Hukum-Perusahaan-PDF.pdf

BAHAN AJAR PERKULIAHAN
HUKUM PERUSAHAAN
Dosen :
IRAWAN HARAHAP, S.H., S.E., M.Kn., CLA
Bahan ajar disusun oleh Tim Pengajar Hukum
Perusahaan FH. UNILAK
www.irawanharahap.com

MENURUT MOLENGRAAF, PERUSAHAAN
ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN YANG
DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS,
BERTINDAK KELUAR UNTUK MENDAPATKAN
PENGHASILAN DENGAN CARA
MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG ATAU
MENGADAKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN.

MENURUT MR. POLAK, PERUSAHAAN ADALAH
BARU DAPAT DIKATAKAN PERUSAHAAN JIKA
DIPERLUKAN ADANYA PERHITUNGAN LABA
RUGI YANG DAPAT DIPERKIRAKAN DAN
SEGALA SESUATU DICATAT DALAM
PEMBUKUAN.

MENURUT PASAL 1 HURUF b UU NO.3 TAHUN
1992 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
ADALAH SETIAP BENTUK USAHA YANG
BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DAN
DIDIRIKAN, BEKERJA SERTA BERKEDUDUKAN
DALAM WILAYAH R I UNTUK TUJUAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU LABA.

ARTI ISTILAH PERUSAHAAN
MENURUT PASAL 2 UU NO.8 TAHUN 1997,
TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN,
PERUSAHAAN ADALAH SEBAGAI BENTUK USAHA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN SECARA TETAP DAN
TERUS MENERUS DENGAN TUJUAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN ATAU LABA
BAIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORANG
PERSEORANGAN MAUPUN BADAN USAHA YANG
BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU BUKAN
BADAN HUKUM, YANG DI DIRIKAN DALAM
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BENTUK PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
PERSEORANGAN BERBADAN HUKUM TDK BERBADAN HUKUM
USAHA DAGANG
(UD)
PERUSAHAAN
DAGANG (PD)
PERSEROAN TERBATAS
(PT)
KOPERASI
YAYASAN
PERSEKUTUAN
PERDATA
PERSEKUTUAN FIRMA
(Fa)
PERSEKUTUAN
KOMANDITER (CV)
BUMN

3. UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN
1. BENTUK USAHA, BAIK YANG DIJALANKAN
SECARA ORANG PERSEORANGAN ATAU
BADAN USAHA;
2. MELAKUKAN KEGIATAN SECARA TETAP DAN
TERUS MENERUS;
3. TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENCARI
KEUNTUNGAN ATAU LABA.

UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN
1. UNSUR BADAN USAHA, YANG MENJALANKAN
KEGIATAN DALAM BIDANG EKONOMI DENGAN
BENTUK TERTENTU(BERBADAN HUKUM
MAUPUN TIDAK BERBADAN HUKUM), SEPERTI
PERUSAHAAN DAGANG, FIRMA, CV, PT,
PERUSAHAAN UMUM, KOPERASI, YAYASAN.
2. UNSUR KEGIATAN DALAM BIDANG EKONOMI,
YAITU OBJEK KEGIATAN EKONOMI BERUPA
HARTA KEKAYAAN DENGAN TUJUAN UNTUK
MEMPEROLEH LABA.

3. UNSUR TERUS MENERUS, KEGIATAN DALAM
BIDANG EKONOMI YANG TIDAK TERPUTUS, YAKNI
TIDAK SECARA INSIDENTAL, TIDAK SAMBILAN,
TETAPI BERSIFAT TETAP UNTUK JANGKA WAKTU
YANG LAMA, YANG DAPAT DILIHAT DI AKTA
PENDIRIAN PERUSAHAAN.
4. UNSUR TERANG-TERANGAN, USAHANYA
DIBENARKAN OLEH PEMERINTAH MENURUT
UNDANG-UNDANG DAN SECARA LELUASA UNTUK
BERHUBUNGAN DENGAN PIHAK LAIN.

5. UNSUR UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
ATAU LABA.
DARI URAIAN PENGERTIAN PERUSAHAAN
DIATAS ADA 2 HAL POKOK:
1. BENTUK BADAN USAHA
2. ADANYA KEGIATAN UNTUK MENDAPATKAN
KEUNTUNGAN

1. KLASIFIKASI STATUS DAN
KEDUDUKAN BADAN USAHA
A. BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM
1. BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM
PUBLIK, ADALAH HUKUM YANG MENGATUR
HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN APARATNYA
DENGAN WARGA NEGARA YANG MENYANGKUT
KEPENTINGAN UMUM. YANG UMUMNYA
MERUPAKAN PERUSAHAAN NEGARA.
PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN
YANG MODAL SELURUHNYA ATAU SEBAGAIAN
MILIK NEGARA, CONTOH: BUMN DAN BUMD.

2. BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM
PRIVAAT, ADALAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN
ANTARA INDIVIDU YANG SATU DENGAN INDIVIDU YANG
LAINNYA YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN
PERORANGAN. YANG UMUMNYA PERUSAHAAN SWASTA.
PERUSAHAAN PRIVAAT MERUPAKAN PERUSAHAAN
SWASTA. ADALAH PERUSAHAAN YANG MODALNYA DIMILIK
OLEH SWASTA.
BADAN USAHA INI SEPENUHNYA DIKELOLA OLEH PIHAK
SWASTA TERMASUK PERMODALANNYA.
PERUSAHAAN SWASTA BERPERAN DALAM BIDANG
DIMANA PERSAINGAN DAN KERJA SAMA DIDASARKAN ATAS
MOTIF MENCARI LABA.

ADA DUA KATAGORI PERUSAHAAN SWASTA:
1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL
2. PERUSAHAAN SWASTA ASING

PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL
PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL ADALAH
PERUSAHAAN YANG SEKURANG-KURANGNYA
51 % (LIMA PULUH SATU PERSEN) DARI
MODALNYA DALAM NEGERI YANG DITANAM
DI DALAMNYA.
JADI KEPEMILIKAN MODALNYA DALAM
NEGERI, MINIMAL 51 %.

PERUSAHAAN SWASTA ASING ADALAH PERUSAHAAN
YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERSYARATAN
UNTUK PERUSAHAAN NASIONAL SEBAGAIMANA
DISEBUT DI ATAS, MISALNYA MODALNYA DALAM
NEGERI YANG DIMILIKI OLEH NEGARA ATAU SWASTA
NASIONAL YANG DITANAM DI DALAMNYA, BESARNYA
KURANG DARI 51 %.
PERUSAHAAN ASING BISA BERUPA:
1. PERUSAHAAN PATUNGAN ( JOINT VENTURE
COMPANY).
2. PERUSAHAAN MURNI ASING (100 %)
PERUSAHAAN SWASTA ASING

2. PERUSAHAAN PERORANGAN
PERUSAHAAN PERORANGAN, PERUSAHAAN
YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG
PENGUSAHA. MODAL PERUSAHAAN HANYA
DIMILIKI SATU ORANG.
PERUSAHAAN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA
ATAU DIAWASI OLEH SATU ORANG SEBAGAI
PERMILIK DAN BERTANGGUNG JAWAB
PENUH ATAS SEMUA RESIKO DAN AKTIVITAS
PERUSAHAAN.

