Aa

1. https://pusbimtekpalira.com/
https://www.facebook.com/pusbimtek.palira/
@pusbimtekpalira2022
https://www.youtube.com/channel/UC3BhYKIdXnxUPqRqT5j5v9
w/featured
@PPalira
MENYUSUN PERATURAN KEPALA DESA
Oleh
H. Nur Rozuqi, S.Pd.
Direktur
Pusat Bimbingan Teknik
Padepokan Literasi Nusantara

2. DASAR HUKUM
1Q
a1`
2
3
4
UU Nomor 6 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014
1
2
UU Nomor 6 Tahun 2014
Perda, Perbup dan Perdes

3. 1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau urgan pembentuk
yg tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi
muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Transparan
AZAS PEMBENTUKAN PERATURAN

4. JENIS PERATURAN DI DESA
1. Peraturan Desa
2. Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Peraturan Kepala Desa
4. Keputusan Kepala Desa
5. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Keterangan:
1. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran
lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.
3. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan
bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.
4. Keputusan Kepala Desa berisi penetapan sesuatu.
5. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa bersifat internal

5. 1.
2.
3.
LANDASAN PERATURAN DI DESA
LANDASAN FILOSOFIS
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan
serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
LANDASAN SOSIOLOGIS
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta
empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam peraturan desa, agar
peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah
masyarakat misalnya adat istiadat, agama.
LANDASAN YURIDIS
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan
yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang
diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis
peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada
tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

6. FASE PENYUSUNAN
PERATURAN KEPALA DESA
Pembahasan
Rancangan
Penetapan
Pengundangan
Penyebarluasan

7. ALUR PENYUSUNAN PERKADES
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
Pembahasan
Rancangan Perkades
KEPALA DESA
Memerintahkan Sekretaris Desa
untuk Menyusun Rancangan
Perkades
Sekretaris Desa
Menyusun Rancangan
Perkades
Rancangan Perkades
Disampaikan oleh Sekdes kepada Kades
untuk ditetapkan sebagai Perkades
PERKADES
1. Ditetapkan oleh Kepala Desa
2. Diundangkan oleh Sekretaris Desa
3. Disebarluaskan Oleh Pemdes
Perangkat Desa dan/atau
LKD turut membantu
Sekretaris Desa
Menyusun Rancangan
Perkades
PERDES
PERATURAN
DI ATASNYA

8. KERANGKA STRUKTUR
PERATURAN KEPALA DESA
1. Penamaan / judul
2. Pembukaan
3. Batang tubuh
4. Penutup
5. Lampiran (bila diperlukan)

9. Peraturan Kepala Desa :
PERATURAN KEPALA DESA.............(Nama Desa)
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
PENJABARAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR … TAHUN…. TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN …..
1. PENAMAAN / JUDUL
a. Setiap Peraturan Kepala Desa mempunyai penamaan / judul
b. Penamaan / judul Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun dan tentang nama peraturan yang diatur
c. Nama Peraturan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Kepala
Desa
d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

10. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa
a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa“
b. Jabatan pembentuk Paraturan Kepala Desa
c. Konsiderans
- Menimbang
d. Dasar Hukum
- Mengingat
e. Memutuskan; dan
f. Menetapkan
2. PEMBUKAAN

11. a. FRASA ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”,
Kata frasa yang berbunyi ” Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Kepala Desa,
cara penulisannya seluruhnya huruf kapital, ditulis dalam satu baris
dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b. JABATAN
Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca koma ( , )
Contoh :
KEPALA DESA ………………..,

12. c. KONSIDERANS
Konsiderans harus diawali dengan kata ” Menimbang ” yang memuat
uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar
belakang, pertimbangan, landasan yuridis, sosiologis dan filosofis
dibentuknya Peraturan Kepala Desa.
Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap
pokok pikiran dirumuskan pengertian dan tiap-tiap pokok pikiran
diawali dengan huruf a,b,c dst dan diawali dengan huruf kecil serta
diakhiri dengan tanda titik koma (;)
Contoh :
Menimbang: a. ........................................................ ;
b. ....................................................... ;
c. ....................................................... ;

13. d. DASAR HUKUM
Dasar hukum diawali dengan kata ” Mengingat ” yang harus
memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada
bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-
undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan kepala
desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang
akan diatur. Dasar hukum dapat dibagi 2 yaitu :
1) Landasan yuridis kewenangan membuat peraturan kepala
desa.
2) Landasan yuridis materi yang diatur Yang dapat dipakai
sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-
undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari
produk hukum yang dibuat.
Catatan :
Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran
tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk
jenis perundang-undangan

14. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut
sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun
pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut
dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan
pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan lembaran negara Republik
Indonesia, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia , Lembaran Daerah,
dan Tambahan Lembaran Daerah ( kalau ada ). Jika dasar hukum lebih dari satu
peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka
arab 1,2,3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma ( ; )
contoh : Penulisan Dasar Hukum
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
.... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .... ) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang……..;
3. Peraturan Menteri ....... Nomor ........ tentang ................................... ;
4. Peraturan Daerah Nomor...Tahun ...... tentang ...... (Lembaran Daerah Tahun ...... Nomor .....) .............................;

15. MEMUTUSKAN
Kata ” Memutuskan ” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua
( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah di tengah margin.
MENETAPKAN
Kata ” Menetapkan ” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke
bawah dengan kata ” Menimbang” dan ” Mengingat ”. Huruf awal kata ” Menetapkan ”
ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : )
Contoh :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA.............(Nama Desa) TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN….

