Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018

2 views

Published on

Putusan Mahkamah Agung Mengenai Perdirjampelkes BPJS Kesehatan tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan (Perkara Nomor 60 P-HUM-2018)

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Nomor 60 P-HUM-2018

  1. 1. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 PUTUSAN Nomor 60P/HUM/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU (PDIB), berkedudukan di Jalan Pemuda Kav.61 Nomor 29, Lantai 2, Gedung Sentra Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur 13220; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Reza Maulana, S.H. dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum MRM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 23352, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019.a/MRM/2018, tanggal 08 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan: DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Letjend Suprapto Kav.20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510; Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11605/VIII.1/0918 tanggal 17 September 2018; Selanjutnya memberi kuasa kepada: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
  2. 2. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum; 2. Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H.; 3. Bambang Prisantoso, S.H., M.H.; 4. M. Fadil Jauhari, S.H., M.H.; 5. Anton Arifullah, S.H., M.H.; 6. Ervarin Iswindyarti, S.H.; 7. Midawati Sitohang, S.H.; 8. Normalina, S.H.; 9. Ina Mammu A, S.H.; 10. Rina Nurmawati, S.Kom, S.H.; 11. Yanti Widya, S.H., M.H.; 12. Akadiyan Aliffia Husdanah, S.H.; 13. Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.; Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-044/G/GTN.2/09/2018 tanggal 24 September 2018; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 60/P/HUM/2018 tanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
  3. 3. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 3 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG 1. Bahwa Para Pemohon dengan Permohonan yang disampaikan ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan melakukan uji materil terhadap Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan, yang bunyinya: “Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per perserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assessment dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada standarisasi pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia”; 2. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan satu intrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
  4. 4. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 4 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan; 3. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, memuat ketentuan: (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 5. Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
  5. 5. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 5 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 6. Bahwa Penegasan yang sama juga tertuang pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”; 7. Bahwa Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian serta dasar dan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya; II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu tertanggal 06 Oktober 2016 telah sah dan berdiri sebagai suatu Badan Hukum Bidang Keorganisasian Kedokteran di Indonesia yang di Ketuai oleh dr. James Allan Rarung, Sp.OG. M.M. dan Sekretaris dr. Patrianef, Sp.B (K) V; 2. Bahwa sebagai wadah atau organisasi Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia dan sesuai dengan visi dan misi PDIB didirikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu yang berbunyi: Pasal 5 “DIB bertujuan: memadukan potensi dokter, dokter gigi termasuk mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. menjaga harkat dan martabat dokter dan dokter gigi Indonesia, meningkatkan upaya penunjang dan pembinaan kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, membatu akses dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, membantu Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
  6. 6. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 6 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 masyarakat dan menjadi jembatan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera serta melindungi dan mengayomi seluruh insane kedokteran dan kedokteran gigi serta mahasiswa FK dan FKG Indonesia”; Pasal 9 “DIB berperan dalam menjaga, melindungi serta mengayomi para anggota serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia”; 3. Bahwa Pemohon sebagai sebuah organisasi yang berbadan hukum yang diisi oleh beragam Profesi Dokter yang berkumpul di dalam suatu wadah organisasi di bawah payung Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, yang selalu akan berhubungan langsung dengan Pasien kiranya penting untuk menempatkan diri sebagai Pemohon agar kemudian peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang khususnya berkenaan dengan persoalan pelayanan kesehatan mendapat perhatian, demi menciptakan keselarasan hukum yang tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya; 4. Bahwa Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien, dikarenakan para dokter dan pasienlah yang nantinya akan berhubungan langsung dan apabila dikemudian hari muculnya persoalan-persoalan terkait pelayanan kesehatan maka para dokter juga yang akan langsung menanggung resiko-resiko yang dapat saja terjadi; 5. Begitu pula Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 disinyalir telah mereduksi dan mengintervensi tindakan dokter dalam bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter, yang mana seharusnya tidak dilakukan olehnya, karena dipandang bertentangan dengan Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
