SlideShare a Scribd company logo
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                                          untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan



       RINGKASAN TATA CARA PENGAJUAN
   BANTUAN HIBAH UNTUK PROYEK GRASSROOTS
              DAN KEMANUSIAAN

 1. PENERIMA BANTUAN

a) Lembaga nirlaba yang berbadan hukum dan bekerja di bidang
   pembangunan sosial masyarakat grassroots, seperti :

                          *Yayasan, Perkumpulan,
                           Perhimpunan, Asosiasi dll yang
                           memiliki badan hukum
                          **Lembaga-Lembaga Pendidikan
                           / Penkajian, Kesehatan/dll
                          Pemerintah Daerah


1) Pada dasarnya, lembaga international/INGOs juga dapat menjadi penerima bantuan.
Namun, yang menjadi prioritas adalah, lembaga NGO lokal.
2) *Yayasan disini adalah Lembaga(Yayasan) yang memiliki badan hukum menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan
atas UU 2001 Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3) **Lembaga-lembaga disini adalah lembaga yang berbadan hukum yang di syahhkan oleh
surat keputusan/izin dari departmen terkait
4) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang hanya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan


b) Lembaga yang Memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2
   tahun dan kapasitas untuk mengelola proyek. (Walaupun isi proyeknya
   baik, tetapi jika dilihat kemampuan/pengalaman lembaga untuk mengelola
   proyek atau mengembangkan proyek tersebut untuk ke depan kurang, ada
   kemungkinan tidak disetujui.)


c) Pribadi dan Lembaga profit tidak dapat menjadi penerima bantuan ini.


d) Instansi Pemerintah Pusat dan NGO internasional tidak dapat menjadi
   penerima bantuan ini, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bantuan untuk
   situasi darurat, dirasa memiliki tingkat manfaat yang tinggi, atau situasi
   dimana sulit untuk melaksanakan proyek jika tanpa keterlibatan instansi
   tersebut.




                                        -1-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                                    untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan

 2. PROYEK YANG MENJADI TARGET
a) Selama proyek pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat
   tingkat akar rumput dan memiliki ide Human-Security, dapat menjadi
   bidang bantuan, contohnya :


             Pelayanan kesehatan dasar
             Pendidikan dasar
             Pengentasan kemiskinan
             Kesejahteraan masyarakat
             Penanggulangan penyakit menular dan masalah lingkungan
             hidup yang merupakan masalah antar beberapa negara
             Penanggulangan pengungsi atau orang terlantar di daerah
             konflik
             Aktifitas perlindungan manusia dari kekerasan
             Peningkatkan keahlian masyarakat dan perorangan


b) Akan lebih baik jika proyek dilaksanakan secara comprehensive dengan
   menggabungkan beberapa bidang kegiatan di 1 daerah/lokasi. Beberapa
   contoh proyek (bukan daftar lengkap) yang lampau adalah sebagai
   berikut ;

         •   Usaha pencegahan penyakit menular (Malaria, HIV/AIDS)
         •   Pengurangan resiko bencana
         •   Rehabilitasi sarana pertanian dan pengembangan petani di
             daerah yang pernah dilanda konflik
         •   Rehabilitasi dan pengadaan peralatan Sekolah Dasar
         •   Rahabilitasi dan pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit
         •   Penggalian sumur untuk pengadaan air bersih
         •   Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat
         •   Pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan perempuan
         •   Pengiriman barang bekas seperti mobil pemadam kebakaran,
             ambulans, sepeda, meja dan kursi
         •   Bantuan tanggap darurat untuk bencana alam

c) Berdasarkan kebutuhan di tiap negara, Kedutaan Besar Jepang atau
   Konsulat Jenderal Jepang akan memutuskan lingkup bidang bantuan.

