Terpuruk lapis

sarasehan_syakrani_2013

Paradoks dan Lapis-lapis Keterpurukan Bangsa1
Syakrani2
Kita mempunyai gedung yang semakin tinggi, tapi kesabaran yang semakin rendah; jalan yang
semakin lebar, tapi sudut pandang yang semakin sempit; semakin banyak membelanjakan, tapi
semakin sedikit yang dimiliki; semakin banyak membeli, tapi semakin sedikit yang dinikmati;
punya rumah yang semakin besar, tapi kehidupan rumah tangga semakin terpencil; makin
banyak tersedia kesenangan, tapi makin sedikit waktu untuk menikmatinya; makin banyak
pengetahuan, tapi makin sedikit kebijaksanaan; makin banyak para ahli, tapi justru makin
banyak pula masalah; makin banyak obat, tapi justru makin sedikit ketenangan; kita memiliki
semakin banyak barang dan kepemilikan, tapi makin berkurang nilainya; kita makin banyak
bicara, tapi makin sedikit mencinta dan makin banyak membenci; kita belajar untuk mencari
nafkah hidup, tapi gagal menemukan kehidupan; kita telah menambah makin banyak tahun
dalam kehidupan, tapi gagal untuk merasakan kehidupan dalam tahun tahun yang dijalani; kita
telah sampai ke bulan dan kembali ke bumi, tapi punya masalah untuk pergi ke depan rumah
menemui tetangga; punya penghasilan yang lebih tinggi, tapi moralitas yang semakin rendah;
kita belajar membersihkan udara kita, tapi makin mengotorkan jiwa kita; kita belajar
memisahkan atom atom, tapi tak bisa memisahkan prasangka-prasangka buruk kita; kita
memiliki kuantitas yang melimpah ruah, tapi kualias yang semakin langka; ini saat di mana orang
makin tinggi posturnya, tetapi semakin pendek karakternya; profit yang membumbung tinggi,
tapi hubungan yang semakin dangkal; ini adalah masa kedamaian dunia, tapi perang dalam
keluarga; makin banyak hiburan, tapi semakin sedikit rasa kebahagiaan; makin banyak makanan,
tapi makin berkurang nutrisinya; ini saatnya dimana keluarga mempunyai penghasilan ganda,
tapi perceraian di mana-mana; makin banyak rumah yang indah, tapi makin banyak rumah
tangga yang pecah ...
§ Paradoks Masa Kini, Anonim
Bukan lautan hanya kolam susu; kail dan jala cukup menghidupimu; tiada badai tiada topan kau
temui; ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga; tongkat kayu
dan batu jadi tanaman
§ Bukan Kolam Susu, Koes Plus
Kemiskinan terparah bangsa ini bukanlah kemiskinan sumberdaya, melainkan kemiskinan jiwa. Di
tangan para pemimpin dengan mental pengemis; yang tak bisa memberi-melayani, hanya bisa
diberi-dilayani, seberapa banyak pun kekayaan sumberdaya yang kita miliki tak akan membawa
kesejahteraan bagi rakyatnya
§ Yudi Latif, 2013
Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed (bumi seisinya
cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahannya)
§ Mahatma Ghandi

1
Makalah disajikan pada Sarasehan Nasional Refleksi Awal Tahun tentang “State the Art”
Mutakhir Ilmu Administrasi Publik dalam Konteks Masalah Kebangsaan Kontemporer, yang
diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Lambung
Mangkurat, Kalimantan Selatan pada 26 Januari 2013.
2
Dosen FISIP, Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP), dan Program Studi Magister
Sains Administrasi Pembangunan (MSAP), Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan.

P a g e | 2


Tetapi terpuruk …
ndonesia dalam paradoks. Kabar ini sebenarnya bukanlah isu baru. Sekurang-
kurangnya, 2 – 3 tahun terakhir, isu ini semakin sering dilontarkan. Misalnya,
pada Maret 2011, Prasetyantoko mengemukakan empat paradoks Perekonomian
Indonesia, yakni paradoks pertumbuhan ekonomi, daya saing, sektor usaha, dan
paradoks likuiditas. 3
Setahun kemudian, Leo Batubara (2012) mengungkapkan
empat contoh paradoks lain, yang bersumber dari kelalaian pemimpin bangsa ini
mengimplementasikan dengan konsekuen Pancasila.4
“Sentilan-sentilun” Sayidiman Suryohadiprojo tentang Paradoks Indonesia
mengirim pesan sedang terjadinya pendalaman paradoks-paradoks tersebut, yang
menyembul pada fenomena perbedaan mencolok antara pujian luar negeri tentang
sukses Indonesia dalam berbagai hal dan kecaman dalam negeri mengenai
kelemahan-kelemahan dan kegagalan Indonesia.5
Dalam beberapa hal, pandangan
Suryohadiprojo ada benarnya, tetapi sebenarnya secara empirik ada banyak juga
catatan tentang kegagalan bangsa ini di aras global. Dan bila dua kegagalan pada
dua aras digabung, maka sebenarnya bukan Paradoks Indonesia yang terjadi,
tetapi Keterpurukan Indonesia. Celakanya, keterpurukan ini bisa kita temukan
berlapis-lapis membentuk lapis-lapis keterpurukan bangsa.
Pancasila, pancasial ...
Deskripsi tentang lapis-lapis keterpurukan bangsa ini bisa kita mulai dari yang
paling mendasar, yang menyangkut pengeroposan sistemik fondasi kebangsaan
pembentuk bangsa dan negara kita: Pancasila. Kita mulai misalnya dari kelalaian
bangsa ini, para pemimpin bangsa ini untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkarya.
Sejarah tentang bagaimana Pancasila disepakati oleh orang-orang terbaik kita
beberapa tahun silam untuk dijadikan fondasi kenegaraan dan kebangsaan
bercerita tentang visi bersama, impian bersama, cita-cita bersama untuk
membentuk sebuah Negara Paripurna yang dilandasi oleh dasar-dasar Ketuhanan
Yang Maha Esa, yang harus mampu menyelinap masuk ke asas Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, yang menjadi pengikat Persatuan Indonesia dan semangat ber-
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, untuk mewujudkan cita-cita Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

3
Harian Kompas (03/03/2011).
4
5
I

P a g e | 3


Kini, di usia bangsa ini yang ke-68, di saat sumberdaya alam kita kian menipis,
di kala utang luar negeri bangsa ini makin menumpuk, bukan gambaran tentang
Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang sedang kita saksikan, tetapi
sebaliknya; Keamburadulan Sosial Bagi (sebagian besar) Rakyat Indonesia. Bila
kelak anak-cucu kita bertanya, mengapa justeru keamburadulan sosial yang terjadi,
bisakah kita menjelaskan kepada mereka bahwa ia terjadi lantaran:
1. Kita tidak lagi menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar
berbangsa dan bernegara yang utama; justeru kita sedang me-“nuhan”-
kan diri pada asas Keuangan Yang Maha Kuasa.
2. Kita tidak lagi menjadikan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
sebagai landasan utama dalam mengurus bangsa dan negara; justeru kita
sedang menggantinya dengan asas Kekuasaan Yang Licik dan Biadab.
3. Kita tidak lagi berkomitmen tulus pada sila Persatuan Indonesia untuk
merawat ke-Indonesia-an yang paripurna; justeru dengan asas Kekuasaan
Yang Licik dan Biadab kita melakukan Pengkhianatan Indonesia.
4. Orang-orang yang kita beri amanat untuk mengurus bangsa dan negara ini,
para elite politik, para elite pemerintahan, para penentu kebijakan publik,
secara sendiri-sendiri dan kolektif, melupakan sila Kerakyatan Yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Mereka menerapkan asas baru: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Sindikat
Kuasa dan Keculasan Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Dan, sumber-sumber penyebab Keamburadulan Sosial Bagi (sebagian
besar) Rakyat Indonesia bila ditelusuri dari empat habitus tak terpuji di
atas.
Jawaban-jawaban yang tepat atas pertanyaan itu perlu kita kemukakan sebagai
bagian dari tanggung jawab moral kita kepada anak-cucu kita. Sebab, mereka akan
mengatakan kepada kita: bumi Indonesia ini bukanlah miliki kita, orang tuanya,
tetapi hanyalah pinjaman dari mereka untuk kita.
Implikasinya bagi kita adalah adanya tanggung jawab historis untuk
meruwujudkan keadilan sosial lintas-generasi, ada tanggung jawab moral
mewujudkan kemakmuran lintas-generasi, ada akuntabilitas politik untuk
mewujudkan kemaslahatan lintas-generasi yang akan dituntut oleh anak-cucu kita
kepada kita sebagai peminjam bumi Indonesia.
Pancasila dirumuskan dan disepakati sebagai fondasi berbangsa dan bernegara
bukan untuk kebutuhan sesaat, hanya untuk menyambut kemerdekaan RI, tetapi
sebagai penjamin utama keadilan sosial lintas-generasi, kemakmuran lintas-
generasi, kemaslahatan dan kemartabatan bangsa lintas-generasi. Dengan kata lain,