KELEBIHAN PERUSAHAAN
PERORANGAN
1. MUDAH MENDIRIKANNYA
2. TIDAK TERIKAT KETAT DENGAN HUKUM
3. SIFATNYA SEDERHANA
4. LABA DITERIMA SEPENUHNYA
5. MUDAH DIBUBARKAN
6. BIAYA PENDIRIAN RELATIF RINGAN
7. HUBUNGAN DENGAN PIHAK KETIGA
BERSIFAT PRIBADI

KELEMAHAN PERUSAHAAN
PERORANGAN
1. UTANG DITANGGUNG SENDIRI
2. SUMBER MODAL TERBATAS PADA
PRIBADINYA
3. KEMAMPUAN MANAJEMEN/ MENGURUS
PERUSAHAAN TERBATAS
4. RESIKO PERUSAHAAN DITANGGUNG SENDIRI
5. KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN SANGAT
TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN YANG
BERSANGKUTAN

PENGATURAN PERUSAHAAN
PERORANGAN
DI DALAM KUHD MAUPUN PERUNDANG-
UNDANGAN LAINNYA TIDAK DIJUMPAI
ADANYA PENGATURAN KHUSUS MENGENAI
PERUSAHAAN PERORANGAN.

DALAM PRAKTEK MACAM-MACAM
PERUSAHAAN PERORANGAN
1. PERUSAHAAN DAGANG (PD)
2. USAHA DAGANG (UD)
DINEGARA INGGRIS DIKENAL SEBAGAI SALE
TRADERS.
DI NEDARA AMERIKA SERIKAT DIKENAL
SEBAGAI SOLE PROPRIETORSHIP

PENGERTIAN PERSEKUTUAN PERDATA
PERSEKUTUAN PERDATA DALAM BAHASA
BELANDA DISEBUT (MAATSCHAP)
INGGRIS DISEBUT (PARTNERSHIP), MENURUT
PASAL 1618 KUHPERDATA ADALAH
PERJANJIAN ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH
MENGIKAT DIRI UNTUK MEMASUKKAN
SESUATU (INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN
DENGAN MAKSUD MEMBAGI KEUNTUNGAN
YANG DIPEROLEH KARENANYA.

DARI PASAL 1618 KUHPERDATA, UNSUR-
UNSUR PERSEKUTUAN PERDATA:
1. ADANYA SUATU PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH;
2. MASING-MASING PIHAK HARUS
MEMASUKKAN SESUATU KE DALAM
PERSEKUTUAN (INBRENG);
3. BERMAKSUD MEMBAGI KEUNTUNGAN
BERSAMA.

PEMASUKAN (INBRENG)
MENURUT PASAL 1619 KUHPERDATA;
1. Uang
2. Benda-benda
3. Tenaga Kerja

2. BENTUK-BENTUK PERSEKUTUAN
PERDATA
1. PERSEKUTUAN PERDATA DAPAT TERJADI ANTARA
PRIBADI-PRIBADI YANG MELAKUKAN SUATU
PEKERJAAN BEBAS (PROFESI). ASOSIASINYA TIDAK
MENJALANKAN PERUSAHAAN, TETAPI LEBIH
MENGUTAMAKAN ORANG-ORANG YANG MENJADI
PESERTANYA, DAN JUGA TIDAK MENJADIKAN ELEMEN
MODAL ORGANISATORISNYA (CIRI-CIRI MENJALANKAN
PERUSAHAAN) SEBAGAI UNSUR UTAMANYA. MEREKA
TIDAKLAH MENJALANKAN PERUSAHAAN DI BAWAH
NAMA BERSAMA. PERSEKUTUAN DISEBUT JUGA
PERSEKUTUAN PERDATA YANG KONVENSIONAL/KLASIK.

2. DALAM PERKEMBANGANNYA PERSEKUTUAN
PERDATA DIBENTUK ATAU DIADAKAN OLEH
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERBADAN
HUKUM, SEPERTI BENTUK KERJASAMA BISNIS
YANG DISEBUT JUGA: JOINT VENTURE
COMPANY, KONSORSIUM, JOINT
MANAGEMENET ATAU JOINT OPERATION
CONTRACT. DISEBUT JUGA PERSEKUTUAN
PERDATA YANG MODERN

MENURUT PASAL 1620 KUHPERDATA, ADA DUA JENIS
PERSEKUTUAN PERDATA;
1. PERSEKUTUAN PERDATA UMUM
ADALAH PERSEKUTUAN PERDATA DIMANA PARA SEKUTU
MEMASUKKAN SELURUH HARTANYA ATAU BAGIAN YANG
SEPADAN DENGANNYA. PERSEKUTUAN YANG DEMIKIAN
DILARANG UNDANG-UNDANG, KECUALI JIKA YANG
DIMASUKKAN ITU SELURUH KEUNTUNGAN.
2. PERSEKUTUAN PERDATA KHUSUS
ADALAH PARA SEKUTU MENJANJIKAN PEMASUKAN BENDA-
BENDA TERTENTU ATAU SEBAGIAN TENAGA KERJANYA.

3. PENGURUSAN PERSEKUTUAN
PERDATA
PEMBEBANAN PENGURUSAN PERSEKUTUAN PERDATA
DAPAT DILAKUKAN DENGAN DUA CARA, YAITU:
1. DIATUR SEKALIGUS BERSAMA-SAMA AKTA PENDIRIAN
PERSEKUTAN PERDATA. SEKUTU PENGURUS INI
DISEBUT SEKUTU STATUTER (GERANT STATUTAIRE).
2. PENGURUS PERSEKUTUAN PERDATA, DIATUR DENGAN
AKTA TERSENDIRI SESUDAH PERSEKUTUAN PERDATA
BERDIRI. SEKUTU PENGURUS INI DISEBUT SEKUTU
MANDATER (GERANT MANDATAIRE).

SEKUTU STATUTER, SELAMA BERJALANNYA
PERSEKUTUAN PERDATA, TIDAK DAPAT
DIBERHENTIKAN, KECUALI ATAS DASAR
ALASAN-ALASAN BERDASAR HUKUM.
SEKUTU MANDATER KEDUDUKANNYA SAMA
DENGAN SEORANG PEMEGANG KUASA, YANG
KUASANYA DAPAT DICABUT SEWAKTU-WAKTU.
DIA JUGA DAPAT MEMINTA KEKUASANNYA
DICABUT.

PENGURUS PADA PERSEKUTUAN PERDATA
BIASANYA SEKUTU SENDIRI (PENGURUS
SEKUTU). PARA SEKUTU DAPAT PULA
MENETAPKAN, ORANG LUAR SEBAGAI
PENGURUS PERSEKUTUAN PERDATA. HAL INI
DAPAT DITETAPKAN DALAM AKTA PENDIRIAN
ATAU DALAM PERJANJIAN KHUSUS.

4. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN
KERUGIAN
MENURUT PASAL 1633 KUHPERDATA,
MENYEBUTKAN BAHWA SEBAIKNYA CCARA
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
OLEH SEKUTU DIATUR DALAM PERJANJIAN
PENDIRIAN PERSEKUTUAN, DENGAN
KETENTUAN TIDAK BOLEH MEMBERIKAN
SELURUH KEUNTUNGAN HANYA KEPADA
SALAH SEORANG SEKUTU SAJA.

BERDASARKAN PASAL 1633 AYAT (2)
KUHPERDATA BOLEH DIPERJANJIKAN JIKA
SELURUH KERUGIAN HANYA DITANGGUNG
OLEH SALAH SEORANG SEKUTU SAJA.
APABILA TIDAK ADA PERJANJIAN YANG
MENGATUR CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
TERSEBUT,

TANGGUNG JAWAB SEKUTU
TANGGUNG JAWAB BERARTI KEWAJIBAN
UNTUK MENGGANTI KERUGIAN APABILA
PERIKTAN YANG SUDAH DIJANJIKAN TIDAK
DITUNAIKAN, SEHINGGA JIKA PERIKATAN ITU
BENAR-BENAR TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA
SEKUTU ITU BERTANGGUNG JAWAB DAPAT
ATAU DIGUGAT UNTUK MEMENUHI
PRESTASINYA.

