Download to read offline
01. Pengembangan Kompetensi Jafung polpp.pptx
- 1. Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Kementerian dalam Negeri Kebijakan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Permendagri No. 71 Tahun 2020) bpsdm.kemendagri bpsdm.kemendagri.go.id
- 2. DASAR HUKUM PENGEMBANGANKOMPETENSI UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja PerMendagri No 11 Th 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Permendagri No. 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Diklat Bagi PolPP
- 3. Tema RKP Tahun2020 “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” 2020 RPJMN 2020-2024 RPJMN 2020-2024 “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” 2021 2022 2023 2023
- 4. AMANAT PRESIDEN JOKO WIDODO FOKUS: INVESTASI SDM PEMBANGUNAN KARAKTER POSITIF ada program komprehensif terkait karakter positif yang menyentuh pendidikan anak, bahkan sejak anak usia dini PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN Memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik MENDORONG link and match antara INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN “Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional”
- 5. TRANSFORMASI BIROKRASI &SDMA RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE 2013 2018 2025 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI EFFICIENCY DRIVEN PERSIAPAN AKSELERASI KEBERLANJUTAN PDB Nominal per capita 14.900 US$ FACTOR DRIVEN EFFICIENCY DRIVEN INDONESIA menjadi negara High Income
- 6. Kebijakan Membangun SistemMerit ASN • Tim Penilai Kinerja • Kelas Jabatan: beban, tanggung jawab & resiko pekerjaan • Pangkat melekat pada jabatan • Remunerasi ditentukan pd kinerja bukan pd jabatan semata Meningkatkan kinerja berkelanjutan • Anjab & ABK thd Renstra K/L/D • Geogrfis, Jml Penduduk, Belanja Pegawai • Penggunaan sistem elektronik Menyesuaikan arah pembangunan nasional 6P • Training Need Analysis (TNA) • Diklat, Coaching & Mentoring berbasis: 20JP/Thn • Sekolah kader • Diklat NKRI Mengurangi kesenjangan kompetensi • Talent Mapping, Succession & Career Planning • Rotasi nasional (perekat NKRI) • Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier • Mutasi 2-5 Thn Menuju ASN yang dinamis • Rekrutmen berbasis jabatan • ADM, TKD & TKB • Masa Percobaan (CPNS 1x), Orientasi & engagement utk setiap penugasan • Open rekrutmen unt JPT Mendapatkan talenta terbaik • Sistem pensiun & JHT menjadi iuran pasti • Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN SISTEM & INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN & PROSES
- 7. P ERCEP ATAN PELAYANAN FLEKSIBILITAS KERJA EFISIENSI P ELAYANAN AKURASI P ELAYANAN BIROKRASI 4.0
- 8. BERSIH DARI PRAKTIKKKN NETRAL & BEBAS INTERVENSI POLITIK PROFESIONAL INTEGRITAS Apa sesungguhnya sosok Pegawai yang dibutuhkan Untuk mewujudkan SMART ASN MAMPU MEMBERI YANLIK PEREKAT NKRI Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik Sebagai Pelayanan Publik Sebagai Perekat dan Pemersatu NKRI FUNGSI ASN X
- 9.
- 10. SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG KOMPETEN BPSDMKemendagri siap membantu mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan aparatur ASN Pemdagri, baik dalam hal standardisasi, pelaksanaan pengembangan kompetensi maupun sertifikasi BPSDM Kemendagri siap memfasilitasi dan menjembatani kerja sama pengembangan SDM ASN Pemdagri dengan K/L teknis dan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri
- 11.