P a g e | 4


Pancasila sejatinya dapat membimbing terwujudnya Negara Paripurna, yang dapat
mencegah sejak diri terjadinya sial-sial kebangsaan, Pancasial, seperti dikemukakan
di atas.
Malu menjadi orang Indonesia ...
Kemanusiaan manusia akan kian mudah melorot ke tingkat yang lebih
rendah, bahkan serendah binatang, ketika perutnya semakin kenyang dan
tubuhnya dibalut pakaian mewah
§ Mencius dalam Jusuf Susanto (2006)
Pancasila adalah moralitas publik bangsa kita, yang seharusnya melandasi seluruh
habitus berbangsa dan bernegara, yang darinya lalu tumbuh kebanggaan-
kebanggaan ber-Indonesia, bukan rasa malu dan rendah diri. Tetapi, mengapa
kemudian muncul perasaan malu menjadi orang Indonesia?
Banyak orang terkejut dan takjub ketika mendengar puisi Taufik Ismail
dibacakan. Mereka yang terkejut bertanya-tanya, haruskah kita malu menjadi
(orang) Indonesia? Sedangkan yang takjub menyimak kata demi kata dalam puisi
itu sembari mengingat-ingat satu demi satu kejadian dan habitus bernegara dan
berbangsa yang tak terpuji dalam keseharian hidup kita, entah dari tayangan media
massa, entah dari yang mereka baca, dan entah dari yang mereka dengar.
Tapi kedua belah pihak mungkin akan bersepakat tentang satu hal. Kalaulah
kita harus malu menjadi (bangsa) Indonesia, biar kita sajalah yang malu. Kita tidak
boleh mewariskan ke-malu-an itu pada anak-cucu kita.
Itulah yang secara tersirat mungkin ingin disampaikan oleh Taufik Ismail dalam
puisinya, Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia. Berikut penggalannya.
Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu; Di
negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi berterang-terang curang susah
dicari tandingan; Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan,
sepupu dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek secara hancur-
hancuran seujung kuku tak perlu malu; Di negeriku komisi pembelian
alat-alat besar, alat-alat ringan, senjata, pesawat tempur, kapal selam,
kedele, terigu dan peuyeum dipotong birokrasi lebih separuh masuk
kantung jas safari; Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih
ada, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang menyelam di
tumpukan jerami selepas menuai padi.
§ Malu (Aku) Menjadi Orang Indonesia, Taufik Ismail
Pesan puitis tersirat itu ingin menggugah kesadaran kolektif kita bahwa dalam
banyak catatan yang bisa dipercaya, bangsa kita berada di depan pintu ke-malu-an.

P a g e | 5


Taufik Ismail memulainya dengan konsep selingkuh birokrasi, sekongkol antara
pebisnis dan birokrasi, serta komisi pembelian, pembelian apa saja. Selingkuh,
sekongkol, dan komisi pembelian berbicara tentang satu hal: korupsi.
Mari kita mulai deskripsi tentang korupsi ini dari yang bersifat sangat
institusional sampai dengan ke yang kultural.
Negara kita sejak merdeka menganut sistem politik dan pemerintahan yang
modern. Salah satu ciri utamanya adalah diterapkannya sistem trias-politica. Secara
teoretik, pengembangan dan penerapan sistem ini – apakah dengan separation of
power atau division of power -- dimaksudkan untuk mencegah terjadinya power
abuse melalui mekanisme check-balances, terutama antar tiga institusi negara yang
utama, yakni lembaga executive, legislative, dan lembaga judicative. Catatan-
catatan para pemikir sistem politik dan pemerintahan modern ini menerangkan,
tercegahnya power abuse melalui mekanisme check-balances dan mekanisme
lainnya akan menjadi salah satu penentu terciptanya keunggulan sistem/
mekanisme politik dan pemerintahan, yang darinya dapat diharapkan hadir
formulasi dan implementasi kebijakan publik yang sehat secara politis, manajerial,
serta administratif, dan sehat secara sosial.
Tetapi, keunggulan-keunggulan itu masih sangat jauh dari harapan. Lebih dari
setengah abad menjadi negara merdeka, kita tak pernah tahu apakah perjalanan
menerapkan sistem politik dan pemerintahan modern itu telah dan sedang
menapaki tangga-tangga naik ke sistem dan praktik politik/pemerintahan (baca:
berdemokrasi) yang semakin beradab. Yang terjadi justeru sebaliknya, yakni proses
mutasi genetika trias-politica menjadi trias-corruptica.
Senyap-senyap kita mulai mendengar istilah-istilah lain untuk menyebut
lembaga-lembaga utama itu, yakni executhief untuk executive, legislathief
legislative), dan judicathief untuk judicative. Istilah alternatif ini menggambarkan
terjadinya institutional decay pada tiga lembaga utama tersebut.
Secara harfiah, kata thief berarti pencurian milik orang lain dengan senyap-
senyap, tanpa paksaan dan kekerasan. Kalau makna harfiah ini kita rujuk, maka
mutasi genetika institusional menggambarkan terjadinya penyimpangan fungsi-
fungsi kelembagaan dari tiga lembaga utama negara.
Alih-alih mengurus negara untuk kesejahteraan rakyat, elite-elite politik dan
pemerintahan di tiga lembaga tersebut meng-thief milik negara dan/atau milik
rakyat untuk kepentingan sendiri baik dengan culas maupun sistemik. Priyono
menegaskan, kemerosotan moral bangsa terjadi, karena semua institusi yang
menyangga republik ini telah kehilangan alasan adanya (raison d’être).

P a g e | 6


Kementerian Dalam Negeri menyimpan catatan (dugaan) korupsi yang
dilakukan oleh anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Sekurang-
kurangnya lebih dari 42 anggota DPR terseret kasus korupsi. Sejak 2004 sampai
2012 tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 710 anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Selama periode 2004 -
2012, Kemendagri memberi izin pemeriksaan terhadap 2.976 anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia; sebanyak 2.545 izin
pemeriksaan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 431 anggota DPRD tingkat
Provinsi, yang sebagiannya menyangkut dugaan tindak pidana korupsi.
Kasus korupsi di lembaga legislatif – legislathief – tidak berdiri sendiri.
Pertukaran kepentingan dengan lembaga eksekutif demi sebuah kebijakan politik
dan kebijakan publik, terutama dalam penyusunan APBN atau APBD, telah lama
dijadikan ajang pemburuan rente (rent seeking) baik untuk memperkaya diri sendiri
maupun untuk “setoran” ke partai politik. Sekurang-kurangnya ada 158 kepala
daerah, yang terdiri atas gubernur, wali kota, dan bupati, tersangkut kasus korupsi.
Beberapa di antaranya sudah divonis bersalah. Pertukaran ini kemudian
membentuk sebuah wadah selingkuh nista, yakni selingkuh nista execu-
legislathief
Selingkuh nista ini sesungguhnya dapat dengan mudah diatasi seandainya
lembaga penegak hukum, pelindung keadilan, perawat hukum (judicative)
berfungsi sesuai dengan kultur hukum yang sehat, habitus hukum yang beradab
dalam basis moral/etika asas Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tetapi kita
sering menyaksikan sendiri begitu banyak kelucuan dan parodi dalam penegakan
hukum. Pada 2009, Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pada 78 hakim.
Kemudian, pada 2010, sebanyak 107 hakim mendapat teguran hingga
diberhentikan.
Di institusi kejaksaan setali tiga uang; kalau pada 2009 ada 181 orang yang
dikenai sanksi, maka pada 2010 malah meningkat 60% menjadi 288 orang. Dari
288 orang yang dikenai sanksi tersebut, 192 orang di antaranya adalah jaksa.
Kondisi institusi kepolisian tidak jauh berbeda. Selama 2010, misalnya, sebanyak
294 polisi dipecat dari dinas Polri, yang terdiri atas 18 perwira, 272 bintara, dan
empat tamtama. 6
Lembaga hukum yang seharusnya menjadi penjamin kepastian
hukum justeru menjadi “pasar-tungging” transaksi keputusan hukum. Memang, di
lembaga ini tidak terlalu banyak kita dengar terjadi pencurian milik negara/rakyat:
korupsi (sebagaimana yang kita pahami sekarang ini). Tetapi, apakah transaksi

