Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat adalah: (1) Politik dan penegakan hukum sering menjadikan pengadaan barang/jasa sebagai sumber dana dan indikator kinerja; (2) Korupsi di sektor pengadaan barang/jasa masih tinggi; (3) Diperlukan harmonisasi hukum, ekonomi, dan politik serta reformasi sistem untuk mencegah prakt

1. Meraba Detak UU PBJ
FGD QUO VADIS UU PBJ
JAKARTA, 28 APRIL 2014
BY : SAMSUL RAMLI

2. Politik Kekuasaan dan Pengadaan Barang/Jasa
Politik menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Sumber Dana pencapaian tujuan politik dan kekuasaan.

3. Penegakan Hukum dan Pengadaan Barang/Jasa
Penegakan Hukum menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Indikator Pencapaian Kinerja Utama Penegakan Hukum.
KPKPOS Feb 10, 2014: ICW menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi semakin masif di tahun 2013. Tetapi dari tahun ke tahun korupsinya hanya di lingkar pengadaan barang dan jasa.
Terbukti, semester pertama tahun 2013 dari 293 kasus dengan 676 tersangka, ada 114 kasus (38,22 persen) yang merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Serta 314 tersangka (46,38 persen).
Semester kedua tahun 2013, dari 267 kasus korupsi dan 594 tersangka, tercatat ada 114 kasus (42,7 persen) yang merupakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta 291 tersangka (48,9 persen) kasus pengadaan barang dan jasa.

4. Persaingan Usaha dan Pengadaan Barang/Jasa
Persaingan Usaha menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai obyek praktik pelanggaran persaingan usaha yang sehat.

5. Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
Prestasi administratif keuangan pemerintah menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Utama Administratif Keuangan sehingga Status WTP tidak berpengaruh terhadap menurunnya Perilaku Koruptif dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. Media Massa dan Pengadaan Barang/Jasa
Bagi Bisnis Media kerap menempatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai trigger utama dalam upaya meningkatkan rating media, pendapatan iklan, pendongkrak oplah.

7. Harmonisasi Komponen Pembangunan
HUKUM
EKONOMI
POLITIK

8. Pengadaan Barang/Jasa diantara “MEREKA” UU Keuangan UU Korupsi UU KIP UU PERS UU ITE UU PPU

9. Membangun Pengadaan Dengan “Buruk Sangka”
-
Penyedia
Pelaksana
Auditor
APH

11. Komponen Perbaikan Pengadaan Barang/Jasa
Integritas
Kompetensi
Kesejahteraan
Penguatan Kelembagaan
Sarana dan Prasarana
Tepat, Jelas, Menyeluruh, Konsisten
Monitoring dan Evaluasi
Berorientasi Pada DarKum
Sistem dan Operasional

12. Jalan Sunyi UU Pengadaan Barang/Jasa
2010
PROLEGNAS TAHUN 2010- 2014
Urutan 73 dari 256
2011
PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2011
Urutan 70 dari 70
2012
PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2012
Tidak Ada
2013
Tidak Ada
2014
Tidak Ada
Keppres 80/2003
Perpres 54/2010

13. Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa
2010
2011

14. Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa
2013

15. Pendapat Mereka tentang UU Pengadaan Barang/Jasa
2013
2014

16. UU PBJ
Penyedia
APH
Auditor
Pelaksana
Suara Kita?
Membangun Pengadaan Barang/Jasa dengan Sangka Baik

17. UU PBJ mungkin bukan solusi ajaib yang dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa datang. Namun UU PBJ adalah wujud keseriusan negara ini dalam mewujudkan harmonisasi bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum. Dan harmonisasi ini adalah jalan utama mewujudkan kesejahteraan.

18. TERIMAKASIH
Jangan Biarkan Kita Kehilangan Kepercayaan Diri Bahwa Kita Bisa Berbuat Baik.
Sejauh Apapun Terpuruknya Negeri Ini Kita Harus Tetap Percaya Kita Bisa Bangkit.
Tidak Ada Keberhasilan Yang Dibangun Atas Buruk Sangka.
“Aku Menurut Sangkaan Hamba Ku Kepada Ku. Sangka Baik Lah Maka Kebaikan Akan Datang Sebagaimana Janji-NYA”