Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya
•
0 likes•1,953 views
oleh: Dr Sinta Dewi SH. LL.M, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya
Similar to Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya (20)
More from ICT Watch
More from ICT Watch (20)
Nilai Komersial dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya
- 1. Nilai Komersial Dalam Data Pribadi dan Konsep Perlindungannya Dr. Sinta Dewi, SH, LL.M Fakultas Hukum, UNPAD Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 2. Data Pribadi dan Nilai Komersial • Data Pribadi memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis • Mata uang pada abad 21 Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 3. LBS (LOCATION BASE SERVICES) layanan berbasis lokasi ("LBS"), layanan mobile yang menggabungkan informasi tentang lokasi fisik pengguna secara online dan membentuk Profile Seseorang Nilai : 700 Milyar Dolar Amerika Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 4. • Facebook dan Google • Membuat data pribadi sebagai sumber utama dan mendatangkan keuntungan Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 5. DIGITAL ECONOMY AKSES TERHADAP DATA PRIBADI ANY TO ANY ANYWHERE ANY TIME USING ANY DEVICE Growth of Global personal location data▪$100 billion+ revenue for service providers▪Up to $700 billion value to end users Source : Global Institute Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 6. SEKTOR PEMERINTAHAN Penerapan E- Government Europe public sector administration▪€250 billion value per year▪~ 0.5 percent annual productivity growth Source : Global Institute Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 7. SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Merupakan Industri yang mengalami perkembangan yang sangat pesat Singapura Malaysia China US health care▪$300 billion value per year▪~0.7 percent annual productivity growth Source : Global Institute Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 8. KETENTUAN UMUM ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN PENYELENGGARA. -AN DATA PRIBADI HAK PEMILIK DATA PRIBADI PENGECUALIAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KEWAJIBAN PENYELENGGARA DATA PRIBADI KOMISI TRANSFER DATA PRIBADI PEMASARAN LANGSUNG PEMBENTUKAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA KERJASAMA INTERNASIONAL PARTISIPASI MASYARAKAT PENYELESAIAN SENGKETA KETENTUAN PIDANA ATURAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP RUU PDP [OVERVIEW] Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 9. Ketentuan Umum, Pasal 1 Memuat definisi peristilahan yang digunakan dalam RUU PDP seperti: “data pribadi”, “informasi”, “data pribadi sensitif”, “proses data pribadi” dan “Pemilik data pribadi”. Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 10. DEFINISI DATA PRIBADI “Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik” (Pasal 1 ayat (1)) Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 11. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut (subjek data). Contoh : Bukan Data Pribadi Data Pribadi Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 12. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (natural person) bukan “badan hukum” (legal person). Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut the right to private life. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian ORANG PERORANGAN adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 13. ASAS-ASAS Asas perlindungan Asas kepentingan umum Asas keseimbangan Asas pertanggungjawaban Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 14. TUJUAN • Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi. • Menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya. • Mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi. • Mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 15. Prinsip Perlindungan Data Pribadi, Pasal5 Kesepakatan Pembatasan pengumpulan Proses sesuai dengan tujuan Kualitas data / Integritas Data Keamanan data pribadi Akurasi Akses Data Retensi Notice & Choice Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 16. Hak dan Kewajiban, Pasal 8- 29 HAK PEMILIK DATA PRIBADI Diantaranya: KEWAJIBAN PENYELENGGARA DATA PRIBADI Diantaranya: • Akses yg memadai • Meminta salinan data pribadi • Meminta perbaikan kesalahan /ketidakakuratan /memperbaharui data pribadi • Melengkapi data pribadi • Meminta pemusnahan data pribadi • Menerima ganti rugi • Menarik kembali persetujuan • Meminta persetujuan Penyelenggaraan Data Pribadi • Melindungi dan memastikan keamanan data pribadi • Memberikan akses dan Perbaikan Data Pribadi • Pengawasan Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 17. DATA SENSITIF Data Pribadi Sensitif : “Data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan : 1. Agama/keyakinan 2. Kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental 3. Kehidupan seksual, 4. Data keuangan pribadi, dan 5. data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 18. Namun, Data Pribadi Sensitif dapat diberikan melalui persetujuan tertulis dalam hal: – Perlindungan keselamatan subjek data. – Pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak & kewajiban berdasarkan hukum ketenagakerjaan. – Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis – Proses penegakan hukum. – Pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan – Data pribadi sensitif telah berada di dalam domain publik. Penyelenggara data pribadi dilarang mengumpulkan, mengolah & mengungkapkan data pribadi sensitif. Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 19. KOMISI “Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memerlukan keberadaan suatu LEMBAGA INDEPENDEN yang bertugas memastikan efektivitas berlakunya undang-undang tersebut.” – NA PDP, 2014 Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 20. Terdapat DUA POLA PENDIRIAN KOMISI yang bertugas menjamin pelakasanan perlindungan data pribadi Pendirian komisi yang berdiri secara tersendiri (sui generis), contoh: Pemberian tugas dan fungsi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi ke dalam suatu komisi yang telah ada sebelumnya, misalnya disatukan dengan Komisi informasi publik ContohCopy Right. Sinta Dewi, 2015
- 21. KOMISI Komisi dalam undang- undang ini adalah KOMISI INFORMASI PUSAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi , Pasal 30: • Memastikan penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang- undang . • Mendorong semua pihak menghormati privasi data pribadi. Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 22. • Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi • Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan • Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta • Mempublikasikan panduan langkah- langkah perlindungan data pribadi • Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. • Memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran oleh penyelenggara data. • Melakukan penelitian (research). • Memfasilitasi penegakan perlindungan data pribadi. • Memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. • Negosiasi • Membentuk Sekretariat Tugas dan Wewenang Komisi Pasal 31 Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 23. Perkembangan globalisasi Memenuhi standar perlindungan data pribadi secara internasional Pengaturan Transfer data pribadi yang bersifat transnasional. TRANSFER DATA KE NEGARA KETIGA CopyRight.SintaDewi,2015
- 24. Transfer data ke negara ketiga Pasal 35: “Penyelenggara data pribadi yang akan menyediakan atau mentransfer data pribadi yang dikelolanya ke pihak lain di luar wilayah Negara Indonesia harus meminta dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi” Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 25. • Atas berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan undang-undang perlu ditetapkan sanksi yang proporsional dengan perbuatan/pelanggaran yang dilakukan. • Penetapan sanksi perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukumnya yang disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. KETENTUAN PIDANA Copy Right. Sinta Dewi, 2015
- 26. Pasal 42: Setiap orang yang melakukan pencurian dan atau pemalsuan data pribadi dengan tujuan untuk melakukan kejahatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pasal 43: Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh badan hukum adalah pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). KETENTUAN PIDANA Copy Right. Sinta Dewi, 2015