SlideShare a Scribd company logo

Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018

•
•
Arif Hadianto
Arif Hadianto

Laporan ini membahas pencapaian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada periode Januari-Juni 2018, termasuk dukungan kebijakan dan peraturan, perkembangan proyek prioritas, rencana ke depan untuk pengembangan SDM dan kapasitas.

Government & Nonprofit
1 of 226
Download to read offline
Periode Januari - Juni LAPORAN KPPIP 2018
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 I Daftar Isi Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 BAB 1 Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 1 I. Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 3 II. Pencapaian KPPIP pada Periode Juni - Januari 2018 5 III. Dukungan KPPIP untuk Kebijakan terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur 6 A. Pencapaian Pengembangan Instrumen Keuangan untuk Pembiayaan Infrastruktur 6 B. Penyiapan Hak Pengelolaan Terbatas 7 C. Pelaksanaan Pembiayaan Pengadaan Tanah oleh LMAN 8 IV. Perkembangan pembentukan Panel Konsultan KPPIP 10 Daftar Isi I Daftar Istilah VIII Kata Sambutan XIII
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 II BAB 2 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia 11 I. Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur 13 A. Revisi Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah 13 II. Perbaikan Peraturan Terkait Kebijakan Fiskal dan Kelembagaan 15 A. Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 15 B. Perkembangan implementasi Viability Gap Fund (VGF) 16 C. Perkembangan implementasi Project Development Facility (PDF) 16 III. Perkembangan Dukungan Alternatif Pendanaan 17 A. Kemajuan KPBU di Indonesia 17 B. Perkembangan Penyusunan Konsep Hak Pengelolaan Aset Terbatas (HPT) 18 C. Perkembangan Instrumen Keuangan Baru 21 i. Progres Pengembangan Instrumen Keuangan Alternatif untuk Pendanaan Infrastruktur 21 ii. Implementasi Call Spread Options untuk Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang 23 iii. Peniadaan kewajiban collateral 10% untuk produk derivatif tertentu 25
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 III BAB 3 Pencapaian KPPIP 27 I. Dukungan Penyiapan Proyek 29 A. Peraturan Menko Perekonomian No. 192 Tahun 2018 Tentang Tim Kerja TOD Kampung Bandan untuk MRTJ 29 B. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Semarang Barat 32 C. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Lampung 32 II. Pengembangan Skema Pendanaan Proyek 32 A. Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang 32 B. Penetapan Skema Pendanaan Jakarta Sewerage System 33 C. Pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB 33 III. Pemantauan dan Debottlenecking Proyek 34 A. Tes Dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan 34 B. Debottlenecking Pembayaran dan Penyusunan Prosedur VGF Tahap I SPAM Umbulan 35 C. Operasional Proyek Palapa Ring Broadband 35 IV. Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur 36 A. Penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 36 B. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 37
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 IV BAB 4 Daftar Proyek Prioritas KPPIP – 37 Proyek Prioritas 39 Daftar 37 Proyek Prioritas 40 I. SPAM Semarang Barat 47 II. Jakarta Sewarage System 50 III. Tanggul Laut Fase A 53 IV. SPAM Lampung 56 V. SPAM Jatiluhur 58 VI. Kilang Minyak Bontang 60 VII. Kilang Minyak Tuban 63 VIII. Revitalisasi Kilang Eksisiting (RDMP) 65 IX. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja 68 X. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem & Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD) 70 XI. Proyek Tangguh LNG Train 3 72 XII. Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Baru 74 XIII. Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar 76 XIV. Central Java Power Plant (PLTU Batang) 79 XV. PLTU Indramayu 81 XVI. PLTU Mulut Tambang 83 XVII. Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas 85 XVIII. Central West Java Transmission Line 500 kV 87 XIX. Transmisi Sumatera 500 kV 89 XX. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 91 XXI. Jalan Tol Manado – Bitung 93 XXII. Jalan Tol Serang – Panimbang 95