 3. PROYEK YANG TIDAK MENJADI TARGET


                                 Perhatian!!!
  Jenis proyek di bawah ini TIDAK menjadi bidang bantuan GRASS ROOTS


    Bantuan penelitian di Lembaga Pendidikan               Tinggi    seperti
    Instansi/Universitas/Perguruan Tinggi,dll


                                  -2-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                                   untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan

  Capacity building untuk lembaga
  Bantuan yang hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis/perdagangan atau
  pengadaan lapangan kerja
  Proyek-proyek yang tidak memiliki hubungan kuat dalam pengembangan
  sosial secara langsung seperti kebudayaan, kesenian, olah raga
  Proyek-proyek yang memiliki tujuan politik, agama
  Proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat grassroot


4. DANA YANG TERSEDIA

  Jumlah dana untuk setiap proyek umumnya maksimal 10 juta yen Jepang
  (sekitar ±700 -800 juta rupiah kalau dirupiahkan., tergantung nilai kurs
  antara Rupiah dan Yen yang berlaku saat itu). Lembaga penerima harus
  membuat rincian anggaran.
  Dana bantuan untuk masing-masing proyek yang telah diajukan, akan
  diperiksa oleh pemerintah Jepang, setelah itu baru diputuskan siapa
  yang menjadi penerima bantuan.
  Jika    dana    digunakan      untuk    mendanai      kegiatan    diluar
  kesepakatan/rencana, atau jika terdapat sisa dana, maka lembaga
  penerima dana wajib mengembalikan seluruh dana atau sisa dana
  tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang.

5. BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIDANAI


                               Perhatian!!!
       Biaya di bawah ini TIDAK bisa didanai oleh Dana Grassroots!!!

  Biaya konsumsi
  Biaya operasional Lembaga (gaji pegawai, ATK, Listrik, Sewa kantor, dll)
  Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan barang/gedung yang dibiayai
  oleh grassroot fund
  Uang tunai sebagai modal awal untuk UKM/Microfinance/Credit, dll
  Biaya-biaya yang dipakai untuk pribadi atau modal seperti beasiswa,
  rumah, makanan, barang habis pakai (kecuali untuk bantuan tanggap
  darurat atau kebutuhan kemanusiaan)
  Biaya untuk membeli/sewa tanah
  Biaya penelitian yang manfaatnya untuk masyarakat grassroots tidak
  jelas
  Biaya-biaya seperti cukai, pajak, VAT, izin, registrasi, dll
  Biaya pemasangan paralon/kabel listrik ke rumah-rumah, khusus untuk
  proyek pengadaan air bersih dan listrik
  Biaya-biaya yang tidak ada/jelas hubungannya dengan tujuan dan hasil
  proyek



                                 -3-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                                        untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan

 6. PERIODE PELAKSANAAN PROYEK
Dalam 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak.

 7. CARA PENGAJUAN
a) Waktu Pengajuan : Setiap saat dapat diajukan ke Kedutaan Besar Jepang
   di Jakarta, Konsulat-konsulat di Daerah. Namun untuk proyek-proyek yang
   direncanakan akan dilaksanakan dalam *tahun anggaran yang sedang
   berjalan, batas akhir pengajuan proposal adalah akhir Mei.(*Tahun anggaran
   disini adalah tahun anggaran Jepang, yang di mulai pada bulan April sampai ahir
   Maret tahun berikutnya)

b) Tempat Pengajuan : Dikirim langsung melalui pos kepada Kedutaan Besar
   Jepang, atau Konsulat Jepang di Daerah.


c) Bahasa untuk menyusun proposal : Bahasa Indonesia, atau Bahasa
   Inggris.

d) Hanya calon potensial penerima hibah yang akan dihubungi.

 8. Dokumen yang diajukan kepada Kedutaan Besar Jepang
a) Lampirkan dokumen-dokumen berikut. Untuk informasi lebih lanjut,
   silahkan menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau Konsulat
   Jenderal Jepang di mana proposal akan diajukan.

b) Dokumen-dokumen berikut ini perlu diperlihatkan aslinya sebelum
   proposal disetujui oleh pihak Kedutaan besar Jepang atau Konsulat
   Jenderal Jepang.

      I ) Mengenai Organisasi
            Fotokopy Akta Notaris
            Fotokopy Anggaran Dasar
            Fotokopy Anggaran Rumah Tangga
            (Jika Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen
             Hukum dan Hak Asasi Manusia
            (Jika Yayasan) Fotokopy Berita Acara Republik Indonesia
            (Jika selain Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke
             Departmen/Instansi Pemerintahan
            Profil Organisasi/Lembaga (gunakan format lampiran )
            Struktur Organisasi
            Curriculum Vitae/CV Director dan Staff Pertanggunjawab
            Fotokopy Laporan Keuangan selama 2 tahun terahir
            Fotokopy Neraca Keuangan Organisasi selama 2 tahun
             terahir (Gunakan format lampiran)
            Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
             Lembaga/Organisasi
            Surat Keterangan Domisili


