Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to BAHAN BNN.pptx
Similar to BAHAN BNN.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
BAHAN BNN.pptx
- 1. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH REHABILITASI NARKOTIKA BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BRIGJEN. POL. DRS. HERU PRANOTO, M.SI Kepala BNN Provinsi Aceh INDONESIA HEBAT! BERSAMA LAWAN NARKOBA!
- 2. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH KEPALA BNN PROVINSI ACEH BRIGJEN. POL. Drs. HERU PRANOTO, M,Si. RIWAYAT JABATAN : Lahir di : Kendal Jawa Tengah, 23 Oktober 1965. Pama Polda Kepulauan Riau ( 1989 - 1998 ); Kasat Serse Poltabes Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan ( 2001 ); Kasat IV Direktorat Reskrim Polda Sumatera Selatan ( 2003 ); Kapolres Muara Enim Polda Sumatera Selatan ( 2006-2007 ); Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jawa Timur ( 2007-2008 ); Wakaden 88 Anti Teror Polda Jatim ( 2008 ); Dir Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat ( 2010 ); Direskrimum Polda Nusa Tenggara Barat ( 2011 ); Kaden C Ropaminal Divisi Propam Polri ( 2012 ); Direskrimum Polda Metro Jaya ( 2013 ); Wadirbinmas Baharkam Polri ( 2015 ); Irwasda Polda Kepulauan Riau ( 2018 ). Kepala BNN Provinsi Jambi ( Agustus 2018 );
- 3. GAMBARAN UMUM KEJAHATAN NARKOTIKA & DAMPAKNYA SECARA LUAS 1 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 4. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH War on Drugs – Indonesia Bersinar Extraordinary Crime Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara/internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2015 menyatakan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika.”
- 5. DAMPAK NARKOBA SECARA LUAS BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 7. ANGKA PREVALENSI LAHGUN DI ACEH 1 SUMATERA UTARA 1.707.936 7,00% 2 SUMATERA SELATAN 359.363 5,56% 3 DKI JAKARTA 195.367 4,90% 4 D.I YOGYAKARTA 29.132 3,60% 5 SULAWESI TENGAH 61.857 3,30% 6 ACEH 82.415 2,80% PERNAH PAKAI NO PROVINSI JUMLAH TERPAPAR ANGKA PREVALENSI 1 SUMATERA UTARA 1.585.941 6,50% 2 SUMATERA SELATAN 326.694 5,00% 3 DKI JAKARTA 132,452 3,30% 4 SULAWESI TENGAH 52.341 2,80% 5 D.I YOGYAKARTA 18.082 2,30% 6 ACEH 56.192 1,90% SETAHUN PAKAI NO PROVINSI JUMLAH TERPAPAR ANGKA PREVALENSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH Pernah Pakai Setahun Pakai Pernah Pakai Setahun Pakai PREVALENSI TAHUN 2021 PREVALENSI TAHUN 2019 1,80 % 1,95 % Terjadi Peningkatan Sumber:Hasil Survey BRIN dan BPS Tahun 2021 4.827.616 Jiwa 3.662.646 Jiwa 3.419.188 Jiwa 4.534.744 Jiwa
- 8. PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE 2 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 9. RESTORATIVE JUSTICE Definisi • Pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosal dan lainnya.(Prof. Dr. H.Bagir Manan, SH.,MCL) Manfaat Restorative Justice • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan yang bermasalah dengan hukum; • Membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat peaku memahami dampak atas tindakan yang telah dilakukan; • Membantu meminimalkan tingkat kejahatan. Prinsip-prinsip Restorative Justice • Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; • Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “Stakeholders” yang bekerja bersama. Perbedaan Restorative Justice dengan Pidana Biasa • Melihat tindakan krimanal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggar hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri; • Melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pelaku kejahatan, malainkan permasalahan korban dan masyarakat. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 10. RJ – PRINSIP-PRINSIP KUNCI Personalism • Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan relasinya, dan bukan sekedar pelanggaran hukum. Reparasi • Tujuan utama adalah untuk memperbaiki kerusakan/penderitaah korban dari pada sekedar menghukum pelaku. Reintegrasi • Bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat daripada mengisolasi dan mengalienasi pelaku dari masyarakat. Partisipasi • Bertujuan untuk mendorong semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi/menghadapi kejahatan secara bersama-sama. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 11. • Menteri Hukum & HAM, Meneteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional. Nomor: 01/PB/MA/111/2014, Nomor:b03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi PERATURAN BERSAMA 03 • Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020 MAHKAMAH AGUNG 04 • Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; KAPOLRI 01 • Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif KEJAKSAAN 02 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH BERBAGAI PERATURAN YANG MENGATUR RESTORATIVE JUSTICE • Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 12. 2. Tindak Pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 1. Tindak Pidana Thdp Keamanan Negara, Martabat Presiden, Ketertiban Umum & Kesusilaan 5. Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Korporasi 2. Perkara Anak (UU No. 11 Th. 2012) 1. Perkara Tindak Pidana Ringan: perkara dgn ancaman pidana sebagaimana diatur dalam psl 364, psl 373, psl 379, psl 384, psl 407, & psl 482 (KUHP) dengan nilai kerugian tdk lebih dari Rp. 2.500.000 3. Perkara Perempuan Yg berhadapan dengan Hukum (PerMA RI No.3 Th.2017) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH PIDANA YANG “TIDAK DAPAT” DIHENTIKAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PIDANA YANG “DAPAT” DIHENTIKAN DENGAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE 3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup 4. Tindak Pidana Narkotika Pasal 5 Ayat (8) Pekerjaksaan 15/2020 KepDirjenBadilum 1691/2020 4. Perkara Narkotika Dalam Perkara Narkotika, pendekatan prinsip keadilan restorative justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian 1 hari. Dalam proses persidangan majelis hakim memerintahkan untuk mendapatkan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi
- 13. PENERAPAN PERADILAN CEPAT PADA KASUS NARKOTIKA 3 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 14. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH Peradilan cepat diterapkan pada perkara ringan sedangkan perkara terkait penya lahguna narkotika diatur dalam undang-undang khusus yaitu Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Peradilan Cepat Pengguna Narkotika Melanggar Pasal 205 KUHAP Dalam sebuah persidangan setiap terdakwa berhak untuk membela diri dengan men ghadirkan alat bukti yang dapat meringankan tuntutan pidana mereka, mendapatka n rehabilitiasi atau bahkan membebaskan mereka dari dakwaan/tuntutan jaksa Peradilan Cepat Menghambat Hak Terdakwa untuk Membela Diri Dengan adanya banyak penyalahguna narkotika yang mendapatkan hukuman pidana pen jara, akan semakin memperkeruh permasalahan overcrowing yang meskipun telah menja di salah satu prioritas utama pemerintah dalam paket kebijakan hukum, namun belum ju ga menjadi solusi. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini kasus penyalahguna narkotika merupakan penyumbang sepertiga dari keseluruhan jumlah narapidana. Menambah Masalah Overcrowing Rumah Tahanan 01 02 03 Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. PERADILAN CEPAT Artinya dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Dengan tidak mengkesampingkan prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi petimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara Efektif Pelaksanaannya dan penerapannya dapat dikatakan tepat dan sesuai karena tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang besar Efesien 01 02 + - Yang dicita-citakan dari asas peradilan cepat ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat (Harahap, Op. Cit., 2003. Hlm 70-71)