6
Harian Kompas: Terkikisnya Moral Bangsa (01/05/2012).

P a g e | 7


keputusan hukum di “pasar-tungging” itu tidak bisa disebut korupsi?
Kata korupsi berasal dari kata corruptio (Latin). Dalam bukunya De
Generatione et Corruptione, Aristotles mengemukakan, kata ini berarti perubahan
secara sengaja yang bersifat penurunan (Binawan, 2006). Korupsi menyangkut
setiap perubahan-disengaja – apa pun, tentang apa pun, dilakukan oleh siapa pun,
dan pada bidang apa pun -- yang reduksionis-distortif. Merugikan! Perubahan itu
menyebabkan penyempitan makna, pengaburan makna, dan penyimpangan esensi.
Jadi, tindakan korupsi adalah setiap tindakan individu, sendiri-sendiri atau kolektif,
yang dengan sengaja mengubah, mendistorsi, mengaburkan makna, dan
mereduksi makna, untuk kepentingan sendiri yang merugikan diri sendiri dan orang
lain. Dengan demikian, ketika kita mendefiniskan korupsi sebatas sebagai
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh pejabat publik untuk kepentingan
sendiri dan kelompoknya, maka sebenarnya kita telah mengorupsi makna kata
korupsi, karena kita telah mengubah dengan sengaja esensi maknawi kata itu
dengan menyempitkan cakupan maknanya, sehingga apa pun perubahan-disengaja
yang merugikan dan penyimpangan-disengaja distortif fungsi-fungsi tidak dapat
dicakup oleh arti korupsi seperti yang kita pahami sekarang ini. Penggunaan
dengan sengaja milik publik – jenis milik publik apa pun, seperti mobil pejabat
publik, rumah dinas beserta seluruh fasilitasnya7
– untuk hal-hal, urusan-urusan,
dan kepentingan pribadi (non-publik), berdasarkan pada konsep korupsi Aristotles,
sebenarnya termasuk tindakan korupsi.8
Jadi, korupsi tidak selalu dan sekadar menyangkut penyalahgunaan kekuasaan
publik oleh pejabat publik (ranah publik), yang hanya berpaut sangkut dengan
uang, tetapi dengan juga aspek-aspek lain pada seluruh dimensi kemanusiaan pada
ranah private. Binawan (2006) mengatakan, korupsi bisa terjadi ketika manusia,
setiap individu, setiap kita dengan sengaja melakukan distorsi dan dominasi dalam
dan terhadap diri kita sendiri, yang menjauhkan kita dari hakikat kehadirannya di
muka bumi. Inilah arti paling primordial dari konsep korupsi – korupsi-diri -- yang
darinya lalu meluas ke dan sekaligus menyempit ke ranah publik. Seruan Binawan,
Ignas Kleden, dkk. untuk menyusur kembali makna filosofis korupsi bertujuan agar
kita memiliki pamahaman yang lebih tepat dan kesadaran kolektif yang lebih
holistik tentang korupsi. Yang terjadi sekarang di negeri kita bukan sekadar tindak
pidana korupsi, tetapi korupsi kemanusiaan.

7
Berapa banyak kerugian negara/rakyat bila penggunaan mobil dan rumah dinas untuk
kepentingan sendiri (private) dihitung sebagai tindakan korupsi?
8
Cerita kebiasaan luhur Umar bin Abdul Aziz mematikan nyala lilin di rumahnya ketika
kedatangan tamu yang tidak berkaitan dengan kekhalifaannya merupakan praksis paling representatif
untuk definisi purna tindakan anti korupsi.

P a g e | 8


Tertangkap-basahnya beberapa orang penegak hukum melakukan tindakan
pemerasan, penyogokan, dan pengubahan amar putusan bukan sekadar tindak
pidana korupsi (penyalah-gunaan wewenang), tetapi sekaligus korupsi
kemanusiaan. Mengubah dengan sengaja fungsi-fungsi institusional lembaga
eksekutif, legislatif, dan judikatif dari pengawal vitalitas negara dan bangsa menjadi
ajang selingkuh nista dan “pasar-tungging” transaksi kebijakan publik dan putusan
hukum adalah korupsi kemanusiaan.
Adi-tuna ...
Mestinya, kita dapat menghindari kebenaran “tesis” kutukan sumberdaya alam,
seandainya kita mampu tidak “beriang-ria” dengan selingkuh- selingkuh nista dan
korupsi kemanusiaan. Kita punya modal historis dan sumberdaya untuk
mewujudkan keunggulan-keunggulan daya saing. Ke mana dan bagaimana modal-
modal itu kita habiskan adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terlontar dari
anak-cucu kita yang perlu kita persiapkan jawabannya.
Mungkinkah kita mulai penjelasan kita dari asas baru berbangsa dan bernegara
kita: Keuangan Yang Maha Kuasa. Kalau Ya, maka menarik membaca uraian
Yulianto (2006) tentang kapitalisme. Dia menjelaskan bagaimana paradigma pasar
(baca: kapitalisme) merasuk pelan tapi pasti ke hampir seluruh aspek kehidupan
manusia.
Paradigma dan paham ini dengan sistemik memasuki satu demi satu aspek
kehidupan, termasuk memasuki cara berpikir kita yang dengan gradual mulai dan
semakin menjadikan uang atau untung-rugi ekonomi sebagai tolok ukur utama
transaksi sosial dan politik. Ranah kehidupan yang paling kasat mata didominasi
oleh paradigma ini adalah ekonomi.
Roxborough (1979) mengemukakan, awalnya kapitalisme sebagai pengganti
kolonialisme 9
secara ekonomi bertujuan untuk memperluas pasar di negara
berkembang bagi pemasaran hasil-hasil industri negara maju yang tidak terserap
oleh pasar domestik,10
tetapi kemudian berubah menjadi bentuk dominasi lain
yang diformat untuk menjamin pasokan bahan baku (sumberdaya alam)
industrialisasi negara-negara baru.

9
Selain secara politik sudah tidak mungkin, kapitalisme secara ekonomi dinilai sebagai bentuk
dominasi negara maju terhadap negara terbelakang yang terlalu mahal (periksa Ankie M. M. Hoogvelt,
1985).
10
Konsep pembangunan sebagai rekayasa sosial dapat ditelusuri dari hubungan dagang ini, yang
kemudian berlanjut pada pemberian bantuan asing untuk meningkatkan daya beli penduduk di negara
berkembang. Teori modernisasi menjadi instrumen pembenar teoretik pemberian bantuan asing
(pembangunan).

P a g e | 9


Korten dalam bukunya When Corporations Rule the World (1998)
mengemukakan, dengan berbagai instrumen perdagangan bebas – globalisasi –
negara maju bukan hanya mendapat jaminan pasokan bahan baku dari negara
berkembang, tetapi justeru dengan mudah, tanpa hambatan politik dan ekonomi,
dapat menguasainya.
Catatan Harian Kompas mengemukakan, sumberdaya mineral dan
pertambangan di negeri ini sebesar 80% sudah didominasi oleh penguasaan
korporasi asing, terutama Amerika Serikat. Dua perusahaan AS yang saat ini
menguasai sumberdaya ini adalah PT Freeport Indonesia dan PT Newmont.
Bendera asing juga mendominasi sumberdaya energi. Menurut Marwan
Barubara, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), AS tidak hanya
mengambil alih sumberdaya ini dari tangan penjajah Belanda, tetapi juga dari
tangan bangsa Indonesia sendiri. Blok Cepu yang pernah diberikan kepada Tommy
Soeharto di era Orde Baru dijual kepada ExxonMobil. ExxonMobil kemudian
menentukan sendiri produksinya. Penguasaan AS dan negara asing lainnya
sekarang ini bisa mencapai 70 – 80%. Sisanya Pertamina dan perusahaan dalam
negeri. 11
Yang menarik untuk dicermati dari kasus ini adalah ”terhapusnya” peran (baca:
kedaulatan) negara pada sektor-sektor ekonomi strategis tersebut. Menurut Kurtubi,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan asing untuk mengusai
sumberdaya (sektor) energi dan tambang. Bahkan, kepemilikannya bisa 100%
asing. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan mengatur ketentuan mengenai kontrak karya (KK), terutama antara
pemerintah dan investor. Kedua belah pihak disebut para pihak. Akibatnya,
pemerintah tidak dapat begitu saja mengubah perjanjian, semisal dalam besaran
royalti, tanpa persetujuan pihak investor. Salah satu contonhya adalah perubahan
besaran royalti dari tambang emas PT Freeport McMoran. Dalam KK disepakati,
Pemerintah Indonesia menerima royalti sebesar 1%. Bertahun-tahun, sejak 1967,
negara kita menikmati royalti yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai jualnya.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003 pemerintah
bermaksud untuk memperbesar royalti dari 1% menjadi 3,75% dari harga jual.
Tetapi, pemerintah tidak berdaya menghadapi penolakan PT FI terhadap
perubahan tersebut, karena dalam KK disepakati bahwa semua perubahan pasal
perjanjian harus melalui kesepakatan para pihak.

