Dokumen tersebut membahas pedoman pengelolaan dana UED Desa yang dialokasikan sebagai modal penyertaan Desa pada BUMDesa. Dokumen ini mengatur tata cara inventarisasi aset UED, pembentukan tim inventarisasi, mekanisme pengelolaan dana di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaannya."

1. Sosialisasi PERBUP NO 71 TAHUN 2017
Tentang Pedoman Penyertaan Modal
Desa Ke BUMDesa Yang Berasal Dari
Dana Usaha Ekonomi Desa

2. B U P A T I B E N G K A L I S
Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke BUMDesa yang Berasal
Dari Dana Usaha Ekonomi Desa
Menimbang :
a. bahwa Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
Merupakan potensi ekonomi Desa yang perlu di kelola secara
optimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa
pada masing-masing Desa dalam kabupaten Bengkalis, maka
pengelolaan aset Desa dana UED yang ada pada masing-
masing Desa akan lebih efektif dikelola oleh Badan Usaha Milik
Desa dengan penyertaan modal Desa melalui Unit Usaha
Simpan Pinjam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke
BUMDesa yang berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa (UED)

3. BAB I
KETENTUAN UMUM
1. Penyertaan Modal Desa adalah bantuan keuangan Desa atau
pengalihan aset/kepemilikan barang milik Desa yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
Desa pada BUMDesa.
2. Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUM Desa adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara lansung yang
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyatakat desa.
3. Kegiatan Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk
melakukan pendataan, pencatanan dan pelaporan hasil
pendataan data keuangan, aset kelembagaan dan data
pemanfaat UED-SP dan mendokumentasikannya.

4. 4. Dana Usaha Ekonomi Desa yang selanjutnya disingkat dana
UED adalah dana yang berasal dari bantuan keungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan atau Pemerintah Provinsi
Riau kepada Desa untuk pengembangan Usaha ekonomi
Masyarakat Desa.
5. Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang
selanjutnya disingkat Kelembagaan UED-SP adalah
kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan dana UED-SP
yang ada di Desa
6. Dana Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat dana SP
adalah Dana yang berasal dari tabungan masyarakat yang
dihimpun dan dikelola oleh Kelembagaan UED-SP.

5. BAB II
PENGELOLAAN DANA UED-SP
Pasal 2
1) Desa menetapkan Dana UED menjadi penyertaan modal Desa ke
BUMDesa dengan Peraturan Desa.
2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dialokasikan untuk Unit Usaha Simpan Pinjam pada
BUMDesa sebagai modal pengembangan Usaha bagi warga
masyarakat Desa setempat.
Pasal 3
1) Sebelum menetapkan penyertaan modal Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Desa terlebih dahulu melakukan
inventarisasi aset dana UED yang meliputi data keuangan, aset
kelembagaan dan data pemanfaat.
2) Untuk melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa membentuk tim inventarisasi yang beranggotakan
unsur Pemerintah Desa, BPD, BUMDesa, Pendamping Desa yang
menangani bidang ekonomi, pengelola UED-SP melalui
Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Pasal 4
Tata cara inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.
Pasal 5
Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal
Desa yang berasal dari aset Desa dana UED ke BUMDesa, Desa
menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Desa tentang
Pedoman Mekanisme Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam
pada BUMDesa yang memuat minimal hal-hal sebagaimana
tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Pasal 6
1) Sebelum dilakukan pengesahan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5, terlebih dahulu dilakukan verifikasi
oleh SOPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa.
2) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), SOPD memberikan persetujuan atau menolak rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk
disahkan menjadi Peraturan Desa.
Pasal 7
1) Pemindahbukuan/transfer aset dana UED ke BUMDesa hanya
dapat dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud
pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 telah terpenuhi
keseluruhannya.
2) Pemindahbukuan/transfer aset Desa dana UED ke rekening
BUMDesa pada Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan oleh
Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan dari Camat
setempat.

8. 3) Apabila dilakukan pemindahbukuan/transfer aset Desa dan
UED ke BUMDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal waktu pemindahbukuan/transfer dimaksud.
Pasal 8
1) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5, Pelaksana Operasional BUMDesa bersama Pengelola
Unit Usaha Simpan Pinjam menyusun Standar Operasional
Prosedure (SOP) pengelolaan dana pada Unit Usaha Simpan
Pinjam.
2) Pengelolaan Dana pada Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan
setelah Standar Operasional Prosedure (SOP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dalam Keputusan
Pelaksana Operasional BUMDesa yang diketahui oleh Kepala
Desa selaku penasehat (Komisaris).