BERDASAR PASAL 1642 S/D 1645 KUHPERDATA,
TANGGUNG JAWAB SEKUTU SBB:
1. BILA SEORANG SEKUTU MENGADAKAN
HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA,
MAKA SEKUTU YANG BERSANGKUTAN SAJALAH
YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN-
PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN
PIHAK KETIGA ITU WALAUPUN IA MENGATAKAN
BAHWA DIA BERBUAT UNTUK KEPENTINGAN
PERSEKUTUAN;

2. PERBUATAN TERSEBUT BARU MENGIKAT
SEKUTU-SEKUTU YANG LAIN APABILA;
a. NYATA-NYATA ADA SURAT KUASA DARI
SEKUTU YANG LAIN;
b. HASIL PERBUATANNYA ATAU
KEUNTUNGANNYA ITU TELAH NYATA-NYATA
DINIKMATI OLEH PERSEKUTUAN.

3. APABILA BEBERAPA ORANG SEKUTU PERSEKUTUAN
PERDATA MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK
KEGITA, MAKA PARA SEKUTU ITU DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN SAMA RATA, MESKIPUN
PEMASUKAN MEREKA MASING-MASING TIDAK SAMA,
KECUALI APABILA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUATNYA
DENGAN PIHAK KETIGA ITU DENGAN TEGAS DITETAPKAN
IMBANGAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING SEKUTU
MENURUT PERJANJIAN ITU.
4. APABILA SEORANG SEKUTU PERSEKUTUAN PERDATA
MENGADAKAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK
KETIGA ATAS NAMA PERSEKUTUAN, MAKA PERSEKUTUAN
DAPAT LANGSUNG MENGGUGAT PIHAK KETIGA ITU.

BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN PERDATA
SUATU PERSEKUTUAN PERDATA AKAN BERAKHIR
DISEBABKAN OLEH:
1. LAMPAUNYA WAKTU YANG DIPERJANJIKAN;
2. PENGAKHIRAN OLEH SALAH SATU SEKUTU;
3. SELESAINYA PERBUATAN;
4. PENGAKHIRAN BERDASARKAN ALASAN YANG SAH
5. HANCURNYA BENDA YANG OBJEK PERSEKUTAN;
6. KEMATIAN SALAH SATU SEKUTU; DAN
7. ADANYA PENGAMPUNAN ATAU KEPAILITAN
TERHADAP SALAH SEORANG SEKUTU.

PENGERTIAN PERSEKUTUAN DENGAN
FIRMA
MENURUT PASAL 16 KUHD, PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA
(Fa) ADALAH PERSEKUTUAN PERDATA YANG DIDIRIKAN
UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA
BERSAMA.
DENGAN DEMIKIAN, PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA
ADALAH PERSEKUTAN PERDATA KHUSUS. KEKHUSUSANNYA
TERLETAK PADA TIGA UNSUR MUTLAK SEBAGAI TAMBAHAN
PERSEKUTUAN PERDATA, YAKNI:
1. MENJALANKAN PERUSAHAAN (PASAL 16 KUHD)
2. DENGAN NAMA BERSAMA ATAU FIRMA (PASAL 16 KUHD)
3. TANGGUNG JAWAB SEKUTU BERSIFAT PRIBADI UNTUK
KESELURUHAN (PASAL 18 KUHD)

FIRMA ARTINYA NAMA BERSAMA, YAKNI
NAMA SEORANG SEKUTU YANG
DIPERGUNAKAN MENJADI NAMA
PERUSAHAAN (DALAM HAL INI Fa). MENURUT
PUTUSAN RAAD VAN JUSTITIE (RvJ) JAKARTA
TANGGAL 21 SEPTEMBER 1921, NAMA
BERSAMA ATU FIRMA ITU DAPAT DIAMBIL
DARI NAMA:

1. NAMA SALAH SEORANG SEKUTU, MISALNYA” Fa. Abdulah”
2. NAMA SALAH SEORANG SEKUTU DENGAN TAMBAHAN,
misalnya “Fa. Adullah bersaudara atau Fa. Abdullah dan
kawan”
3. KUMPULAN NAMA PARA SEKUTU ATAU SEBAGIAN
SEKUTU, MISALNYA “FIRMA HUKUM ISSARI’ (sebagai
singkatan nama para sekutu, yakni Irene, Sonny, Santi,
Anto, dan Ilham)
4. NAMA LAIN YANG BUKAN NAMA SEKUTU ATAU
KELUARGA, MISALNYA NAMA YANG BERKAITAN DENGAN
TUJUAN PERUSAHAAN, MISALNYA “Fa. PERDAGANGAN
HASIL BUMI”

PENDIRIAN FIRMA
PENDIRIAN FIRMA SEBENARNYA TIDAK TERIKAT
PADA BENTUK TERTENTU ARTINYA, IA DAPAT
DIDIRIKAN SECARA LISAN ATAU TERTULIS BAIK
DENGAN AKTA OTENTIK ATAUPUN AKTA DI
BAWAH TANGAN.
DI DALAM PRAKTIK MASYARAKAT LEBIH SUKA
MENUANGKAN PENDIRIAN FIRMA ITU DENGAN
AKTA OTENTIK, YAKNI AKTA NOTARIS, KARENA
ERAT KAITANNYA DENGAN MASALAH
PEMBUKTIAN.

MENURUT PASAL 22 KUHD, PERSEKUTUAN
DENGAN FIRMA HARUS SISISRIKAN DENGAN
AKTA OTENTIK, TETAPI KETIADAAN AKTA
TERSEBUT TIDAK BOLEH DIKEMUKAKAN SEBAGAI
DALIH YANG DAPAT MERUGIKAN PIHAK KETIGA.
KEHARUSAN TERSEBUT RUPANYA TIDAK MUTLAK.
BAHKAN, MENURUT RUDHI PRASETYA, PADA
DASARNYA PERJANJIAN UNTUK MENDIRIKAN
FIRMA BEBAS BENTUK.

ARTINYA, TIDAK MUTLAK DENGAN SUATU AKTA
DENGAN ANCAMAN KETIDAKABSAHAN
MANAKALA BENTUK ITU TIDAK DIIKUTI. AKTA
TERSEBUT LEBIH MERUPAKAN BUKTI ADANYA
PERSEKUTUAN FIRMA.
DENGAN DEMIKIAN, PADA DASARNYA FIRMA ITU
SUDAH ADA DENGAN ADANYA KESEPAKATAN
DIANTARA PARA PENDIRINYA, TERLEPAS DARI
BAGAIMANA CARA MENDIRIKANNYA.

MENURUT PASAL 23 KUHD, SEGERA SESUDAH
AKTA PENDIRIAN TERSEBUT DIBUAT, MAKA AKTA
ITU HARUS DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI DI MANA FIRMA TERSEBUT
BERKEDUDUKAN.
SETELAH AKTA PENDIRIAN TERSEBUT
DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN
NEGERI TERSEBUT, TAHAP BERIKUTNYA ADALAH
MENGUMUMKAN IKHTISAR AKTA PENDIRIAN
DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTARKAN DAN
MENGUMUMKAN TERSEBUT MERUPAKAN KEHARUSAN
YANG BERSANKSI, KARENA SELAMA PENDAFTARAN DAN
PENGUMUMAN TERSEBUT BELUM DILAKSANAKAN, MAKA
PIHAK KETIGA DAPAT MENGANGGAP FIRMA ITU SEBAGAI
PERSEKUTUAN UMUM, YAKNI PERSEKUTUAN FIRMA YANG :
1. MENJALANKAN SEGALA MACAM URUSAN;
2. DIDIRIKAN UNTUK WAKTU YANG TIDAK TERBATAS; DAN
3. TIDAK ADA SEORANG SEKUTU PUN YANG DIKECUALIKAN
DARI KEWENANGAN BERTINDAK DAN MENANDATANGANI
SURAT BAGI PERSEKUTUAN FIRMA TERSEBUT.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU
TANGGUNG JAWAB SEORANG SEKUTU DALAM
PERSEKUTUAN DAPAT DIBEDAKAN ANTARA TANGGUNG
JAWAB;
1. TANGGUNG JAWAB INTERN, ADALAH SEKUTU SEIMBANG
DENGAN PEMASUKANNYA (INBRENG).
2. TANGGUNG JAWAB EKSTERN, PARA SEKUTU DALAM
FIRMA MENURUT PASAL 18 KUHD, ADALAH TANGGUNG
JAWAB SECARA PRIBADI UNTUK KESELURUHAN. ARTINYA
SETIAP SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA
PERIKATAN PERSEKUTUAN, MESKIPUN DIBUAT SEKUTU
LAIN, TERMASUK PERIKATAN-PERIKATAN YANG TIMBUL
KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN DENGAN
FIRMA
KARENA PERSEKUTUAN FIRMA SEBENARNYA
ADALAH PERSEKUTUAN PERDATA, MAKA
MENGENAI BUBARNYA PERSEKUTUAN FIRMA
BERLAKU KETENTUAN YANG SAMA DENGAN
PERSEKUTUAN PERDATA, YAKNI PASAL 1646
S/D 1652 KUHPERDATA DAN PASAL 31A S/D 35
KUHD.

PENGERTIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER
PADA DASARNYA PERSEKUTUAN KOMANDITER
(COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) ADALAH
PERSEKUTUAN FIRMA YANG MEMPUNYAI SATU
ATAU LEBIH SEKUTU KOMANDITER.
SEKUTU KOMANDITER ADALAH SEKUTU YANG
HANYA MENYERAHKAN UANG ATAU BARANG
SEBAGAI PEMASUKAN (INBRENG) PADA
PERSEKUTUAN DAN IA TIDAK TURUT SERTA
DALAM PENGURUSAN ATAU PENGUASAAN
DALAM PERSEKUTUAN.

MENURUT PASAL 19 KUHD, MENYEBUTKAN
BAHWA PERSEKUTUAN DENGAN JALAN
PEMINJAMAN UANG (GELDSCHEITER) ATAU
DISEBUT JUGA PERSEKUTUAN KOMANDITER
YANG DIADAKAN ANTARA SEORANG SEKUTU
ATAU LEBIH YANG BERTANGGUNG JAWAB
SECARA PRIBADI UNTUK SELURUHNYA DAN
SEORANG ATAU LEBIH SEBAGAI SEKUTU YANG
MEMINJAMKAN UANG.

MACAM-MACAM SEKUTU
1. SEKUTU KOMANDITER ATAU SEKUTU DIAM
ATAU SEKUTU PASIF (SLEEPING PARTNERS)
ADALAH SEKUTU YANG HANYA
MEMASUKKAN UANG ATAU BENDA KE KAS
PERSEKUTUAN SEBAGAI PEMASUKAN
(INBRENG) DAN BERHAK ATAS KEUNTUNGAN
DARI PERSEKUTUAN TERSEBUT.

MENURUT PASAL 20 AYAT (3) KUHD, TANGGUNG
JAWAB SEKUTU KOMANDITER TERBATAS PADA
SEJUMLAH MODAL YANG IA SETOR.
PASAL 20 AYAT (2) KUHD MENENTUKAN BAHWA
SEKUTU KOMANDITER TIDAK BOLEH IKUT SERTA
DALAM PENGURUSAN PERSEKUTUAN, APABILA
LARANGAN INI DILANGGAR MAKA SEKUTU
KOMANDITER DIKENAKAN SANKSI, YAITU HARUS
BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI UNTUK
KESELURUHAN TERHADAP SEMUA UTANG ATAU
PERIKATAN YANG DIBUAT PERSEKUTUAN.

2. SEKUTU BIASA ATAU SEKUTU AKTIF, KERJA ATAU
SEKUTU KOMPLEMENTER ADALAH SUKUTU YANG
MENJADI PENGURUS PERSEKUTUAN.
SEKUTU INILAH YANG AKTIF MENJALANKAN
PERUSAHAAN DAN MENGADAKAN HUBUNGAN
HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA, SEHINGGA
TANGGUNG JAWAB ADALAH TANAGAGAUANG
JAWAB SECARA PRIBADI UNTUK KESELURUHAN.

MACAM-MACAM PERSEKUTUAN
KOMANDITER
MENURUT H.M.N. PURWOSUTJIPTO;
1. PERSEKUTUAN KOMANDITER DIAM-DIAM
ADALAH PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG
BELUM MENYATAKAN DIRINYA SECARA
TERANG-TERANGAN KEPADA PIHAK KETIGA
SEBAGAI PERSEKUTUAN KOMANDITER.

2. PERSEKUTUAN KOMANDITER TERANG-
TERANGAN ADALAH PERSEKUTUAN KOMANDITER
YANG DENGAN TERANG-TERANGAN
MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI PERSEKUTUAN
KOMANDITER KEPADA PIHAK KETIGA.
3. PERSEKUTUAN KOMANDITER DENGAN SAHAM,
ADALAH PERSEKUTUAN KOMANDITER TERANG-
TERANGAN YANG MODALNYA TERDIRI DARI
SAHAM-SAHAM. PERSEKUTUAN INI TIDAK
DIATUR DALAM KUHD.

PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER
TATA CARA PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER INI TIDAK JAUH BERBEDA
DENGAN PERSEKUTUAN FIRMA. PADA
UMUMNYA PENDIRIAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER SELALU DENGAN AKTA
NOTARIS.
DI DALAM AKTA PENDIRIAN YANG MEMUAT
ANGGARAN ANTARA LAIN DIMUAT HAL-HAL
SBB:

1. NAMA PERSEKUTUAN DAN KEDUDUKAN
HUKUMNYA
2. MAKSUD DAN TUJUAN DIDIRIKAN
PERSEKUTUAN
3. MULAI DAN BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN
4. MODAL PERSEKUTUAN
5. PENUNJUKAN SIAPA SEKUTU BIASA DAN
SEKUTU KOMANDITER

6. HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB MASING-
MASING SEKUTU
7. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
PERSEKUTUAN
AKTA PENDIRIAN TERSEBUT KEMUDIAN
DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN
NEGERI DI MANA PERSEKUTUAN TERSEBUT
BERKEDUDUKAN. SETELAH ITU AIKTISAR AKTA
PENDIRIAN PERSEKUTUAN DIUMUMKAN DALAM
BERITA NEGARA RI.

STATUS HUKUM PERSEKUTUAN
KOMANDITER
PADA UMUMNYA DALAM PRAKTIK YANG BERLAKU DI
INDONESIA, ORANG BERPENDAPAT BAHWA
PERSEKUTUAN KOMANDITER BUKAN PERUSAHAAN
YANG BERBADAN HUKUM, MESKIPUN UNSUR-UNSUR
ATAU PERSYARATAN MATERIAL UNTUK MENJADI
BADAN HUKUM TELAH DIPENUHI PERSEKUTUAN
KOMANDITER.
TETAPI OLEH KARENA BELUM ADANYA UNSUR
PENGAKUAN ATAU PENGESAHAN DARI PEMERINTAH,
MAKA PERSEKUTUAN KOMANDITER BELUM DAPAT
DIAKUI SEBAGAI PERUSAHAAN YANG BERBADAN
HUKUM.

HUBUNGAN INTERN DIANTARA PARA
SEKUTU
1. HUBUNGAN INTERN ADALAH HUBUNGAN
DIANTARA SEKUTU BIASA DAN SEKUTU
KOMANDITER. SEKUTU BIASA MEMILIKI
KEWAJIBAN UNTUK MEMASUKKAN UANG ATAU
BARANG KE DALAM PERSEKUTUAN ATAU
TENAGANYA UNTUK MENJALANKAN
PERSEKUTUAN. MEREKA MEMIKUL TANGGUNG
JAWAB YANG TIDAK TERBATAS ATAS KERUGIAN
YANG DIDERITA PERSEKUTUAN DALAM
MENJALANKAN USAHANYA.