11

P a g e | 10


Terhapusnya kedaulatan negara tidak terbatas hanya di sektor-sektor strategis
tersebut, tetapi juga di meja makan; tepatnya di sektor pangan. Imperialisme
pangan sudah mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Penguasaan
total dua sumberdaya (sektor) strategis tersebut sesuai dengan mantra negara
maju untuk menjajah negara berkembang dengan sempurna: control oil and you
control nations; control food and you control the people. Data berikut
menggambarkan gurita cengkeraman imperialisme.
Impor pangan nasional saat ini mencapai 70%. Total impor pangan pada 2011
sebanyak Rp 125 triliun; 2 juta ton beras per tahun diimpor dari Vietnam, Thailand,
China, India, dan Pakistan. Jagung dibeli dari India, Argentina, dan AS. Kedelai
impor 70% dari AS, Malaysia, Brasil & Thailand. Terigu diimpor 100% dari Australia.
Daging sapi diimpor 30% dari Australia. Impor gula mencapai 30%, gandum 5 juta
ton per tahun. Susu sebanyak 90% diimpor dari Selandia Baru. Garam kita beli
50% dari Australia, India, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman. Ikan asin pun
impor kita impor, padahal 40 jenis ikan impor ternyata ada di perairan kita. Bahan
baku mi instan impor 100%.
Kopi pun kita impor; hingga April 2012 impor kopi sudah mencapai 38.799 ton.
Sayuran dan produk hortikultura, seperti wortel, kol, cabe, bawang putih, tomat,
dan bawang merah pun kita impor. Sementara buah-buahan didominasi buah-
buahan dari China.
Kartel korporasi-korporasi seperti Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer,
mencengkeram benih dan agrokimia. ADM, Louis Dreyfus, Cargill, Bunge
menguasai distribusi perdagangan dan pengolahan bahan mentah. Pengolahan
pangan & minuman ada di tangan Nestle, Kraft, Unilever, dan PepsiCo. Adapun di
sektor ritel bertengger Walmart, Carrefour, Metro, dan Tesco. Produk teh Sari
Wangi dan kecap Bango kini 100% sudah milik Unilever (Inggris). Kecap, sirup,
saus ABC 65% sahamnya dipegang oleh HJ Heinz (AS). Ades 100% milik Coca-Cola
(AS). Produk susu, makanan bayi SGM, 82% sahamnya milik Numico (Belgia).
Rokok Dji Sam Soe, 100% dikuasai Philip Morris (AS). Lalu, 74% saham Aqua
dikuasai oleh Danone (Perancis).
Jadi, kita sekarang dikepung oleh imperialisme pangan. Sama dengan di sektor
energi dan pertambangan, di sektor ini pemerintah/negara tidak mampu melakukan
apa-apa, bahkan “sengaja” membiarkan petani tak berdaya menghadapi tiga
medan pasar: (a) pasar untuk input pertanian, (b) pasar untuk produksi pertanian,
(c) pasar barang-barang industri. Kita lebih setia kepada kapitalisme, dan negara
kita menjadi negara adi-tuna dalam menghadapinya.

P a g e | 11


Yang memenjara ...
Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya ia melarangku
sekolah.
§ Margaret Mead
Sekolah adalah kapitalisme yang licik.
§ Paulo Freire dan Miguel Escobar, 1988
... apa guna kita memiliki sekian ratus ribu alumni sekolah yang
cerdas, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh? Segeralah kaum
sekolah itu pasti akan menjadi penjajah rakyat dengan modal
kepintaran mereka.
§ Y. B. Mangunwijaya
Sekurang-kurangnya ada dua isu hangat akhir-akhir ini mengenai dunia pendidikan
kita, yakni isu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang “divonis”
inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kurikulum 2013 yang dinilai
kurang sosialisasi. Kalau kita buka catatan-catatan lembaga survei internasional,
kita juga menemukan fakta lain yang sebenarnya tidak kalah menariknya bila
dijadikan dasar refleksi kritis terhadap dunia pendidikan kita.
Sebagai contoh, laporan Trends in International Math and Sciences Survey
(TIMSS) menyebutkan, nilai anak-anak Indonesia di bidang Sains dan Matematika
mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Peringkatnya di dunia
jauh tertinggal dibandingan dengan beberapa negara ASEAN. Megawangi (2012)
mengemukakan, sistem pendidikan kita hanya cukup berhasil mengembangkan
kemampuan berpikir tingkat rendah (antara lain menghafal), tetapi gagal
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan membentuk soft intelligence
(SI). Berdasarkan publikasi TIMSS, dia mengemukakan siswa Indonesia yang
memiliki kemampuan berpikir tinggi (higher order thinking skills/HOTS) hanya 1%.
HOTS berkaitan dengan kecerdasan mengolah informasi, membuat generalisasi,
menyelesaikan masalah nonrutin, mengambil kesimpulan berdasarkan data.
Sementara itu, siswa Taiwan, Korea, dan Singapura yang memiliki HOTS mencapai
rata- rata di atas 40%. Sebaliknya, 78% siswa Indonesia memiliki kemampuan
berpikir rendah dan di bawah minimal atau lower order thinking skills (LOTS)12
.
Untuk kategori ini, siswa Taiwan, Korea, Singapura, Hongkong, dan Jepang di
bawah 15%.

12
LOTS akan membuat siswa tidak berpikir analitis, tanpa inisiatif, dan mudah ikut
arus/diprovokasi.

P a g e | 12


Pembubaran RSBI oleh MK disambut dengan beragam sikap; ada yang
mendukung dan ada yang menyayangkan. Kota Surabaya dan Gorontalo akan tetap
mempertahankan aspek-aspek positif warisan model RSBI, khususnya yang
menyangkut peningkatan mutu. Tetapi, ada satu aspek mendasar lain dari
pembubaran RSBI yang perlu kita jadikan bahan refleksi kritis untuk menyehatkan
kembali dunia pendidikan kita, yakni praktik komodifikasi, kapitalisasi, liberalisasi,
dan MacDonaldisasi.
Di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (S1), mungkin
kecenderungan komodifikasi, kapitalisasi, dan liberalisasi lebih kuat. Dorongan kuat
orangtua agar anaknya mendapat sekolah (pendidikan) yang bermutu, meskipun
sering rancu ukuran dan indikatornya, kerap menjadi pemicu penting diabaikannya
prinsip-prinsip pendidikan, baik dari aspek proses kependidikan maupun dari sisi
tahapan-tahapan tumbuh-kembang anak.
Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, beban psikologis anak semakin
berat baik karena tuntutan pemenuhan target kurikulum guru kelas maupun karena
keinginan kuat orangtua untuk melihat keunggulan intelektualitas anak. Pengajaran
di sekolah menjadi tidak menyenangkan dan lingkungan belajar di rumah menekan.
Kemudian, lingkungan luas (masyarakat) tidak terlalu kondusif untuk proses
tumbuh-kembang anak yang sehat. Fadjar (2001) mengemukakan, anak-anak kita
kini cenderung stress di tiga tempat: di rumah, sekolah, dan di lingkungannya.13
Indikasi ketertekanan anak-anak yang paling gampang diamati adalah ekspresi
kebebasan setelah lulus sekolah, yang secara simbolik mengirim pesan bahwa
sekolah adalah penjara baginya.
Di tingkat pendidikan tinggi (S1 – S3), praktik MacDonaldisasi berpadu dengan
komodifikasi, kapitalisasi, dan liberalisasi pendidikan. Pendidikan tinggi masuk ke
arena industri dengan prinsip “nyepat-saji.” Selain menyebabkan sepinya peminat
ilmu-ilmu dasar, MacDonaldisasi telah menyebabkan involusi akademik,
pendangkalan pemahaman filsafat ilmu, serta pengembangan sumberdaya manusia
semu.
Pendidikan yang sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan seluruh potensi
manusia untuk kemulyaan-kemulyaan kebudayaan (education beraral dari kata
educere, yang berarti to lead out: mengeluarkan, menarik keluar,
mengaktualisasikan sesuatu), tetapi dalam praktiknya ia justeru disederhakan
menjadi sebuah instrumen menata status sosial, rutinitas bersekolah, dan mengejar
keuntungan-keuntungan jangka pendek.