                                      -4-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                                   untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan




    II) Mengenai Proyek
          Surat Permohonan (dari Ketua organisasi ditunjukan kepada
           Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang)
           Application Form (Gunakan Format dari Kedutaan Besar
           Jepang)
          Anggaran Rincian Proyek (gunakan format lampiran )
          Jadwal Pelaksanaan Proyek (gunakan format lampiran )
          Struktur pembagian tugas dalam lembaga untuk
           implementasi proyek
          Peta Lokasi Proyek
          Foto-foto yang menjelaskan kondisi saat ini
          Izin / Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan proyek dari
           Pemerintah Daerah



     III) Jika diminta oleh Pihak Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat
     Jenderal Jepang, harap berikan dokumen berikut ini
             Fotokopy Audit Keuangan Lembaga selama 2 tahun terakhir
             Surat Penawaran dari 3 Kontraktor
             Blue print/sketsa bangunan dan Akta Tanah (untuk proyek
              bangunan)
             Lain


9. PERHATIAN !!!

    Bantuan Hibah Grassroots yang berasal dari Pemerintah Jepang
    TIDAK disalurkan melalui agen maupun instansi perantara, baik lokal
    maupun asing.
    Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK
    memungut biaya apapun dalam seluruh proses permohonan bantuan.
    (konsultasi, pengajuan proposal dan lain sebagainya)
    Pengajuan yang dilakukan lewat agen sama sekali tidak menjamin
    perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan
    Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang.
    Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK
    bertanggung jawab sama sekali atas segala biaya yang telah dibayar
    oleh pemohon kepada organisasi tersebut walaupun permohonan
    bantuan tersebut tidak dikabulkan.
    Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menghimbau
    dan menyarankan setiap institusi/organisasi yang ingin mengajukan
    proposal bantuan hibah grassroots untuk menanyakan informasi
    tentang bantuan tersebut dan dapat MENGHUBUNGI Kedutaan Besar
    Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang SECARA LANGSUNG tanpa
    melalui agen maupun instansi perantara lainnya.



                                 -5-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                          untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan



Jika anda ingin bertanya tentang rencana proyek,
cara pengajuan dan lain-lain, harap LANGSUNG
hubungi ke alamat di bawah ini.


  Kedutaan Besar Jepang di Indonesia
  Grassroots Section

    Jl. M.H. Thamrin No. 24,Jakarta 10350
    Tel :     +62-21-3192-4308
    Fax :     +62-21-315-7152



  Konsulat Jenderal Jepang di Medan
  Grassroots Section
    Wisma BII 5th Floor
    Jl. P. Diponegoro No.18, Medan 20152
    Tel :      +62-61-4575193
    Fax :      +62-61-4574560


  Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya
  Grassroots Section
    Jl. Sumatera No.93, Surabaya 60281
    Tel :    +62-31-5030008
    Fax :    +62-31-5030037



                        -6-
Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah
                   untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan




Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Grassroots Section
 Jl. Raya Puputan No.170, Renon,
 Denpasar, Bali 80235
 Tel :     +62-361-227628
 Fax :     +62-361-265066




                 -7-

More Related Content

What's hot

Perpres no 38 tahun 2015
Perpres no 38 tahun  2015Perpres no 38 tahun  2015
Perpres no 38 tahun 2015
Irman Gapur
 
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
infosanitasi
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Dadang Solihin
 
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasionalAnalisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
ina fauzia
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Oswar Mungkasa
 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
infosanitasi
 
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah  dengan Bad...Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah  dengan Bad...
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...
infosanitasi
 
Mekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mpMekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mp
arfandirahman
 
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
infosanitasi
 
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010Oswar Mungkasa
 

What's hot (10)

Perpres no 38 tahun 2015
Perpres no 38 tahun  2015Perpres no 38 tahun  2015
Perpres no 38 tahun 2015
 
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
 
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasionalAnalisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
Analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
 
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
Pokok-Pokok Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan PN...
 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presi...
 
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah  dengan Bad...Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah  dengan Bad...
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bad...
 
Mekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mpMekanisme operasional mp
Mekanisme operasional mp
 
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indon...
 
