Artikel ke 1 yang diterbitkan di Majalah FOKUS

1. ARTIKEL
Kepentingan Nasional Bukan Lagi
“Politik Sana-Sini Senang”
Politik luar negeri sebuah negara merupakan perpaduan dan cerminan dari situasi
politik, kondisi sosial, serta kapabilitas ekonomi dan militer di dalam negeri, serta dipengaruhi
perkembangan di lingkungan eksternal, baik pada tataran regional maupun global. Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia, Hassan Wirajuda, menyebutnya sebagai faktor intermestik.
S
ejak tahun 1948 sampai saat ini, kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat
Danny Rahdiansyah Indonesia menggunakan doktrin dan Uni Sovyet yang saling bertentangan
• Alumni Jurusan Politik Luar Negeri Bebas Aktif (bipolar). Tidak ingin terjebak sebagai
Hubungan Internasional
• Universitas Indonesia (PLN-BA) yang dicetuskan oleh obyek pada bipolaritas tersebut, Indonesia
dan Program Master of Mohammad Hatta. Secara umum, memilih jalur sendiri dan tidak berpihak
Public Policy
• University of Sydney, pengertianbebasaktifdapatdimaknaisebagai pada salah satu blok tersebut. Doktrin ini
Australia. independensi Indonesia untuk menentukan juga merupakan posisi pembeda yang jelas
• Saat ini berdomisili
di Roma posisinya dalam isu-isu internasional bagi Indonesia dalam sistem internasional
berdasarkan kepentingan nasionalnya. Serta waktu itu.
komitmen Indonesia untuk berpartisipasi Sejarah membuktikan dengan PLN-
dalam upaya konstruktif guna membangun BA, Indonesia dapat berkiprah di panggung
dan mempertahankan dunia yang adil dunia, melalui Konferensi Asia Afrika
dan damai. Dengan mengikuti logika dari (KAA) 1955, pembentukan Gerakan Non-
definisi tersebut, dalam implementasinya, Blok (GNB) 1961, dan lain sebagainya.
arah kebijakan dapat bergerak ke berbagai Walaupun Indonesia mengalami sejumlah
arah, bahkan mungkin saja didikte oleh pergantian pemerintahan dan perubahan
kepentingan nasional pada masa-masa sistem politiknya, PLN-BA tidak berubah
tertentu. dan terus menjadi prinsip pokok dalam
Pada awal dicetuskan, PLN-BA me- politik luar negerinya.
rupakan reaksi Indonesia terhadap sistem Lebih jauh, PLN-BA dapat mencitrakan
internasional saat itu di mana terdapat dua Indonesia sebagai sebuah negara yang
bersahabat dan tidak mengancam negara-
negara lain di kawasan. Hal ini juga
dibuktikan dengan penolakan Indonesia
masuk dalam blok superpower, tidak
pernahnya Indonesia berpartisipasi dalam
suatu pakta militer atau mengijinkan adanya
markas militer asing di wilayah Indonesia.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir
ini, implementasi PLN-BA juga berupaya
mencitrakan Indonesia sebagai peace maker,
confidence builder, problem solver, dan bridge
builder.
Namun di samping berbagai keberha-
silan dalam implementasi PLN-BA, doktrin
ini juga menghadapi berbagai ujian yang
menggugat relevansinya dan meminta perlu
adanya redefinisi terhadap doktrin ini.
Sejumlah peristiwa dalam sejarah moderen
termasuk berakhirnya Perang Dingin (yang
menjadi konteks sejarah dicetuskannya
doktrin ini), krisis ekonomi 1997-1998,
peristiwa WTC 11 September 2001,
dan krisis finansial global 2008 menjadi
46 << M a j a l a h F I G U R
• Edisi XXXiii /Th. 2008

2. ARTIKEL
tantangan tersendiri terhadap doktrin PLN-
BA.
Sejumlah kritik yang muncul antara
lain adalah tidak jelasnya arah politik luar
negeri Indonesia dalam situasi internasional
yang telah banyak berubah. Selain itu
terdapat pandangan bahwa Indonesia
hanya memiliki sekumpulan kebijakan
tanpa adanya politik luar negeri yang jelas.
Prinsip bebas aktif dimaknai sebatas bebas
memilih apa pun dan aktif berpartisipasi
dalam berbagai pertemuan tingkat global,
namun sedemikian bebasnya sehingga sulit
mencari benang merahnya. Bahkan satu
kritik menyebut bebas aktif sebagai politik
“sini senang” dan “sana senang”.