  7. 7. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 7 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mana menentukan: “Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”; 7. Bahwa ketentuan tersebut di atas yang mendasari Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu mengujimaterilkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 sehingga dikemudian hari tidak muncul persoalan-persoalan baru dari banyaknya persoalan BPJS Kesehatan yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini; 8. Bahwa sebagai wadah perkumpulan para dokter, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian menerapkan nilai dalam norma sebagaimana tersebut di atas khususnya pada frasa “perlindungan dan keselamatan pasien”, bagaimana kemudian dokter melindungi pasien jika Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan telah mereduksi tindakan dokter dalam penanganan pelayanan kesehatan tertentu, bagaimana kemudian dokter menjalankan tindakan keselamatan pasien sedangkan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh dokter telah diintervensi oleh Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, sehingga Dokter yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya untuk terus memberikan pelayanan medis terbaik, kemudian dicampuri caranya bertindak oleh Pihak yang tidak berwenang untuk mengurusi atau menentukan lain daripada yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai tidak berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta merambah dan menintervensi bagaimana kemudian Dokter memberikan pelayanannya kepada Pasien; 9. Begitu pula dengan lafaz sumpah Kedokteran itu sendiri yang berbunyinya: Demi Allah saya bersumpah, bahwa: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
  8. 8. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 8 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. 2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. 5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam. 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. 9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 10.Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. 11.Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12.Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. 10.Bahwa seharusnya Termohon tidak perlu mencampuri urusan pelaksanaan pelayanan medis yang dilakukan oleh Dokter, jika kemudian muncul persoalan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
  9. 9. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 9 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 yang diterbitkan itu berkenaan dengan persoalan “Defisit Anggaran”, seyogyanya tidak kemudian mengintervensi bagaimana Dokter malaksanakan profesinya sesuai dengan sumpah, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat; 12.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4 yang berbunyi: “Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”; “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”; 13.Maka dari itu Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu sebagai sebuah organisasi kedokteran yang berbadan hukum telah memiliki cukup syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara a quo, atau mempunyai kepentingan sama yang menganggap haknya dirugikan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
  10. 10. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 10 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 akibat diterbitkannya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, baik kerugian yang ada maupun yang akan ada, atau setidak-tidaknya potensial menimbulkan kerugian serta dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, telah berkesuaian dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil; III. ALASAN-ALASAN HUKUM 2. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dikarenakan terbitnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per perserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assessment dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada standarisasi pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia”; 3. Bahwa Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan khususnya Pasal 3 ayat (1) yang diterbitkan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik diatasnya atau undang-undang itu sendiri; 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berbunyi: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
  11. 11. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas jaminan kesehatan”; 5. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mengamamatkan dan menentukan tentang bagaimana kemudian sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, termasuk sistem kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan efesien guna sebagai jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS Kesehatan harusnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesahatan, yaitu: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusian, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; 6. Begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana Pasal 2, menyebutkan: “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 7. Bahwa pada prinsipnya BPJS Kesehatan harusnya merujuk dan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebelum kemudian membuat suatu aturan, karena pada dasarnya, “RUH” daripada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
  12. 12. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 12 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 seyogyanya haruslah merujuk atau mempedomani pada pertimbangan dari pembentukan undang-undangnya sendiri, yaitu: “bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur”; “bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia”; (Vide Kondiseran Menimbang huruf a dan b UU Nomor 40 Tahun 2004) 8. Begitu pula dengan semangat yang dibangun dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menyebutkan: “bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”; 9. Bahkan sebagaimana tertuang pada konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga menyebutkan: “bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional” “bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara”; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