- 15. REHABILITASI NARKOTIKA 4 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 16. REHABILITASI NARKOTIKA Definisi • Rehabiliasi adalah cara untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari narkoba baik secara pendekatan medis maupun dengan pendekatan sosial. Tujuan • Agar pecandu narkotika dapat pulih dari ketergantungannya terhadap zat dan berfungsi sosial kembali saat berada di masyarakat Bentuk Layanan Rawat Jalan: Dapat dilakukan di rumah, menjalani masa pengobatan selama tiga bulan Rawat Inap: Dilakukan di tempat rehabilitasi, menjalani masa pengobatan selama enam bulan BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 17. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH PENTINGKAH REHABILITASI ? Abstinensia • Kondisi tidak menggunakan kembali zat/narkoba • Memperbaiki kondisi kesehatan Pengurangan frekuensi dan keparahan kekambuhan • Pencegahan kekambuhan dan dampak buruk narkoba Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi sosial • Meningkatkan fungsi sosial dan kualitas hidup Rehabilitasi: Upaya yang teruji dan terbukti memberikan dampak positif dalam perubahan perilaku pecandu
- 18. PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT HUKUM KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI 5 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 19. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH TP LAHGUN NARKOTIKA DIREHAB GRATIS TDK DITUNTUT PIDANA 2 X TETAP TDK DITUNTUT PIDANA MENYELAMATKAN LAPOR IPWL DIASSESMEN MENJADI PECANDU PENYALAH GUNA AWAL/PERTAMA KALI KORBAN LAHGUN WAJIB REHABILITASI MELINDUNGI BERMASALAH DGN HUKUM DIASSESMEN MENJADI PECANDU PERKARA PEREDARAN PERKARA PECANDU HAKIM WAJIB MEMUTUS UTK MEMERINTAHKAN PECANDU NARKOTIKA YG TERBUKTI BERSALAH UTK MENJALANI REHABILITASI MENETAPKAN UTK MEMERINTAHKAN PECANDU NARKOTIKA YG TERBUKTI TDK BERSALAH UTK MENJALANI REHABILITASI (PASAL 103) MENYELAMATKAN REHABILITASI = HUKUMAN RAWAT INAP RAWAT JALAN 1. SUKARELA 2. TERKAIT HUKUM TAT TIM HUKU M TIM DOKTER CASE CONFE RENCE REKOMENDA SI BAP KONSEP PENANGANAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA
- 20. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH Mekanisme Pelaksanaan Asismen Terpadu dan Penempatan Pecandu Narkotika Dalam Proses Hukum Kedalam Lembaga Rehabilitasi HARI KE - 1 2 3 5 - 6 2 x 24 jam 1 x 24 jam Permohonan Asesmen Dok ter/ Psikolog Tim Hukum Penyidik Penyidik Sekretariat Tim Asesmen Terpadu (TAT) Asesmen Tim Dokter Asesmen Tim Hukum Case Conference Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu - Tingkat Ketergantungan - Tempat dan lama Rehabilitasi - Status tersangka dan kelanjutan proses hukumnya - Penempatan dalam lembaga rehab/rutan/ cab. rutan Lamp. BAP Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu - BAP/BB - Orang/tsk P21 Penyidik Jaksa Persidangan Putusan Jaksa Jaksa Pelakasanaan Rehab - Reha bilit asi di lemb. rehab/rutan/cab. Rutan - Lama 3 bulan - Tempat : BNN/Kemenkes/Kemensos - Pelaksanaan : Sesuai masing -masing lembaga - Reha bilitasi di lembaga rehabiltasi - Re ha bilitasi di lapas Proses Reimbursement PROSES REHABILITASI SETELAH PUTUSAN PROSES REHABILITASI SEBELUM PUTUSAN PENYIDIK BNNP/KAB/ KOTA BNNP/KAB/ KOTA & TAT BNNP/KAB/ KOTA & TAT SEKRETARIAT TAT PROSES PENUNTUTAN PROSES SIDANG
- 21. PERATURAN TERKAIT PELAKSANAAN PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES HUKUM KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI BNN • Perka BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penanganan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi • PERBER POLRI •TR Kapolri 701/VIII/201 5 •STR /865/X/2015 •PERBER KEJAKSAAN •SEJA Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial •Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PERL029/A/JA/12/ 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Reijabilitasi •PERBER MA •SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rahab Medis dan Rehab Sosial •SEMA Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehab KEMENKES •Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 Ttg juknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Dapat Penetapan/Putusan Pengadilan •Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Ttg juknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika •PERBER KEMENSOS •PERMENSOS NO 56/HUK/2009 TTG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN LAHGUN NARKOTIKA,PSIK OTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA •PERMENSOS NO 26/2012 TTG STANDAR REHAB SOSIAL KORBAN LAHGUN NARKOTIKA ,PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA •PERMENSOS NO 3 TH 2012 TTG STANDAR REHABSOS KORBAN LAHGUN NARKOTIKA,PSIK OTROPIKA DN ZAT ADIKTIF LAINNYA •PERBER 21