13
Harian Kompas, “Hilangkan Formalitas-Birokratis dalam Penyetaraan Guru SD” (06/11/2001).

P a g e | 13


Yang tak menjadi surga ...
Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, jumlah pengguna narkotika dan obat-
obat terlarang lainnya pada 2012 mencapai sekitar 5 juta orang. Ada
kecenderungan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Badan ini
menjelaskan, pada 2005, angka prevalensinya mencapai 1,75%, pada 2008
sebesar 1,99%, dan pada 2011 mencapai 2,2%. Pada 2015, angka prevalensinya
bisa menjadi 2,8% atau pengguna narkoba mencapai 5,8 sampai 6 juta orang.
Yang mengkhawatirkan dari data tersebut adalah penggunanya menurut
kelompok usia, yang disinyalir berada pada kelompok usia 20 – 34 tahun. Hasil
survei BNN menyebutkan, prevalensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan
pelajar mencapai 4,7% dari jumlah pelajar dan mahasiswa atau sekitar 921.695
orang.
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, kasus
kekerasan terhadap anak di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Pada
2008 angkanya mencapai 1.726 (lebih dari empat kasus per hari). Pada 2009
meningkat hingga 1.998. Pada 2011, angkanya mencapai 2.386 kasus; meningkat
98% dari tahun lalu dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.234.
Jumlah tersebut tidak termasuk kasus tindak kekerasan terhadap anak, di
rumah dan oleh orangtua dan/atau anggota keluarga lain, yang tidak terungkap,
yang under-statistic. Data itu hanya melaporkan kasus-kasus yang bisa dilaporkan,
yang jumlahnya mungkin akan sangat jauh lebih banyak yang terlaporkan.
Komisi ini juga mengemukakan, kasus tawuran di Indonesia semakin
meningkat dan karena itu sudah memperihatinkan. Hasil evaluasi mengungkapkan,
sebanyak 87,6% anak sekolah mengalami kekerasan di sekolah, baik oleh guru,
sesama teman di sekolah, kakak kelas, teman sekelas, maupun adik kelas. Di
kawasan Jabodetabek, jumlah tawuran pada 2012 sudah mencapai 103 kasus
dengan jumlah korban meninggal 17 anak. Angka tersebut naik dari angka pada
tahun sebelumnya yang sebesar 96 kasus, dengan jumlah yang meninggal
sebanyak 12 anak.
Di media massa, kita menyaksikan bersama kabar dari AS tentang penembakan
seorang murid yang menewaskan beberapa orang. Kasus ini selalu berulang. Di
Indonesia, model kekerasan seperti ini belum terjadi, tetapi kasus pembunuhan
anak oleh orangtua atau sebaliknya sudah sering kita dengar.
Penjelasan yang diberikan beragam. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap
anak oleh orangtua sendiri (termasuk kasus penelantaran atau pembuangan anak-

P a g e | 14


anak karena hasil hubungan “gelap”), sering dikaitkan dengan himpitan ekonomi.
Di negara maju, seperti di AS, kasus tersebut dikaitkan dengan kelainan/gangguan
kejiwaan, pemilikan senjata api yang sangat bebas, dan childhood-bonding-
psychological deprivation.
Terlapas dari ragam penjelasan tersebut, kekerasan terhadap dan oleh anak-
anak, serta penggunaan narkoba oleh anak-anak dan remaja di negeri ini adalah
puncak-puncak gunung es dari dasar gunung es yang sangat besar. Dasar gunung
es itu adalah defisit neraca karakter pada anak-anak dan remaja. Pangkahila
(2004) mengamati, moralitas bangsa kita kini sedang sakit, sekurang-kurangya bila
dilihat dari 10 indikator berikut ini:
1. Mudah melakukan kecurangan.
2. Menganggap diri paling benar dan hebat.
3. Bersikap dan bertindak tidak rasional.
4. Emosional dan mudah menggunakan kekerasan.
5. Cenderung bertindak seenaknya dan melanggar aturan.
6. Cenderung hidup dalam kelompok dengan wawasan sempit.
7. Berpendirian tidak konsisten.
8. Mengalami konflik identitas.
9. Bersikap dan bertindak munafik.
10. Ingin mendapatkan hasil tanpa kerja keras. 14
Thomas Lickona (2009) mengemukakan 10 indikator untuk mengamati terjadinya
defisit neraca karakter anak-anak dan remaja, yakni:
1. Meningkatnya tindak kekerasan di kalangan anak-anak dan remaja.
2. Maraknya penggunaan kata-kata yang tidak santun.
3. Pengaruh kuat yang negatif dari peer group terhadap dorongan tindak
kekerasan.
4. Meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas
5. Makin kaburnya batasan moral baik-buruk.
6. Menurunnya etos kerja.
7. Makin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru.
8. Makin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara.
9. Makin menyebarnya ketidakjujuran.
10. Meningkanya saling curiga dan kebencian di antara sesama.
KPAI pernah menuding guru sebagai penyebab utama merosotnya karakter
atau moral anak-anak dan remaja di negeri ini. Pandangan ini mengandaikan
sekolah dan di sekolahlah anak-anak kita membangun karakternya.

14

P a g e | 15


Banyak teori dan riset mutakhir tentang tumbuh-kembang anak (periksa
misalnya Tillman dan Hsu. 2004; Rich, 1997; Erikson, 1984; Nolte 1982;
Bronfenbrenner, 1979) mengemukakan, guru di (dan) sekolah bukanlah tempat
yang utama, tetapi hanya menjalankan fungsi-fungsi pendukung -- co-parenting --
dalam tumbuh-kembang anak, termasuk perkembangan karakternya. Karena itu,
orangtua tidak boleh merasa tugasnya mendidik anak sudah selesai, karena telah
mencarikan anak sekolah yang bermutu dan melengkapi kebutuhannya.
Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita yang utama. Rumah (keluarga)
menjadi tempat yang paling utama dalam pengembangan karakter anak-anak,
sedangkan orangtua menjalankan fungsi parenting. Orangtua adalah buku besar
bagi anak-anaknya, sedangkan anak-anak adalah cermin besar bagi orangtuanya.
Bagaimana anak dibesarkan dan dididik oleh orangtua di rumah menentukan akan
menjadi siapa anaknya. They are where they live.
Lasch (1977) mengemukakan, keluarga menjadi satu-satunya lembaga yang
bisa menjadi surga di tengah kehidupan yang makin tak bernurani; a heaven in the
heartless world. Bennett (1993) mengemukakan,
Family is the original and most effective Department of Health, Education, and
Welfare. If it fails to teach honesty, courage, desire for excellence, and a host of
basic skills, it is exceedingly difficult for any other agency to make up for its failures.
Menurut Rich (1997) dan Popov et al. (1997), keluarga merupakan wahana yang
paling utama pengembangan keterampilan-keterampilan unggul (mega skills) dan
kebajikan-kabajikan moral (virtues). Kegagalan keluarga mengembangkan
keterampilan unggul ini tidak dapat diatasi oleh institusi sosial lain, termasuk oleh
sekolah.
Konsep parenting (parent-ing) atau keayahbundaan mencakup peran-peran
strategis bagi tumbuh-kembang anak, seperti peran asah (mengasah kecerdasan
fisik, motorik, dan intelektual), peran asuh (menjamin status gizi dan kesehatan
anak), dan peran asih (mendidik kelembutan emosional dan spiritual). Semua
peran tersebut adalah peran orangtua, bukan orang/pihak lain, karena Tuhan
mengamanatkan anak-anak itu kepada orangtua, bukan kepada yang lain. Nolte
(1982)15
mengemukakan, anak-anak pertama dan terutama mengalami pembiasaan

15
Teori Nolte kemudian dikenal sebagai Dorothy Law Nolte: jika anak biasa hidup jujur, kelak ia
akan terbiasa memilih kebenaran; jika anak biasa hidup diperlakukan adil, kelak ia akan terbiasa
dengan keadilan; jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki; jika anak dibesarkan
dengan permusuhan, ia belajar berkelahi.

P a g e | 16


sikap dan tindakan (social learning) mulya dan nista (bad and good habits) di
rumah. Bronfenbrenner (1979) menegaskan, pembiasaan sikap dan tindakan mulya
yang sempurna di rumah oleh orangtua akan menjadi fondasi yang sangat kuat,
yang membuat anak kuat menghadapi terpaan pengaruh negatif apa pun baik dari
lingkungan luar terdekat dan maupun yang terjauh. Tudingan bahwa guru
(sekolah), faktor-faktor lain di luar keluarga, dan selain orangtua adalah penyebab
utama merosotnya moral (karakter) anak-anak dan remaja bukanlah tudingan yang
tepat. Kebiasaan untuk tidak mengaitkan merosotnya moral (karakter) pada anak-
anak dan remaja dengan keluarga (dan orangtua) bersumber, antara lain, dari
kebiasaan kita: semut di seberang lautan jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk
mata tidak kelihatan. Belum melembaganya norma bahwa membentuk keluarga
dan menjadi orangtua tidak perlu dipelajari adalah penyebab utama yang lain.
Para ahli sepakat, membesarkan dan mendidik anak membutuhkan cinta dan
kasih sayang tak bersyarat. Hanya orangtualah yang memiliki cinta dan kasih
sayang jenis itu. Tetapi, cinta dan kasih sayang saja tidak memadai; orangtua juga
harus memiliki keterampilan keayahbundaan (parenting skills). Etzioni (1993)
mengemukakan, tugas dan fungsi orangtua sangat berat. Karena itu, masyarakat
(pemerintah, warga lain, sekolah, dan organisasi-organisasi di luar entitas sosial
keluarga) wajib membantu orangtua agar mampu menjalankan peran-perannya
dengan baik (healthy parenting). Bila tidak, dampak negatif dari keayah-bundaan
yang tak sehat (unhealthy parenting) bukan hanya ditanggung oleh orangtua dan
keluarganya sendiri, tetapi oleh masyarakat. Defisit karakter pada anak-anak dan
remaja bisa jadi bukan hanya disebabkan oleh rendahnya parenting skills orangtua,
tetapi juga oleh rendahnya dukungan masyarakat (termasuk guru dan sekolah)
bagi orangtua dan keluarga-keluarga untuk mampu menjalankan peran utama
dalam pengembangan dan pendidikan karakter anak-anak. Dalam perspektif Islam,
keluarga adalah pondok-pondok pesantren (sekolah dan pendidikan) yang pertama
dan utama, sebelum anak-anak dipesantrenkan ke pondok-pondok pesantren di
luar rumah. Family is the first and prime education department of our children.
Neraca modal sosial ...
Merosotnya moralitas pada anak-anak dan remaja terkait dengan defisit karakter,
yang menyebabkan terjadinya the lost generation. 16
Dalam konteks hubungan
sosial, kita mengenal istilah defisit neraca modal sosial (social capital).