9. Pasal 9
1) Dana Simpan Pinjam (SP) yang berasal dari tabungan
masyarakat dicatat dan dibukukan sebagai simpanan/tabungan
pemanfaat/masyarakat dikelola oleh Unit Usaha Simpan Pinjam
BUMDesa bersamaan dan merupakan satu kesatuan dengan
pengelolaan dana UED.
2) Besaran jasa atas pengelolaan simpanan
pemanfaat/masyarakat ditentukan dalam Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pada Standar
Operasional Prosedure (SOP) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 Ayat (1).

10. BAB III
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10
1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah
2) Kecamatan
3) Inspektorat Kabupaten
4) Pemerintah Daerah
5) Pendamping Desa
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
1) Sebelum ditetapkannya penyertaan modal Desa ke BUMDesa
yang berasal dari aset Desa dana UED sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini, Desa melakukan pengelolaan Dana
UED memperdomani ketentuan sebagaimana tersebut dalam
Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

11. 2) Desa sudah harus melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan
Peraturan Bupati ini.
BAB V
PENUTUP
Pasal 15
Bagi Desa yang telah melaksanakan Penyertaan Modal Desa ke
BUMDesa yang berasal dari aset Desa dana UED berdasarkan
Peraturan Bupati ini maka pemodan pengelolaan dana UED
selanjutnya sepenuhnya mengacu pada Peraturan Desa dan
Standar Operasional Prosedure (SOP) yang ditetapkan sesuai
ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.

12. Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi
Data Keuangan, Aset Kelembagaan dan
Data Pemanfaat Dana UED-SP
Lampiran I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
Nomor : 71 Tahun 2017
Tanggal : 26 Mei 2017

13. I . PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya tata cara dalam melaksanakan
inventarisasi Data Keuangan, Pencatatan Aset Kelembagaan
dan Data Pemanfaat UED-SP adalah sebagai pedoman bagi tim
yang akan melaksanakan kegiatan inventarisasi dimaksud.
B. SASARAN
Sasaran disusunnya tata cara dalam melaksanakan
inventarisasi adalah didapatkannya kepastian data terkait
dengan keuangan, aset kelembagaan dan pemanfaat UED-SP
yang akan diserahkan kepada BUMDesa dalam bentuk
penyertaan modal bagi Unit Usaha Simpan Pinjam

14. II . PERSONIL DAN TUGAS TIM INVENTARISASI ASET DANA UED-
SP
A. PERSONIL TIM INVENTARISASI
Dalam melaksanakan inventarisasi data keuangan, aset
kelembagaan dan data pemanfaat UED-SP di Desa, dibentuk Tim
Inventarisasi ditingkat desa sebagai berikut :
1) Kepala Desa
2) Sekretaris Desa/Salah Seorang Perangkat Desa
3) Ketua BPD
4) Direktur BUMDesa
5) Pendamping Desa
6) Pengelola UED-SP
Personil Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
B. TUGAS TIM INVENTARISASI
Tugas Tim Inventarisasi adalah melaksanakan inventarisasi Data
Keuangan, Aset Kelembagaan dan Data Pemanfaat UED-SP Desa
berkenaan. Data sebagaimana dimaksud dituangkan kedalam tabel
Sebagaimana terlampir ( Form 1 s.d 3)

15. III . TATA CARA INVENTARISASI ASET DESA DANA UED-SP
a. Tim Inventarisasi mempersiapkan bahan-bahan dan dokumen
terkait data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaat
UED-SP.
b. Tim Inventarisasi melakukan penghitungan keuangan,
mencatat aset-aset kelembagaan dan data pemanfaat UED-SP.
c. Hasil penghitungan keuangan, aset kelembagaan dan data
pemanfaat UED-SP dimasukkan sesuai dengan tabel
sebagaimana terlampir ( Form 1 s.d 3).
d. Membuat Berita Acara hasil penghitungan keuangan, pencataan
aset kelembagaan dan data pemanfaat UED-SP.
e. Melakukan Musyawarah Desa untuk menyepakati hasil
inventarisasi.