- 12. PAYUNG HUKUM PENGEMBANGAN KOMPETENSISDM ASN PEMDAGRI PP 17/2020 PP 18/2016 PP 12/2017 UU NO. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU NO. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Perangkat Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018 Tentang sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- 14. SISTEM PENGEMBANGAN SDMAPARATUR PEMDAGRI BERBASIS KOMPETENSI (PERMENDAGRI No 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi) UJK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SERTIFIKAS I BELUM KOMPETEN PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98 LSP-PDN DIKLAT KOMPETEN PROFESIONAL WORKSHOP SEMINAR BIMTEK KURSUS LOKAKARYA SKKPDN SP2PDN STANDARISASI
- 15. KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI PEMERINTAHAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL PASAL 233UU NO 23 TH 2014: PNS ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, selain harus memenuhi persyaratan kompetensi: teknis, manajerial dan sosial kultural, harus pula memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala perangkat daerah dan jabatan pengawas. KOMPETENSI ASN (UU NO 5 TH 2014; ASN & UU NO 23 TH 2014: PEMDA
- 16. PENGEMBANGAN KOMPETENSI Berdasarkan UUNo. 5 Th. 2014 tentang ASN pasal 21 : Pengembangan Kompetensi adalah salah satu HAK PNS – selain gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan
- 17. KOMPETENSI MANAJERIAL • Pengetahuan,keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan utk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi • diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL • Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dg pengalaman berinteraksi dg masyarakat majemuk dlm hal agama, suku & budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai2 moral, emosi & prinsip, yg hrs dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan utk memperoleh hasil kerja sesuai dg peran, fungsi, & jabatan • diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. KOMPETENSI TEKNIS • Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yg spesifik berkaitan dg bidang teknis jabatan • diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; KOMPETENSI TEKNIS oleh Instansi Teknis /Pembina JF (Kementerian / LPNK ) KOMPETENSI ASN & KEBIJAKAN PENGEMBANGANNYA KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL oleh Lembaga Administrasi Negara KOMPETENSI MANAJERIAL oleh Lembaga Administrasi Negara
- 18. KOMPETENSI TEKNIS •Kompetensi teknisdiukur dari : 1. Tingkat dan spesialisasi pendidikan 2. Pelatihan teknis fungsional 3. Pengalaman bekerja secara teknis
- 19. KOMPETENSI MANAJERIAL • Kompetensimanajerial diukur dari : 1. Tingkat pendidikan, pelatihan struktural 2. Tingkat pendidikan, pelatihan manajemen 3. Tingkat pengalaman kepemimpinan
- 20. KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL •Kompetensi sosial kultural diukur dari : • Pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan
- 21. KOMPETENSI PEMERINTAHAN PERMENDAGRI NO.108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN • Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan : Kebijakan desentralisasi, Hubungan pemerintah pusat dengan daerah, Pemerintahan umum, Pengelolaan keuangan daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan CATATAN: Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi
- 22. penyusunan Kebutuhan danRencana Pengembangan Kompetensi
- 23. Standar Kompetensi setiap Jabatan Assessment Kompetensi ASN PenilaianKinerja ASN Tahunan Inventari-sasi Kompetensi yg perlu dikembang-kan Pengelola-an Data Penilaian Kinerja Pelatihan non Klasikal Rencana PengembgnKom petensi ASN Database dan Sistem Informasi PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Standar/ target kinerja setiap ASN Analisis Gap Kompetensi Analisis Gap Kinerja Pengelolaan Data Penilaian Kompetensi Kesenjangan Kompetensi/ kinerja tidak ada/Minim Kesenjangan Kompetensi/ Kinerja Besar Pelatihan Klasikal Pelaksana-an dan Evaluasi Pasca Pelatihan PengembgnProg ram Pelatihan ASN
- 24.
- 25. MANAJERIAL & SOSIAL KULTURAL TEKNIS PELATIHAN BAGI JABATANFUNGSIONAL PRAJABATAN LATSAR • Target : CPNS • Jenis : Tunggal • Penyelenggara : Instansi Pembina dan Lemdik terakreditasi TEKNIS • Target : seluruh ASN sesuai kebutuhan jabatan • Jenis : Tunggal & Berjenjang • Penyelenggara : Instansi Pembina dan Lemdik terakreditasi PELATIHAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL • Target : Jabatan Fungsional • Jenis : Tunggal & Berjenjang • Penyelenggara : Intansi Pembina dan Lemdik terakreditasi MANAJERIAL • Target : Pejabat struktural • Berjenjang (Pim IV sd Pim I) • Penyelenggara : Lemdik terakreditasi SISTEM PELATIHAN BAGI ASN
- 26. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN: JALURKLASIKAL Diklat Teknis/Fungsional Pelatihan Kepemimpinan Bimtek Seminar Penataran Sosialisasi Workshop
- 27. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN: JALUR NON KLASIKAL Praktik Kerja di Instansi Lain di Pusat atau di Daerah Pertukaran Kerja dengan Swasta Pertukaran Pengetahuan Pendampingan (Coaching, Mentoring) Orientasi Tugas Benchmarking/ Benchlearning
- 28.
