5. a. Pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha
milik Desa/badan usaha
milik Desa bersama
b. Pengembangan
Desa Wisata
c. Pengembangan usaha ekonomi
produktif yang diutamakan
dikelola oleh badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa
bersama
PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL
1.
6. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL
2.
1. PERBAIKAN dan konsolidasi
data SDGs Desa dan
pendataan perkembangan
desa melalui indeks desa
membangun
4. PENINGKATAN kualitas
sumber daya manusia
warga desa
7. DANA OPERASIONAL pemerintah
desa paling banyak 3 % (tiga
persen) dari pagu dana desa
setiap desa
2. KETAHANAN Pangan
dan Hewani
5. PENINGKATKAN
keterlibatan masyarakat
secara menyeluruh
dalam pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
8. PENANGGULANGAN
kemiskinan terutama
kemiskinan ekstrem
3. PENURUNAN Stunting
6. PERLUASAN akses
layanan kesehatan
sesuai kewenangan
desa
9. BANTUAN Langsung Tunai
Dana Desa untuk
mendukungn percepatan
penghapusan kemiskinan
ekstrem
9. PARTISIPASI
MASYARAKAT
Masyarakat Desa berhak untuk
berpartisipasi dalam penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, Dengan Cara :
a.
b.
Menyampaikan usulan program dan kegiatan;
Terlibat aktif dalam setiap tahapan
penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
c.
Memastikan prioritas penggunaan Dana
Desa ditetapkan dalam dokumen RKP
Desa & APBG
d.
Ikut serta mensosialisasikan Prioritas
Penggunaan Dana Desa.
10. .
PUBLIKASI
Pemerintah Desa harus mempublikasikan
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
yang terdiri atas :
1. Hasil Musyawarah Desa; dan
2. Data Desa, peta potensi dan sumberdaya
pembangunan, dokumen RPJM Desa,
dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan
Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
Publikasi dilakukan di ruang
publik yang mudah diakses oleh
masyarakat Desa.
Dalam hal Pemerintah Desa
tidak mempublikasikan Prioritas
Penggunaan Dana Desa di ruang
publik badan permusyawaratan
Desa atau TPG menyampaikan
teguran lisan dan/atau tertulis
kepada Pemerintah Desa dengan
tembusan kepada Wali Kota