SEKUTU KOMANDITER HANYA MEMASUKKAN UANG
ATAU BARANG SAJA KE DALAM KAS PERSEKUTUAN
DAN JUGA HANYA BERTANGGUNG JAWAN SEBESAR
PEMASUKAN (INBRENG) ATAU MODAL YANG IA
MASUKAN TERSEBUT.
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DI ANTARA
PARA SEKUTU SEBAIKNYA DIATUR DALAM AKTA
PENDIRIAN ATAU ANGGARAN DASAR PERSEKUTUAN.
APABILA PENGATURAN TERSEBUT TIDAK ADA, MAKA
HARUS DIBERLAKUKAN KETENTUAN PASAL 1633 AYAT
(1) DAN PASAL 1634 KUHPERDATA.

LANJUTAN HUBUNGAN…..
2. HUBUNGAN EKSTREN SEKUTU DENGAN PIHAK
KETIGA.
YANG BERHAK MENGADAKAN HUBUNGAN
HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA ADALAH
SEKUTU BIASA, KARENA SEKUTU BIASA
ADALAH SEKUTU YANG MENJALAN
PERUSAHAAN.

6. BERAKHIRNYA PERSEKUTUAN
KOMADITER
MENGINGAT PERSEKUTUAN KOMANDITER PADA
HAKEKATNYA ADALAH PERSEKUTUAN FIRMA
(PASAL 20 KUHD) DAN PERSEKUTUAN FIRMA
ADALAH PERSEKUTUAN PERDATA (PASAL 16
KUHD) YANG DI DIRIKAN UNTUK MENJALANKAN
PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA MAKA
ATURAN MENGENAI BERAKHIRNYA
PERSEKUTUAN KOMANDITER JUGA DIKUASAI
OLEH PASAL 1646 S/D 1652 KUHPERDATA
DITAMBAH LAGI DENGAN PASAL 31 S/D 35 KUHD.

DEMIKIAN BAHAN AJAR SEBELUM UJIAN
TENGAH SEMESTER

ISTILAH DAN PENGERTIAN PERSEROAN
TERBATAS
ISTILAH PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG
DIGUNAKAN SAAT INI, DAHULU DIKENAL
DENGAN ISTILAH NV (NAAM LOZE
VENNOTSCHAP).
ASAL MUASAL ISTILAH PERSEROAN TERBATAS
TIDAK DAPAT DITELUSURI.
ISTILAH PERSEROAN TERBATAS DARI DUA
KATA, YAKNI PERSEROAN DAN TERBATAS.

PERSEROAN MERUJUK KEPADA MODAL PT
YANG TERDIRI DARI SERO-SERO ATAU SAHAM-
SAHAM.
ADAPUN TERBATAS MERUJUK KEPADA
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM YANG
LUASNYA HANYA TERBATAS PADA NILAI
NOMINAL SEMUA SAHAM YANG DIMILIKINYA.

DASAR PEMIKIRAN BAHWA MODAL PT ITU
SENDIRI DARI SERO-SERO ATAU SAHAM-SAHAM
DAPAT DITELUSURI DARI KETENTUAN PASAL 1
ANGKA 1 UUPT NO. 40 TAHUN 2007, YAKNI,
“PERSEROAN TERBATAS ADALAH BADAN HUKUM
YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL,
DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN,
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL
DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM
SAHAM DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG
DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI,
SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA.

PENUNJUKAN TERBATASNYA TANGGUNG
JAWAB PEMEGANG SAHAM DAPAT DILIHAT
DARI PASAL 3 UUPT:”PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS BERTANGGUNG JAWAB
SECARA PRIBADI ATAS PERIKTAN YANG DIBUAT
ATAS NAMA PERSROAN DAN TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN
PERSEROAN MELEBIHI SAHAM YANG DIMILIKI”

DEFINISI OTENTIK PT DITEMUKAN DALAM
PASAL 1 UUPT YAKNI BADAN HUKUM YANG
DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN,
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN
MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI
DALAM SAHAM.

DARI DEFINISI DAPAT DITARIK UNSUR-UNSUR
PT, YAKNI:
1. PT ADALAH BADAN HUKUM
2. DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN
3. MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
4. MODALNYA TERDIRI DARI SAHAM-SAHAM

NAMA PERSEROAN TERBATAS
Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
• a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain
atau sama pada pokoknya dengan nama
• Perseroan lain;
• b. bertentangan dengan ketertiban umum
dan/atau kesusilaan;
• c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga
• internasional, kecuali mendapat izin dari yang
bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta
kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud
dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf
atau rangkaian huruf yang tidak membentuk
kata; atau
f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan
hukum, atau persekutuan perdata.

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PENGATURAN PENDIRIAN PT DIATUR DALAM
UUPT. SEBAGAI KONSEKUENSI DARI DIANUTNYA
PENGERTIAN PT ADALAH BADAN HUKUM YANG
DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN.
PENDIRIAN PT HARUS DENGAN AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT DALAM BAHASA INDONESIA.
DENAN AKTA INILAH DIBUAT AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN.

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN MEMUAT;
ANGGARAN DASAR DAN KETERANGAN LAIN;
1. NAMA LENGKAP, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR,
PEKERJAAN DAN KEWARGANEGARAAN PENDIRI;
2. SUSUNAN, NAMA LENGKAP, TEMPAT DAN
TANGGAL LAHIR, PEKERJAAN, DAN
KEWARGANEGARAAN ANGGOTA DIREKSI DAN
KOMISARIS YANG PERTAMAKALI DIANGKAT;

3. NAMA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH MENGAMBIL
BAGIAN SAHAM RINCIAN JUMLAH SAHAM, DAN NILAI
NOMINAL ATAU NILAI YANG DIPERJANJIKAN DARI
SAHAM YANG TELAH DITETAPKAN DAN DISETOR PADA
SAAT PENDIRIAN.
BERKAITAN DENGAN KETERANGAN YANG DISEBUT
PADA BUTIR 3 DI ATAS, PASAL 7 UUPT MEWAJIBKAN
SETIAP PENDIRI PERSEROAN WAJIB MENGAMBIL
BAGIAN SAHAM PADA SAAT PERSEROAN DIDIRIKAN.

PASAL 15 ANGKA (3) UUPT MENENTUKAN,
BAHWA DI DALAM AKTA PENDIRIAN
ANGGARAN DASAR TIDAK BOLEH MEMUAT
KETENTUAN ;
a. KETENTUAN TENTANG BUNGA TETAP ATAS
SAHAM; DAN
b. KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN MANFAAT
PRIBADI KEPADA PENDIRI ATAU PIHAK LAIN.

NASKAH ASLI ATAU SALINAN RESMI AKTA
OTENTIK MENGENAI PERBUATAN HUKUM
TERSEBUT DILEKATKAN PADA AKTA
PENDIRIAN. “DILEKATKAN”, MENURUT PASAL
12 AYAT (2), ADALAH PENYATUAN DOKUMEN
YANG DILAKUKAN DENGAN CARA
MELEKATKAN ATAU MENJAHITKAN DOKUMEN
TERSEBUT SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN
AKTA PENDIRIAN.

ADAPUN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
YANG DIMUAT DI DALAM AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN MENURUT PASAL 15 UUPT
SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT;
a. Nama dan temapt kedudukan perseroan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal
ditempatkan dan modal disetor;
e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada
berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi,
hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan
nilai nominal setiap saham;
f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.

g. Penetapan temapt dan tata cara
penyenggaran RUPS
h. Tata cara pengangkatan, penggantian,
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
Komisaris
i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian
dividen

UNTUK MENDAPATKAN STATUS SEBAGAI BADAN
HUKUM BAGI PERSEROAN YBS, PARA PENDIRI
BERSAMA-SAMA ATAU KUASA MENGAJUKAN
PERMOHONAN TERTULIS KEPADA MENTERI HUKUM
DAN HAM DENGAN MELAMPIRKAN AKTA PENDIRIAN.
MENURUT PASAL 7 ANGKA (4), PERSEROAN
MEMPEROLEH STATUS BADAN HUKUM PADA TANGGAL
DITERBITKANNYA KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN.

