Teori Kebijakan Publik kasus pengambil alihan perbaikan jalan

1. Teori Kebijakan Publik
pengambil alihan perbaikan
jalan oleh Pemerintah Pusat

2. Latar Belakang
Dalam rangka memperkembangkan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik yaitu
pembangunan. Seringkali peranan pemerintah dilaksanakan atas dasar cara yang berencana.
perencanaan dipakai sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat
tersebut secara lebih baik. pada Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang
menjelaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting
dalam pengembanagan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.
Jalan juga sebagai bagian system transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama
dalam mendukung bidang ekonomi, sosal dan budaya serta lingkungan dan di kembangkan
melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan
pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk menetapkan
pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan
sasaran pembangunan nasional. Dimana Jalan raya merupakan infrastruktur penting yang
menunjang berbagai kegiatan masyarakat

3. Terkait dengan peran pemerintah kota Lampung dalam pelayanan infrastruktur yaitu kasus mengenai kerusakan jalan realita yang terjadi
mengenai kebijakan pemerintah kota Lampung atas pemulihan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk publik ini
menjadi suatu permasalahan yang berat, karena bisa menimbulkan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah kota Lampung
tidak bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya.
Kondisi jalan rusak di Lampung terbentang hingga 13 kilometer menurut perhitungan Google Maps. Sehingga kondisi jalan menjadi
berlubang dan berdebu tebal akibat aspal sudah hancur. Seperti mengutip dari Antara, total panjang jalan yang menjadi kewenangan
provinsi Lampung adalah 1.693,273 kilometer, dengan 98 ruas jalan yang dibagi dalam 16 koridor. Dari luasan tersebut ada 23,15 persen
jalan yang rusak. Di mana terdapat jalan dengan rusak berat sepanjang 256,471 kilometer, rusak ringan 131,076 kilometer dan rusak
sedang 468,630 kilometer. Sudah ada beberapa pengendara motor yang jatuh karena menghindari jalan yang berlubang,” ungkap salah
seorang warga Lampung. Warga tersebut menilai langkah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU dan Penataan Ruang dalam
melakukan penanganan sekadarnya saja. Pasalnya, jalan yang berlubang hanya ditutupi tanah sehingga tidak bertahan lama. Jalan rusak
kini menjadi makanan sehari-hari masyarakat kabupaten Bone. Jalan rusak dan berlobang menyebabkan banyak sekali terjadi kecelakaan
lalu lintas hingga merenggut nyawa orang. Yang memiriskan disepanjang jalan rusak, anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan
cukup minim.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, apabila pemerintah daerah tidak sanggup memperbaiki jalan yang
sifatnya vital, maka pemerintah pusat wajib mengambil alih. Pasalnya, pemeliharaan jalan telah diatur secara jelas antara jalan nasional,
jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Menurutnya, pengambilalihan tanggung jawab pemerintah provinsi Lampung memang
sekilas hal yang baik dan terkesan gagah, namun sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalah. menyarankan agar pemerintah segera
menyelesaikan tata kelola anggaran daerah yang sudah lama bermasalah. Sebab, persoalan ini merupakan masalah sistemik. Hal itu
tercermin dari tata kelola anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, di mana sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Perbaikan jalan di Terusan Ryacudu Lampung Selatan tersebut terhambat
disebabkan oleh keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan luas
dengan keterbatasan anggaran yang tesedia jadi pembangunan tidak lancar selain itu kerusakan jalan terjadi karena banyaknya kendaraan
sarat muatan atau over-dimension over-loading (ODOL) yang melintas sehingga jalan tersebut tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh
pemerintah daerah

4. Rumusan
Masalah
1.Jelaskan tentang teori Kebijakan Publik yang
digunakan dalam kasus pengambil alihan
perbaikan jalan oleh pemerintah pusat?
2.Jelaskan tentang teori pembangunan dalam
kasus pengambil alihan perbaikan jalan oleh
pemerintah pusat

5. PEMBAHASAN
Teori Kebijakan Publik Terhadap Pengambil Alihan Perbaikan Jalan Oleh Perintah Pusat
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai
serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)
dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam
rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan
melibatkan perilaku yang memilik maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting
dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada
suatu masalah. Dimensi-dimensi yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan
kebijakan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai stakeholder secara
partisipatif dan demokratis. Pembuat kebijakan dan stakeholder secara kolaboratif terlibat
dalam proses analisis dan pelaksana kebijakan. Maka diperlukan evaluasi sebagai bentuk
penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Ada tiga
tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yaitu :