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
Refleksi Akhir Tahun Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010
 

Viewers also liked

Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
blewly
 
Proposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanProposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuan
Be Doel
 
Proposal bengkel laiworu
Proposal bengkel laiworuProposal bengkel laiworu
Proposal bengkel laiworu
Operator Warnet Vast Raha
 
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39 CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
LIMASATU EVENT MANAGEMENT
 
25 d menulis_surat_niaga
25 d menulis_surat_niaga25 d menulis_surat_niaga
25 d menulis_surat_niaga
kupangkarang
 
Surat permohonan ijin
Surat permohonan ijinSurat permohonan ijin
Surat permohonan ijinGathot Msp
 
Contoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaContoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaDiana Ary
 
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKCONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
Pakde Wawi
 

Viewers also liked (8)

Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Proposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuanProposal permohonan bantuan
Proposal permohonan bantuan
 
Proposal bengkel laiworu
Proposal bengkel laiworuProposal bengkel laiworu
Proposal bengkel laiworu
 
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39 CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
CONTOH PROPOSAL REUNI AKBAR SMA NEGERI 39
 
25 d menulis_surat_niaga
25 d menulis_surat_niaga25 d menulis_surat_niaga
25 d menulis_surat_niaga
 
Surat permohonan ijin
Surat permohonan ijinSurat permohonan ijin
Surat permohonan ijin
 
Contoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan danaContoh proposol bantuan dana
Contoh proposol bantuan dana
 
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIKCONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
CONTOH PROPOSAL BANTUAN TIK
 

Similar to 1. indo tata cara pengajuan

1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan
Sasak Gurantang
 
1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan
doni firmansyah
 
Grassroot brochure b indonesia
Grassroot brochure b indonesiaGrassroot brochure b indonesia
Grassroot brochure b indonesia
Pradana Collection
 
_ Input Form Desk 3ed.docx
_ Input Form Desk 3ed.docx_ Input Form Desk 3ed.docx
_ Input Form Desk 3ed.docx
AnjarResmala2
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Ismed Nur
 
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptxfix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
AgusSalim866855
 
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan PermukimanRencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
infosanitasi
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
Agung Prihatmiko
 
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptxPenyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
yaman53
 
Bantuan dana presentasi
Bantuan dana presentasiBantuan dana presentasi
Bantuan dana presentasiGaluh Insani
 
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Ismed Nur
 
Surat edaran untuk jasa konsultansi
Surat edaran untuk jasa konsultansiSurat edaran untuk jasa konsultansi
Surat edaran untuk jasa konsultansi
WiraWildan
 

Similar to 1. indo tata cara pengajuan (12)

1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan
 
1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan1. indo tata cara pengajuan
1. indo tata cara pengajuan
 
Grassroot brochure b indonesia
Grassroot brochure b indonesiaGrassroot brochure b indonesia
Grassroot brochure b indonesia
 
_ Input Form Desk 3ed.docx
_ Input Form Desk 3ed.docx_ Input Form Desk 3ed.docx
_ Input Form Desk 3ed.docx
 
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
Bultek 13-akuntansi-hibah(1)
 
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptxfix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
fix Materi Hibah Pemerintah daerah .pptx
 
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan PermukimanRencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptxPenyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
Penyusunan RPB Kabupaten Garut.pptx
 
Bantuan dana presentasi
Bantuan dana presentasiBantuan dana presentasi
Bantuan dana presentasi
 
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
 
Surat edaran untuk jasa konsultansi
Surat edaran untuk jasa konsultansiSurat edaran untuk jasa konsultansi
Surat edaran untuk jasa konsultansi
 

More from Pradana Collection

Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhatiPemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pradana Collection
 
I m f
I m fI m f
Google 12 th__anniversary_awards_centre
Google 12 th__anniversary_awards_centreGoogle 12 th__anniversary_awards_centre
Google 12 th__anniversary_awards_centre
Pradana Collection
 
Google 12th anniversary awards centre
Google 12th anniversary awards centreGoogle 12th anniversary awards centre
Google 12th anniversary awards centre
Pradana Collection
 
Formulir names of beneficiary
Formulir names of beneficiaryFormulir names of beneficiary
Formulir names of beneficiary
Pradana Collection
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Citibank international plc london
Citibank international plc londonCitibank international plc london
Citibank international plc london
Pradana Collection
 
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhatiPemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhatiPradana Collection
 
