Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018
PUTUSAN
Nomor 60P/HUM/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil
terhadap Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018
tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan
Kesehatan yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2018, pada tingkat pertama dan
terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:
PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU (PDIB),
berkedudukan di Jalan Pemuda Kav.61 Nomor 29, Lantai 2, Gedung
Sentra Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur 13220;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Reza Maulana,
S.H. dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum MRM &
ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Lamreung,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
23352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019.a/MRM/2018,
tanggal 08 Agustus 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan:
DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto Kav.20 Nomor
14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510;
Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Jaksa
Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan
Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11605/VIII.1/0918 tanggal
17 September 2018;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum;
2. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H.;
3. Bambang Prisantoso, S.H., M.H.;
4. M. Fadil Jauhari, S.H., M.H.;
5. Anton Arifullah, S.H., M.H.;
6. Ervarin Iswindyarti, S.H.;
7. Midawati Sitohang, S.H.;
8. Normalina, S.H.;
9. Ina Mammu A, S.H.;
10. Rina Nurmawati, S.Kom, S.H.;
11. Yanti Widya, S.H., M.H.;
12. Akadiyan Aliffia Husdanah, S.H.;
13. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.;
Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi Nomor: SK-044/G/GTN.2/09/2018 tanggal 24 September
2018;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2018
dan diregister dengan Nomor 60/P/HUM/2018 tanggal 16 Agustus 2018
telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3
ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan
yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut:
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG
1. Bahwa Para Pemohon dengan Permohonan yang disampaikan ini
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan melakukan
uji materil terhadap Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam
Program Jaminan Kesehatan, yang bunyinya:
“Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per perserta per
minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per
bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assessment dokter spesialis
kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada standarisasi
pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Indonesia”;
2. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS
Kesehatan merupakan satu intrumen hukum di bawah
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
lebih tinggi, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang
berbunyi:
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan;
3. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung, memuat ketentuan:
(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang.
(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.
5. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menyebutkan:
“Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan
undang-undang”;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
6. Bahwa Penegasan yang sama juga tertuang pada Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan:
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
7. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 merupakan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan demikian
berdasarkan uraian-uraian serta dasar dan ketentuan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA
PEMOHON
1. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu tertanggal 06
Oktober 2016 telah sah dan berdiri sebagai suatu Badan Hukum
Bidang Keorganisasian Kedokteran di Indonesia yang di Ketuai oleh
dr. James Allan Rarung, Sp.OG. M.M. dan Sekretaris dr. Patrianef,
Sp.B (K) V;
2. Bahwa sebagai wadah atau organisasi Perkumpulan Dokter seluruh
Indonesia dan sesuai dengan visi dan misi PDIB didirikan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Anggaran Dasar
(AD) Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu yang berbunyi:
Pasal 5
“DIB bertujuan: memadukan potensi dokter, dokter gigi termasuk
mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi
(FKG) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
menjaga harkat dan martabat dokter dan dokter gigi Indonesia,
meningkatkan upaya penunjang dan pembinaan kesehatan,
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan,
membatu akses dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, membantu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
masyarakat dan menjadi jembatan dengan pemerintah sebagai
pengambil kebijakan serta meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera
serta melindungi dan mengayomi seluruh insane kedokteran dan
kedokteran gigi serta mahasiswa FK dan FKG Indonesia”;
Pasal 9
“DIB berperan dalam menjaga, melindungi serta mengayomi para
anggota serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan
rakyat Indonesia”;
3. Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum
yang diisi oleh beragam Profesi Dokter yang berkumpul di dalam
suatu wadah organisasi di bawah payung Perkumpulan Dokter
Indonesia Bersatu, yang selalu akan berhubungan langsung dengan
Pasien kiranya penting untuk menempatkan diri sebagai Pemohon
agar kemudian peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang khususnya berkenaan
dengan persoalan pelayanan kesehatan mendapat perhatian, demi
menciptakan keselarasan hukum yang tidak saling bertentangan
antara satu dan lainnya;
4. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan adanya
kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Pedirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien, dikarenakan
para dokter dan pasienlah yang nantinya akan berhubungan langsung
dan apabila dikemudian hari muculnya persoalan-persoalan terkait
pelayanan kesehatan maka para dokter juga yang akan langsung
menanggung resiko-resiko yang dapat saja terjadi;
5. Begitu pula Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 disinyalir telah
mereduksi dan mengintervensi tindakan dokter dalam bentuk
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter, yang mana
seharusnya tidak dilakukan olehnya, karena dipandang bertentangan
dengan Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana menentukan:
“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan
didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”;
7. Bahwa ketentuan tersebut di atas yang mendasari Perkumpulan
Dokter Indonesia Bersatu mengujimaterilkan Perdirjampelkes Nomor
5 Tahun 2018 sehingga dikemudian hari tidak muncul
persoalan-persoalan baru dari banyaknya persoalan BPJS Kesehatan
yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini;
8. Bahwa sebagai wadah perkumpulan para dokter, hal yang paling
utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian
menerapkan nilai dalam norma sebagaimana tersebut di atas
khususnya pada frasa “perlindungan dan keselamatan pasien”,
bagaimana kemudian dokter melindungi pasien jika Peraturan
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan telah
mereduksi tindakan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan
tertentu, bagaimana kemudian dokter menjalankan tindakan
keselamatan pasien sedangkan tindakan penyelamatan yang
dilakukan oleh dokter telah diintervensi oleh Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018, sehingga Dokter yang memiliki tugas dan
tanggungjawabnya untuk terus memberikan pelayanan medis terbaik,
kemudian dicampuri caranya bertindak oleh Pihak yang tidak
berwenang untuk mengurusi atau menentukan lain daripada yang
ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai tidak
berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta merambah dan
menintervensi bagaimana kemudian Dokter memberikan
pelayanannya kepada Pasien;
9. Begitu pula dengan lafaz sumpah Kedokteran itu sendiri yang
berbunyinya:
Demi Allah saya bersumpah, bahwa:
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat
dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya
sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan
tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk
sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan,
sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat
pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien,
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya
saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,
kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial
dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap
pasien.