SETELAH AKTA PENDIRIAN TERSEBUT DISAHKAN MENTERI,
ATAU SETELAH TANGGAL PENERIMAAN LAPORAN, DIREKSI
PERSEROAN WAJIB MENDAFTARKAN AKTA PENDIRIAN
BESERTA SURAT PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM
KE DALAM DAFTAR PERUSAHAAN DI KANTOR DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
SELANJUTNYA PERSEROAN YANG TELAH DIDAFTARKAN
DALAM DAFTAR PERUSAHAAN TERSEBUT, TERHITUNG
SEJAK PENDAFTARAN MENGUMUMKAN IKTISAR AKTA
PENDIRIAN YANG TELAH DISAHKAN DI DALAM TAMBAHAN
BERITA NEGARA RI

MODAL DAN SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
PT SEBAGAI SUATU BADAN USAHA YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TENTUNYA
HARUS MEMILIKI MODAL YANG CUKUP
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHANYA,
MODAL TERDIRI DARI :
1. MODAL DASAR
2. MODAL YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR

1. MODAL DASAR
MERUPAKAN KESELURUHAN NILAI NOMINAL SAHAM YANG ADA
DALAM PERSEROAN.
PASAL 32 (1) UUPT MENENTUKAN BAHWA MODAL DASAR
PERSEROAN PALING SEDIKIT Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah).
UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU BERDASARKAN UU ATAU
PERATURAN PELAKSANAAN YANG USAHA TERTENTU TERSEBUT
JUMLAH MINIMUM MODAL BAGI PERSEROAN DAPAT DIATUR
BERBEDA.
BESARNYA JUMLAH MODAL DASAR PERSEROAN TIDAKLAH
MENNGAMBARKAN KEKUATAN FINASIAL RIEL PERSEROAN, TETAPI
HANYA MENENTUKAN JUMLAH MAKSIMUM MODAL DAN SAHAM
YANG DAPAT DITERBITKAN PERSEROAN.

2. MODAL YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR
MERUPAKAN MODAL DAN DISETOR YANG
DISANGGUPI PARA PENDIRI UNTUK DISETOR KE
DALAM KAS PERSEROAN PADA SAAT DIDIRIKAN.
PASAL 33 (1) UUPT PALING SEDIKIT 25 % DARI
MODAL HARUS TELAH DITEMPATKAN.
MODAL DITEMPATKAN INI BELUM MEMBERIKAN
KEKUATAN FINANSIAL RIIL PERSEROAN, KARENA
MODAL TERSEBUT BELUM BERUPA UANG TUNAI
ATAU BELUM ADA SAMA SEKALI DALAM KAS
PERSEROAN.

KARENA MODAL YANG DISETOR BERUPA
UANG TUNAI ATAU BENTUK LAINNYA, YANG
SECARA RIEL DISETOR PARA PENDIRI KE
DALAM KAS PERSEROAN, MAKA DENGAN
MODAL YANG DISETOR DAPAT
MENGGAMBARKAN KEKUATAN RIIL
PERSEROAN PADA SAAT DIDIRIKAN.

PASAL 34 UUPT (1), PENYETORAN ATAS MODAL
SAHAM DAPAT DILAKUKAN DALAM BENTUK
UANG DAN/ATAU DALAM BENTUK LAINNYA.
DILUAR BENTUK PENYETORAN
UANG,PENYETORAN SAHAM-SAHAM PULA
DILAKUKAN DENGAN BENTUK LAIN BERUPA
BENDA BERWUJUD ATAU BENDA TIDAK
BERWUJUD YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG.

UUPT MEMUNGKINKAN PERSEROAN
MENGELUARKAN SAHAM DALAM BEBERAPA
KLASIFIKASI SAHAM (CLASS OF SHARES).
KLASIFIKASI SAHAM SENDIRI ADALAH
KELOMPOK SAHAM YANG SATU SAMA LAIN
MEMPUNYAI KARAKTERISTIK YANG SAMA,
DAN KARAKTERISTIK MANA
MEMBEDAKANNYA DENGAN SAHAM YANG
MERUPAKAN KELOMPOK SAHAM DARI
KLASIFIKASI YANG BERBEDA.

JIKA SAHAM DITERBITKAN DENGAN KLASIFIKASI,
MAKA KLASIFIKASI BESERTA JUMLAH KLASIFIKASI
SAHAM DAN JUMLAH SAHAM UNTUK SETIAP
KLASIFIKASI HARUS DISEBUTKAN DI DALAM
ANGGARAN DASAR PERSEROAN.
PASAL 53 UUPT, ANGGARAN DASAR
MENETAPKAN 1 (SATU) KALSIFIKASI SAHAM ATAU
LEBIH.

MENURUT PASAL 53 (2) SETIAP SAHAM
DALAM KLASIFIKASI YANG SAMA
MEMBERIKAN KEPADA PEMEGANGNYA HAK
YANG SAMA.
DALAM HAL TERDAPAT LEBIH DARI SATU
KLASIFIKASI SAHAM, MAKA ANGGARAN
DASAR MENETAPKAN SATU KLASIFIKASI
SEBAGAI SAHAM BIASA.

BERDASARKAN KLASIFIKASI , SAHAM-SAHAM DAPAT
DIBEDAKAN BERDASARKAN HAK PEMEGANG SAHAMNYA,
YAKNI:
1. SAHAM BIASA (COMMON STOCKS ATAU ORDINARY
SHARES), MENURUT PENJELASAN PASAL 53 UUPT, SAHAM
BIASA ADALAH SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA
UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RUPS MENGENAI
SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA DIVIDEN
YANG DIBAGIKAN, DAN MENERIMA SISA KEKAYAAN HASIL
LIKUIDASI.
HAK SUARA YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM BIASA
DAPAT DIMILIKI JUGA OLEH PEMEGANG SAHAM
KLASIFIKASI LAIN.

2. SAHAM YANG MENGANDUNG ATAU MEMILIKI
KEISTIMEWAAN (PREFERENCE SHARES);
a. Saham Utama (preferen), yaitu saham yang memiliki
hak lebih dari dari saham biasa dalam hal keuntungan
dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi. Misalnya
dalam pembagian dividen, pemegang saham biasa
menerima keuntungan lebih misalnya 20 % Pemegang
saham preferen akan menerima lebih misal 25 %.
Demikian pula dalam pembagian saldo pada saat
perseroan dilikuidasi, pemegang saham preferen akan
menerima lebih pula, misanya pemegang saham biasa
5 %, pemegang saham preferen 15 %.

b. Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham yang
memiliki hak-hak lebih dari saham preferen
utama. Selain memeliki atas keuntungan dan
saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga
memiliki hak atas dividen tunggakan.
c. Saham Istimewa, yaitu saham yang
memberikan hak kepada pemegangnya hak
berbicara khusus (bijzondere
zeggenschapsrechten).

Ini adalah kewenangan yang tidak diberikan
undang-undang kepada RUPS. Inilah hak yang
termasuk dalam kalusul oligarchie. Kepada
pemegang saham istimewa ini diberikan
kekuasaan berbicara yang sangat penting.
KLAUSUL OLIGARICHIE (OLIGARCHIE CLAUSULE),
ADALAH KALUSUL DI DALAM ANGGARAN DASAR
PT DI MANA PEMEGANG SAHAM TERTENTU
MEMILIKI HAK-HAK ISTIMEWA YANG TIDAK
DIMILIKI PEMEGANG SAHAM LAINNYA….