Asal mula scam dan cara menghindarinya
Asal mula scam dan cara menghindarinyaAsal mula scam dan cara menghindarinya
Asal mula scam dan cara menghindarinyaPradana Collection
 
Kp2 am 2011
Kp2 am 2011Kp2 am 2011
Kp2 am 2011
Pradana Collection
 
Bandel permohonan akte kelahiran
Bandel permohonan akte kelahiranBandel permohonan akte kelahiran
Bandel permohonan akte kelahiranPradana Collection
 
Uu no.32-2004
Uu no.32-2004Uu no.32-2004
Uu no.32-2004
Pradana Collection
 
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
Pradana Collection
 

More from Pradana Collection (15)

Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhatiPemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
 
I m f
I m fI m f
I m f
 
Google 12 th__anniversary_awards_centre
Google 12 th__anniversary_awards_centreGoogle 12 th__anniversary_awards_centre
Google 12 th__anniversary_awards_centre
 
Google 12th anniversary awards centre
Google 12th anniversary awards centreGoogle 12th anniversary awards centre
Google 12th anniversary awards centre
 
Formulir names of beneficiary
Formulir names of beneficiaryFormulir names of beneficiary
Formulir names of beneficiary
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Coca cola
 
Citibank international plc london
Citibank international plc londonCitibank international plc london
Citibank international plc london
 
Ocbc bank
Ocbc bankOcbc bank
Ocbc bank
 
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhatiPemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
Pemerintah indonesia himbau masyarakat berhati
 
Asal mula scam dan cara menghindarinya
Asal mula scam dan cara menghindarinyaAsal mula scam dan cara menghindarinya
Asal mula scam dan cara menghindarinya
 
Kp2 am 2011
Kp2 am 2011Kp2 am 2011
Kp2 am 2011
 
Bandel permohonan akte kelahiran
Bandel permohonan akte kelahiranBandel permohonan akte kelahiran
Bandel permohonan akte kelahiran
 
Ad art koperasi
Ad  art koperasiAd  art koperasi
Ad art koperasi
 
Uu no.32-2004
Uu no.32-2004Uu no.32-2004
Uu no.32-2004
 
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
OPEN_THE_ATTACHMENT_OF_YAHOO-WINNING-NOTIFICATION.
 