16. 3. BATANG TUBUH
Batang tubuh peraturan kepala desa memuat materi yang
dirumuskan dalam bab dan pasal-pasal atau diktum-diktum yang
bersifat mengatur ( Regeling ).
1. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa memuat:
- Ketentuan Umum
- Materi yang diatur
- Ketentuan Peralihan ( kalau ada )
- Ketentuan Penutup
2. Pengelompokkan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak
merupakan keharusan.
Jika Peraturan Kepala Desa mempunyai materi yang ruang
lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal
- pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan
paragraf. pengelompokan dilakukan atas dasar kesamaan
kategori atau kesatuan lingkup isi materi

17. URUTAN PENGGUNAAN KELOMPOK
1. Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf
2. Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf
3. Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal
Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf , Pasal dan ayat.
Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian diberi nomor urut dengan bilangan-bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal
kata Bagian, urutan bilangan dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel
yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :
BAB II
(……… JUDUL BAB……….)
Bagian Kedua
……………………………….

18. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf
lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil
Contoh :
Bagian Kedua
(…….. Judul Bagian ………..)
Paragraf 1
( Judul Paragraf )
Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh :
Pasal 5
Materi Peraturan Kepala Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam
beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali materi yg menjadi pasal itu merupakan satu
rangkaian yg tidak dapat dipisahkan

19. Ayat adalah merupakan rincian dari pasal,
penulisannya diberi nomor urut dengan angka
arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri
tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal
dan dirumuskan dalam satu kalimat
Contoh :
Pasal 22
(1) …………………………………………………….
(2) …………………………………………………….
(3) …………………………………………………….

20. 4. PENUTUP
1. Rumusan tempat dan tanggal penetapan,
diletakkan di sebelah kanan
2. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan
pada akhir kata diberi tanda baca koma
3. Nama lengkap pejabat yg menandatangani
ditulis dgn huruf kapital tanpa gelar dan
pangkat
4. Penetapan Peraturan Kepala Desa dan
Keputusan Kepala Desa hanya ditandatangani
oleh Kepala Desa
5. Pengundangan Peraturan Kepala Desa
dilakukam oleh Sekretaris Desa Dalam
Lembaran Desa

21. PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan
peraturan kepala desa :
1. Dilakukan oleh Pejabat yg berwenang
membentuknya
2. Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan
Kepala Desa.
3. Perubahan terhadap Peraturan itu tanpa
mengubah sistematika
4. Dalam penamaan disebut Peraturan Kepala Desa
pada bagian mana yang diubah dan perubahan
yang diadakan itu adalah perubahan yang ke… .

22. Contoh : Perubahan Penjabaran APBDes
PERATURAN KEPALA DESA..............(Nama Desa)
NOMOR...... TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA.........(Nama Desa) NOMOR.... TAHUN......
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Contoh : Perubahan selanjutnya
PERATURAN DESA............(Nama Desa)
NOMOR...... TAHUN.......
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA..........(Nama Desa) NOMOR ...
TAHUN...... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

23. 5. Dalam konsideran Menimbang Peraturan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan
alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu
diadakan perubahan
6. Apabila Peraturan Kepala Desa sudah mengalami perubahan substansi berulang kali
sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru.
7. Apabila perubahan sifatnya besar-besaran sebaiknya dibentuk peraturan yang baru
8. Cara merumuskan perubahan dalam pasal-pasal :
a. Apabila suatu bab, bagian, pasal atau ayat akan dihapuskan, angka atau nomor pasal
itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan “ dihapus “
Contoh :
Bab V
Pasal .. Dihapus
b. Apabila diantara pasal 14 dan 15 akan disisipkan pasal baru maka pada pasal baru itu
dituliskan dengan Pasal 14A

24. PENCABUTAN PERATURAN KEPALA DESA
PENCABUTAN DENGAN PERGANTIAN:
Ketentuan pencabutan dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan) atau di
belakang (ketentuan Penutup)
Contoh:
Ketentuan pencabutan dapat diletakkan di belakang (ketentuan Penutup)
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Desa
……….. Nomor … tahun …. tentang Pemanfaatan Aset Desa dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
Dalam bentuk seperti ini berarti walaupun peraturannya dicabut tetapi tidak
sampai pada akar-akarnya ( peraturan pelaksananya masih tetap berlaku )

25. PENJELASAN
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan:
1. Pembuatan peraturan kepala desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan tetapi harus
berusaha membuat peraturan kepala desa yang dapat meniadakan keragu-raguan;
2.Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan peraturan kepala desa yang bersangkutan;
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan;
5. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan kepala desa;
6. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan
angka romawi;
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan
penyusunan;
8. Materi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan materi Peraturan Kepala Desa;
9. Materi penjelasan tidak boleh pengulangan semata dari materi Peraturan Kepala Desa;
10. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan disatukan dan diberi keterangan cukup jelas.

26. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA
KEPALA DESA … (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA...... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

27. Menimbang : a. bahwa................................................;
b. bahwa................................................;
c. dan seterusnya..................................;
Mengingat : 1. ..........................................................;
2............................................................;
3. dan seterusnya..................................;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG...
(Judul Peraturan Kepala Desa).

28. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
Pasal ..
BAB ...
Pasal ...
BAB..
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa... (Nama Desa).

29. Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS DESA … (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
BERITA DESA … (Nama Desa) TAHUN … NOMOR
Ditetapkan di …
pada tanggal …
KEPALA DESA…(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

30. TERIMA KASIH