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 V XXIII. A. Jalan Tol Medan – Binjai 97 B. Jalan Tol Palembang – Indralaya 99 C. Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar 101 D. Jalan Tol Pekabaru – Dumai 103 E & F. Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung 105 G. Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api 107 H. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi 109 I. Jalan Tol Binjai – Langsa, Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe, Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli & Jalan Tol Sigli – Banda Aceh 111 J. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi & Jalan Tol Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang 113 K. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat Tarutung – Sibolga 116 XXIV. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi 118 XXV. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen 120 XXVI. MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan 122 XXVII. Kereta Ekspres Bandara Soekarno – Hatta 125 XXVIII. Kereta Api Makassar – Pare Pare 127 XXIX. Kereta Api Kalimantan Timur 130 XXX. Light Rail Transit Sumatera Selatan 132 XXXI. Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi 134 XXXII. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 136 XXXIII. Pelabuhan Hub Internasional Bitung 139 XXXIV. Pelabuhan Patimban 141 XXXV. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut 144 XXXVI. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta/ Light Rail Transit Dki Jakarta 147 XXXVII. Palapa Ring Broadband 149
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VI BAB 5 Proyek Strategis Nasional 151 I. Proses Evaluasi dan Revisi PSN pada Semester I 2018 153 BAB 6 Kebijakan Terkait Infrastruktur yang Didukung KPPIP 163 I. Status Regulasi Pendukung Proyek Strategis Nasional 166 A. Penyusunan Peraturan Lintas Sektoral terkait Penyediaan Infrastruktur 166 B. Penyusunan Peraturan Sektoral terkait Penyediaan Infrastruktur 168 II. Perubahan Regulasi Sektoral dan Lintas Sektoral yang Diperlukan untuk Percepatan Penyediaan Infrastruktur 170 A. Perubahan Peraturan Lintas Sektoral terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur 170 B. Perubahan Peraturan Sektoral terkait Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak 172 III. Upaya Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga terkait Urgensi Pelaksanaan dan Penerbitan Regulasi 173 A. Pemahaman terhadap Penerapan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Skema Hak Pengelolaan Terbatas/ Limited Concession Scheme (HPT) 173 B. Pemahaman terhadap Ketentuan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Rekomendasi Tata Ruang dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 174 C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk Proyek Strategis Nasional 175 D. Kajian Perubahan Prioritas Penganggaran Pendanaan Pengadaan Tanah 176 E. Penggantian Dana Talangan Pembebasan Proyek Jalan Tol 177 F. Pemahaman terhadap Skema Penyiapan Proyek KPBU pada Proyek Prioritas dan PSN 179
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VII G. Pemahaman terhadap Keterlibatan BUM Desa dalam Proyek Jalan Tol 180 H. Fasilitas Perpajakan untuk Sektor Hulu Minyak dan Gas 181 I. Permasalahan Hukum penggunaan lahan dalam hutan konservasi 182 J. Pemahaman terhadap Pengusahaan Wilayah Kerja Panas Bumi oleh PLN 183 K. Pemahaman terhadap Ketentuan dan Mekanisme Kerjasama Business to Business Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 184 BAB 7 Rencana KPPIP Ke Depan 185 I. Rencana KPPIP Ke Depan 187 A. Pencapaian Saat Ini 187 B. Rencana Pencapaian Ke Depan 188 II. Kegiatan KPPIP Untuk Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas 199 A. Gambaran Sumber Daya Manusia terkait Proyek Prioritas dan PSN 199 B. Permasalahan dan Solusi Terkait Sumber Daya Manusia 205 C. Kegiatan Fasilitasi untuk Sistem Vokasi Nasional 206 i. Implementasi terhadap rekomendasi Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025 206 ii. Fokus Motor Ekonomi 207 iii. Fokus Jurusan 207 D. Kegiatan Pengembangan Kapasitas untuk Dukungan Pelaksanaan Proyek Prioritas dan PSN 208 i. Prosedur Pencairan Viability Gap Fund (VGF) dalam Proyek SPAM Umbulan dan SPAM Semarang Barat 208 ii. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Trans Sumatera 209
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VIII Daftar Istilah ABET Accreditation Board for Engineering and Technology AD ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ANDAL Analisis Dampak Lingkungan AP Availability Payment/Pembayaran Ketersediaan Layanan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASEAN Association of South East Asian Nation Bappeda Badan Perencanaan Daerah Bappenas Badan Perencanaan Nasional BED Basic Engineering Design BK Badan Kejuruan BOD Biological Oxygen Demand BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi BPJT Badan Pengatur Jalan Tol BPN Badan Pertanahan Nasional BP3TI Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika BUJT Badan Usaha Jalan Tol BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal BLU Badan Layanan Umum BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara B2B Business to Business CJPP Central Java Power Plant DED Detail Engineering Design DNI Daftar Negatif Investasi EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EPC Engineering Procurement and Construction FAIP Formulir Aplikasi Insinyur Profesional FBC Final Business Case FEED Front End Engineering Design
