cbr

1. Critical Jurnal Review
GEOGRAFI REGIONAL NEGARA BERKEMBANG
“Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum
Internasional”
Oleh :
Erlina Dewi Siregar
NIM : 3152131007
C REGULER 2015
Dosen : Drs.Walbiden Lumbantoruan, M.Si.
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2019

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Karunia
dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Geografi Regional
Negara Berkembang ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul jurnal yang akan saya
kritik yaitu “Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional”.
Pembuatan Critical Jurnal Review ini bertujuan sebagai tugas individu mata kuliah
kuliah Geografi Regional Negara.
Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Walbiden Lumbantoruan selaku
dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam pembuatan Critical Jurnal Review ini.
Critical Jurnal Review ini saya yakini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak
kekurangannya seperti pepatah yang mengatakan “tak ada gading yang tak retak”, baik isi
maupun penyusunannya. Atas semua itu dengan rendah hati saya harapkan kritik dan saran
yang membangun guna menyempurnakan tugas Critical Jurnal Review ini. Semoga tugas
Critical Jurnal Review ini dapat bermanfaat.
Medan, 19 November 2019
Erlina Dewi Siregar

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................1
1.1. Latar Belakang............................................................................................................1
1.2. Tujuan.........................................................................................................................1
BAB II RINGKASAN JURNAL..............................................................................................2
2.1. Identitas Jurnal............................................................................................................2
2.2. Ringkasan Jurnal ........................................................................................................2
A. Pendahuluan...........................................................................................................2
B. Kajian Teori...........................................................................................................3
C. Metodologi Penelitian............................................................................................3
D. Pembahasan ...........................................................................................................3
E. Simpulan dan Saran...............................................................................................5
BAB III KEUNGGULAN & KELEMAHAN JURNAL .......................................................6
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................7
4.1. Kesimpulan.................................................................................................................7
4.2. Saran...........................................................................................................................7

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum internasional disusun dan lahir karena kebutuhan dan dirancang untuk
mencapai ketertiban dan perdamaian dunia. Suatu sistem yang bertujuan untuk men-cap
suatu negara sebagai “bersalah” dan negara lain sebagai “tidak bersalah” dan partisiapasi
utama dari sistem hukum internasional yaitu negara-negara yang semuanya diperlakukan
sebagai pemilik kedaulatan yang sama.
Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya
terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka.
Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa
antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan,
perdagangan, dll. Manakala hal demikian itu terjadi, hukum internasional memainkan
peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.
Seiring perkembangan zaman, hukum internasional juga terus berkembang. Sejak
pergaulan internasional makin meningkat menjelang abad 19 hukum internasional telah
menjadi suatu sistem universil dan pada abad 20 telah merupakan suatu perluasan yang
tidak ada tandingannya.
Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting
di masyarakat internasional sejak awal abad ke- 20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk
menciptakan hubungan-hubungan antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip
perdamaian dan keamanan internasional.
1.2 Tujuan
Tujuan penulisan dalam pembuatan tugas Critical Jurnal Review ini adalah untuk
memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Geografi Regional Negara Berkembang
dan untuk melatih mahasiswa berpikir kritis.

5. 2
BAB II
RINGKASAN JURNAL
2.1. Identitas Jurnal
Identitas Jurnal Utama
Nama Penulis : Janedjri M. Gaffar
Judul Artikel : Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum
Internasional
Nama Jurnal : Jurnal Konstitusi
Nomor Volume : Volume 10, Nomor 2
Tahun : Juni 2013
ISSN : -
2.2. Ringkasan Jurnal
A. Pendahuluan
Terhadap Hukum Internasional terdapat perbedaan pandangan, bahkan terkait
dengan identitas apakah merupakan hukum atau tidak. Para ahli ada yang berpendapat
bahwa hukum internasional tidak dapat digolongkan kedalam kelompok ilmu hukum
tetapi hanya sekedar moral internasional yang tidak mengikat secara positif. Namun
ada sarjana yang menyatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum positif
yang sudah terbukti menyelesaikan atau mengatur persoalan-persoalan dunia bahkan
ada pendapat yang menyatakan hukum internasional sebagai “world law” atau hukum
dunia yang didalamnya ada jaringan, sistem serta mekanisme dari suatu pemerintahan
dunia yang mengatur pemerintah-pemerintah dunia.
Pada awal perkembangnya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika
mempunyai sikap yang kritis terhadap hukum internasional dengan alasan sebagal
berikut:
1. Pengalaman pahit yang dialami di waktu berada di bawah hukum internasional di
zaman kolonial karena ketentua-ketentuan hukum yang dibuat pada waktu itu hanya
untuk kepentingan kaum penjajah. Bahkan akibatnya masih dirasakan sampai zaman
sesudah kemerdekaan.
2. Negara-negara tersebut belum lahir waktu dibentuknya hukum internasional.
Dengan demikian nilai-nilai, kebudayaan dan kepentingan mereka tidak
tercerminkan dalam hukum internasional waktu itu.