16. Hal-Hal Minimal Yang Harus Tercantum
Dalam Peraturan Desa Tentang
Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam
pada BUMDesa
Lampiran II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
Nomor : 71 Tahun 2017
Tanggal : 26 Mei 2017

17. A. TUJUAN USAHA DAN AZAZ UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
Tujuan Usaha :
1) Membantu permodalan usaha masyarakat.
2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan upaya pengentasan
kemiskinan.
3) Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
4) Meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa.
5) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
B. KEPENGURUSAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGURUS
1) Kepengurusan
a. Kepengurusan Unit Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 1 orang
Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, 1 orang Tata Usaha, 1 orang
Kasir, 1 orang Staf Analisis Kredit dan Staf Pembantu yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

18. b. Pengelola UED-SP yang ada pada saat ini (Ketua, Kasir, TU dan
SAK) menjalankan tugas sebagai pengurus di Unit Usaha
Simpan Pinjam sampai berakhirnya masa kepengurusan sesuai
Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengelola
UED-SP.
c. Pengelola UED-SP sebagaimana dimaksud pada hurup b,
terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja oleh Direktur
bersama Komisaris dengan melibatkan Pendamping Desa
Bidang Ekonomi.
d. Mekanisme pengangkatan, penetapan dan pemberhentian
kepengurusan Unit Usaha Simpan Pinjam untuk periode
selanjutnya berpedoman pada Peraturan Desa tentang
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa.
2) Tugas dan Tanggung Jawab Kepengurusan
Tugas dan tanggung jawab kepengurusan Unit Usaha Simpan
Pinjam secara Umum Antara Lain :

19. a. Mensosialisasikan ketentuan Unit Usaha Simpan Pinjam
kepada Masyarakat Desa.
b. Mengelola dana pada Unit Usaha Simpan Pinjam berdasarkan
ketentuan yang telah ditetapkan.
c. Melaksanakan verifikasi akhir terhadap dokumen persyaratan.
d. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) tahuan dan
bulanan.
e. Ikut serta melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap
pemanfaat dana UED-SP.
f. Melakukan penanganan masalah dan penyelesaian tunggakan
dana UED-SP.
g. Menyimpan anggunan pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam.
h. Menyiapkan laporan progres Unit Usaha Simpan Pinjam dan
laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
i. Menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang telah
ditetapkan dalam ketentuan pada Unit Usaha Simpan Pinjam.

20. Pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam masing-masing memiliki
tugas dan Tanggung jawab antara lain :
a. Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
1) Memimpin kepengurusan unit usaha simpan painjam
2) Melaksanakan rapat pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam
setiap bulannya.
3) Memastikan kelengkapan dokumen pencairan dana yang
telah ditetapkan.
4) Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan
dengan ketentuan yang berlaku.
5) Mengusulkan kebutuhan karyawan tambahan kepada
Direktur dan Komisaris.
6) Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada Direktur.

21. b. Tata Usaha Unit Simpan Pinjam
1) Membuat Profil unit usaha Simpan Pinjam.
2) Menerima dan memverifikasi administrasi proposal
permohonan pinjaman pemanfaat.
3) Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana Usaha
Simpan Pinjam.
4) Membuat buku biodata pemanfaat Unit Usaha Simpan
Pinjam.
5) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh
administrasi Unit Usaha Simpan Pinjam.

22. c. Kasir Unit Usaha Simpan Pinjam
1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang
berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang
sah.
2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan Unit
Usaha Simpan Pinjam.
3) Membuat dan melaporkan keuangan unit Usaha Simpan
Pinjam kepada Kepala Unit maksimal setiap akhir bulan dan
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
4) Membuat buku kas harian manual, kartu kredit monitoring
dan kartu bukti pembayaran pemanfaat.
5) Melakukan penyetoran uang kas ke rekening Unit Usaha
Simpan Pinjam dengan ketentuan dana kas di tangan kasir
maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat tutup buku
akhir bulan.

23. d. Staf Analisis Kredit
1) Melakuka penilaian kelayakan usaha yang telah diusulkan
calon pemanfaat dana Usaha Simpan Pinjam.
2) Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjaman calon
pemanfaat.
3) Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan
rekomendasi besaran pinjaman kepada peserta rapat
verifikasi akhir.
4) Melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil
dalam mengembangkan usaha.

24. C. PERSYARATAN PINJAMAN DAN TAHAPAN VERIFIKASI
PINJAMAN
a. Persyaratan Pinjaman Perorangan
1) Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa bagi
pemanfaat yang mengajukan pinjaman diatas Rp.
15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
2) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Pemerintah Desa,
BPD, LKMD/LPMD dan Pegawai Perusahaan, membuat Surat
Pernyataan untuk bersedia dilakukan pemotongan gaji jika
melakukan tunggakan pembayaran pinjaman dengan
bermaterai Rp.6000,- (enam ribu) yang diketahui oleh
pimpinan dan bendahara masing-masing instansi.