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 IX FS Feasibility Study GRR Grass Root Refinery G2G Government to Government HA Hektar HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation HKK Himpunan Keahlian Keinsinyuran HVDC High Voltage Direct Current IFC International Finance Corporation IP Insinyur Profesional IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah IPP Independent Power Producer IPP Insinyur Profesional Pratama IPPKH Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPM Insinyur Profesional Madya IPU Insinyur Profesional Utama ISRM Indonesia Single Risk Management JABEE Japan Accreditation Board for Engineering Education JICA Japan International Corporation Agency JKINFA Nilai Indeks Infrastruktur JSS Jakarta Sewerage System KA ANDAL Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan KAK Kerangka Acuan Kerja KEK Kawasan Ekonomi Khusus K/L Kementerian/Lembaga KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian ATR Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian PAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian PPN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian RISTEKDIKTI Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi KPBU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPI Key Performance Indicator KPPIP Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP-SF Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas-Suport Facility KSP Kantor Staf Presiden KUR Kredit Usaha Rakyat kV Kilo-volt LCS Limited Concession Scheme/Skema Konsesi Terbatas LMAN Lembaga Manajemen Aset Negara
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 X LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LRT Light Rail Transit LSIP Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional LSP Lembaga Sertifikasi Profesi MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menteri ATR Menteri Agraria dan Tata Ruang MoU Memorandum of Understanding MRTJ Mass Rapid Transportation Jakarta MW Megawatt NCICD National Capital Integrated Coastal Development OBC Outline Business Case/ Pra-Studi Kelayakan ODA Official Development Assistance OJK Otoritas Jasa Keuangan PBAS Performance Based Annuity Scheme PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDB Produk Domestik Bruto PDF Project Development Fund PINA Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah Permenhub Perturan Menteri Perhubungan Permenko Peraturan Menteri Koordinator Perpres Peraturan Presiden PJBL Perjanjian Jual Beli Listrik PJP Penanggung Jawab Proyek PJPK Penangggung Jawab Proyek Kerjasama PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap PMO Project Management Office PM Peraturan Menteri PMK Peraturan Menteri Keuangan PMN Penyertaan Modal Negara PP Peraturan Pemerintah PPA Power Purchase Agreement PPI Program Profesi Insinyur PPJT Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPN Pajak Pertambahan Nilai Pre-FS Pre-Feasibility Study PSO Public Service Obligation PT HBAP PT Huadian Bukit Asam Power PT IIF PT Indonesia Infrastructure Finance
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XI PT KAB PT Kereta Api Borneo PT KAI PT Kereta Api Indonesia PT MRTJ PT Mass Rapid Transit Jakarta PT PII PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PTPIN Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara PT PLN PT Perusahaan Listrik Negara PT SMI PT Sarana Multi Infrastruktur PSN Proyek Strategis Nasional RDMP Refinery Development Master Plan/Revitalisasi Kilang Minyak Eksisting RI Republik Indonesia ROW Right of Way RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPL Rekognisi Pembelajaran/Pengalaman Lampau RRT Republik Rakyat Tiongkok RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RPL Rekognisi Pengalaman Lampau SBOT Supported-Build-Operate-Transfer SDM Sumber Daya Manusia SHIA Soekarno-Hatta International Aiport SK Surat Keputusan SKA Sertifikat Keahlian Kerja SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKT Sertifikat Ketrampilan Kerja SLA Service Level Agreement SOP Standard Operating Procedures SPAM Sistem Penyediaan Air Minum SPC Special Purpose Company SPV Special Purpose Vehicle S&P Standard and Poor’s TA Transaction Advisory TA Tenaga Ahli TI Teknologi Informasi TKDN Tingkat kandungan Dalam Negeri UU Undang-Undang UMKM Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi USD United States Dollar VfM Value for Money VGF Viability Gap Funding/ Dukungan Kelayakan WA Washington Accord WTE Water-to-Energy