  13. 13. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 10. Bahwa diuji dari segi pembentukkannya, Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 juga dipandang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksudkan adalah, salah satunya “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatannya” yang tidak saling bertentangan antara satu dan lainnya, begitu pula dengan asas “dapat dilaksanakan” bagaimana kemudian dokter melaksanakan tindakan untuk tidak melakukan pelayanan medis terhadap pasien karena dibatasi oleh Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, sedangkan Dokter dalam menjalankan profesinya haruslah mengedepankan “Pelayanan yang optimal” yang bertujuan demi keselamatan dan pelayanan medis terbaik bagi pasien; 12. Bahwa lebih spesifik lagi sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden yang merupakan Peraturan Pelaksana yang bersifat teknis yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan terkahir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang merupakan landasan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
  14. 14. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 14 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang mana Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Pelaksana atau turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang berbunyi: “Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan” (Vide : Konsideran Menimbang, Perpres 12 Tahun 2013); 13. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 menentukan: Pasal 2 Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: a. PBI Jaminan Kesehatan; dan b. bukan PBI Jaminan Kesehatan. Pasal 3 (1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. (2) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa ditinjau makna daripada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah terkahir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
  15. 15. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 sesungguhnya memberikan hak kepada Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; 15. Bahwa yang dimaksud dengan PBI Jaminan Kesehatan adalah “Peserta yang tegolong fakir miskin dan orang tidak mampu” , atau dalam kalimat sederhananya adalah ada dua jenis peserta Jaminan Kesehatan yaitu Peserta yang mampu dan tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan; 16. Bahwa merujuk pada ketentuan yang termuat pada Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud, telah mengeneralisirkan persoalan yang ada, pasalnya pasien-pasien yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baik yang membayar iuran secara mandiri maupun dibayarkan oleh Negara, mendapat jaminan pelayanan yang sama persis sehingga dipandang akan memberatkan PBI Jaminan Kesehatan yang termasuk ke dalam katagori kalangan fakir miskin dan tidak mampu secara ekonomi; 17. Bahwa bagaimana tidak, dikemudian hari para Pasien dengan katagori sebagaimana dimaksud Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 yang membutuhkan rehabilitasi medik melebihi dari 2 (dua) kali perminggu dan 8 (delapan) kali perbulan yang tergolong “fakir miskin dan tidak mampu” tidak akan memperoleh layanan Jaminan Kesehatan, namun yang akan dituntut nantinya adalah Dokter, dikarenakan sebelumnya pasien dengan katagori sebagaimana dimaksud “dilayani”, dan kemudian dengan terbitnya Peraturan tersebut tidak dapat dilayani lagi oleh Dokter dengan program Jaminan Kesehatan Nasional; 18. Bahkan yang harus menjadi pertimbangan lainnya adalah, jika Pasien yang tergolong memerlukan rehabilitasi medik melebihi ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 karena faktor ketidaksanggupan pasien untuk membayar pelayanan kesehatannya tersebut dikarenakan tidak lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan, apakah Negara melalui BPJS Kesehatan tidak menjamin pelayanan kesehatan bagi Pasien Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
  16. 16. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 16 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 tersebut?, sehingga kiranya hal ini menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan; 19. Bahkan jika ditinjau lebih jauh lagi sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 20 Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menentukan: Ayat (1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Ayat (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis; 20. Bahwa makna kata “Mencakup pelayanan rehabilitatif” sendiri tidaklah dibatasi Jaminan Pelayanan kesehatannya, sehingga Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah dengan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas; 21. Bahkan pada Pasal 25 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menentukan: (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
  17. 17. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas; e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable aduerse events); dan q. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. (1) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
  18. 18. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 18 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri; 22. Bahwa ditinjau dari substansi atau materi Pasal 25 tersebut di atas, jelas dan tegas disebutkan yang bahwa hanya ada 17 (tujuh belas) katagori saja yang tidak masuk pada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga “Penjaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tidaklah termasuk pada katagori-katagori sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka dari itu telah terang yang bahwa Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS termasuk undang-undang itu sendiri; 23. Bahwa selain alasan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak mempedomani kaidah yang sesuai dengan ketentuannya, Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, berpotensi melanggar sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), hal sebagaimana dimaksud tegas dinyatakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam Press Conference PB IDI tanggal 2 Agustus 2018 yang mana intinya menyatakan: “Dokter berpotensi melanggar Sumpah dan Kodeki yaitu melakukan praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi.Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan. Dan meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)”; 24. Bahwa berbagai kalangan profesi, lembaga, organisasi, pengawas dan masyarakat pada umumnya menolak penerbitan dan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