1. indo tata cara pengajuan

  • 1. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan RINGKASAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN HIBAH UNTUK PROYEK GRASSROOTS DAN KEMANUSIAAN 1. PENERIMA BANTUAN a) Lembaga nirlaba yang berbadan hukum dan bekerja di bidang pembangunan sosial masyarakat grassroots, seperti : *Yayasan, Perkumpulan, Perhimpunan, Asosiasi dll yang memiliki badan hukum **Lembaga-Lembaga Pendidikan / Penkajian, Kesehatan/dll Pemerintah Daerah 1) Pada dasarnya, lembaga international/INGOs juga dapat menjadi penerima bantuan. Namun, yang menjadi prioritas adalah, lembaga NGO lokal. 2) *Yayasan disini adalah Lembaga(Yayasan) yang memiliki badan hukum menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas UU 2001 Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 3) **Lembaga-lembaga disini adalah lembaga yang berbadan hukum yang di syahhkan oleh surat keputusan/izin dari departmen terkait 4) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang hanya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan b) Lembaga yang Memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 2 tahun dan kapasitas untuk mengelola proyek. (Walaupun isi proyeknya baik, tetapi jika dilihat kemampuan/pengalaman lembaga untuk mengelola proyek atau mengembangkan proyek tersebut untuk ke depan kurang, ada kemungkinan tidak disetujui.) c) Pribadi dan Lembaga profit tidak dapat menjadi penerima bantuan ini. d) Instansi Pemerintah Pusat dan NGO internasional tidak dapat menjadi penerima bantuan ini, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bantuan untuk situasi darurat, dirasa memiliki tingkat manfaat yang tinggi, atau situasi dimana sulit untuk melaksanakan proyek jika tanpa keterlibatan instansi tersebut. -1-
  • 2. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan 2. PROYEK YANG MENJADI TARGET a) Selama proyek pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat tingkat akar rumput dan memiliki ide Human-Security, dapat menjadi bidang bantuan, contohnya : Pelayanan kesehatan dasar Pendidikan dasar Pengentasan kemiskinan Kesejahteraan masyarakat Penanggulangan penyakit menular dan masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah antar beberapa negara Penanggulangan pengungsi atau orang terlantar di daerah konflik Aktifitas perlindungan manusia dari kekerasan Peningkatkan keahlian masyarakat dan perorangan b) Akan lebih baik jika proyek dilaksanakan secara comprehensive dengan menggabungkan beberapa bidang kegiatan di 1 daerah/lokasi. Beberapa contoh proyek (bukan daftar lengkap) yang lampau adalah sebagai berikut ; • Usaha pencegahan penyakit menular (Malaria, HIV/AIDS) • Pengurangan resiko bencana • Rehabilitasi sarana pertanian dan pengembangan petani di daerah yang pernah dilanda konflik • Rehabilitasi dan pengadaan peralatan Sekolah Dasar • Rahabilitasi dan pengadaan peralatan medis untuk rumah sakit • Penggalian sumur untuk pengadaan air bersih • Pelatihan ketrampilan untuk penyandang cacat • Pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan perempuan • Pengiriman barang bekas seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, sepeda, meja dan kursi • Bantuan tanggap darurat untuk bencana alam c) Berdasarkan kebutuhan di tiap negara, Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang akan memutuskan lingkup bidang bantuan. 3. PROYEK YANG TIDAK MENJADI TARGET Perhatian!!! Jenis proyek di bawah ini TIDAK menjadi bidang bantuan GRASS ROOTS Bantuan penelitian di Lembaga Pendidikan Tinggi seperti Instansi/Universitas/Perguruan Tinggi,dll -2-
  • 3. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan Capacity building untuk lembaga Bantuan yang hanya ditujukan untuk kegiatan bisnis/perdagangan atau pengadaan lapangan kerja Proyek-proyek yang tidak memiliki hubungan kuat dalam pengembangan sosial secara langsung seperti kebudayaan, kesenian, olah raga Proyek-proyek yang memiliki tujuan politik, agama Proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat grassroot 4. DANA YANG TERSEDIA Jumlah dana untuk setiap proyek umumnya maksimal 10 juta yen Jepang (sekitar ±700 -800 juta rupiah kalau dirupiahkan., tergantung nilai kurs antara Rupiah dan Yen yang berlaku saat itu). Lembaga penerima harus membuat rincian anggaran. Dana bantuan untuk masing-masing proyek yang telah diajukan, akan diperiksa oleh pemerintah Jepang, setelah itu baru diputuskan siapa yang menjadi penerima bantuan. Jika dana digunakan untuk mendanai kegiatan diluar kesepakatan/rencana, atau jika terdapat sisa dana, maka lembaga penerima dana wajib mengembalikan seluruh dana atau sisa dana tersebut kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang. 5. BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIDANAI Perhatian!!! Biaya di bawah ini TIDAK bisa didanai oleh Dana Grassroots!!! Biaya konsumsi Biaya operasional Lembaga (gaji pegawai, ATK, Listrik, Sewa kantor, dll) Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan barang/gedung yang dibiayai oleh grassroot fund Uang tunai sebagai modal awal untuk UKM/Microfinance/Credit, dll Biaya-biaya yang dipakai untuk pribadi atau modal seperti beasiswa, rumah, makanan, barang habis pakai (kecuali untuk bantuan tanggap darurat atau kebutuhan kemanusiaan) Biaya untuk membeli/sewa tanah Biaya penelitian yang manfaatnya untuk masyarakat grassroots tidak jelas Biaya-biaya seperti cukai, pajak, VAT, izin, registrasi, dll Biaya pemasangan paralon/kabel listrik ke rumah-rumah, khusus untuk proyek pengadaan air bersih dan listrik Biaya-biaya yang tidak ada/jelas hubungannya dengan tujuan dan hasil proyek -3-