Menghadapi berbagai kritik tersebut,
pemerintah sebagai aktor utama
implementasi PLN-BA menyadari bahwa
doktrin ini perlu terus disesuaikan dengan
situasi kenyataan dunia internasional saat tingkat internasional. Terkait hal ini, perlu internasional belakangan ini seperti COP-
ini. Dengan demikian PLN-BA dapat terus ada penegasan yang jelas mengenai definisi 13 UNFCCC di Bali yang melahirkan Bali
menjadi corong kepentingan Indonesia di tegas kepentingan nasionalnya, yang akan Road Map, partisipasi Indonesia dalam
pentas global. Namun hal ini kemudian memandu pelaksanaan PLN-BA. Dengan pertemuan G8 Outreach di Jepang dan
mengundang pertanyaan baru, apakah demikian, seluruh pemangku kepentingan keikutsertaaan Indonesia dalam pertemuan
PLN-BA perlu dibongkar total atau cukup akan mengetahui apa tujuan Politik Luar G20 di Washington DC untuk membahas
diperbaiki sejumlah elemennya saja. Negeri Indonesia melalui doktrin bebas krisis finansial global merupakah tanda
Melalui tulisan ini, penulis aktifnya, beserta indikator keberhasilan/ Indonesia telah mengarah pada positioning
berpandangan bahwa sebagai konsep kegagalannya. positif tersebut.
dasar atau doktrin, PLN-BA dapat Kedua, PLN-BA harus dapat menjadi Keempat, PLN-BA harus mengurangi
terus dipertahankan dan akan selalu cermin dari cita-cita bangsa Indonesia ketergantungan pada figur perseorangan.
relevan bagi Indonesia. Rasional di seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Tidak dapat dipungkiri bahwa selama
balik pandangan ini adalah bahwa PLN- 1945, tidak hanya untuk berpartisipasi ini gaya kepemimpinan dan kepribadian
BA membuat Indonesia memiliki ruang dalam menciptakan perdamaian seorang presiden sebagai pemimpin bangsa
gerak untuk memanuver kebijakan yang dunia, tetapi juga untuk memajukan merupakan salah satu faktor determinan
luas untuk memproyeksikan kepentingan kesejahteraan umum dan mencerdaskan Politik Luar Negeri Indonesia, dan pada
nasionalnya di panggung internasional. kehidupan bangsa. Kedua elemen yang gilirannya akan sangat memengaruhi
Implementasi PLN-BA perlu didukung disebut terakhir jarang disinggung dalam pelaksanaan PLN-BA. Diharapkan dengan
oleh stabilitas sosial-politik nasional yang perdebatan mengenai Politik Luar Negeri meningkatnya independensi PLN-BA dari
mantap, kapabilitas ekonomi dan militer Indonesia, karena kita lebih sering terfokus faktor figur pemimpin, maka doktrin ini
yang kuat, dan citra positif Indonesia pada elemen menciptakan perdamaian akan sulit dibelokkan ke sana ke mari sesuai
di luar negeri untuk memperkuat dunia saja. selera presidennya. PLN-BA akan tetap
legitimasi diplomasi. Hanya dengan Ketiga, PLN-BA perlu melepaskan diri menjadi panduan bagi presiden dan seluruh
dukungan tersebut, sebuah negara dapat dari konteks sejarah pencetusannya di masa jajarannya dalam melaksanakan Politik Luar
secara bebas memilih kebijakan yang lalu. Seperti telah disampaikan sebelumnya, Negeri RI.
diinginkan demi pencapaian kepentingan PLN-BA muncul sebagai reaksi, bukan Dari paparan di atas, dapat disimpulkan
nasionalnya. aksi. Hal tersebut dapat dimaknai sebagian bahwa “redefinisi” PLN-BA dapat terjadi
Namun demikian, terdapat sejumlah kalangan sebagai positioning negatif. pada tataran implementasi strategisnya,
elemen yang perlu diperbaiki dan Di sini kemudian perlu ada penekanan dengan tetap mempertahankan elemen
dikembangkan agar doktrin ini lebih bahwa PLN-BA adalah sesuatu aksi yang normatifnya. Selain itu, PLN-BA akan
“membumi” dan tidak dipandang lagi muncul dari dalam negeri sebagai wahana terus menjadi doktrin Politik Luar Negeri
sebagai inkonsistensi dalam berdiplomasi memproyeksikan kepentingan nasional, Indonesia yang terbuka, mampu melakukan
ataupun politik “sana-sini senang”. bukan semata reaksi Indonesia terhadap aksi memproyeksikan kepentingan nasional
Pertama, PLN-BA harus dapat situasi dan kondisi dunia internasional. di panggung internasional, dan tanggap
menegaskan posisi pembeda Indonesia Dalam hal ini, Indonesia perlu terlibat dalam terhadap perubahan yang terjadi di tataran
dalam konteks dunia internasional yang pembentukan konteks internasional dengan global. Lebih jauh, PLN-BA juga akan
sudah berubah. Dengan kata lain, Indonesia memberikan penguatan pada elemen aktif mampu membuktikan bahwa Politik Luar
harus memiliki identitas jelas yang dalam doktrin PLN-BA (positioning positif). Negeri Indonesia bukan politik “sana-sini
didefinisikan sendiri dalam pergaulannya di Peran Indonesia dalam sejumlah pertemuan senang”. F
Majalah FIGUR
• Edisi X X Xi i i/ T h . 2 0 0 8 > > 47