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XIII P ada semester pertama tahun 2018, Pemerintah Indonesia melanjutkan upaya secara berkesinambungan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang berfokus pada implementasi kebijakan dan arahan yang sudah ditetapkan pada semester sebelumnya. Upaya percepatan tersebut meliputi percepatan penyelesaian masalah di lapangan. Dalam rangka menjalankan mandat dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 j.o. Peraturan Presiden No.122 Tahun 2016, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Penetapan daftar PSN tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Daftar Proyek Strategis Nasional meliputi 223 proyek dan 3 program dimana terdapat penambahan pada proyek bandara dan pendidikan serta penambahan program pemerataan ekonomi. Dalam upaya mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas, KPPIP terus memberikan dukungan kepada Penanggung Jawab Proyek melalui penyediaan fasilitas, koordinasi, maupun debottlenecking proyek infrastruktur. KPPIP telah mendukung penyiapan proyek prioritas, seperti dalam hal dukungan terhadap pembentukan tim kerja TOD Kampung Bandan untuk proyek MRTJ dan dukungan transaksi proyek KPBU SPAM Semarang Barat yang saat ini sudah memasuki tahap lelang. KPPIP juga turut membantu persiapan implementasi skema pendanaan proyek melalui Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang, membantu persiapan penetapan skema pendanaan untuk proyek Jakarta Sewerage System, dan mendukung persiapan pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). KPPIP turut mendukung perbaikan beberapa peraturan seperti perbaikan atas Peraturan Presiden terkait percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, dan perbaikan peraturan menteri ESDM terkait kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. KPPIP juga terus melakukan monitoring Kata Sambutan WAHYU UTOMO Ketua Tim Pelaksana KPPIP
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XIV proyek-proyek prioritas seperti mendukung pelaksanaan tes dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, dan operasional proyek Palapa Ring Broadband. KPPIP telah mendorong upaya percepatan infrastruktur dari sisi kebijakan dan sisi kelembagaan. Dari sisi kebijakan, KPPIP telah mendukung Sekretariat Kabinet dalam melakukan pembahasan atas perubahan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah dimana telah disepakati adanya perluasan cakupan proyek yang kini meliputi Proyek Non-Strategis Nasional dan pengembangan bentuk santunan yang diberikan terhadap masyarakat. Dalam hal dukungan yang diberikan terkait kebijakan fiskal dan kelembagaan, KPPIP telah mendukung perbaikan Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui pemberian in- advance confirmation terhadap penentuan nilai dan durasi Tax Holiday untuk proyek Kilang Minyak RDMP Cilacap sebagai pemenuhan syarat mitra Investasi. KPPIP telah mendukung pengembangan implementasi skema Viability Gap Fund (VGF) melalui pemberian masukan atas isu-isu yang muncul selama proses menuju pencairan VGF seperti isu perlakuan pajak atas penerimaan VGF dan penyusunan prosedur verifikasi pencairan VGF. KPPIP juga mendukung implementasi skema Project Development Facility (PDF) melalui kajian skema trust fund dan melakukan diskusi dengan lembaga donor seperti JICA dan US-AID. Di tahun 2018, KPPIP terus mengembangkan skema alternatif pendanaan infrastruktur seperti mendorong implementasi skema KPBU, mengembangkan penyusunan konsep skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), mendorong perkembangan instrumen keuangan baru seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan implementasi Call Spread Option (CSO) untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang. Dengan penerbitan laporan ini, kami mengharapkan agar seluruh pihak mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang Proyek Prioritas serta dapat berkoordinasi dan memanfaatkan perbaikan dari sisi kebijakan dan kelembagaan secara efektif dalam melakukan debottlenecking dan upaya percepatan penyediaan proyek lainnya. Dengan demikian diharapkan proyek-proyek infrastruktur dapat segera terwujud dan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi regional maupun nasional. Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo
Perkembangan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) BAB 1
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 2
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 3 U ntuk mendukung pengembangan negara menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan menyejahterakan penduduknya, perlu dilakukan pembangunan dalam berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebagai penunjang berjalannya kegiatan ekonomi, infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro nasional. Dengan hadirnya fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kegiatan ekonomi diharapkan dapat berkembang sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pembangunan infrastruktur dalam implementasinya melibatkan beragam pemangku kepentingan di berbagai tingkat, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, sampai organisasi-organisasi lainnya. Oleh karena itu, agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dengan