KONSTITUSI

2. PPEENNGGEERRTTIIAANN
Bahasa :
• Prancis, “constitur” Aturan
• Belanda “grondwet” undang-undang dasar
• Jerman”grundgesetz” undang –undang
Istilah :
‘sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan
hukum baik tertulis maupun tidak
tertulis yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan
struktur masyarakat.

3. UUNNDDAANNGG--UUNNDDAANNGG//DDAASSAARR
• SUATU ATURAN TERTULIS YANG
DIBUAT OLEH NEGARA SESUAI
ATURAN, BERSIFAT MENGIKAT DAN
BAGI YANG MELANGGAU
MENDAPATKAN SANGSI

4. HHUUBBUUNNGGAANN
• UU/D MERUPAKAN BAGIAN DARI
KONSITUSI, JADI KONSITUSI TIDAK
MESTI UU/D TAPI UU/D PASTI BAGIAN
DARI KUNSTITUSI.

5. FFuunnggssii ddaann ttuujjaann
• 1. membatasi kekuasaan pemerintah
• 2. menjamin hak-hak rakyat
• 3. menetapkan pelaksanaan kekuasaan
yang berdaulat.

6. SSeejjaarraahh ppeerrkkeemmbbaannggaann
• 1. Yunani (624-404 sm) berupa aturan-aturan
adatdsb
• 2. roma , dibuat oleh ahli hukum dan negarawan
dan sbg cikal bakal konstitusi modern
• 3. Konstitusi madinah Abad VI M
• 4. Inggris abad 17 , berakhirnya kekuasaan raja
• 5. prancis, amerika dan menyebar di seluruh
dunia.

7. KKllaassiiffiikkaassii kkoonnssttiittuussii
• 1. konstitusi tertulis dan tidak tertulis
• 2. konstitusi fleksibel/kaku
• 3. konstitusi derjat tinggi/tidak tinggi
• 4. konstitusi serikat dan konstitusi
kesatuan
• 5. konstitusi presidensiil dan parlementer

8. Perubahan kkoonnssttiittuussii ddii iinnddoonneessiiaa
• 1. UUD 1945 ( 18 agust 1945 – 27 des 1949
• 2. konstitusi ris ( 27 des 1949-17 agust 1950)
• 3. UUDS (17 agust1950-5 juli 1959)
• 4. UUD 1945 (5 juli 1959-19 okt 1999)
• 5. UUD 45 perubahan I ( 19 okt 1999-18 agust
2000)
• 6. UUD 45 perubahan II ( 18 agust 2000-9 nov
2001)
• 7. UUD 45 perubahan III (9 Nov 2001 – 10 agust
2002)

9. Tata urutan ppeerruunnddaanngg--uunnddaannggaann
ddii IInnddoonneessiiaa
• 1.UUD 1945
• 2. Tap MPR
• 3. UU
• 4. Per Pemerintah Penggati UU
• 5. Peraturan Pemerintah
• 6. Kepres
• 7. peraturan daerah.

10. PPrriinnssiipp ddaassaarr kkoonnssttiittuussii yyaanngg
ddeemmookkrraattiiss
• 1. Menempatkan WN sebagi sumber utama
kedaulatan
• 2. Terjaminnya hak minoritas
• 3. Perlindungan HAM
• 4. Pembatasan kekuasaan pemerintah
• 5. adanya jaminan keutuhan negara
• 6. adanya pemilihan umum
• 7. penegakan hukum , dan peradilan yang
independen
• 8. pemisahan kekuasaan (trias Politika)

11. SSooaall aaffeekkttiiff
• Akhir-akhir ini sering terjadi amandemen
pada UUD 45. setujukah anda ? Dan
bagaiman sikap anda dengan
amandemen tersebut ?