PEMILIHAN ATAU PENUNJUKKAN DIREKSI DAN
KOMISARIS PERSEROAN BIASANYA TERIKAT
PADA PENCALONAN YANG DIKEMUKAKAN
OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI
HAK ISTIMEWA TERSEBUT.
SELAIN KETIGA JENIS SAHAM DI ATAS,
DIKENAL PULA SAHAM:
- SAHAM PENDIRI DAN SAHAM BONUS.

• SAHAM PENDIRI
ADALAH DIBERIKAN SEBAGAI BALAS JASA
TERHADAP JASA-JASA PARA PENDIRI DALAM
MENDIRIKAN DAN MENGEMBANGKAN
PERSEROAN. DISINI TIDAK ADA KEWAJIBAN
PENYETORAN BAIK BERWUJUD UANG ATAU
BENTUK LAINNYA.

• SAHAM BONUS
ADALAH SAHAM BIASA YANG DIBERIKAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH ADA
TANPA PENYETORAN. SAHAM BONUS
DIBERIKAN SEBAGAI GANTI HAK MENAGIH
KEPADA PERSEROAN ATAS DANA CADANGAN
ATAU DANA KELEBIHAN (SURPLUS) DARI
MODAL YANG DITEMPATKAN.

BERDASARKAN CARA PERALIHAN SAHAM
DAPAT DIBEDAKAN:
1. SAHAM ATAS NAMA
YAKNI SAHAM YANG MENCANTUMKAN
NAMA PEMEGANG ATAU PEMILIKNYA.
PERALIHAN DILAKUKAN DENGAN AKTA
PEMINDAHAN HAK.
PEMINDAHAN HAK SAHAM DI PASAR MODAL
BERLAKU PER-UU-AN PASAR MODAL

2. SAHAM ATAS TUNJUK
YAKNI SAHAM YANG TIDAK MENCANTUMKAN
NAMA PEMEGANG SAHAM.
UNTUK PERALIHANNYA CUKUP DENGAN
PENYERAHAN SECARA FISIK.
PEMINDAHAN HAK SAHAM ATAS TUNJUK DI
PASAR MODAL BERLAKU PER-UU-AN PASAR
MODAL.

ORGAN PERSEROAN TERBATAS
MENURUT PASAL 1 (2), ORGAN PERSEROAN
ADALAH;
1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
2. DIREKSI
3. DEWAN KOMISARIS

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 1 (4) UUPT, RUPS MEMEGANG
KEKUASAAN TERTINGGI DALM PERSEROAN
DAN MEMEGANG SEGALA WEWENANG
YANG TIDAK DISERAHKAN KEPADA DIREKSI
ATAU KOMISARIS DALAM BATAS YANG
DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI
DAN/ATAU ANGGARAN DASAR.

STATUS HUKUM KEPUTUSAN RUPS YANG
TIDAK DAPAT DITENTANG OLEH SIAPA PUN ITU
MENYEBABKAN RUPS SEBAGAI PEMEGANG
KEDAULATAN TERTINGGI DALAM PT DAN
BUKAN PEMEGANG SAHAM. PEMEGANG
SAHAM DI LUAR FORUM TERSEBUT TIDAK
MEMILIKI KEKUASAAN APA-APA LAGI
TERHADAP PERSEROAN.

2. DIREKSI
DALAM PASAL 1 (5) UUPT; DIREKSI ADALAH
ORGAN PERSEROAN YANG BERTANGGUNG
JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN UNTUK
KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN
SERTA MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DALAM
MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.

3. DEWAN KOMISARIS
MENURUT PASAL 1 (6) UUPT, DEWAN
KOMISARIS ADALAH ORGAN PERSEROAN
YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN
SECARA UMUM DAN KHUSUS SESUAI DENGAN
ANGGARAN DASAR SERTA MEMBERIKAN
NASIHAT KEPADA DIREKSI DALAM
MENJALANKAN PERSEROAN.

6. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR BIASANYA UNTUK
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KINERJA PERUSAHAAN, MAKA
PERUSAHAAN MELAKUKAN MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI.
PENGGABUNGAN DUA ATAU LEBIH PERUSAHAAN KE DALAM SATU
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN. PERUSAHAAN
ATAU PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGANKAN
DIRI BERAKHIR KEDUDUKANNYA SEBAGAI BADAN HUKUM
(PERUSAHAAN) KARENA DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI DAN YANG
MASIH ADA ADALAH PERUSAHAAN YANG MENERIMA
PENGGABUNGAN.
DARI SUDUT JENIS KEGIATAN PERUSAHAAN YANG TERKAIT DALAM
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN, TERDAPAT TIPE PENGGABUNGAN
PERUSAHAAN ATAU MERGER, YAKNI;

TIPE PENGGABUNGAN
a. MERGER HORIZONTAL
MERUPAKAN KOMBINASI SATU PERUSAHAAN
DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA YANG
KEGIATAN OPERASINYA MASIH BERADA
DALAM LINI BISNIS YANG SAMA. DI DALAM
MERGER HORIZONTAL YANG
MENGGABUNGKAN DIRI ITU MENGHASILKAN
PRODUK YANG SEJENIS.

b. MERGER VERTIKAL
MERUPAKAN KOMBINASI ANTARA SATU
PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN LAINNYA YANG
KEGIATAN OPERASINYA MENUNJUKKAN ADANYA
HUBUNGAN SEBAGAI PRODUSEN-SUPLIER. DI
SINI PERUSAHAAN MENGGABUNGKAN DIRI
MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK YANG
BERTALI-TEMALI ATAU BERADA DALAM
RANGKAIAN PROSES PRODUKSI.

PELEBURAN (KONSOLIDASI)
1. PELEBURAN (KONSOLIDASI)
MERUPAKAN PELEBURAN DUA ATAU LEBIH
PERUSAHAAN MAENJADI SATU PERUSAHAAN
YANG BARU SAMA SEKALI. MASING-MASING
PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRINYA
BERAKHIR KEDUDUKANNYA SEBAGAI BADAN
HUKUM.

PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)
2. PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)
ADALAH PEMBELIAN SELURUH ATAU SEBAGAI
SAHAM ATAU LEBIH PERUSAHAAN OLEH
PERUSAHAAN LAINNYA ATAU PEMILIK
PERUSAHAAN LAINNYA, NAMUN PERUSAHAAN
ATAU PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG
DIAMBILALIH SAHAMNYA TETAP HIDUP SEBAGAI
BADAN HUKUM ATAU PERUSAHAAN. HANYA SAJA
KINI BERADA DI BAWAH KONTROL PERUSAHAN
YANG MENGAMBIL ALIH SAHAM-SAHAMNYA ITU.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
MENURUT PASAL 142 UUPT , PEMBUBARAN
PERSEROAN TERJADI;
a. Berdasarkan keputusan RUPS ;
b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, harta
pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar
biaya kepailitan;

MENURUT PASAL 142 (2) UUPT, DALAM HAL
TERJADI PEMBUBARAN PERSEROAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1);
a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan
oleh likuidator atau kurator; dan
b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum, kecuali diperlukan untuk
membereskan semua urusan Perseroan dalam
rangka likuidasi.

ADAPUN TINDAKAN PEMBERESAN MENURUT PASAL
149 UUPT, MELIPUTI;
a. PENCATATAN DAN PENGUMPULAN KEKAYAAN DAN
UTANG PERSEROAN;
b. PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR DAN BERITA
NEGARA RI MENGENAI RENCANA PEMBAGIAN
KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI;
c. PEMBAYARAN KEPADA PARA KREDITOR;
d. PEMBAYARAN SISA KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM; DAN
e. TINDAKAN LAIN YANG PERLU DILAKUKAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBERESAN KEKAYAAN.

