SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan Juli 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO
VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI METRO
Nama SOP
PELAKSANAAN PEMINJAMAN KOLEKSI dan PENGEMBALIAN KOLEKSI
Dasar Hukum Kompetensi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4774);
3. Peraturan Presiden Nomor 20/PRPS Tahun 1961 tentang
Tugas Kewajiban dan Lapangan Kerja Dokumentasi dan
Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 311
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2369);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor
PER009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.
1. Memahami Peraturan Yang Terkait
2. Memahami Tugas Fungsi
3. Mampu Mengoprasikan Komputer
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Administrasi Perpustakaan Pada Bidang Pembinaan 1. Register Surat Masuk
2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Jika SOP Pelaksanaan Peminjaman Koleksi dan Pengembalian
Koleksi tidak terlaksanakan maka akan terjadi kendala dalam
kegiatan administrasi Perpustakaan pada bidang Pembinaan
1. Disimpan dalam bank data elektronik
2. Disimpan dalam data manual
SOP Peminjaman Koleksi

More Related Content

Similar to SOP Peminjaman Koleksi

Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulsel
Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulselPerda no. 9 tahun 2009 rtrw sulsel
Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulselNur Hidayat Arief
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...iniPurwokerto
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014Parja Negara
 
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampung
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampungPerda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampung
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampungTeguh Pribadi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanPenataan Ruang
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
5 raperda rdtr kp rengasdengklok
5 raperda rdtr kp rengasdengklok5 raperda rdtr kp rengasdengklok
5 raperda rdtr kp rengasdengklokmuhfidzilla
 
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAPERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAjoihot
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BloraRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BloraPenataan Ruang
 
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdftitadeaaulia
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Yudhi Aldriand
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...ppbkab
 

Similar to SOP Peminjaman Koleksi (20)

Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulsel
Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulselPerda no. 9 tahun 2009 rtrw sulsel
Perda no. 9 tahun 2009 rtrw sulsel
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa BaratRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014UU Nomor 4 Tahun 2014
UU Nomor 4 Tahun 2014
 
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampung
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampungPerda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampung
Perda mesuji-no-6-thn-2012-tentang-rtrw-kab-mesuji-lampung
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi SelatanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012Perda Cianjur no 17 tahun 2012
Perda Cianjur no 17 tahun 2012
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
 
Uu 13 2004
Uu 13 2004Uu 13 2004
Uu 13 2004
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
5 raperda rdtr kp rengasdengklok
5 raperda rdtr kp rengasdengklok5 raperda rdtr kp rengasdengklok
5 raperda rdtr kp rengasdengklok
 
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTAPERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
PERDA NO 1/2014 TTG RDTR DAN PERATURAN ZONASI DKI JAKARTA
 
Uu 14 2004
Uu 14 2004Uu 14 2004
Uu 14 2004
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BloraRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora
 
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
2. NASKAH PERDA RDTR.pdf
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
 
Provinsi jawabarat 12-2010
Provinsi jawabarat 12-2010Provinsi jawabarat 12-2010
Provinsi jawabarat 12-2010
 
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...
 

Recently uploaded

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 

SOP Peminjaman Koleksi

  • 1. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor SOP Tanggal Pembuatan Juli 2022 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H. SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI METRO Nama SOP PELAKSANAAN PEMINJAMAN KOLEKSI dan PENGEMBALIAN KOLEKSI Dasar Hukum Kompetensi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); 3. Peraturan Presiden Nomor 20/PRPS Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Kerja Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 311 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2369); 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 1. Memahami Peraturan Yang Terkait 2. Memahami Tugas Fungsi 3. Mampu Mengoprasikan Komputer Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Administrasi Perpustakaan Pada Bidang Pembinaan 1. Register Surat Masuk 2. Perangkat Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor Peringatan Pencatatan/Pendataan Jika SOP Pelaksanaan Peminjaman Koleksi dan Pengembalian Koleksi tidak terlaksanakan maka akan terjadi kendala dalam kegiatan administrasi Perpustakaan pada bidang Pembinaan 1. Disimpan dalam bank data elektronik 2. Disimpan dalam data manual