  19. 19. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 pemberlakuan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut karena dipandang tidak berkeseuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang merupakan lembaga yang diberikan hak dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan “monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial” (Vide: Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN), juga dengan resmi telah menyatakan melalui Siaran Pers yang diterbitkan oleh DJSN No. 01/DJSN/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 menyebutkan yang pada intinya: DJSN memutuskan dan memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan mencabut 3 (tiga) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yaitu Nomor 02, 03 dan 05 Tahun 2018, dengan pertimbangan: 1. Direksi BPJS Kesehatan tidak berwenang menetapkan manfaat JKN yang dapat dijamin. Manfaat JKN diatur dalam Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden; 2. Penyusunan dan penetapan ketiga peraturan direktur tersebut di atas tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan DJSN dan para pemangku kepentingan; 3. Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011); 25. Bahwa melihat perkembangan persoalan yang terjadi yang mana juga ditanggapi oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan sendiri melalui berbagai media massa, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan menyatakan salah satunya tentang persoalan “Defisit Anggaran” sehingga menjadi landasan kemudian BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan tersebut; 26. Bahwa jika yang dipersoalkan adalah persoalan defisit angaran, harusnya tidak kemudian mengorbankan sebahagian peserta BPJS yang setiap bulannya membayar iuran maupun PBI Jaminan Kesehatan (Katagori fakir miskin dan tidak mampu) dengan harapan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
  20. 20. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 20 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 dapat menggunakan layanan BPJS dengan maksimal dan optimal, terlebih lagi jika persoalan pembiayaan atau anggaran yang dimunculkan sehingga terbitnya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 maka mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Republik Indonesia telah menjamin yaitu: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 27. Sehingga tidak dapat dibenarkan Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 hanya karena persoalan anggaran, terlebih lagi bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya dan undang-undang, karena persoalan anggaran baik fasilitas maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan telah dijamin pemenuhannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri, sehingga Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah nyata-nyata terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan undang-undang, sehingga haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan; 28. Maka dari itu berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tesebut pada Permohonan ini, maka Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 dinilai telah bertentangan dengan Pasal 2 dan 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
  21. 21. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 2 dan 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2, 3, 20, 25 dan 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
  22. 22. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Program Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau Berita Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa: 1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1); 2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terkahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-2); 3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Bukti P-3); 4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Bukti P-4); 5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Bukti P-5); 6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6); 7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-7); 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bukti P-8); 9. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
  23. 23. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Bukti P-9); 10.Fotokopi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil Bukti P-10); 11.Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0075221.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu tertanggal 06 Oktober 2016 (Bukti P-11); 12.Fotokopi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (Bukti P-12); 13.Fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (Bukti P-13); 14.Fotokopi Siaran Pers Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nomor: 01/DJSN/VII//2018 tanggal 28 Juli 2018 (Bukti P-14); 15.Fotokopi Press Conference Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tanggal 02 Agustus 2018 (Bukti P-15); Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER-PSG/VIII/60 P/HUM/2018, Tanggal 27 Agustus 2018 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 10 September 2018; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: I. PENDAHULUAN. 1. Bahwa landasan filosofis terbitnya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 dapat di lihat di dalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa: a. Bahwa dalam rangka pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien serta untuk memastikan pelayanan berkualitas dengan tetap Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