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan
dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10.Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara
kandung.
11.Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik
Kedokteran Indonesia.
12.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan
dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
10.Bahwa seharusnya Termohon tidak perlu mencampuri urusan
pelaksanaan pelayanan medis yang dilakukan oleh Dokter, jika
kemudian muncul persoalan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
yang diterbitkan itu berkenaan dengan persoalan “Defisit Anggaran”,
seyogyanya tidak kemudian mengintervensi bagaimana Dokter
malaksanakan profesinya sesuai dengan sumpah, kode etik dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
12.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2011 tentang Hak Uji Materil, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka
4 yang berbunyi:
“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau
perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada
Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan
perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi
keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah
Agung untuk mendapatkan putusan”;
13.Maka dari itu Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu sebagai
sebuah organisasi kedokteran yang berbadan hukum telah memiliki
cukup syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara a quo, atau
mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
akibat diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, baik
kerugian yang ada maupun yang akan ada, atau setidak-tidaknya
potensial menimbulkan kerugian serta dianggap bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah
berkesuaian dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 angka 3
dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Hak Uji Materil;
III. ALASAN-ALASAN HUKUM
2. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan ini diajukan kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan terbitnya
Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Penjaminan Pelayanan
Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan khususnya
Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:
dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per perserta per
minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta
per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assessment dokter
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada
standarisasi pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang
dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik
dan Rehabilitasi Indonesia”;
3. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS
Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan
Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan khususnya
Pasal 3 ayat (1) yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan baik diatasnya atau undang-undang
itu sendiri;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), berbunyi:
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem
pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem
pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efesiensi
dan efektivitas jaminan kesehatan”;
5. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mengamamatkan dan
menentukan tentang bagaimana kemudian sistem pelayanan
kesehatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan,
termasuk sistem kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan
secara efektif dan efesien guna sebagai jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia, sehingga Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS
Kesehatan harusnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan
Kesahatan, yaitu:
“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas
kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh
6. Begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
sebagaimana Pasal 2, menyebutkan:
“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
7. Bahwa pada prinsipnya BPJS Kesehatan harusnya merujuk dan
mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebelum
kemudian membuat suatu aturan, karena pada dasarnya, “RUH”
daripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
seyogyanya haruslah merujuk atau mempedomani pada
pertimbangan dari pembentukan undang-undangnya sendiri, yaitu:
“bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan
martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil dan makmur”;
“bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh
(Vide Kondiseran Menimbang huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun
2004)
8. Begitu pula dengan semangat yang dibangun dengan dibentuknya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang
menyebutkan:
“bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara
yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”;
9. Bahkan sebagaimana tertuang pada konsideran “Menimbang”
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga
menyebutkan:
“bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia
Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
pembangunan nasional”
“bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian
ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi
pembangunan Negara”;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
10. Bahwa diuji dari segi pembentukkannya, Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 juga dipandang bertentangan dengan Pasal 5
Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksudkan
adalah, salah satunya “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi
muatannya” yang tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya,
begitu pula dengan asas “dapat dilaksanakan” bagaimana kemudian
dokter melaksanakan tindakan untuk tidak melakukan pelayanan
medis terhadap pasien karena dibatasi oleh Perdirjampelkes Nomor
5 Tahun 2018 tersebut, sedangkan Dokter dalam menjalankan
profesinya haruslah mengedepankan “Pelayanan yang optimal” yang
bertujuan demi keselamatan dan pelayanan medis terbaik bagi
pasien;
12. Bahwa lebih spesifik lagi sebagaimana ketentuan Peraturan
Presiden yang merupakan Peraturan Pelaksana yang bersifat teknis
yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan
terkahir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang merupakan landasan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan
yang mana Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud merupakan
Peraturan Pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang BPJS, yang berbunyi:
“Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2),
Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26,
Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan
Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan
Kesehatan” (Vide : Konsideran Menimbang, Perpres 12 Tahun
2013);
13. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun
2013 sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2016 menentukan:
Pasal 2
Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
b. bukan PBI Jaminan Kesehatan.