16
The lost generation, generasi hilang, adalah anak-anak dan remaja (sebuah generasi) yang
kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi tumbuh-kembangnya baik karena
status gizi dan kesehatannya rendah maupun karena tak berkarakter.

P a g e | 17


Di Amerika Serikat, Putnam (2000) melakukan rangkaian riset mengenai hal ini.
Temuannya sangat menarik untuk dijadikan refleksi kritis untuk pendalaman di
Indonesia. Dia mencatat:
“… we have become increasingly disconnected from family, friends, neighbors, and
our democratic structures -- and how we may reconnect. Our stock of social capital
- the very fabric of our connections with each other, has plummeted, impoverishing
our lives and communities.”
Putnam menunjukkan beberapa bukti berikut ini:
1. Joining and participating in one group cuts in half your odds of dying next year.
2. Every ten minutes of commuting reduces all forms of social capital by 10%.
3. Watching commercial entertainment TV is the only leisure activity where doing
more of it is associated with lower social capital.
4. Attending Club Meetings 58% drop.
5. Family dinners 43% drop.
6. Having friends over 35% drops.
Risetnya di Itali menunjukkan, modal sosial menentukan perbedaan tumbuhnya
civic tradition di negara ini, yang kemudian menjadi pembeda bekerjakanya
demokrasi di Italia bagian selatan dan utara (Putnam, Leonardi, dan Nonetti, 1993;
periksa juga Couto dan Guthrie, 1999).
Dalam ruang lingkup terbatas, Syakrani (2009; 2012) mencatat, modal sosial di
beberapa komunitas di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penggerusan
dengan indikasi-indikasi awal sebagai berikut:
1. Tingkat keberfungsian lembaga-lembaga sosial, yang mencakup lembaga
sosial keagamaan, lembaga sosial ekonomi, lembaga sosial ormas, dan
lembaga sosial semi-pemerintah berada di bawah angka 40%. Peran yang
mereka lakukan sebagian besar (17,50%) bersifat serimonial dan sangat
sedikit yang bersifat pemberdayaan.
2. Kohesi sosial dalam 2 – 3 tahun terakhir merosot hingga angka ± 51,25%.
3. Kepercayaan antar-warga juga menurun tajam dalam 2 – 3 tahun terakhir,
dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:
3.1. Indeks ketetanggaan dinilai oleh sebanyak 55% tidak mengalami
peningkatan, dan bahkan sebanyak 43% warga lainnya menilai
mengalami penurunan.
3.2. Indeks rasa-aman mengalami defisit sebesar 7,5%.
3.3. Indeks tolong-menolong mengalami kecenderungan yang mirip;
berubah dari 50,94% menjadi 44,69%.
3.4. Indeks kegotong-royongan mengalami defisit; sebanyak 40% warga
menilai, semangat kegotong-royongan di komunitas kajian menurun.

P a g e | 18


3.5. Hal yang sama juga dialami oleh indeks kebersamaan, yang mengalami
defisit; sebanyak 55,4% warga menilai semangat kebersamaan antar-
warga lebih jelek dibandingkan dengan 2 – 3 tahun yang lalu.
3.6. Indeks kepedulian sosial, menurut 66% warga, selama 2 – 3 tahun
tidak mengalami peningkatan. Justeru sebanyak 13% warga menilai
telah mengalami penurunan.
Indikator-indikator lain dari modal sosial, pada skala nasional, dalam beberapa
tahun terakhir mengalami penurunan. Survei LSI 2012 mencatat terjadinya
peningkatan intoleransi selama tujuh terakhir.
Ketidaknyamanan setiap warga untuk bertetangga dengan warga lain yang
berbeda latar belakang sosial selama kurun waktu 2005 – 2012 meningkat antara
7% - 16% dengan rincian sebagai berikut (Tabel 1):
Gangguan dan tergerusnya modal sosial bukan hanya terjadi pada relasi antar-
warga (termasuk konflik horisontal yang semakin sulit ditangani oleh pemerintah),
tetapi juga pada ketidakpercayaan warga/penduduk kepada negara, pemerintah,
dan DPR, yang dalam beberapa kali survei selalu ditemukan mengalami kenaikan.
Merawat dan memulihkan neraca modal sosial tidak kalah pentingnya dibandingkan
dengan demokrasi itu sendiri dan reformasi birokrasi.
Tabel 1. Hasil Survei Tingkat Intoleransi Warga terhadap Beberapa Latar Belakang Sosial
Tentangga (%; LSI, 2012)
Latar Belakang Sosial
Periode Survei
Peningkatan
2005 2012
Beda agama 8,2 15,1 6,9
Ahmadiyah 38,1 46,75 7,5
Syiah 26,7 41,8 15,1
Homoseks 64,7 80,6 15,9
Modal sosial, terutama salah satu aspeknya – trust – menentukan laju dan
tingkat efisiensi pembangunan. Trust yang tinggi akan membuat transaksi sosial
ekonomi menjadi lebih murah dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih
pendek.
Kebahagiaan dalam keamburadulan sosial ...
Ada banyak hal yang patut kita syukuri dari yang masih tersisa dalam kehidupan
kita sekarang ini. Selain ikatan psiko-kultural yang masih kuat yang masih mampu
menyatukan ke-Indonesia-an kita, sebagai bangsa kita masih dinilai sebagai bangsa
dengan penduduk yang cukup bahagia. Jajak pendapat Gallup 2012 menempatkan
Indonesia pada peringkat ke-19 dari 148 negara dalam hal kebahagiaan. Orang

P a g e | 19


Indonesia dinilai lebih bahagia daripada orang Selandia Baru (urutan ke-21), AS
(ke-33), Jepang (ke-59), dan orang Singapore (ke-46).
Mungkin dengan modal kebahagiaan inilah kita dianugerahi kecerdasan emosi
dan kelembutan jiwa (perasaan dan sikap positif) untuk bertahan menjalani
himpitan hidup sehari-hari yang semakin menantang. Dalam suasana kebatinan
seperti inilah kita masih mampu bersabar atas pertanyaan-pertanyaan kritis tentang
di manakah kita berada dalam peta kemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa-
bangsa lain.
Tiga edisi Global Hunger Index (GHI 2010, 2011, 2012) berturut-turut
menempatkan tingkat keparahan (severity) kelaparan penduduk Indonesia pada
kategori serius. Tiga indikator pembentuk GHI selama ini memang mengalami
perbaikan, tetapi belum cukup untuk mengeluarkan bangsa kita dari kondisi
tersebut. Oleh karena itu, bangsa/negara kita masuk kelompok negara yang
direkomendasikan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) untuk mendapat bantuan
pangan dari lembaga pangan dunia.
Kita hampir tak percaya mendengar berita ini, karena gambaran tentang
Indonesia “bukan lautan, tapi kolam susu; tongkat kayu dan batu jadi tanaman”
belum hilang dalam ingatan kita. Betapa kayanya negeri ini.
Lalu mengapa fenomena kelaparan itu masih suka singgah di negeri ini. Adakah
ini kutukan sumberdaya alam? Ataukah ia sekadar dampak dari ketidak-becusan
pengelolaan negara (bad governance)?
Merunut sebab-sebab kelaparan dan kemiskinan di negeri ini akan menuai
kontroversi, tetapi fakta tentang mayoritas petani yang tak berlahan cukup,
dampak negatif kerusakan lingkungan hidup terhadap produktivitas pertanian,
kegirangan impor pangan demi rente-rente ekonomi para elite politik/pemerintahan
di atas keterhimpinan kaum alit (marjinal) adalah bukti-bukti yang tidak
terbantahkan. Keseluruhan fakta ini terangkul dalam sebuah fenomena krisis
lingkungan hidup dan kemanusiaan, human and ecological crisis. Dan krisis ini,
dalam perspektif Capra, bersumber pada satu sesat pikir (false paradigm), yakni
kapitalisme yang masih dianggap fungsional untuk mengatur kehidupan manusia.
Mantranya sangat menggiurkan: janji kemakmuran di masa mendatang melalui
mekanisme kompetisi dan pasar bebas saat ini, dengan kemiskinan, ketimpangan
sosial, dan kerusakan lingkungan hari ini.
Menurut John Madeley (2000), bangsa yang mengalami kelaparan, padahal
kaya sumberdaya alam, adalah negara yang terjebak dalam hungry for trade dan
hungry for import. Ujung dari penerapan strategi ini adalah: keberpihakan

