Ringkasan dokumen tersebut adalah kasus korupsi Fuad Amin selaku Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019 yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan korupsi APBD sebesar Rp414,2 miliar. Fuad Amin divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang selama menjabat.
2. 2
PENDAHULUAN
Keuangannegaraadalahbagianterpentingdalam pelaksanaanpembangunan
nasionalyangpenngolahannyadiimplementasikandalam AnggaranPendapatandan
Belanja Nasional(APBN)maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB)
merupakanpilarutamapembiayaannegara.Sepertiyangdituliskandalam Penjelasan
Umum Undang-UndangNomor17Tahun2003,tentangKeuanganNegaramenyebutkan
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good Governance dalam
penyelenggaraannegara,pengelolaankeuangannegaraperludiselenggarakansecara
profesional,terbukadanbertanggunjawabsesuaidenganaturanpokokyangtelah
ditetapkan.Dengandemikianperludilakukanuntukmenghindariadanyapenyimpangan
keuangan negara baik dalam bentuk pemborosan, ketidakefektifan dan
ketidakefesiesinyapenggunaanataubahkanterjadinyakorupsi.Bentukpenyimpangan
tersebutakan mengakibakan kerugian keuangan negara yang dalam kenyataan
jumlahnyamasihcukupbesar.
Kerugiankeuangannegarayangrelatifcukupbesarperludilakukanpemulihan
dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara.Dengan melaluiinstrumen
hukum yangadabaikmelaluihukum administrasinegara,perdatamaupuninstrumen
hukum pidana.Oleh karena itu pengelolaan keuangan negara disamping harus
mencerminkanperaturanumum jugaharusmencerminkansebagaipenerapankaidah
yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.Bentuk penyimpangan keuangan
negarayangmengakibatkanterjadinyakerugiankeuangannegarayangcukupbersar
biasanyaakibatdaritindakpidanakorupsiyangdilakukanolehorang-orangyangtidak
bertanggungjawab.Tindakanpidanakorupsisepertiyangdisebutkandalam Undang-
UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsiadalah
sangatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembengunan nasional,sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakatadildanmakmurberdasarkanpancasila,disampingitujugamenghambat
pertumbuhandankelangsunganpembangunannasional.
Dalamkasustindakpidanayangberupakeuangannegaradalamkenyataantidak
hanyaditerimaataudinikmatiolehterdakwa,tetapijugaditerimaataudinikmatioleh
pihakketigayangtidakmenjaditerdakwa.Upayapemberantasantindakpidanakorupsi
olehpemerintahdilakukandenganberbagaicara,diantaranyadenganmembentuk
lembagakhususyaituKomisiPemberantasanKorupsi,namunsejakdikelurkannya
InpresNo5Tahun2004tentangpercepatanpemberantasankorupsi,justrucenderung
menunjukanmeningkatnyatindakanpidanakorupsidiIndonesia.