Pasal 3
(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan
orang tidak mampu.
(2) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa ditinjau makna daripada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terkahir
dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan,
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
sesungguhnya memberikan hak kepada Peserta Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan;
15. Bahwa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan adalah
“Peserta yang tegolong fakir miskin dan orang tidak mampu” , atau
dalam kalimat sederhananya adalah ada dua jenis peserta Jaminan
Kesehatan yaitu Peserta yang mampu dan tidak mampu membayar
iuran Jaminan Kesehatan;
16. Bahwa merujuk pada ketentuan yang termuat pada Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, telah
mengeneralisirkan persoalan yang ada, pasalnya pasien-pasien
yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang membayar iuran
secara mandiri maupun dibayarkan oleh Negara, mendapat jaminan
pelayanan yang sama persis sehingga dipandang akan
memberatkan PBI Jaminan Kesehatan yang termasuk ke dalam
katagori kalangan fakir miskin dan tidak mampu secara ekonomi;
17. Bahwa bagaimana tidak, dikemudian hari para Pasien dengan
katagori sebagaimana dimaksud Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 yang membutuhkan rehabilitasi medik melebihi dari 2 (dua) kali
perminggu dan 8 (delapan) kali perbulan yang tergolong “fakir miskin
dan tidak mampu” tidak akan memperoleh layanan Jaminan
Kesehatan, namun yang akan dituntut nantinya adalah Dokter,
dikarenakan sebelumnya pasien dengan katagori sebagaimana
dimaksud “dilayani”, dan kemudian dengan terbitnya Peraturan
tersebut tidak dapat dilayani lagi oleh Dokter dengan program
Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Bahkan yang harus menjadi pertimbangan lainnya adalah, jika
Pasien yang tergolong memerlukan rehabilitasi medik melebihi
ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 karena faktor ketidaksanggupan pasien untuk
membayar pelayanan kesehatannya tersebut dikarenakan tidak lagi
ditanggung oleh BPJS Kesehatan, apakah Negara melalui BPJS
Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan bagi Pasien
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
tersebut?, sehingga kiranya hal ini menjadi penting untuk dijadikan
pertimbangan;
19. Bahkan jika ditinjau lebih jauh lagi sebagaimana tersebut pada
ketentuan Pasal 20 Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, menentukan:
Ayat (1)
Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan
yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup
pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk
pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan medis yang diperlukan.
Ayat (2)
Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis;
20. Bahwa makna kata “Mencakup pelayanan rehabilitatif” sendiri
tidaklah dibatasi Jaminan Pelayanan kesehatannya, sehingga
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah dengan jelas-jelas
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas;
21. Bahkan pada Pasal 25 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, menentukan:
(2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur
sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan
yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali
dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat
kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan
kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang
ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat
dan/atau alkohol;
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri,
atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri
sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang
belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi
kesehatan (health technology assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai
percobaan (eksperimen);
m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan
susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap
darurat, kejadian luar biasa/wabah;
p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang
dapat dicegah (preventable aduerse events); dan
q. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan
Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
(1) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau
akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan
tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable
adverse events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p
ditetapkan oleh Menteri;
22. Bahwa ditinjau dari substansi atau materi Pasal 25 tersebut di atas,
jelas dan tegas disebutkan yang bahwa hanya ada 17 (tujuh belas)
katagori saja yang tidak masuk pada pelayanan kesehatan yang
tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, sehingga “Penjaminan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 tidaklah termasuk pada katagori-katagori sebagaimana
ketentuan tersebut di atas, maka dari itu telah terang yang bahwa
Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah
tinggi tingkatannya yang merupakan turunan daripada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS termasuk
undang-undang itu sendiri;
23. Bahwa selain alasan materi muatan peraturan perundang-undangan
yang dinilai tidak mempedomani kaidah yang sesuai dengan
ketentuannya, Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, berpotensi
melanggar sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI),
hal sebagaimana dimaksud tegas dinyatakan oleh Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) dalam Press Conference PB IDI tanggal 2 Agustus
2018 yang mana intinya menyatakan:
“Dokter berpotensi melanggar Sumpah dan Kodeki yaitu melakukan
praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi.Kewenangan dokter
dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh
BPJS Kesehatan. Dan meningkatkan konflik antara dokter dengan
pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan
(Fasyankes)”;
24. Bahwa berbagai kalangan profesi, lembaga, organisasi, pengawas
dan masyarakat pada umumnya menolak penerbitan dan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
pemberlakuan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut
karena dipandang tidak berkeseuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, bahkan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) yang merupakan lembaga yang diberikan hak dan
kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan “monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial” (Vide: Pasal 7
ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN), juga dengan resmi
telah menyatakan melalui Siaran Pers yang diterbitkan oleh DJSN
No. 01/DJSN/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 menyebutkan yang pada
intinya:
DJSN memutuskan dan memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan
mencabut 3 (tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
yaitu Nomor 02, 03 dan 05 Tahun 2018, dengan pertimbangan:
1. Direksi BPJS Kesehatan tidak berwenang menetapkan manfaat
JKN yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam Peraturan
Presiden yang ditetapkan oleh Presiden;
2. Penyusunan dan penetapan ketiga peraturan direktur tersebut di
atas tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan DJSN
dan para pemangku kepentingan;
3. Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara
penyusunan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun
2011);
25. Bahwa melihat perkembangan persoalan yang terjadi yang mana
juga ditanggapi oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS
Kesehatan sendiri melalui berbagai media massa, Direktur Jaminan
Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan menyatakan salah satunya
tentang persoalan “Defisit Anggaran” sehingga menjadi landasan
kemudian BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan tersebut;
26. Bahwa jika yang dipersoalkan adalah persoalan defisit angaran,
harusnya tidak kemudian mengorbankan sebahagian peserta BPJS
yang setiap bulannya membayar iuran maupun PBI Jaminan
Kesehatan (Katagori fakir miskin dan tidak mampu) dengan harapan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
dapat menggunakan layanan BPJS dengan maksimal dan optimal,
terlebih lagi jika persoalan pembiayaan atau anggaran yang
dimunculkan sehingga terbitnya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 maka mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,
Presiden Republik Indonesia telah menjamin yaitu:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi
ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan;
27. Sehingga tidak dapat dibenarkan Penerbitan Perdirjampelkes Nomor
5 Tahun 2018 hanya karena persoalan anggaran, terlebih lagi
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya dan
undang-undang, karena persoalan anggaran baik fasilitas maupun
penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah dijamin pemenuhannya
oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan yang diterbitkan
oleh Presiden Republik Indonesia sendiri, sehingga Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah nyata-nyata terbukti
tinggi dan undang-undang, sehingga haruslah dibatalkan dan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai peraturan
perundang-undangan;
28. Maka dari itu berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon
sebagaimana tesebut pada Permohonan ini, maka Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 dinilai telah bertentangan
dengan Pasal 2 dan 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden
Kesehatan;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon
mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan
keberatan dan memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan
Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam
Program Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 dan 24 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5
Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan
Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program
Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memuat putusan ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia atau Berita Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terkahir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatan (Bukti P-9);
10.Fotokopi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Hak Uji Materil Bukti P-10);
11.Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor
AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu tertanggal 06
Oktober 2016 (Bukti P-11);
12.Fotokopi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (Bukti P-12);
13.Fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (Bukti P-13);
14.Fotokopi Siaran Pers Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nomor:
01/DJSN/VII//2018 tanggal 28 Juli 2018 (Bukti P-14);
15.Fotokopi Press Conference Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) tanggal 02 Agustus 2018 (Bukti P-15);
Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut
telah disampaikan kepada Termohon berdasarkan Surat Panitera Muda Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER-PSG/VIII/60 P/HUM/2018,
Tanggal 27 Agustus 2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 10
September 2018;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 September
2018 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 September 2018, yang
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN.