  24. 24. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 mempertimbangkan sustainabilitas program Jaminan Kesehatan perlu dilakukan pengaturan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik; b. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 perlu dilakukan oleh karena adanya Potensi moral hazard yang ditandai tingginya frekuensi kunjungan rehabilitasi medik hingga 29 kali sebulan; c. Maksud dan tujuan diterbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 adalah Pembayaran efektif, sesuai standardisasi tindakan dan sertifikasi dan sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan Fasilitas Kesehatan serta adanya Regulasi yang mengatur tentang ketentuan penjaminan pelayanan kesehatan yang berbiaya tinggi seperti hemophilia, kanker, talasemia, operasi jantung elektif dan lain-lain; d. Rencana pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah melalui tahapan-tahapan pembahasan serta melibatkan dari pihak-pihak yang terkait antara lain adalah Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PB PERDOSRI), Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), dan Perhimpunan rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.; e. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 juga telah mendapatkan persetujuan dari (PB PERDOSRI) yang tertuang Berita Acara Kesepakatan Standardisasi Penjaminan Manfaat Pelayanan Rehabilitasi Medik Nomor 322/BA/0718 tanggal 2 Juli Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Sudarsono, SpKFR selaku Ketua Umum PB PERDOSRI; f. Penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tertanggal 21 Juni 2018 bermaksud untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien peserta JKN-KIS akan Pelayanan Rehabilitasi Medik, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
  25. 25. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 25 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 sekaligus bentuk perlindungan bagi dokter dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi Medik; II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 3 ayat 1 Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 2 dan Pasal 24 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan Pasal 2, 3, 20, 25, 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 2. Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut: “Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per peserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assesment dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang mengacu kepada standardisasi pelayanan tim rehabilitasi medik terpadu yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia”; Menurut Pemohon, materi dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 2 jo. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan dan menentukan tentang bagaimana kemudian sistem Pelayanan Kesehatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, termasuk sistem kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien serta BPJS kesehatan harusnya memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas tujuan dan prinsip penyelenggaraan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
  26. 26. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 Jaminan kesehatan yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3. Dengan pemberlakuannya Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 menurut Pemohon juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang seharusnya BPJS Kesehatan harusnya merujuk dan mengacu pada asas kemanusiaan, manfaat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seyogyanya mempedomani pada pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut; 4. Menurut Pemohon pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yaitu pada asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatannya yang tidak boleh saling bertentangan antara satu dan asas “dapat dilaksanakan” yang menurut Pemohon bagaimana kemudian dokter melaksanakan tindakan untuk tidak melakukan pelayanan medis terhadap pasien karena dibatasi oleh Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, sedangkan Dokter dalam menjalankan profesinya haruslah mengedepankan “Pelayanan yang optimal” yang bertujuan demi keselamatan dan pelayanan medis terbaik bagi pasien; 5. Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 25 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan yang menentukan Peserta Jaminan Kesehatan meliputi PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan, Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu; 6. Menurut Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah menggeneralisirkan persoalan yang ada, pasalnya pasien-pasien yang menjadi peserta Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
  27. 27. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 BPJS Kesehatan baik yang membayar iuran secara mandiri maupun dibayarkan oleh Negara, mendapat jaminan pelayanan yang sama persis sehingga dipandang akan memberatkan PBI Jaminan Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori kalangan fakir miskin dan tidak mampu secara Ekonomi; 7. Selanjutnya menurut Pemohon para pasien dengan kategori Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 yang membutuhkan rehabilitasi medik melebihi dari 2 (dua) kali per minggu dan 8 (delapan) kali perbulan yang tergolong “fakir miskin dan tidak mampu” tidak akan memperoleh layanan Jaminan Kesehatan, namun yang akan dituntut nantinya adalah Dokter, dikarenakan sebelumnya Pasien dengan kategori sebagaimana dimaksud “dilayani” dan kemudian dengan terbitnya Peraturan tersebut tidak dapat dilayani lagi oleh Dokter dengan program Jaminan Kesehatan Nasional; 8. Merujuk ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan Setiap Peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, makna kata “Mencakup Pelayanan Rehabilitatif” sendiri tidak dibatasi Jaminan Pelayanan Kesehatannya, sehingga menurut Pemohon Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan diatasnya; 9. Bahkan menurut Pemohon apabila ditinjau dari substansi atau materi pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamininan Kesehatan, jelas dan tegas disebutkan bahwa hanya ada 17 (tujuh belas) kategori saja yang tidak masuk pada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga Penjaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