- 22. 1) Setiap penyalahguna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun; 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan 103; 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 23. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 24. 1. Hasil pemeriksaan urine/darah positif megandung narkotika; 2. Jumlah barang bukti narkotika untuk pemakaian pribadi (dengan jumlah sesuai kriteria yang disepakati dalam Keputusan Bersama) atau bahkan habis dipakai; 3. Mengingat terdapat tindakan rehabilitasi yang harus diupayakan penegak hukum dalam proses penanganan perkaranya, maka dalam berkas perkara harus dilengkapi rekomendasi TAT baik dari tim medis maupun tim hukum (penting mengetahui peran pelaku, apakah hanya penyalahguna atau berkontribusi dalam peredaran gelap narkotika. Untuk itu TAT dari tim hukum sangat dibutuhkan). Setidak-tidaknya Pengenaan sangkaan/dakwaan Pasal 127 terhadap seorang pelaku, memenuhi syarat sbb: BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH
- 25. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH SYARAT TSK/TDW/ANAK YANG DAPAT DIREHABILITASI MEDIS DAN ATAU SOSIAL PERSPEKTIF JAKSA 25 ● Positif menggunakan narkotika (BAP Hasil Lab): ● Ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu; ● Tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; ● Bukan merupakan residivis kasus Narkotika; dan ● Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan Barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu. Narkotika Jumlah tertentu adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu: SEMA Nomor 4 Tahun 2010
- 26. • Adanya kekhawatiran penyidik jika tersangka melarikan diri dari lembaga rehabilitasi sementara proses hukum masih berlanjut maka kasus tersebut masih menjadi tanggung jawab penyidik 03 • Untuk kasus-kasus yang sudah menjadi Target Operasi (TO), Undercover Buy, dan Control Delivery oleh kepolisian tidak dilakukan asesmen terpadu. Penyidik sulit menemukan kasus narkotika yang tertangkap tangan, apabila ada kasus tertangkap tangan biasanya hasil razia 01 • Permasalahan kondisi geografis wilayah yang terdiri dari berbagai kabupaten/kota dan jarak yang jauh dari polres/polsek ke sekretariat TAT sehingga menyulitkan penyidik untuk mengirimkan permohonan dan melaksanakan proses asesmen terpadu 02 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH KONDISI YANG DITEMUKAN • Tidak semua penegak hukum terutama penyidik memahami konsep asesmen terpadu 04 PERMOHONAN ASESMEN TERPADU RENDAH • Permohonan asesmen yang harus diajukan maksimal 2x24 jam 05
- 27. • Pelaksanaan asesmen terpadu sampai dikeluarkannya rekomendasi hasil TAT lebih dari 6 hari karena Tim Asesmen Terpadu yang timnya terdiri dari berbagai Instansi (Polri, BNN, Kejaksaan, Kemkes) yang berasal dari wilayah yang berbeda, tidak dapat hadir karena ada tugas lain dari instansinya, kurang waktu dan jarak koordinasi yang jauh di provinsi, kota dan kabupaten 03 • waktu pengajuan TAT dari penyidik sering melampaui batas yang ditentukan 01 • Penyidik tidak mengajukan TAT, namun setalah di tahan sekitar 7 Hari baru dimintakan assesment dg alasan pengembangan kasus 02 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH KONDISI YANG DITEMUKAN • Case conference sulit dilakukan karena harus menyelaraskan waktu tim hukum, tim medis, dan tim sekretariat, sehingga case conference dilakukan sesaat setelah dilaksanakannya asesmen terpadu. 04 PROSES ASESMEN TERPADU • Permohonan asesmen yang harus diajukan maksimal 2x24 jam 05
- 28. BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NARKOTIKA RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA NARKOTIKA 1. PECANDU 2. PENYALAHGUNA 3. KETERGANTUNGAN NARKOTIKA 4. KORBAN PENYALAHGUNA 5. NARKOTIKA PEMAKAIAN 1 HARI 6. ANAK YANG MENJADI PENGGUNA NARKOTIKA Anak yang Menjadi Pengguna Narkotika adalah seorang yang masih dibawah umur menggunakan narkotika. Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila dosisnya dikurangi akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 29. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library