  • 4. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan 6. PERIODE PELAKSANAAN PROYEK Dalam 1 tahun sejak tanggal penandatanganan kontrak. 7. CARA PENGAJUAN a) Waktu Pengajuan : Setiap saat dapat diajukan ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Konsulat-konsulat di Daerah. Namun untuk proyek-proyek yang direncanakan akan dilaksanakan dalam *tahun anggaran yang sedang berjalan, batas akhir pengajuan proposal adalah akhir Mei.(*Tahun anggaran disini adalah tahun anggaran Jepang, yang di mulai pada bulan April sampai ahir Maret tahun berikutnya) b) Tempat Pengajuan : Dikirim langsung melalui pos kepada Kedutaan Besar Jepang, atau Konsulat Jepang di Daerah. c) Bahasa untuk menyusun proposal : Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris. d) Hanya calon potensial penerima hibah yang akan dihubungi. 8. Dokumen yang diajukan kepada Kedutaan Besar Jepang a) Lampirkan dokumen-dokumen berikut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta atau Konsulat Jenderal Jepang di mana proposal akan diajukan. b) Dokumen-dokumen berikut ini perlu diperlihatkan aslinya sebelum proposal disetujui oleh pihak Kedutaan besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang. I ) Mengenai Organisasi Fotokopy Akta Notaris Fotokopy Anggaran Dasar Fotokopy Anggaran Rumah Tangga (Jika Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika Yayasan) Fotokopy Berita Acara Republik Indonesia (Jika selain Yayasan) Fotokopy Dokumen registrasi ke Departmen/Instansi Pemerintahan Profil Organisasi/Lembaga (gunakan format lampiran ) Struktur Organisasi Curriculum Vitae/CV Director dan Staff Pertanggunjawab Fotokopy Laporan Keuangan selama 2 tahun terahir Fotokopy Neraca Keuangan Organisasi selama 2 tahun terahir (Gunakan format lampiran) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Lembaga/Organisasi Surat Keterangan Domisili -4-
  • 5. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan II) Mengenai Proyek Surat Permohonan (dari Ketua organisasi ditunjukan kepada Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang) Application Form (Gunakan Format dari Kedutaan Besar Jepang) Anggaran Rincian Proyek (gunakan format lampiran ) Jadwal Pelaksanaan Proyek (gunakan format lampiran ) Struktur pembagian tugas dalam lembaga untuk implementasi proyek Peta Lokasi Proyek Foto-foto yang menjelaskan kondisi saat ini Izin / Surat Rekomendasi untuk pelaksanaan proyek dari Pemerintah Daerah III) Jika diminta oleh Pihak Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang, harap berikan dokumen berikut ini Fotokopy Audit Keuangan Lembaga selama 2 tahun terakhir Surat Penawaran dari 3 Kontraktor Blue print/sketsa bangunan dan Akta Tanah (untuk proyek bangunan) Lain 9. PERHATIAN !!! Bantuan Hibah Grassroots yang berasal dari Pemerintah Jepang TIDAK disalurkan melalui agen maupun instansi perantara, baik lokal maupun asing. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK memungut biaya apapun dalam seluruh proses permohonan bantuan. (konsultasi, pengajuan proposal dan lain sebagainya) Pengajuan yang dilakukan lewat agen sama sekali tidak menjamin perolehan bantuan grassroots karena tidak ada hubungan dengan Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang TIDAK bertanggung jawab sama sekali atas segala biaya yang telah dibayar oleh pemohon kepada organisasi tersebut walaupun permohonan bantuan tersebut tidak dikabulkan. Kedutaan Besar Jepang dan Konsulat Jenderal Jepang menghimbau dan menyarankan setiap institusi/organisasi yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah grassroots untuk menanyakan informasi tentang bantuan tersebut dan dapat MENGHUBUNGI Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jenderal Jepang SECARA LANGSUNG tanpa melalui agen maupun instansi perantara lainnya. -5-
  • 6. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan Jika anda ingin bertanya tentang rencana proyek, cara pengajuan dan lain-lain, harap LANGSUNG hubungi ke alamat di bawah ini. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Grassroots Section Jl. M.H. Thamrin No. 24,Jakarta 10350 Tel : +62-21-3192-4308 Fax : +62-21-315-7152 Konsulat Jenderal Jepang di Medan Grassroots Section Wisma BII 5th Floor Jl. P. Diponegoro No.18, Medan 20152 Tel : +62-61-4575193 Fax : +62-61-4574560 Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya Grassroots Section Jl. Sumatera No.93, Surabaya 60281 Tel : +62-31-5030008 Fax : +62-31-5030037 -6-
  • 7. Ringkasan Tata Cara Pengajuan Bantuan Hibah untuk Proyek Grassroots dan Kemanusiaan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Grassroots Section Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali 80235 Tel : +62-361-227628 Fax : +62-361-265066 -7-