  28. 28. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 28 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya; III. DALAM EKSEPSI. A. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut: Pasal 31 A ayat (2): “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dapat dipahami suatu subjek hukum untuk mengajukan permohonan pengujian suatu peraturan perundang - undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan oleh perorangan, kesatuan masyarakat maupun badan hukum public atau privat dan dalam permohonan tersebut Pemohon harus dapat menguraikan kerugian hak-haknya atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut;  Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum di bidang Keorganisasian Kedokteran di Indonesia, namun dalam Permohonan Pemohon Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
  29. 29. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 tidak menguraikan kerugian hak-hak yang telah diderita oleh Pemohon hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon pada dalil Pemohon halaman 5 angka 4 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu menilai akan adanya kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 khususnya bagi para dokter dan pasien, dikarenakan para dokter dan pasienlah yang nantinya akan berhubungan langsung dan apabila dikemudian hari muncul persoalan-persoalan terkait pelayanan kesehatan maka para dokter juga yang akan langsung menanggung resiko-resiko yang dapat saja terjadi”;  Sehingga dari pernyataan Pemohon pada halaman 5 angka 4 Permohonan Pemohon tersebut telah membuktikan tidak ada kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, sehingga oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak-hak nya terhadap pemberlakuan Pedirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut membuktikan Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak dapat diterima; B. TENTANG KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG  Kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 meliputi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;  Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur tentang: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
  30. 30. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;  Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam hal uji materiil diatur juga di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;  Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;  Sedangkan peraturan yang dapat dimohonkan untuk dilakukan uji materiil diatur di dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: “(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewam Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
  31. 31. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 31 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;  Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang: “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;  Hal yang perlu dianalisis adalah apakah Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 termasuk di dalam peraturan di bawah undang-undang yang dapat dimohonkan uji materiil di Mahkamah Agung;  Untuk memahami hal yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan maka hukum positif harus menjadi dasar pemahaman, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011: “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.” Apabila mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 tersebut, maka dapat dipahami ada 4 unsur untuk dapatnya sebuah peraturan termasuk peraturan perundang-undangan, keempat unsur tersebut adalah: Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
  32. 32. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 1. Peraturan tertulis; 2. Memuat norma hukum yang mengikat secara umum; 3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan 4. Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Keempat unsur tersebut yang akan digunakan untuk menguji Peraturan Direktur termasuk peraturan perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan atau tidak; Ad.1 Peraturan Tertulis: Mencermati unsur Peraturan tertulis di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu peraturan tertulis, maka Peraturan Direktur dimaksud sudah memenuhi unsur peraturan tertulis dikarenakan Peraturan Direktur tersebut pasti dibuat secara tertulis, namun memenuhi kategori tertulis saja tidaklah cukup, hal ini dikarenakan untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hirarki harus memenuhi empat kategori tersebut di atas secara kumulatif. Satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hirarki; Ad.2 Memuat norma hukum yang mengikat secara umum: Pemahaman terhadap unsur kedua cukup rumit, disebabkan di dalam banyak kasus, Pembuat Peraturan Direktur, termasuk staf dan tim nya seringkali berargumentasi bahwa Peraturan Direktur bersifat dan berlaku internal. Namun jika berlaku internal, banyak masalah yang berdampak eksternal dengan adanya Peraturan Direktur. Seandainya saja unsur kedua terpenuhi, maka hal yang masih menjadi permasalahan adalah apakah Direktur memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. Ad.3 Dibentuk atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang: Untuk unsur ketiga tersebut perlu dicermati lagi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, sama sekali Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