6. 3
3. Dalam hal tertentu, negara-negara Barat menggunakan hukum internasional untuk
memelihara status quo dan mempertahankan kolonialisme.
4. Di antara negara-negara Asia dan Afrika, banyak yang berada dalam keadaan miskin
dan karena itu berusaha keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka.
5. Jumlah wakil-wakil dari Asia dan Afrika dalam berbagai badan hukum PBB seperti
Mahkamah Internasional, Komisi Hukum Internasional dan Biro-biro Hukum
berbagai organisasi internasional, sampai akhir-akhir ini sangat sedikit, sehingga
menyebabkan mereka tidak terwakili secara memadai dalam badan-badan tersebut
dan tidak dapat berpartisipasi dalam menciptakan norma-norma hukum
internasional.
B. Kajian Teori
Oppenheim mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang
sesungguhnya (reallylaw). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai
hukum yaitu adanya aturan hukum, adanyamasyarakat, serta adanya jaminan
pelaksanaan dari luar (external power) atas aturan tersebut. Syarat pertama dipenuhi
dalam bentuk aturan hukum internasional dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 , Perjanjian internaional tentang bulan dan benda-
benda langit lainnya (Space Treaty 1967), Konvensi mengenai hubungan diplomatik
dan konsuler, berbagai konvensi internasional tentang HAM, tentang perdagangan
internasional, tentang lingkungan internasional, tentang perang, dan lain-lain.
C. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam menganalisis Jurnal adalah metode kualitatif yaitu
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.
Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
D. Pembahasan
Hukum internasional merupakan instrumen politik negara maju untuk
mengintervensi negara berkembang. Hukum dapat berfungsi untuk berbagai
kepentingan, antara lain berfungsi sebagai instrumen politik. Intervensi negara maju

7. 4
kepada negara berkembang terjadi melalui dua cara, dimana hal tersebut tidak dapat
dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Keterlibatan suatu negara dalam
perjanjian internasional menunjukkan bahwa negara tersebut dengan sengaja
membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub
dalam perjanjian internasional. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan
ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.
Keterlibatan negara berkembang dalam Hukum Internasional merupakan keinginan
untuk membuat terobosan guna menghadapi persaingan dengan negara maju. Dengan
hadirnya WTO, negara berkembang dapat mempertahankan haknya yang dilanggar dan
dapat memaksa negara maju untuk melakukan perundingan. Tersedianya pilihan untuk
mengajukan gugatan hukum yang memberikan kekuatan pada negara berkembang
memaksa negara maju dalam kasus tertentu.
Negara berkembang merupakan negara-negara baru yang pada umumnya
memperoleh kemerdekan setelah Perang Dunia Ke-2.Negara-negara yang lahir setelah
Tahun 1945 saat ini berjumlah 141 dari 192 negara di dunia. Negara-negara
berkembang pada awalnya sama sekali tidak ikut merumuskan ketentuan-ketentuan
hukum internasional zarnan sebelumnya yang mengatur kehidupan dalam pergaulan
antarbangsa.4 Pada awal perkembangnya negara-negara baru di kawasan Asia dan
Afrika mempunyai sikap yang kritis terhadap hukum internasional dengan alasan
sebagal berikut:
1. Pengalaman pahit yang dialami di waktu berada di bawah hukum internasional di
zaman kolonial karena ketentua-ketentuan hukum yang dibuat pada waktu itu hanya
untuk kepentingan kaum penjajah. Bahkan akibatnya masih dirasakan sampai zaman
sesudah kemerdekaan.
2. Negara-negara tersebut belum lahir waktu dibentuknya hukum internasional.
Dengan demikian nilai-nilai, kebudayaan dan kepentingan mereka tidak
tercerminkan dalam hukum internasional waktu itu.
3. Dalam hal tertentu, negara-negara Barat menggunakan hukum internasional untuk
memelihara status quo dan mempertahankan kolonialisme.
4. Di antara negara-negara Asia dan Afrika, banyak yang berada dalam keadaan miskin
dan karena itu berusaha keras untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka.
5. Jumlah wakil-wakil dari Asia dan Afrika dalam berbagai badan hukum PBB seperti
Mahkamah Internasional, Komisi Hukum Internasional dan Biro-biro Hukum