P a g e | 20


negara/pemerintah kepada kapitalisme. Hungry for trade ditandai oleh penjualan
produk tambang (misalnya minyak) mentah, dan mengimpor minyak “masak.”
Sedangkan hungry for import ditandai “pembiaran” potensi pertanian terbengkalai
dan lebih suka impor. Di dua sendi kehidupan ini, kedaulatan kita sudah “tergadai.”
Dari Sabang sampai Merauke, tambang sudah dikuasai asing. Sektor pertanian
(pangan) mulai mengikutinya, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan
menyaksikan imperialisme pangan di meja makan.
Himpitan kehidupan lain adalah kesenjangan sosial yang terus naik. Pada 2012,
kesenjangan sosial sudah melampaui ambang batas psikologis ketahanan bangsa.
Tingkat kesenjangan sosial di negeri yang berasas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Badan
Pusat Statistik mencatat, indeks gini terakhir di negeri ini sudah mencapai 0,41.17
Ivanovich (2012) mengemukakan, salah satu pemicu pecahnya Uni Soviet menjadi
beberapa negara adalah kegagalan pemerintah dari negara ini mempersempit
kesenjangan sosial.
Melalui analisisnya tentang empat paradoks Perekonomian Indonesia,
Prasetyantoko mengemukakan, prestasi bangsa ini mempertahankan tingkat
pertumbuhan ekonomi pada tingkat 6%-an hampir tidak ada hubungannya dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat dan penurunan kesejangan sosial. Pertumbuhan
ekonomi di negeri ini belum didasarkan dan digerakkan oleh sektor-sektor ekonomi
yang langsung dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
Tampaknya modal kebahagiaan tersebut juga berkontribusi pada tumbuhnya
sikap positif bangsa ini merespon penilaian banyak kalangan tentang peringkat
korupsi negara kita, peringkat prestasi pembangunan manusia di negeri ini,
peringkat daya saing bangsa ini, dan derajat daya juang bangsa ini yang belum
menggemberikan dibandingkan dengan kekayaan sumberdaya alamnya. Semua
indikator yang tampaknya masih jauh dari jangkauan kita untuk meraihnya
menggambarkan kondisi obyektif bangsa ini: daya saing, daya saring, daya sanding,
dan daya juang yang belum mengoptimal.
Peringkat korupsi menyangkut daya saring bangsa yang harus terus
diusahakan perbaikannya di mana pun. Ada sedikit kabar ini mengenai hal ini.
Meskipun catatan lembaga survei korupsi global, Transparency International (TI),
mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia pada 2012 berada
pada peringkat ke-118 dengan skore 32 dari skore tertinggi 100, sejajar dengan

17
Indeks gini sebesar ini menggambarkan 41% pendapatan nasional dinikmati oleh hanya 1%
penduduk.

P a g e | 21


Madagaskar, Ekuador, Republik Dominika, tetapi di bawah Timor Leste dan Negeria,
serta lebih jauh lagi di bawah Filipina (ke-105), Thailand (ke-88), Malaysia (ke-54),
dan Singapore (ke-5).
Survei Perilaku Antikorupsi BPS dan Bappenas 2012 mengungkapkan, indeks
perilaku antikorupsi di negeri ini sebesar 3,55 dari skala 5. Angka ini, menurut hasil
survei itu, menunjukkan masyarakat lebih antikorupsi. Implikasinya, praktik/habitus
korupsi di negara kita tidak memiliki akar yang kuat, sehingga akan lebih mudah
diberantas. Tetapi, kabar gembira ini bisa menyesatkan bila tidak dikaitkan dengan
temuan-temuan survei tersebut, seperti sikap isteri terhadap penghasilan tambahan
suami, penggunaan milik publik untuk kepentingan pribadi, pemberian uang dari
calon kepala daerah, memberi antara barang kepada tokoh agama, dan transfer
kekayaan ke atas. Survei itu mencatat (Jousairi Hasbullah, 2013):
1. Sebanyak 31% penduduk Indonesia memandang sang istri tidak perlu
mempertanyakan asal-usul uang yang diberikan suami.
2. Sekitar 27% penduduk menganggap kendaraan dinas identik dengan
kendaraan pribadi yang dapat digunakan untuk keperluan keluarga.
3. Sekitar 20% penduduk mengharapkan uang pemberian dari para calon
kepala daerah di pilkada.
4. Memberikan antaran barang dan uang kepada tokoh agama, tokoh adat,
dan tokoh formal sebagai penghormatan saat menjelang hari raya atau
hajatan/kenduri sebagai hal biasa.
5. Lebih dari 60% penduduk menganggap biasa transfer aliran kekayaan dari
lapisan masyarakat bawah ke lapisan di atasnya.
6. Sebanyak 47% penduduk menganggap wajar bila seseorang yang bekerja
di pemerintahan atau swasta memasukkan kerabatnya bekerja tanpa harus
melalui proses seleksi.
7. Sekitar 32-45% penduduk masih memandang wajar memberi uang lebih
dalam pengurusan SIM dan STNK, memberi uang damai kepada polisi agar
tidak ditilang, dan memberi uang kepada guru saat kenaikan kelas.
Inilah tembok-tembok kuat pemberantasan korupsi dan pemulihan derajad
daya saring bangsa ini. Praktik korupsi telah menyusup ke alam pikiran kebanyakan
manusia Indonesia, yang membentuk batu-batuan pembangunan korupsi
kemanusiaan.
Prestasi pembangunan manusia kita juga belum menggemberikan, United
Nation Development Programme (UNDP) 2011 mencatat, IPM Indonesia berada di
urutan ke-124 bi bawah Afrika Selatan dan satu tingkat lebih baik daripada Vanuatu
(ke-125). Data yang menarik dalam laporan tersebut adalah rata-rata lama sekolah

P a g e | 22


penduduk Indonesia yang hanya 5,8 tahun. Dibulatkan ke atas, berarti negeri ini
dikelola dan digerakkan oleh penduduk yang rata-rata berpendidikan SD.18
Data rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia akan lebih menarik bila
dikaitkan dengan data lain yang masih relevan. Selain TIMSS, ada lembaga lain
yang mensurvei prestasi pendidikan beberapa negara. Salah satu di antaranya
adalah The Learning Curve. Laporannya pada 2012 mengungkapkan, indeks
kecerdasan kognitif dan capaian pendidikan (global index of cognitive skills and
education attainment) negara kita berada pada urutan ke-1 dari bawah dari 40
negara yang disurvei dengan z-score sebesar -2,03. Dalam bidang ini, Singapore
menduduki peringkat ke-5 dan Thailand ke-37.
Data ini sekaligus menunjukkan, bangsa kita beberapa tahun ke depan belum
bisa disandingkan dengan beberapa lain, se-ASEAN sekali pun. Lembaga ini
merekomendasikan, praksis pendidikan ini tidak boleh difokuskan pada pemenuhan
saat ini (education for the present) seperti yang sangat ditekankan oleh paradigma
Education for All (EFA), tetapi untuk masa depan (education for the future) seperti
dianjurkan oleh paradigma Education for the Future (EFF).
Derajad daya saing rendah, derajad daya sanding yang belum optimal
dilengkapi dengan derajad daya saing bangsa yang belum menjanjikan. Forum
Ekonomi Dunia (World Economics Forum) 2012 menempatkan derajad daya saing
Indonesia pada peringkat ke-50. Tetangga-tetangga kita menempati peringkat ke-2
(Singapore), ke-25 (Malaysia), ke-28 (Brunei), dan ke-38 (Thailand).
Pertanyaan yang muncul setelah memeriksa derajad daya saring, daya sanding,
dan derajat daya saing yang belum menggembarikan adalah, adakah ini semua
disebabkan oleh gagalnya negara ini menangani masalah-masalah social-politik,
mengelola SDA, mengelola sumberdaya manusia, institusi-institusi negara, dan
gagalnya negara menghidupi janji-janji dan prinsip-prinsip kebangsaan yang
paripurna? Negara gagal – failed state.
Konsep negara gagal (failed state) 19
menyangkut ketidakmampuan
pemerintah sebuah negara menyediakan pelayanan publik untuk rakyat, mengelola
potensi konflik, menciptakan keadilan, menegakkan hukum dan HAM, mengurangi
kemiskinan, dan mempertahankan kedaulatan negara, yang menyebabkan

