Dokumen tersebut merupakan laporan tugas tentang Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang disusun oleh Mohammad Jatinendra dengan NPM 12051432 dari Prodi Teknik Pertambangan. Laporan itu menjelaskan definisi PETI, dampak negatifnya seperti kerusakan lingkungan dan kehilangan penerimaan negara, serta undang-undang terkait dan saran untuk mencegah kegiatan PETI.

1. Tugas Komputer
Nama : Mohammad Jatinendra
Npm : 12051432
Prodi : T.Pertambangan Mineral
Dosen : Sri Kuswayati, S.Si

2. Nama : M.J Nendra
Npm :12051432
Prodi :T.Pertambangan
Kelas : A

3. TAMBANG RAKYAT
(Pertambangan Emas Tanpa Izin-PETI)

4. PETI
Adalah usaha pertambangan yang di
lakukan oleh
perseorangan,sekelompok orang atau
perusahaan/yayasan berbadan
hukum yang dalam oprasinya tidak
memiliki izin dan instansi pemerintah
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

5. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti
kaidah-kaidah pertambangan yang
benar,telah mengakibatkan kerusakan
lingkungan,pemborosan sumber daya
mineral dan kecelakaan tambang

6. Di samping itu,PETI bukan saja
menyebabkan potensi penerimaan
negara berkurang,tetapi juga negara
harus mengeluarkan dana yang
sangat besar untuk memperbaiki
kerusakan lingkungan

7. PETI juga umumnya identik dengan budaya
kekerasan/premanisme,prostitusi,perjudian,dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan pengingkaran
terhadap norma-norma agama

8. Dampak negatif
Kehilangan penerimaan negara
Kerusakan lingkungan hidup
Kecelakaan tambang
Iklim investasi tidak kondusif
Pemborosan sumber daya mineral
Pelecehan hukum
Kerawanan sosial

9. Undang-undang yang berlaku
o Pasal 5 ayat (1) dan pasal 33 undang-undang Dasar
1945
o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.XXI/MPRS/1996;
o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.XXIII/MPRS/1966;
o Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.XXXIII/MPRS/1967;
o Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163
Th.1966;
o Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171
Th.1967;

13. Kesimpulan.
Kegitan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ini hanya
sebagian kecil dari pelanggaran yang dilakukan
masyarakat. Masih banyak kegiatan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhannya melanggar aturan-aturan,
Penulis:
M.J Nendra.

14. Saran.
Untuk Mencegah tejadinya kegagalan perkembangan
ekonomi kerakyatan di pertambangan pemerintah harus :
I. Pemerintah daerah dan DPRD harus bekerjasama
agar kebijakan yang dikeluarkan bisa efektif tanpa
masyarakat merasakan imbas dari kebijakan itu.
II. Pemerintah harus lebih meningkatkan SDM dan
melakukan perbaikan perekonomian masyarakat.
III. Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji kembali,
kebijakan pemerintah daerah tentang wilayah
pertambangan yang akan dikelola oleh
investor/perusahaan sebab menurut peneliti terjadi
pelanggaran hukum dan UU yang dilakukan oleh
investor/perusahaan.

15. SEKIAN DAN TERIMAKASIH