  33. 33. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 tidak ditemukan frasa “Direktur”, yang ditemukan hanyalah “Badan” untuk konteks lembaga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi dasar kuat lahirnya BPJS juga tidak ditemukan wewenang Direktur untuk membentuk peraturan. Bahkan tidak juga ditemukan frasa “Peraturan Direktur”, yang ada adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BPJS, Peraturan Direksi dan Peraturan Dewan Pengawas. Terkait Peraturan Direksi, secara hukum Tata Negara, Direksi berbeda dengan Direktur. Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 secara tegas menyatakan:”Direksi terdiri atas lima orang yang berasal dari unsur profesional.” Jadi Direksi merupakan entitas hukum tersendiri yang terdiri dari minimal lima orang Direktur dan dipimpin Direktur Utama dan bukan dipimpin oleh Direktur. Artinya jika terbit Peraturan Direksi maka yang berhak tanda tangan adalah Direktur Utama dan bukan Direktur. Berdasarkan uraian tersebut maka Peraturan Direktur tidak dikenal/diakui oleh undang-undang; Ad.4 Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan: Unsur keempat adalah melalui prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk dapatnya Peraturan Direktur termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan tentunya harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Perpres Nomor 87 tahun 2014 dan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan masing-masing, maka perlu dicermati apakah Peraturan Direktur dimaksud sudah melibatkan Kementerian atau lembaga terkait, serta apakah Peraturan Direktur tersebut sudah diundangkan ke Kementerian Hukum dan HAM, termasuk mencatatnya di dalam lembaran negara, karena apabila belum tercatat di dalam lembaga negara, berarti ada prosedur yang belum dipenuhi untuk dapat Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
  34. 34. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 34 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 disebut sebagai peraturan perundang-undangan dalam hirarki. Peraturan Direktur dalam hal ini dapat disamakan dengan Surat Edaran atau sejenis beleids regel lainnya. Bahwa apabila mencermati Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tidak tercatat dalam lembaran Negara, namun hanya tercatat pada lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 57. Berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tidak termasuk ke dalam peraturan di bawah undang-undangan yang dapat dimintakan uji materiil ke Mahkamah Agung, maka Termohon dengan ini meminta kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena tidak mengamanatkan sistem pelayanan kesehatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan termasuk sistem kendali mutu pelayanan yang wajib dilaksanakan secara efektif dan efesien, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa dasar hukum Pembentukan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
  35. 35. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 (2) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan “UU No.40/2004”) beserta Penjelasannya yang mengatur sebagai berikut: Pasal 19 ayat (2): “(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.” Pasal 22 ayat (1): “(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.” Penjelasan Pasal 22 ayat (1): “(1) Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian”; Pasal 24 ayat (3): “(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
  36. 36. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan”; Penjelasan Pasal 24 ayat (3): “(3) Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan”; 2. Program Jaminan Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk masyarakat menengah agar tidak jatuh miskin. Dampak perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2016 sebanyak 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu) warga kategori miskin telah terlindungi dengan Program Jaminan Kesehatan; 3. Bahwa pada tahun 2017, BPJS mengalami defisit cash flow tahun 2017 sebesar ± Rp. 6.230.000.000.000 (enam triliun dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sedangkan tagihan masuk pada tahun 2017 untuk pembayaran melakukan pembayaran adalah sebesar Rp. 4.400.000.000.000 (empat triliun empat ratus milyar rupiah) dan rencana suntikan dana sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000.000.000 ,- (tiga triliun triliun enam ratus milyar rupiah), oleh karena itu pada tahun 2018 BPJS selaku pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional dipandang perlu mengambil kebijakan pengendalian mutu dan pengendalian biaya; 4. Pengendalian Defisit cash flow BPJS Kesehatan pada tahun 2017, telah dilakukan pembahasan antar tingkat Kementerian antara lain Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan; Kementerian Dalam Negeri; Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial; Kementerian Koordinator Bidang Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
  37. 37. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 Pembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK; Staf khusus Menko PMK (vide bukti T-7) sehingga dipandang perlu Termohon sebagai lembaga yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut “JKN) perlu mengambil kebijakan guna pengendalian mutu dan pengendalian biaya terhadap terjadinya defisit cash flow sekaligus mencegah terjadinya penyalagunaan/ kecurangan dalam penyalahgunaan kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) UU No.40/2004; 5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 merupakan amanah yang harus dilaksanakan dari ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) UU No.40/2004, karena dalam memberikan pelayanan kesehatan Termohon wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan Termohon serta melakukan kendali mutu dan biaya untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan sebagaimana penjelasan Pasal 22 ayat (1) dan penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU No.40/2004 sehingga Termohon dipandang perlu menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut; 6. Bahwa mencermati ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 serta Penjelasannya dan dihubungkan dengan substansi materi Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 dapat dipahami substansi materi Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 merupakan suatu bentuk pengendalian mutu dan biaya yang mempertimbangkan kemampuan keuangan Termohon untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tersebut, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