25. b. Persyaratan Pinjaman untuk Kelompok
1) Melengkapi persyaratan sebagaimana tertera pada pinjaman
perorangan.
2) Mempunyai Surat Pengesahan Kepengurusan dari Kepala
Desa.
3) Mempunyai anggota minimal 5 (lima) orang termasuk
pengurus.
4) Mempunyai aturan-aturan kelompok yang tertulis, walaupun
secara sederhana.
5) Mempunyai alamat Sekteratiat yang jelas.
6) Mempunyai papan nama kelompok di Sekretariat.
7) Mempunyai buku daftar anggota kelompok.
8) Mempunyai Surat Keterangan dari Desa tentang usaha yang
dikelola kelompok.
9) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Rentang untuk
masyarakat yang usaha berkelompok bermeterai Rp.6000,-

26. c. Persyaratan Pinjaman Masyarakat Miskin
1) Melengkapi persyaratan sebagaimana tertera pada pinjaman
perorangan kecuali pada angka 5 dan 6.
2) Masyarakat miskin yang diberikan pinjaman adalah
masyarakat yang merupakan hasil verifikasi Pemerintah
Desa atau Data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berlaku.
3) Anggunan untuk pemanfaat masyarakat miskin berupa
jaminan pinjaman yang ditetapkan berdasarkan rapat
pengurus BUMDesa dengan memperhatikan kondisi yang
ada.
4) Besaran pinjaman dan jasa ditetapkan berdasarkan rapat
pengurus BUMDesa.

27. d. Tahapan verifikasi Pinjaman Pemanfaat dana pada Unit Usaha
Simpan Pinjam.
1) Verifkasi dokumen persyaratan pinjaman.
2) Verifikasi (survey) lapangan
3) Verifikasi besaran pinjaman (diputuskan pada rapat )
a. Peserta Rapat :
 Kepala Desa (Komisaris)
 Direktur BUMDesa
 Pengawas BUMDesa
 Pendamping Desa Bidang Ekonomi
 Pengelola / Pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam.

28. b. Hal-hal yang dibahas dan dilakukan pada rapat verifikasi
besaran pinjaman :
 Melakukan pembahasan terhadap kelengkapan proposal
pemanfaat yang telah diverifikasi oleh Tata Usaha.
 Melakukan pembahasan hasil verifikasi lapangan (survey)
yang dilaksanakan oleh SAK.
 Membahas besaran pinjaman yang diajukan masing-
masing calon pemanfaat yang didasarkan pada kelayakan
usaha atas rekomendasi SAK dan kesesuaian besaran
anggunan pada saat jatuh tempo.
 Membuat Surat Penetapan Pinjaman (SPP) dan Surat
Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang ditandatangani
oleh seluruh peserta rapat verifikasi besaran pinjaman.
4) Verifikasi Angunan Asli, SPA, SKPA, SKJA, SP2K oleh
Pengurus Unit.

29. D. PENYALURAN/PENCAIRAN DANA PINJAMAN DAN
PEMBAYARAN ANGSURAN
a. Penyaluran/Pencairan Dana Pinjaman
1) Pencairan dana di rekening Unit Usaha Simpan Pinjam
(rekening UED-SP dan rekening tabungan masyarakat)
dilakukan dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
a. Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ditandatangani
Ketua Unit Usaha dan diketahui Direktur BUMDesa
bersama Komisaris.
b. Surat Penetapan Pinjaman (SPP)
c. Buku rekening bank dan spesiment
2) Speciment rekening bank dana Unit Usaha Simpan Pinjam
terdiri dari Direktur, Ketua Unit dan Kasir.
3) Dana pinjaman yang telah dicairkan, harus segera disalurkan
kepada pemanfaat selambat-lambatnya 1 x 24 jam
4) Penyaluran dana dapat melalui rekening pemanfaat.

30. b. Pembayaran Angsuran Pinjaman
1) Pembayaran angsuran dilakukan di Kantor Unit Usaha
Simpan Pinjam pada hari kerja dengan menandatangani bukti
pembayaran di buku monitoring pemanfaat dan dokumen lain
yang telah disiapkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam.
2) Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Unit Usaha
Simpan Pinjam dan wajib menyerahkan bukti setoran kepada
kasir setelah melakukan penyetoran dan menandatangani
bukti pembayaran di buku monitoring pemanfaat dan
dokumen lain yang telah disiapkan oleh Unit Usaha Simpan
Pinjam.
3) Jika dilakukan pelunasan sebelum batas waktu yang telah
ditetapkan, maka pemanfaat diwajibkan membayar seluruh
sisa pokok pinjaman dan ditambah jasa pinjaman sampai
bulan saat dilakukan pelunasan.

