Presiden SBY menyatakan bahwa semua warga negara harus mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa ada istimewa. Hal ini diungkapkannya setelah tim inspeksi menemukan kondisi sel tahanan mewah untuk terpidana korupsi Ayin dan Presiden meminta kementerian hukum menindaklanjuti temuan tersebut.

1. SBY Minta Tak Ada Napi Istimewa
Presiden SBY mengatakan, perlakuan terhadap setiap warga negara yang sedang
menjalani proses hukum harus sama dan tidak boleh ada dispensasi atau
keistimewaan.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perlakuan terhadap setiap
warga negara yang sedang menjalani proses hukum harus sama dan tidak boleh ada
dispensasi atau keistimewaan kepada orang tertentu.
Hal itu dikatakan Presiden menanggapi hasil temuan inspeksi mendadak Satuan Tugas
Antimafia Hukum ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu 10
Januari malam, melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha.
Dalam inspeksi mendadak itu, satuan tugas yang di antaranya terdiri dari Yunus Husein,
Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santosa mendapati fakta yang mencengangkan. Di
antaranya ruang tahanan terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin.
Ruang tahanan Ayin yang dilengkapi fasilitas mewah di antaranya kulkas, televisi layar datar
dan penyejuk ruangan. Bahkan, saat ditemui anggota satgas, Ayin tengah menjalani
perawatan kulit oleh dokter spesialis.
"Presiden meminta kepada pihak terkait dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM untuk
menindaklanjuti temuan tersebut," ujar Julian kepada wartawan di Istana Negara, Senin
(11/1/2010).
Untuk mendapat laporan yang lebih lengkap mengenai hal tersebut, kata dia, Presiden
dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Presiden
menginginkan agar semua temuan satgas harus ditindaklanjuti.
Meski demikian, Presiden tidak akan terburu-buru mencopot Patrialis dari jabatannya. "Kita
tunggu dan pelajari dulu laporan lengkapnya," kata Julian.