18
BPS (2012) mencatat, tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia sebagian besar (48,2%)
berpendidikan SD. Hanya 2,4% dan 4,8% berpendidikan diploma dan sarjana.
19
Yayasan ini mengelompokkan skor negara gagal ke dalam empat kategori utama, yaitu: Alert,
Warning, Stable, dan Sustainable. Indeks Negara gagal merentang dari 20 sampai dengan 120. Makin
tinggi, makin gagal

P a g e | 23


kerawanan sosial politik di negara tersebut. Yayasan untuk Perdamaian (The Fund
for Peace) merumuskan dua indikator utama untuk menilai tingkat
ketidakmampuan tersebut, yaitu:
1. Indikator sosial ekonomi, yang mencakup:
1.1. Ketidakmamuan menghadapi tekanan demografis.
1.2. Ketidakmampuan menghadapi tekanan arus pengungsi.
1.3. Ketidakmampuan mengatasi disparitas atau ketimpangan
pembangunan ekonomi.
1.4. Ketidakmampuan menangani tekanan dan kekerasan pada kelompok
penduduk tertentu.
1.5. Ketidakmampuan menghadapi penurunan ekonomi dan kemiskinan.
1.6. Ketidakmampuan menghadapi perpindahan penduduk dan migrasi otak.
2. Indikator politik dan militer, yang terdiri atas:
2.1. Ketidakmampuan meningkatkan legitimasi pemerintahan.
2.2. Ketidakmampuan menyediakan pelayanan publik bermutu.
2.3. Ketidakmampuan menegakkan HAM dan hukum.
2.4. Ketidakmampuan menyediakan aparatus keamanan.
2.5. Ketidakmampuan mengatasi faksionalisasi elite.
2.6. Ketidakmampuan menghadapi intervensi eksternal.
Laporannya pada 2012 menempatkan negara Indonesia di peringkat ke-62, sejajar
dengan Gambia.
Semua aspek pada dua indikator failed state memperoleh skor terparah sebesar
7,4 (tekanan demografis) dan terbaik 6,0 (kemiskinan dan penurunan ekonomi).
Skor rata-ratanya 80,6 dengan kategori very high warning. Yayasan ini juga
menghitung tingkat kapasitas negara (state capacity) pemerintah dari sebuah
negara dalam menangani 12 tekanan di atas dengan beberapa indikator, yaitu:
1. Kepemimpinan (LDR)
2. Kemampuan angkatan bersenjata (MIL).
3. Kemampuan polisi (POL).
4. Kemampuan lembaga penegak hukum (JUD).
5. Kemampuan lembaga-lembaga pemerintah (CVS).
6. Kemampuan masyarakat sipil (SOC).
7. Kebebasan media massa (MED).
Dalam laporannya, yayasan tersebut menilai negara Indonesia memiliki kapasitas
moderate dengan variasi moderate untul LDR, MIL, POL, JUD, CVS, good untuk

P a g e | 24


SOC, dan weak untuk MED. Kapasitas negara perlu ditingkatkan agar negara kita
keluar dari zone very high warning.
Kembali ke negara paripurna …
Bangsa Indonesia, menurut hasil riset panjang Oppenhiemer (1999), pernah
mendiami sebuah dataran tempat bersemainya cikal-bakal peradaban di muka bumi.
Menurut dia, konsentrasi manusia prasejarah dalam lingkungan geografis,
klimatologis, dan kekayaan alam Nusantara – khususnya Dataran Sunda yang
menjadi bagian tak terpisahkan dari Asia Tenggara – menjadi pelopor cikal bakal
peradaban di muka bumi (periksa Latif, 2011).
Mestinya tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk terpuruk, untuk tidak maju.
Oppenhiemer menyebut perpindahan pusat peradaban dari Dataran Sunda ke
tempat-tempat lain sebagai The Drowned Continent of Southeast Asia untuk
menggambarkan hilangnya pilar-pilar cikal bakal peradaban yang pernah tumbuh
subur di dataran itu.
Siradjuddin (2009) pernah menulis buku Sindrom Negara Gagal. Yudi Latif
(2011) menulis Negara Paripurna. Jarak dua tahun antara ”Siradjuddin” dan ”Latif”
ibarat jarak antara adzan dan iqamah; sebentar! Tetapi di situlah terletak
kehidupan dan terbentang ikhtiar hidup manusia Indonesia dalam menghidupi
komitmen kebangsaannya. Di situlah terbentang titik-titik kehidupan yang
membentangkan kepada kita begitu banyak pilihan.
Di situlah bersemayam bergitu banyak gagasan, kebijakan, kearifan berbangsa
dan bernegara, pengetahuan, memori-memori kolektif tentang masa lalu, impian-
impian dan aspirasi-aspirasi masa depan Indonesia Jaya. Persoalannya adalah,
apakah pilihan-pilihan kita di antara bentangan-bentangan waktu itu adalah pilihan-
pilihan dalam semangat Pancasila atau Pancasial?
Terlalu sempit ruang di sini untuk mengurai rincian-padat pilihan-pilihan
tersebut. Tetapi ada satu hal yang sangat strategis.
Tampaknya kita perlu mengarus-tengahkan lagi istilah The Lost Indonesia
sebagai penegasan historis dari peristiwa The Drowned Continent of Southeast Asia,
kemudian kita mewacanakan kembali lebih serius Reinventing Indonesia. Dalam
konteks gagasan akbar, orisinil, ide genius the founding fathers pada hari-hari
menjelang kemerdekaan RI, tampaknya para elite politik, para petinggi
pemerintahan harus memutar kembali detik-demi-detik historis perumusan
Pancasila sebagai landasan negeri impian: Negara Paripurna.

P a g e | 25


Ajakan ini tidak boleh dianggap remeh-temeh. Bagi mereka yang percaya pada
kekuataan kearifan mulya yang tersimpan lama dalam memori kolektif bangsa,
tetapi diabaikan karena rasa-karsa-cipta kita tersudut oleh paham Keuangan Yang
Maha Kuasa, knowing the best dan loving the best akan menjadi kekuatan change
the story, membalik dan mengembalikan Pancasial ke Pancasila melalui
dekonstruksi habitus nista berbangsa dan bernegara, dekonstruksi sesat-sesat pikir
berke-Indonesia-an, serta rekonstruksi semangat, nilai-nilai dan komitmen-
komitmen historis berkebangsaan tentang dan terhadap konsepsi Negara Paripurna.

P a g e | 26


Daftar Rujukan
Bennett, W.J. 1993. The Book of Virtues: A Treasury of Great Moral Stories. Simon
& Schuster, New York.
Berns, R.M. 1997. Child, Family, School, Community: Socialization and Support. 4th
Edition. Harcourt Brace College Publishers, Philadelphia.
Binawan, A. A. (ed). 2006. Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam)
Masyarakat. Kompas, Jakarta.
Bronfenbrenner, U. 1979. The Ecology of Human Development. Harvard University
Press Cambridge.
Fukuyama, F. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The
Free Press, New York.
Josephson, M.S, V.J. Peter, dan T. Dowd. 2001. Parenting to Build Character in
Your Teen. Boys Town Press, Nebraska.
Latif, Y. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila. Gramedia, Jakarta.
Lasch, C. 1977. Haven in the Heartless World. Basic Books, New York.
Leach, P. 1995. Children First: What Society Must Do – and Is Not Doing – for
Children Today. Vintage Book, New York.
Madeley, J. 2000. Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade. Zed Books,
London.
Nolte, D.L. dan R. Harris. 2003. Menjadi Orangtua Yang Menginsoirasikan Nilai-
Nilai. Terjemahan. Interaksara, Jakarta.
Oppenheimer, S. 1999. Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia.
Phoenix, London.
Popov, L.K., D. Popov dan J. Kavelin. 1997. The Family Virtues Guide: Simple Ways
to Bring Out the Best in Our Children and Ourselves. A Plume Book, New
York.
Putnam, R. D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Society.
Simon and Schuster Paperbacks, New York.
Rich, D. 1997. MegaSkills: Building Children’s Achievement for the Information Age.
Houghton Mifflin Company, Boston.
Siradjuddin, E. 1999. Memerangi Sindrom Negara Gagal. Kata Hasta Pustaka,
Jakarta.
Tillman, D. dan D. Hsu. 2004. Pendidikan Nilai untuk Anak Usia 3 – 7 Tahun.
Terjemahan. Grasindo, Jakarta.

Terpuruk lapis

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Terpuruk lapis

Similar to Terpuruk lapis (20)

Terpuruk lapis