1. Bahwa landasan filosofis terbitnya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 dapat di lihat di dalam konsideran menimbang yang menyatakan
bahwa:
a. Bahwa dalam rangka pengembangan sistem pembayaran
pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran
kepada fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien serta untuk
memastikan pelayanan berkualitas dengan tetap
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
mempertimbangkan sustainabilitas program Jaminan Kesehatan
perlu dilakukan pengaturan penjaminan pelayanan rehabilitasi
medik;
b. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 perlu dilakukan
oleh karena adanya Potensi moral hazard yang ditandai tingginya
frekuensi kunjungan rehabilitasi medik hingga 29 kali sebulan;
c. Maksud dan tujuan diterbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 adalah Pembayaran efektif, sesuai standardisasi tindakan
dan sertifikasi dan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan
Fasilitas Kesehatan serta adanya Regulasi yang mengatur tentang
ketentuan penjaminan pelayanan kesehatan yang berbiaya tinggi
seperti hemophilia, kanker, talasemia, operasi jantung elektif dan
lain-lain;
d. Rencana pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
telah melalui tahapan-tahapan pembahasan serta melibatkan dari
pihak-pihak yang terkait antara lain adalah Pengurus Besar
Indonesia (PB PERDOSRI), Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia (PB-IDI), dan Perhimpunan rumah Sakit Seluruh
Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.;
e. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tertanggal 21
Juni 2018 juga telah mendapatkan persetujuan dari (PB
PERDOSRI) yang tertuang Berita Acara Kesepakatan
Standardisasi Penjaminan Manfaat Pelayanan Rehabilitasi Medik
Nomor 322/BA/0718 tanggal 2 Juli Tahun 2018 yang ditanda
tangani oleh Dr. Sudarsono, SpKFR selaku Ketua Umum PB
PERDOSRI;
f. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tertanggal 21
Juni 2018 bermaksud untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
pasien peserta JKN-KIS akan Pelayanan Rehabilitasi Medik,
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
sekaligus bentuk perlindungan bagi dokter dalam memberikan
Pelayanan Rehabilitasi Medik;
II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON
1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3 ayat 1 Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, yaitu Pasal 2 dan Pasal 24 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN), bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan
dengan Pasal 2, 3, 20, 25, 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan;
2. Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, mengatur
sebagai berikut:
dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per peserta per
minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per
bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assesment dokter spesialis
kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada standardisasi
pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh
Indonesia”;
Menurut Pemohon, materi dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes
Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 2 jo. Pasal 24 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan dan menentukan
tentang bagaimana kemudian sistem Pelayanan Kesehatan yang
seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, termasuk sistem
kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan
efisien serta BPJS kesehatan harusnya memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan asas tujuan dan prinsip penyelenggaraan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Jaminan kesehatan yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Dengan pemberlakuannya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
menurut Pemohon juga bertentangan dengan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang seharusnya BPJS
Kesehatan harusnya merujuk dan mengacu pada asas kemanusiaan,
manfaat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
seyogyanya mempedomani pada pertimbangan pembentukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut;
4. Menurut Pemohon pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 juga bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu pada
asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya yang
tidak boleh saling bertentangan antara satu dan asas “dapat
dilaksanakan” yang menurut Pemohon bagaimana kemudian dokter
melaksanakan tindakan untuk tidak melakukan pelayanan medis
terhadap pasien karena dibatasi oleh Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 tersebut, sedangkan Dokter dalam menjalankan profesinya
haruslah mengedepankan “Pelayanan yang optimal” yang bertujuan
demi keselamatan dan pelayanan medis terbaik bagi pasien;
5. Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 juga bertentangan dengan
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 25 Peraturan Presiden RI
Nomor 12 Tahun 2013 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan
Kesehatan yang menentukan Peserta Jaminan Kesehatan meliputi
PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan, Peserta
PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin
dan orang yang tidak mampu;
6. Menurut Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah menggeneralisirkan
persoalan yang ada, pasalnya pasien-pasien yang menjadi peserta
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
BPJS Kesehatan baik yang membayar iuran secara mandiri maupun
dibayarkan oleh Negara, mendapat jaminan pelayanan yang sama
persis sehingga dipandang akan memberatkan PBI Jaminan
Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori kalangan fakir miskin
dan tidak mampu secara Ekonomi;
7. Selanjutnya menurut Pemohon para pasien dengan kategori
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 yang membutuhkan rehabilitasi
medik melebihi dari 2 (dua) kali per minggu dan 8 (delapan) kali
perbulan yang tergolong “fakir miskin dan tidak mampu” tidak akan
memperoleh layanan Jaminan Kesehatan, namun yang akan dituntut
nantinya adalah Dokter, dikarenakan sebelumnya Pasien dengan
kategori sebagaimana dimaksud “dilayani” dan kemudian dengan
terbitnya Peraturan tersebut tidak dapat dilayani lagi oleh Dokter
dengan program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Merujuk ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan Setiap Peserta berhak
memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan
kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif, makna kata “Mencakup Pelayanan
Rehabilitatif” sendiri tidak dibatasi Jaminan Pelayanan Kesehatannya,
sehingga menurut Pemohon Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
telah bertentangan dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan diatasnya;
9. Bahkan menurut Pemohon apabila ditinjau dari substansi atau materi
pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 perubahan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamininan
Kesehatan, jelas dan tegas disebutkan bahwa hanya ada 17 (tujuh
belas) kategori saja yang tidak masuk pada pelayanan kesehatan
yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
sehingga Penjaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih
tinggi tingkatannya;
III. DALAM EKSEPSI.
A. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEPENTINGAN HUKUM
(LEGAL STANDING) PEMOHON.