- 29. 1 Polisi Pamong Prajaadalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3 2 Polisi Pamong Praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Polisi Pamong Praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, menyebutkan : Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian. 6 Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4 5 7 29
- 30. 30 PEMBINAAN UMUM KEMENDAGRITERHADAP SATPOL PP PASCA TERBITNYA UU NOMOR 23 THN 2014 DAN PP NOMOR 16 THN 2018 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENINGKATAN KAPASITAS ANGGARAN PENINGKATAN KAPASITAS SARPRAS TETAP DIPRIORITASKAN PADA
- 31. (1)Menteri Dalam Negerimelakukan pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja (Pasal 30). (2)Gubernur, Bupati Dan Walikota Melakukan Pembinaan Teknis Operasional Satpol PP (Pasal 21 huruf c) PENJELASAN : (1) Pembinaan Umum Meliputi Pemberian Pedoman dan Standard, Bimbingan, Supervisi, Pendidikan dan Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Satpol PP. (2) Pembinaan teknis operasional meliputi: pembinaan etika profesi; koordinasi Satpol PP; pengembanganpengetahuan dan keterampilan; manajemen penegakan Perda dan perkada; peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan peningkatan kapasitas kelembagaan. PP No. 16/2018 TENTANG SATPOL PP 31 TINJUT DARI UU 23 THN 2014
- 32. PP No. 16/2018 TENTANGSATUAN POLISI PAMONG PRAJA PASAL 19 1. Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. 2. Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 4. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan Menteri. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dasar, teknis, dan fungsional diatur dengan Peraturan Menteri. 32
- 33. JENIS DIKLAT POLPP DIKLAT DASAR DIKLAT TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 34. KEPESERTAAN DIKLAT DASAR POLPP 1.Pol PP (Pol PP JPT Pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana) 2. PNS yang akan diangkat dalam formasi jabatan fungsional; 3. PNS yang alih jabatan /perpindahan; 4. PNS yang diangkat dan/atau ditetapkan melalui. penyesuaian/inpassing PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 35. Lembaga Penyelenggara Diklat Pol PP meliputi: 1.BPSDMKEMENDAGRI; 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional; 3. Balai Pengembangan Kompetensi Pol PP dan Pemadam Kebakaran; dan 4. Perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 36. Lembaga Penyelenggara Diklat Pol PPharus terakreditasi oleh BPSDM Kemendagri. Lembaga Penyelenggara Diklat yang belum terakreditasi, dapat menyelenggarakan Diklat Pol PP dengan Penjaminan Mutu dari BPSDM Kemendagri. PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 37. Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat Diklat: Ditandatangai oleh kepala BPSDM dihalaman depan dan ditandatangani oleh penyelenggara diklat pada halaman belakang. PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 38. JENIS DIKLAT DASAR DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA KELOMPOKJPT DAN JABATAN ADMINISTRASI DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PNS YANG ALIH JABATAN/PERPINDA HAN DAN YANG DISESUAIKAN/INPAS SING KE JABATAN JPT PRATAMA (30 JP) ADMINISTRATOR (50 JP); PENGAWAS DAN PELAKSANA (60 JP). KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN (100 JP). KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN (60 JP DIKLAT DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PNS YANG DIANGKAT DALAM FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 39. JENIS DIKLAT FUNSIONA L 1. DIKLAT FUNGSIONALJENJANG MADYA (120 JP) 3. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI POL PP YANG AKAN NAIK DARI KATEGORI KETERAMPILAN MENJADI KATEGORI KEAHLIAN (120 JP) 2. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA (120 JP) PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020 4. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI JAFUNG POL PP DALAM KATEGORI KETERAMPILAN (100 JP).
- 40. DIKLAT TEKNIS POLPP dilaksanakanberdasarkan analisis kebutuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan di Satuan Polisi Pamong Praja PERMENDAGRI No.71 TAHUN 2020
- 41. BEBERAPA MACAM DIKLAT TEKNIS/SUBST ANTIF 1. Diklat Mediasidan Negosiasi; 3. Diklat Pertolongan Pertama Gawat Darurat (Bencana); 2. Diklat Pengendalian Massa; 4. Diklat Instruktur Pengembangan Kapasitas Tugas Linmas; 5. Diklat Publik Relation; 6. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Urusan Trantibumlinmas.; 7. Diklat Inteligen;
- 42. BAGAIMANA IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADAERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
- 43. Model PK Blended Learning: gabungan antara klasikal dan e-learning mnggunakan LMS yg dimiliki oleh Lemdik Distance Learning : Belajar jarak jauh dengan Menggunakan berbagai wahana yang dimiliki oleh Lemdik Klasikal dengan presentase terbatas 1 2 3
- 44.
- 45. Sekian dan TerimaKasih
Editor's Notes
- #5 ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again
- #17 © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library
- #25 © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library