31. E. BESARAN PINJAMAN, WAKTU PENGEMBALIAN, JASA DAN
KETENTUAN ANGUNAN
a. Besarana Pinjaman dan Waktu Pengembalian
Besaran pinjaman maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- dan masa
pengembalian pinjaman ditetapkan melalui rapat kepengurusan
BUMDesa
b. Jasa Pijaman
1. Jasa pinjaman dibebankan maksimal 10% pertahun dari
jumlah pinjaman atau 0,8% perbulan dan penetapannya
dilakukan melalui rapat kepengurusan BUMDesa.
2. Khusus pinjaman masyarakat miskin dibebankan jasa
maksimal 6% pertahun atau 0,5% perbulan dan
penetapannya dilakukan melalui rapat kepengurusan
BUMDesa.

32. c. Angunan
1. Angunan yang dianggunkan adalah barang atau benda yang
bernilai ekonomis yang penggunaan dan pemanfaatannya tidak
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nilai angunan yang diangunkan pada saat jatuh tempo pinjaman,
harus bernilai diatas besaran pinjaman.
3. Angunan yang telah diangunkan menjadi tanggungjawab unit
Usaha Simpan Pinjam.
4. Angunan yang telah diangunkan tidak dapat diambil atau
dipinjamkan sebelum dilakukan pelunasan, kecuali dilakukan
penukaran angunan dengan nominal angunan tidak mengurangi
nilai pinjaman apabila telah jatuh tempo.
5. Angunan yang menjadi jaminan untuk masyarakat miskin
disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut yang tidak
memberatkan.
6. Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam wajib membuat daftar
inventaris angunan dan dipegang oleh pengelola unit Usaha
Simpan Pinjam.

33. F. PENANGANAN TUNGGAKAN
Bagi pemanfaat yang menunggak dapat diberikan pembinaan dan
sanksi antara lain :
1. Kunjungan Lapangan
2. Pemberian pelatihan usaha terhadap pemanfaat oleh Pemerintah
Desa.
3. Bagi pemanfaat yang menunggak berdasarkan penilaian SAK
bukan disebabkan oleh faktor karakter (faktor Force Majeur)
dapat diberikan keringanan berupa pembayaran cicilan sesuai
kemampuan yang disepakati bersama pengelola Unit Usaha
Simpan Pinjam.
4. Sanksi berupa penyampaian surat teguran dan peringatan dari
Kepala Desa.
5. Penjualan angunan, sedapat mungkin dilaksanakan setelah
dilakukan musyawarah bersama pemanfaat yang menunggak,
yang mekanismenya disepakati dalam rapat pengurus BUMDesa
dan dicantumkan dalam Surat Kuasa Penjualan Anggunan.
6. BUMDesa dapat melakukan pembinaan dan memberikan sanksi
lain sesuai kesepakatan dalam rapat pengurus.

34. G. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
1. Keuntungan usaha diperoleh dari jasa pinjaman pemanfaat
yang diperoleh setiap bulannya.
2. Keuntungan yang diperoleh dipergunakan antara lain :
a. Insentif bulanan pengurus yang diperuntukkan untuk
Pengurus BUMDesa dan Pengurus Unit Usaha Simpan
Pinjam
b. Operasional Bulanan
c. Hadiah pemanfaat tahunan
d. Sisa Hasil Usaha yang diperuntukkan untuk
pengembangan usaha BUMDesa dan Pendapatan Asli Desa
(PADes)
3. Pembagian persentase keuntungan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 hurup a,b,c dan d ditetapkan dalam rapat
pengurus BUMDesa.
4. Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurup
d diserahkan ke BUMDesa dan diatur lebih lanjut pada rapat
pengurus BUMDesa.

35. H. PELAPORAN
1) Pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam wajib menyampaikan
laporan bulana kepada direktur dan pendamping desa
selambat-lambatnya 3 hari setelah tutup buku keuangan
akhir bulan.
2) Pengurus Unit Usaha Simpan Pinjam wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada
Direktur dan Komisaris.
3. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dimuat dengan
sistematika sebagai berikut :
a. Pendahuluan, memuat : Latar Belakang, Maksud dan
Tujuan.
b. Kegiatan, memuat : Laporan Keuangan.
c. Hambatan, memuat : Tunggakan dan lainnya.

36. I. KETENTUAN PERALIHAN
1) Dengan masuknya kelembagaan UED-SP sebagai salah satu
Unit Usaha dibawah BUMDesa, maka kegiatan
pertanggungjawaban tahunan dan kegiatan bantuan sosial
menjadi tanggungjawab BUMDesa.
2) Usaha Unit Simpan Pinjam wajib melakukan penyesuaian dan
dan mengikuti Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan
Bupati ini berlaku.