efektif dan efisien, koordinasi dan sinkronisasi dalam persepsi dan tindakan merupakan suatu hal yang mutlak. Untuk itu pada tahun 2014, salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau dikenal dengan sebutan KPPIP. KPPIP dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2016 dilakukan perubahan keanggotaan melalui Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016. Pembentukan KPPIP bertujuan untuk mengawal proyek-proyek infrastruktur yang ditetapkan secara khusus, serta memberikan dukungan percepatan yang dibutuhkan. Saat ini, KPPIP terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai wakil ketua, serta Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai anggota. Dalam pelaksanaannya KPPIP mendampingi kementerian teknis/ lembaga Penanggung Jawab Proyek untuk segera menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPPIP didukung oleh Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dariEselon1kementerianterkaitsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 127 Tahun 2015. Selanjutnya, Tim Pelaksana didukung oleh Project Management Office (PMO) yang melakukan analisis, pemantauan, penyusunan laporan, dan hal lain yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi percepatan proyek kepada Tim Pelaksana atau menteri. Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) I.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 4 Struktur Organisasi Ketua: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TIM PELAKSANA KPPIP TIM PENGARAH Konsultan Pendukung PMO Panel Konsultan KPPIP Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Tenaga Ahli Senior Pengadaan Tenaga Ahli Pengadaan Direktur Proyek SDM dan Strategi Pengembangan Kapasitas Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Tenaga Ahli Komunikasi Office Manager Sekretaris Eksekutif Direktur Finansial Direktur Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Direktur Air dan Sanitasi Direktur Proyek Sektor Transportasi Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Direktur Program Project Manager Administrasi
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 5 Pencapaian KPPIP Pada Periode Januari - Juni 2018 Meskipun proyek infrastruktur prioritas tetap menjadi fokus utama dari KPPIP, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memperluas lingkup kerja KPPIP untuk juga melakukan evaluasi atas usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional dan pemantauan proyek yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, jumlah proyek yang dipantau oleh KPPIP berjumlah 245 proyek dan 2 Program, namun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PSN di awal tahun 2018, KPPIP kedepannya akan memantau 223 proyek, 1 program ketenagalistrikan, 1 program industri pesawat terbang jangka menengah, dan 1 program pemerataan ekonomi. Pada tahun 2018, pemantauan pelaksanaan PSN oleh KPPIP dilakukan melalui berbagai proses, meliputi sistem data tabulasi dan sistem Teknologi Informasi KPPIP, penyusunan materi penyiapan rapat terbatas terkait PSN oleh Sekretariat Kabinet, penyusunan materi rapat terbatas PSN per provinsi yang dipimpin presiden, penyiapan serta fasilitasi rapat tindak lanjut PSN per provinsi. Khusus untuk proyek prioritas, salah satu mandat KPPIP adalah memberikan dukungan debottlenecking saat proyek mengalami hambatan untuk maju ke tahap berikutnya. Contoh dukungan yang diberikan adalah dukungan koordinasi untuk penyelesaian masalah, dukungan penyusunan kebijakan terkait infrastruktur, dukungan penyusunan kajian, dan dukungan analisis skema pembiayaan alternatif. Dalam upaya mendukung penyiapan proyek, pada tanggal 10 April 2018, KPPIP telah mendorong penerbitan Keputusan Menko Perekonomian No. 192/2018 tentang Tim Kerja Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Kampung Pencapaian KPPIP pada Semester I 2018 dapat dikategorikan sesuai dengan empat aktivitas utama KPPIP yaitu: Mendukung penyiapan proyek, Mengembangkan skema pendanaan proyek, Melakukan pemantauan dan debottlenecking proyek, dan Mengupayakan perbaikan peraturan terkait infrastruktur.  Bandan pada Proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Jakarta Utara – Selatan. KPPIP juga telah mendukung Tim Kerja TOD Kampung Bandan dalam upaya pelibatan PT Kereta Api Indonesia dalam penyiapan proyek. Selain proyek MRTJ, KPPIP juga telah mendukung transaksi Proyek SPAM Semarang Barat dan SPAM Kota Bandar Lampung. KPPIP mendampingi PDAM Kota Semarang dan PDAM Kota Bandar Lampung sebagai PJPK masing-masing proyek dalam proses penyiapan proyek. Selama Semester I 2018, untuk SPAM Semarang Barat telah berhasil dilaksanakan market sounding, Pra-kualifikasi, dan aanwijzing di waktu yang sesuai dengan rencana pelaksanaan proyek dan untuk SPAM Kota Bandar Lampung telah dicapai penandatanganan perjanjian KPBU pada Februari 2018.    Dalam upaya pengembangan skema pendanaan proyek, KPPIP telah melakukan kerjasama antara lain dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam memberikan fasilitas