PROSES PEMBERESAN (LIKUIDASI) DILAKUKAN OLEH
LIKUIDATOR. KEANGGOTAAN LIKUIDATOR INI
DITENTUKAN OLEH RUPS, APABILA PERSEROAN
TERSEBUT DIBUBBARKAN BERDASARKAN RUPS.
KEANGGOTAAN LIKUIDATOR JUGA DAPAT DIANGKAT
OLEH PENGADILAN JIKA PEMBUBARAN PERSEROAN
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN. APABILA
PEMBUBARAN YANG DIPUTUSKAN KEDUA LEMBAGA
TERSEBUT TIDAK DISERTAI PENUNJUKKAN LIKUIDATOR,
MAKA DIREKSI EX OFFICIO, BERTINDAK SEBAGAI
LIKUIDATOR.

PENGGABUNGAN
PT. BANK DANAMON PT. BANK DUTA
STATUS BADAN HUKUM YANG
BERGABUNG BUBAR
= PENGGABUNGAN

PENGAMBILALIHAN
PT. PHILIP MORIS
PT. HM. SAMPOERNA
STATUS BADAN HUKUM YANG
DIAMBILALIH MASIH TETAP EKSIS,
NAMUN PENGENDALIAN ADA PADA
PERUSAHAAN YANG MENGAMBILALIH
=PENGAMBILALIHAN

PELEBURAN
PT. BANK
PERMATA
PT. BANK BALI
PT. BANK UNIVERSAL
PT. BANK PRIMA
EXPRESS
PT. BANK ARTHA MEDIA PT. BANK PATRIOT
BADAN HUKUM YANG
MELAKUKAN PELEBURAN
STATUSNYA BUBAR
=PELEBURAN

HOLDING COMPANY
PT. SALIM
GROUP
PT. BCA
PT. INDOCEMENT PT. INDOFOOD

TANGGUNG JAWAB
PERSEROAN
TERBATAS
BERSIFAT TERBATAS
PENGECUALIAN:
1.PERSYARATAN PERSEROAN SBG BADAN
HUKUM BELUM ATAU TIDAK TERPENUHI
2. PEMEGANG SAHAM DG IKTIKAD BURUK LGS
ATAU TDK LGS MEMANFAATKAN
PERSEROAN UTK KEPT PRIBADI.
3. PEMEGANG SAHAM TERLIBAT DLM PMH
YANG DILAKUKAN PERSEROAN.
4. PEMEGANG SAHAM LGS ATAU TDK LGS
SECARA MELAWAN HK MENGGUNAKAN
KEKAYAAN PERSEROAN, YG BERAKIBAT
TIDAK CUKUPNYA KEKAYAAN PERSEROAN
UTK MELUNASI UTANG PERSEROAN.
PIERCING THE CORPORATE VEIL

TANGGUNG…
PIERCING THE CORPORATE
VEIL
PERUSAHAAN TIDAK
MENGIKUTI FORMALITAS
TERTENTU
BDN HK YANG HANYA
TERPISAH SECARA
ARTIFISIAL
BERDASARKAN
HUBUNGAN
KONTRAKTUAL
PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAU TINDAK
PIDANA

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
GCG pada dasarnya merupakan suatu mekanisme
yang mengatur tentang tata cara pengelolaan
perusahaan berdasarkan rules yang menaungi
perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of
association) serta aturan-aturan tentang
perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang
mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam
menjalankan usahanya. (Bacelius Ruru )

PRINSIP-PRINSIP GCG
• KEADILAN (FAIRNESS)
– Perlindungan bagi seluruh hak para pemegang saham.
• Mengamankan metode pendaftaran kepemilikan.
• Pengalihan saham.
• Memilih anggota direksi dan komisaris.
– Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
• Para pemegang saham untuk kelas yang sama harus diperlakukan
sama
• Informasi orang dalam (insider traiding) dan penjualan internal
yang disalahgunakan harus dilarang.

PRINSIP-…
• KETERBUKAAN (TRANSPARANCY)
– Pengungkapan informasi yang bersifat penting.
– Informasi harus dipersiapkan diaudit dan diungkapkan
sejalan dengan pembukuan yang berkualitas. Ex: audit
tahunan dilakukan auditor independen.
– Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan
efesien.

PRINSIP-…
• TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY)
– Anggota dewan direksi/komisaris harus bertindak untuk
kepentingan perusahaan dan para pemegang saham
– Pemenuhan fungsi-fungsi penting. Ex: pemantauan
kemungkinan adanya konflik kepentingan.
– Penilaian yang bersifat independen atau terlepas dari
manajemen.
– Adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan
tepat waktu.

PRINSIP-…
• PERTANGGUNGJAWABAN (ACCOUNTABILITY)
– Menjamin dihormatinya segala ha pihak-pihak yang
berkepentingan.
– Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai
kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif
atas pelanggaran hak-hak mereka.
– Dimana diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus
mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

IMPLEMENTASI GCG
GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE
(GCG)
ETIKA
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
• PEDOMAN DEWAN GENERAL
MOTORS
• LAPORAN CADBURY (CADBURY
REPORT) INGGRIS & LAPORAN DEY
(DEY REPORT) KANADA.
•PEDOMAN GCG INDONESIA
• UU PERSEROAN TERBATAS
•UU BUMN
•UU PASAR MODAL

IMPLEMENTASI GCG DLM UU PT
• FAIRNESS
– Perlindungan bagi pemegang saham minoritas
• Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan (Psl. 52 ayat
(2))
• Hak untuk minta RUPS (Psl 60 ayat (1)).
• Hak atas nama perseroan untuk menggugat direksi dan komisaris
(Psl 85 ayat (3)).
• Hak pemegang saham minoritas untuk meminta pengadilan agar
memeriksa perusahaan (Psl. 110 ayat (3a)

IMPLEMENTASI GCG DLM ETIKA
• LAPORAN KING (KING REPORT) AFRIKA SELATAN 2.2
– Setiap dewan haruslah memilik paling tidak dua direktur non-eksekutif
dengan bobot yang cukup dimana pandangan mereka akan
berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan
dewan direksi.
• LAPORAN MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN
MALAYSIA, PENDAHULUAN 1.3.3
– Tujuan utama dari perusahaan yang terdaftar (Listed)… adalah
melindungi dan mempertinggi invenstasi para pemegang saham dalam
jangka waktu yang lama.

IMPLEMENTASI…
• KETERBUKAAN (TRANSPARANCY)
– Kewajiban direksi untuk melaporkan kepemilikan
sahamnya dan keluarganya (Psl. 87).
– Kewajiban direksi membuat laporan tahunan
mengenai pertanggung jawaban pengurus PT
secara berkala. (Psl. 60 ayat (3) dan (4).

IMPLEMENTASI …
• TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY)
– Anggota direksi mempunyai kewenangan mewakili
perseroan, kecuali UUPT dan atau AD PT menentukan lain
(Psl 85 ayat (1) dan (2)).
– Pemegang saham minoritas yang sahamnya tidak berhasil
dibeli kembali oleh perseroan, dapat meminta ganti rugi
kepada direksi sehubungan dengan kebijakan perseroan
yang tidak disetujui pemegang saham minoritas (Psl. 30)

IMPLEMENTASI…
• PERTANGGUNGJAWABAN (ACCOUNTABILITY)
– Pembagian tugas antar organ perseroan. (Psl. 1 (4), 79).
– Pertanggung jawaban direksi untuk memberitahukan
kepada pemegang saham tunggal PT, agar sebagian
sahamnya dialihkan kepada pihak lain, atau menambah
pemegang saham baru sehingga PT memiliki paling sedikit
2 pemegang saham.(Psl. 7 ayat (3) dan (4))

Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)
• Diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003
• BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Jenis-Jenis BUMN
• Perusahaan Perseroan (Persero)
• Perusahaan Umum (Perum)
• Persero : BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh negara Republik
Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan
• Perum : BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan
tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

Hukum-Perusahaan-PDF.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Hukum-Perusahaan-PDF.pdf

Similar to Hukum-Perusahaan-PDF.pdf (11)

Hukum-Perusahaan-PDF.pdf