 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung mengatur sebagai berikut:
Pasal 31 A ayat (2):
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh
berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;
 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, dapat dipahami suatu subjek hukum untuk mengajukan
permohonan pengujian suatu peraturan perundang - undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan
oleh perorangan, kesatuan masyarakat maupun badan hukum
public atau privat dan dalam permohonan tersebut Pemohon
harus dapat menguraikan kerugian hak-haknya atas
pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut;
 Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum di bidang Keorganisasian
Kedokteran di Indonesia, namun dalam Permohonan Pemohon
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
tidak menguraikan kerugian hak-hak yang telah diderita oleh
Pemohon hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon pada dalil
Pemohon halaman 5 angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan
adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Pedirjampelkes
Nomor 5 Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien,
dikarenakan para dokter dan pasienlah yang nantinya akan
berhubungan langsung dan apabila dikemudian hari muncul
persoalan-persoalan terkait pelayanan kesehatan maka para
dokter juga yang akan langsung menanggung resiko-resiko yang
dapat saja terjadi”;
 Sehingga dari pernyataan Pemohon pada halaman 5 angka 4
Permohonan Pemohon tersebut telah membuktikan tidak ada
kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya
Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, sehingga oleh
karena Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak-hak nya
terhadap pemberlakuan Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
tersebut membuktikan Pemohon tidak mempunyai kepentingan
hukum untuk mengajukan Permohonan, sehingga beralasan dan
berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak
dapat diterima;
B. TENTANG KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG
 Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam
UUD 1945 meliputi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
 Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU
No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang:
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan
undang-undang, (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas
alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku”;
 Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam hal uji materiil diatur
juga di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur:
“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
undang-undang”;
 Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur:
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah
undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang,
 Sedangkan peraturan yang dapat dimohonkan untuk dilakukan uji
materiil diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
berbunyi:
“(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga
atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
undang-undang atau pemerintah atas perintah
undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
Gubernur, Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan”;
 Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang:
“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang,
 Hal yang perlu dianalisis adalah apakah Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 termasuk di dalam peraturan di bawah
undang-undang yang dapat dimohonkan uji materiil di Mahkamah
Agung;
 Untuk memahami hal yang dimaksud dengan peraturan
perundang-undangan maka hukum positif harus menjadi dasar
pemahaman, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
berbunyi:
Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011:
“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan.”
Apabila mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun
2011 tersebut, maka dapat dipahami ada 4 unsur untuk dapatnya
sebuah peraturan termasuk peraturan perundang-undangan,
keempat unsur tersebut adalah:
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
1. Peraturan tertulis;
2. Memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang; dan
4. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
Keempat unsur tersebut yang akan digunakan untuk menguji
Peraturan Direktur termasuk peraturan perundang-undangan
dalam hirarki peraturan perundang-undangan atau tidak;
Ad.1 Peraturan Tertulis:
Mencermati unsur Peraturan tertulis di dalam Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu peraturan tertulis,
maka Peraturan Direktur dimaksud sudah memenuhi unsur
peraturan tertulis dikarenakan Peraturan Direktur tersebut pasti
dibuat secara tertulis, namun memenuhi kategori tertulis saja
tidaklah cukup, hal ini dikarenakan untuk dapat disebut sebagai
peraturan perundang-undangan di dalam hirarki harus memenuhi
empat kategori tersebut di atas secara kumulatif. Satu unsur saja
tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai
peraturan perundang-undangan di dalam hirarki;
Ad.2 Memuat norma hukum yang mengikat secara umum:
Pemahaman terhadap unsur kedua cukup rumit, disebabkan di
dalam banyak kasus, Pembuat Peraturan Direktur, termasuk staf
dan tim nya seringkali berargumentasi bahwa Peraturan Direktur
bersifat dan berlaku internal. Namun jika berlaku internal, banyak
masalah yang berdampak eksternal dengan adanya Peraturan
Direktur. Seandainya saja unsur kedua terpenuhi, maka hal yang
masih menjadi permasalahan adalah apakah Direktur memiliki
kewenangan membuat peraturan perundang-undangan.
Ad.3 Dibentuk atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang:
Untuk unsur ketiga tersebut perlu dicermati lagi ketentuan Pasal 7
dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, sama sekali
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
tidak ditemukan frasa “Direktur”, yang ditemukan hanyalah
“Badan” untuk konteks lembaga negara. Dalam Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang menjadi dasar kuat lahirnya BPJS juga tidak
ditemukan wewenang Direktur untuk membentuk peraturan.