6. 1. Evaluasi pada tahapan perencanaan
Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan ex-ante yang artinya bahwa kebijakan dilaksanakan dengan maksud
mimilih alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan. Tujuan evaluasi tahapan ini adalah untuk
menghindari penilaian awal yang diberikan kepada kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pemberi informasi
tehadap kebijakan yang sedang dilaksanakan. Evaluasi pada tahapan ini juga dapat memberikan pengkajian awal pengaruh
terhadap lingkungan
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Evaluasi pada tahapan pelaksanaan ini disebut juga dengan on-going. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kemajuan
pelaksanaan yang dibandingkan dari proses awal kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila ada kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan evaluas maka akan
segera diatasi melalui penilaian ongoing ini melalui proses rekomendasi. Selain itu evaluasi on going juga dapat memberikan
informasi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
1. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Evaluasi pada tahapan ini disebut juga dengan ex-post. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
pelaksanaan kegiatan. Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk penganalisisan tingkat ketercapaian luaran kebijakan. Selain
itu pada tahapan ini juga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

7. Ketiga tahapan evaluasi ini harus dilaksanakan pada proses pelaksanaan kebijakan agar dapat menilai sejauh mana
pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Proses penilaian kebijakan yang dilakukan
di Indonesia menggunakan gabungan dari ketiga bentuk penilaian. Hal ini dikarenakan objek kebijakan yang luas dan
sumber daya yang variatif harus dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan
permalasahan.
Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Mengingat bahwa infrastruktur
jalan yang rusak parah sudah bertahun-tahun tidak ada perbaikan jalan di Provinsi Lampung. bentuk kewajiban
pemerintah atau negara hadir untuk membenahi infrastruktur jalan, yang telah diamanatkan pada UUD 1945 pasal 18A
ayat 2 terkait hubungan keuangan dan pelayanan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan Undang Undang. Yang mana artinya bahwa kita melihat kehadiran Presiden untuk
meninjau langsung terkait infrastruktur jalan yang ada di Lampung tentu ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk
memenuhi hak dasar masyarakat untuk dapat hidup yang layak. Dijelaskan juga pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar yakni point c Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, hak kemakmuran harus menjadi prioritas ke
rakyat dengan segala prosesnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, apabila pemerintah
daerah tidak sanggup memperbaiki jalan yang sifatnya vital, maka pemerintah pusat wajib mengambil alih.
Kebijakan publik yang terjadi adalah Pemerintah pusat mengkucurkan dana senilai 800 Milyar untuk membantu
pemerintah daerah provinsi Lampung melalui kementerian Pekerjaan Umum dengan tidak meniadakan pemerintah
daerah provinsi itu sendiri. Ini merupakan sebuah kebijakan publik yang tepat dan menguntungkan masyarakat Lampung
demi lancarnya perputaran ekonomi

8. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam hal pembangunan
infrastruktur jalan di Provinsi Lampung dan memberikan pembangunan terbaik kepada masyarakat dan melakukan
pembangunan secara merata di Provinsi Lampung. Faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan
di Provinsi Lampung adalah keterbatasannya anggaran atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan
dilakukan cukup besar dan luas dengan keterbatasan anggaran yang tesedia jadi pembangunan tidak lancar. Selain itu karena
banyaknya kendaraan sarat muatan atau over-dimension over-loading (ODOL) yang melintas.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambogio mengungkap, tiga alasan mengapa permasalahan jalan rusak yang tak kunjung
diperbaiki masih saja ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, Pengalokasian dan pemanfaatan anggaran sudah
ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD tidak tersalur dengan baik, Penyebab kedua adalah teknis
pembangunan. ada anggaran yang disunat demi kepentingan tertentu atau dikorupsi. Sedangkan penyebab terakhir adalah
law enforcement penggunaan. jalan yang sudah dibangun dengan kualitas yang tidak baik, kemudian dilewati dengan
kendaraan-kendaraan yang overload. Ini yang terus menerus menghancurkan jalan-jalan di daerah. Seharusnya
pembangunan jalanan yang dilakukan pemerintah daerah akan melewati proses pengawasan oleh BPKP terhadap proyek
yang dibangun sudah sesuai atau belum dengan anggaran yang diberikan
Selain itu anggaran pemerintah daerah umumnya habis untuk belanja pegawai atau menggaji aparatur sipil negara (ASN).
Sedangkan, alokasi untuk infrastruktur cenderung minim. Hal ini perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri dinilai perlu mendorong pemerintah daerah kreatif dan melakukan inovasi. Kepala daerah tidak inovatif
sehingga tidak melakukan apa-apa. Padahal daerah bisa mengundang investor untuk mendorong pembangunan. Dan
selanjutnya yang menjadi masalah daerah yang miskin sumber daya alam, sementara pemerintah pusat juga memberikan
izin terhadap pemekaran wilayah sehingga dampaknya ada daerah-daerah yang tidak punya potensi sumber daya alam tetapi
dimekarkan sehingga hanya mengharapkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tidak pernah mandiri