  38. 38. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 38 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah tidak beralasan dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak permohonan pemohon; Terhadap dalil Pemohon menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No.24/2011), secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU No.24/2011, mengatur: Pasal 2: “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Penjelasan Pasal 2 huruf a, b dan c: “Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia Huruf b Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat adil.” A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 UU NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
  39. 39. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 39 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 2. Bahwa penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No.24/2011 yang tercantum dalam bagian menimbang huruf a dan b yaitu: Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perlu diimplementasikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien; b. Bahwa dalam rangka memastikan pelayanan berkualitas dengan tetap mempertimbangkan sustainabilitas program jaminan kesehatan perlu dilakukan pengaturan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik; 3. Penerbitan Perdijampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan merata, sehingga setiap masyarakat mendapat pelayanan kesehatan sehingga Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
  40. 40. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 40 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 menghindari kecurangan-kecurangan dalam pelayanan kesehatan seperti tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan sebanyak 29 kali setiap hari dalam 1 bulan yang menyebabkan besarnya tagihan klaim pembayaran yang harus ditanggung oleh Termohon (vide bukti T-10), maka demi mencegah terjadinya kecurangan dalam pelayanan kesehatan serta pemerataan pemberian Jaminan Kesehatan Nasional, maka Termohon dipandang perlu untuk membentuk suatu kebijakan guna memberikan pemanfaatan dan pemerataan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi Presiden Jokowi dalam implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar merata di seluruh Indonesia dengan target pada tahun 2019 presentase kepersertaan minimal mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen); 4. Selanjutnya apabila memperhatikan materi muatan dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas kemanusiaan” hal ini tercantum dalam frasa “Pelayanan rehabilitasi medik…”, pengertian Pelayanan Rehabilitasi Medik telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 6: “Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitative untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal yang dilakukan oleh dokter spesialis atau subspesialis rehabilitasi medik”; 5. Memperhatikan frasa dalam Pasal 3 ayat (1) dan pengertian Pelayanan Rehabilitasi Medik dalam Pasal 1 angka 6 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
  41. 41. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 serta dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No.24/2011, membuktikan materi substansi dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas kemanusiaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No.24/2011; 6. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 juga telah memperhatikan “asas manfaat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf a UU No.24/2011, hal ini tercantum dalam frasa yang menyatakan sebagai berikut: “Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali kunjungan per peserta per minggu atau paling banyak 8 (delapan) kali kunjungan per peserta per bulan sesuai indikasi medis berdasarkan assessment dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi…….”; 7. Bahwa pelayanan rehabilitasi medik yang dilakukan oleh Termohon merupakan bentuk pengendalian pelayanan kesehatan yang harus memperhatikan efisien dan efektif dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya dengan memperhatikan keuangan pada Termohon yang mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.40/2004, sehingga mengingat ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No.40/2004 serta Penjelasan “asas manfaat” dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a UU No. 24/2011 dihubungkan dengan materi muatan Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018, membuktikan penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas manfaat” untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kesehatan; Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
  42. 42. hkam ahkam ah A gung R epub M ahkam ah A gung R epublik Indonesia h A gung R epublik Indonesi ik Indones Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 42 dari 64 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2018 8. Bahwa materi/substansi Pasal 3 ayat (1) Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena tujuan diterbitkan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 untuk mengurangi kecurangan dalam Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Termohon dan merupakan bentuk Pelayanan Kesehatan yang mengedepankan efektif dan efiesiensi pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (3) UU No.40/2004; 9. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami penerbitan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 telah memperhatikan “asas kemanusiaan, asas manfaat serta asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 UU No.24/2011 yang menjadi konsideran mengingat angka 4 pada Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 sehingga dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU No.24/2011 adalah tidak beralasan oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Terhadap dalil Pemohon menyatakan Perdirjampelkes Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan A. PERDIRJAMPELKES NOMOR 5 TAHUN 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

×