Bahkan tidak juga ditemukan frasa “Peraturan Direktur”, yang ada
adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
BPJS, Peraturan Direksi dan Peraturan Dewan Pengawas. Terkait
Peraturan Direksi, secara hukum Tata Negara, Direksi berbeda
dengan Direktur. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 secara tegas
menyatakan:”Direksi terdiri atas lima orang yang berasal dari
unsur profesional.” Jadi Direksi merupakan entitas hukum
tersendiri yang terdiri dari minimal lima orang Direktur dan dipimpin
Direktur Utama dan bukan dipimpin oleh Direktur. Artinya jika terbit
Peraturan Direksi maka yang berhak tanda tangan adalah Direktur
Utama dan bukan Direktur. Berdasarkan uraian tersebut maka
Peraturan Direktur tidak dikenal/diakui oleh undang-undang;
Ad.4 Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan:
Unsur keempat adalah melalui prosedur yang ditetapkan
Peraturan Perundang-undangan. Untuk dapatnya Peraturan
Direktur termasuk ke dalam kategori peraturan
perundang-undangan tentunya harus memenuhi prosedur yang
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Perpres
Nomor 87 tahun 2014 dan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan
masing-masing, maka perlu dicermati apakah Peraturan Direktur
dimaksud sudah melibatkan Kementerian atau lembaga terkait,
serta apakah Peraturan Direktur tersebut sudah diundangkan ke
Kementerian Hukum dan HAM, termasuk mencatatnya di dalam
lembaran negara, karena apabila belum tercatat di dalam lembaga
negara, berarti ada prosedur yang belum dipenuhi untuk dapat
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam hirarki.
Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakan dengan Surat
Edaran atau sejenis beleids regel lainnya.
Bahwa apabila mencermati Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
tidak tercatat dalam lembaran Negara, namun hanya tercatat pada
lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun
2018 Nomor 57.
Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat ketentuan
dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 maka Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tidak
termasuk ke dalam peraturan di bawah undang-undangan yang dapat
dimintakan uji materiil ke Mahkamah Agung, maka Termohon dengan
ini meminta kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik
Indonesia untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat
diterima.
IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN
PEMOHON.
Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 3
ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan
Pasal 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena tidak
mengamanatkan sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya
dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan termasuk sistem kendali mutu
pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan efesien,
adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan
sebagai berikut:
1. Bahwa dasar hukum Pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat
A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN
SOSIAL NASIONAL
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
(2) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(selanjutnya disebut dengan “UU No.40/2004”) beserta
Penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 19 ayat (2):
“(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan.”
Pasal 22 ayat (1):
“(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai
yang diperlukan.”
Penjelasan Pasal 22 ayat (1):
“(1) Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini
meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi,
pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap,
pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya,
termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan
tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik
mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin
kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya
pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan
peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan
untuk kehati-hatian”;
Pasal 24 ayat (3):
“(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan
sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu
pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan
kesehatan”;
Penjelasan Pasal 24 ayat (3):
“(3) Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali
mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya
untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan”;
2. Program Jaminan Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat
penting untuk masyarakat menengah agar tidak jatuh miskin.
Dampak perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2016
sebanyak 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu) warga
kategori miskin telah terlindungi dengan Program Jaminan
Kesehatan;
3. Bahwa pada tahun 2017, BPJS mengalami defisit cash flow
tahun 2017 sebesar ± Rp. 6.230.000.000.000 (enam triliun dua
ratus tiga puluh milyar rupiah), sedangkan tagihan masuk pada
tahun 2017 untuk pembayaran melakukan pembayaran adalah
sebesar Rp. 4.400.000.000.000 (empat triliun empat ratus milyar
rupiah) dan rencana suntikan dana sebesar kurang lebih Rp.
3.600.000.000.000 ,- (tiga triliun triliun enam ratus milyar rupiah),
oleh karena itu pada tahun 2018 BPJS selaku pelaksana
Program Jaminan Kesehatan Nasional dipandang perlu
mengambil kebijakan pengendalian mutu dan pengendalian
biaya;
4. Pengendalian Defisit cash flow BPJS Kesehatan pada tahun
2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerian
antara lain Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Deputi
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial; Kementerian Koordinator Bidang
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Pembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK;
Staf khusus Menko PMK (vide bukti T-7) sehingga dipandang
perlu Termohon sebagai lembaga yang melaksanakan program
Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut “JKN) perlu
mengambil kebijakan guna pengendalian mutu dan
pengendalian biaya terhadap terjadinya defisit cash flow
sekaligus mencegah terjadinya penyalagunaan/ kecurangan
dalam penyalahgunaan kesehatan sebagaimana diamanahkan
dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) UU
No.40/2004;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
merupakan amanah yang harus dilaksanakan dari ketentuan
dalam Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3)
UU No.40/2004, karena dalam memberikan pelayanan
kesehatan Termohon wajib mempertimbangkan kemampuan
keuangan Termohon serta melakukan kendali mutu dan biaya
untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan
sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan penjelasan Pasal
24 ayat (3) UU No.40/2004 sehingga Termohon dipandang perlu
menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut;
6. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal
22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 serta Penjelasannya dan dihubungkan dengan
substansi materi Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 dapat dipahami substansi materi Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 merupakan suatu bentuk
pengendalian mutu dan biaya yang mempertimbangkan
kemampuan keuangan Termohon untuk mencegah
penyalahgunaan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut, sehingga dalil
Pemohon yang menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 adalah tidak beralasan dan beralasan hukum bagi Majelis
Hakim menolak permohonan pemohon;
Terhadap dalil Pemohon menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 2 ayat Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No.24/2011), secara
tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU No.24/2011,
mengatur:
Pasal 2:
“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Penjelasan Pasal 2 huruf a, b dan c:
“Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas
yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat
manusia
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang
bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang
efisien dan efektif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat adil.”