8. 5
berbagai organisasi internasional, sampai akhir-akhir ini sangat sedikit, sehingga
menyebabkan mereka tidak terwakili secara memadai dalam badan-badan tersebut
dan tidak dapat berpartisipasi dalam menciptakan norma-norma hukum
internasional.
Faktor-faktor di atas mendorong negara-negara berkembang di kawasan Asia dan
Afrika bersikap kritis terhadap hukum internasional walupun tidak menolak eksistensi
hukum internasional. Hal ini karena hukum internasional dipandang sama sekali tidak
mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan kepentingan mereka.
E. Simpulan dan Saran
Keterlibatan negara berkembang dalam Hukum Internasional, khususnya dalam
WTO adalah wujud keinginan untuk membuat terobosan guna menghadapi persaingan
dengan negara maju karena proses diplomasi melalui GATT yang tidak membuahkan
hasil sesuai yang diharapkan. Melalui WTO negara berkembang berharap dapat
mempertahankan haknya yang dilanggar dan dapat memaksa negara maju untuk
melakukan perundingan.
Setidaknya ada empat alasan kerangka hukum dalam WTO dapat membantu
negara berkembang.19 Pertama, tersedianya pilihan untuk mengajukan gugatan hukum
yang memberikan kekuatan pada negara berkembang memaksa negara maju dalam
kasus tertentu. Kedua, aturan WTO menjadikan hukum perdagangan internasional
sebagai acuan standar. Ketiga, negara berkembang dapat menggunakan aturan yang
telah disepakati sehingga memiliki sekutu sesama negara berkembang yang memiliki
kepentingan sama. Keempat, kepentingan ekonomi jangka panjang mendorong
dipenuhinya aturan-aturan yang telah dibuat.

9. 6
BAB III
KEUNGGULAN & KELEMAHAN JURNAL
3.1. Keunggulan Jurnal
Keunggulan dari jurnal yang berjudul Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap
Hukum Internasional yaitu penulisan jurnal sesuai dengan EYD, tata cara penulisan yang
rapih, Isi jurnal juga mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca untuk memahami
isi jurnal, dan tata letak point-point di dalam isi jurnal rapih sehingga memudahkan
pembaca untuk memahami isi jurnal.
3.2. Kelemahan Jurnal
Kelemahan dari jurnal yang berjudul Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap
Hukum Internasional yaitu tidak terteranya ISSN, masih terdapatnya kata-kata yang
masih bersalahan penulisannya.

10. 7
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Oppenheim mengakui bahwa hukum internasional adalah hukum yang lemah.
Hukum internasional lemahdalam hal penegakan hukumnya bukan validitasnya. Hukum
internasionalterkadang sangat primitif dan tebang pilih karena mendasarkan kekuatan
penegakan kepada negara pihak. Oleh karena itu seringkali hukum internasional dan
sanksi dikenakanterhadap negara-negara kecil yang kurang memiliki kekuatan dan
pengaruhdi lingkugan masyarakat internasional.
4.2. Saran
Saran saya terhadap kita yaitu sebaiknya kita belajar lebih dalam lagi mengenai
materi Geografi Regional Negara Berkembang agar pemahaman kita lebih luas dan tidak
kesusahan lagi dalam mengerjakan tugas apapun, salah satunya tugas critical jurnal
review ini.