9. 2. Teori Pembangunan Terhadap Pengambil Alihan Perbaikan Jalan Oleh Pemerintah Pusat
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi
berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan
lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia sudah mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dengan banyaknya fasilitas publik.
Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai
kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik dan lain sebagainya. Pembangunan yang dilaksanakan harus
diusahakan dan direncanakan secara sadar, artinya baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan
pembangunan daerah untuk mecapai tujuan pembangunan nasional.
Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung terdapat beberapa kendala berupa keterbatasannya anggaran
atau dana yang tersedia sedangkan pembangunan yang akan dilakukan cukup besar dan luas maka dengan adanya
keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga untuk memaksimalkan pembangunan jalan di Lampung, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan jalan yang terdapat di daerah Lampung.
Dikarenakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa kebijakan pengambil alihan
perbaikan jalan di Lampung merupakan keputusan Presiden Joko Widodo karena melihat keadaan jalanan rusak di daerah
Lampung yang cukup parah.
Dalam instruksi Presiden atau Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah,
disebutkan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas
kawasan industry, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.
Kepala negara menegaskan, terdapat tanggung jawab pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur di daerah. Sebab,
roda prekonomian akan tergerak dari baiknya infrastruktur di setiap wilayah. Selain itu perlunya perbaikan jalan di Daerah
Lampung karena adanya kerusakan jalan dapat menghambat perjalanan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang
sangat merugikan masyarakat

10. 1. Kesimpulan
a. Kebijakan Publik Terhadap Pengambil Alihan Perbaikan Jalan di Daerah Lampung Oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikarenakan beberapa hal yaitu pengalokasian dan pemanfaatan anggaran sudah
ditetapkan oleh pemerintah daerah, disahkan oleh DPRD tidak tersalur dengan baik, Penyebab kedua adalah teknis pembangunan. ada
anggaran yang disunat demi kepentingan tertentu atau dikorupsi. Sedangkan penyebab terakhir adalah law enforcement yaitu
penggunaan jalan yang sudah dibangun dengan kualitas yang tidak baik, kemudian dilewati dengan kendaraan-kendaraan yang
overload. Ini yang terus menerus menghancurkan jalan-jalan di daerah. Seharusnya pembangunan jalanan yang dilakukan pemerintah
daerah akan melewati proses pengawasan oleh BPKP terhadap proyek yang dibangun sudah sesuai atau belum dengan anggaran yang
diberikan. Selain itu anggaran pemerintah daerah umumnya habis untuk belanja pegawai atau menggaji aparatur sipil negara (ASN).
Sedangkan, alokasi untuk infrastruktur cenderung minim. hal ini perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan Kemendagri
dinilai perlu mendorong pemerintah daerah kreatif dan melakukan inovasi.
b. Negara dalam hal ini Pemerintah setempat, harus bertanggung jawab terhadap jalan sebagai infrastruktur negara, dengan cara
memperbaiki jalan yang rusak. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih perbaikan jalan daerah yang rusak di Lampung. pemerintah pusat
akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk perbaikan. Meskipun terdapat solusi pengambil alihan perbaikan jalan
oleh pemerintah pusat akan tetapi hal ini memiliki dampak, pemerintah harus melakukan beberapa penyesuaian belanja. Artinya ada
belanja yang kemudian harus dialihkan atau disesuaikan agar terget pembangunan jalan provinsi bisa dijalankan.
1. Saran
Alokasi dan pemanfaatan anggaran Pemerintah Daerah Lampung agar bisa digunakan secara maksimal untuk perbaikan infrastruktur dan
juga diharapkan pengawasan dari Pemerintah Pusat terkait pengalokasian dan pemanfaatan dana sehingga meminimalisir terjadinya
penyalahgunaan dana oleh pemerintah daerah. Selain itu Anggaran pemerintah daerah umumnya habis untuk belanja pegawai atau menggaji
aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan, alokasi untuk infrastruktur cenderung minim. Hal ini perlu dievaluasi oleh Kementerian Dalam
Negeri untuk meingkatkan dana anggaran infrastruktur daerah serta Kementerian Dalam Negeri Perlu melakukan Evaluasi untuk
mendorong pemerintah daerah agar kreatif dan melakukan inovasi agar bisa mengundang investor untuk mendorong pembangunan didaerah
Lampung.
Meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) serta pihak terkait melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan secara rutin
untuk memantau dan menindak kendaraan-kendaraan ODOL yang masih melintasi jalan nasional atau provinsi di luar ketentuan yang berlaku