A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 2 UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
2. Bahwa penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018
telah memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No.24/2011
yang tercantum dalam bagian menimbang huruf a dan b
yaitu:
Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan sistem
pembayaran pelayanan kesehatan,
perlu diimplementasikan pembayaran
kepada fasilitas kesehatan secara
efektif dan efisien;
b. Bahwa dalam rangka memastikan
pelayanan berkualitas dengan tetap
mempertimbangkan sustainabilitas
program jaminan kesehatan perlu
dilakukan pengaturan penjaminan
pelayanan rehabilitasi medik;
3. Penerbitan Perdijampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan
memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat
Indonesia secara menyeluruh dan merata, sehingga setiap
masyarakat mendapat pelayanan kesehatan sehingga
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
menghindari kecurangan-kecurangan dalam pelayanan
kesehatan seperti tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan
sebanyak 29 kali setiap hari dalam 1 bulan yang
menyebabkan besarnya tagihan klaim pembayaran yang
harus ditanggung oleh Termohon (vide bukti T-10), maka
demi mencegah terjadinya kecurangan dalam pelayanan
kesehatan serta pemerataan pemberian Jaminan Kesehatan
Nasional, maka Termohon dipandang perlu untuk
membentuk suatu kebijakan guna memberikan pemanfaatan
dan pemerataan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat
sebagaimana visi dan misi Presiden Jokowi dalam
implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar
merata di seluruh Indonesia dengan target pada tahun 2019
presentase kepersertaan minimal mencapai 95 % (sembilan
puluh lima persen);
4. Selanjutnya apabila memperhatikan materi muatan dalam
memperhatikan “asas kemanusiaan” hal ini tercantum dalam
frasa “Pelayanan rehabilitasi medik…”, pengertian
Pelayanan Rehabilitasi Medik telah diatur dalam Pasal 1
angka 6 Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 yang
mengatur sebagai berikut:
Pasal 1 angka 6:
“Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan
terhadap gangguan fungsi yang diakibatkan oleh
keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan
intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitative
untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal yang
dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis rehabilitasi
medik”;
5. Memperhatikan frasa dalam Pasal 3 ayat (1) dan pengertian
Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Pasal 1 angka 6
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 serta dihubungkan
dengan Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No.24/2011,
membuktikan materi substansi dalam Pasal 3 ayat (1)
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan
“asas kemanusiaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU
No.24/2011;
6. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 juga telah memperhatikan “asas manfaat”
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf a UU
No.24/2011, hal ini tercantum dalam frasa yang menyatakan
sebagai berikut:
“Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per
peserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali
kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis
berdasarkan assessment dokter spesialis kedokteran fisik
dan rehabilitasi…….”;
7. Bahwa pelayanan rehabilitasi medik yang dilakukan oleh
Termohon merupakan bentuk pengendalian pelayanan
kesehatan yang harus memperhatikan efisien dan efektif
dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya dengan
memperhatikan keuangan pada Termohon yang mengacu
kepada ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.40/2004,
sehingga mengingat ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU
No.40/2004 serta Penjelasan “asas manfaat” dalam
Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 24/2011 dihubungkan
dengan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes
Nomor 5 Tahun 2018, membuktikan penerbitan
“asas manfaat” untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas
kesehatan;
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

hkam
ahkam
ah
A
gung
R
epub
M
ahkam
ah
A
gung
R
epublik
Indonesia
h
A
gung
R
epublik
Indonesi
ik
Indones
8. Bahwa materi/substansi Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes
Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena tujuan
diterbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 untuk
mengurangi kecurangan dalam Pelayanan Kesehatan yang
diberikan oleh Termohon dan merupakan bentuk Pelayanan
Kesehatan yang mengedepankan efektif dan efiesiensi
pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan tetap
mempertimbangkan kendali mutu dan kendali biaya
sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan dalam Pasal
22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) UU No.40/2004;
9. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami penerbitan
“asas kemanusiaan, asas manfaat serta asas keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana diamanahkan
dalam Pasal 2 UU No.24/2011 yang menjadi konsideran
mengingat angka 4 pada Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun
2018 sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan
Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 secara nyata telah
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU
No.24/2011 adalah tidak beralasan oleh karenanya
beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a
quo menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
Terhadap dalil Pemohon menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5
Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018

Recommended

Recommended

More Related Content

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Featured

Featured (20)

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018