193
Fax : +62-61-4574560
Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya
Grassroots Section
Jl. Sumatera No.93, Surabaya 60281
Tel : +62-31-5030008
Fax : +62-31-5030037
-6-
7. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan
Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Grassroots Section
Jl. Raya Puputan No.170, Renon,
Denpasar, Bali 80235
Tel : +62-361-227628
Fax : +62-361-265066
-7-