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 6 dukungan kepada Pemerintah Kota Semarang, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PLTSa Semarang. Dukungan diberikan dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan yang menjadi dasar penetapan skema pendanaan. KPPIP juga melakukan kerjasama dengan ADB-AICOE dan Bappeda DKI Jakarta dalam melakukan pembahasan zona-zona Jakarta Sewerage System (JSS) yang berpotensi untuk dilaksanakan dengan skema KPBU. Sebagai hasilnya, KPPIP dan Pemerintah DKI Jakarta menyetujui JSS Zona 5 dan 8 sebagai zona-zona yang memiliki kesiapan paling tinggi untuk dibiayai dengan mekanisme KPBU.    Dalam upaya pemantauan dan debottlenecking proyek, KPPIP mendukung pelaksanaan tes dinamis LRT Sumatera Selatan, penyusunan prosedur VGF tahap I SPAM Umbulan, dan memantau mulai beroperasinya proyek Palapa Ring Paket Barat pada 2 Maret 2018.    Dalam upaya perbaikan peraturan terkait infrastruktur, KPPIP telah mendukung proses penyusunan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek PLTSa di 12 kota. KPPIP turut berperan aktif dengan menghadiri rapat pembahasan Rancangan Perpres dan memberikan masukan mengenai pengaturan penentuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Perbaikan peraturan lain yang juga didukung oleh KPPIP adalah penerbitan Permen ESDM No. 38 tahun 2018 tentang Kompensasi Right of Way untuk Transmisi Listrik. Dukungan KPPIP untuk Kebijakan terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur III. A. Pencapaian Pengembangan Instrumen Keuangan untuk Pembiayaan Infrastruktur P emerintah Indonesia terus mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi keterbatasan dana dalam penyediaan infrastruktur. Dalam pasar modal dan pasar keuangan sekunder, Pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan dimana beberapa diantaranya telah berhasil diterbitkan dan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) adalah salah satu instrumen yang telah diterbitkan dan telah menghimpun dana dari para pemodal professional untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Pada Januari 2018, telah terdapat lebih dari 50 produk RDPT dengan estimasi total nilai sebesar Rp 16 Triliun dan US$ 125 Juta. Salah satu produk
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 7 B. Penyiapan Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) RDPT terbaru diterbitkan oleh PT Waskita Toll Road pada April 2018 dengan nilai mencapai Rp 5 Triliun. Instrumen RDPT juga direncanakan akan segera diterbitkan untuk pendanaan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dengan target untuk menghimpun dana hingga Rp 450 Miliar. Penerbitan Komodo Bond pada akhir tahun 2017 oleh PT Jasa Marga senilai Rp 4 Triliun dan pada awal tahun 2018 oleh PT Wijaya Karya senilai Rp 5,4 Triliun di London Stock Exchange juga menunjukan keberhasilan pengembangan alternatif instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur. Langkah PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya ini akan diikuti olehPTPLNyangjugaberencanauntukmenerbitkan Komodo Bond pada pertengahan tahun 2018 dengan target nilai mencapai US$ 1 Miliar hingga US$ 2 Miliar. Pada Februari 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk (Islamic bond) senilai US$ 1,25 Miliar. Instrumen investasi ini dikelola dengan prinsip keislaman dan digabungkan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Hasil penghimpunan dana dari sovereign green sukuk ini akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang termasuk dalam green projects seperti energi terbarukan, green tourism, sustainable transport, dan pengelolaan limbah. Instrumen alternatif pionir lain adalah perpetual bond, yang telah berhasil diterbitkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada semester I 2018. Perpetual bond, atau juga disebut dengan obligasi bunga abadi, merupakan instrument utang yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Perpetual bond pertama di Indonesia ini dikeluarkan oleh PT PP senilai Rp 1 Triliun dengan bunga yang ditawarkan sebesar 9,65% per tahun, dengan ketentuan bahwa jika dalam jangka waktu tiga tahun PT PP tidak melaksanakan opsi beli atas perpetual bond ini maka bunga akan bertambah sebesar 5%. Perpetual bond yang dikeluarkan oleh PT PP ini akan digunakan untuk pendanaan proyek PLTU Meulaboh. Instrumen – instrumen lain yang tengah didorong Pemerintah untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur meliputi Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), obligasi daerah, dan juga potensi pemanfaatan dana haji. Dengan adanya pengembangan instrumen – instrumen alternatif non-APBN untuk pendanaan infrastruktur, diharapkan akan membuka kesempatan lebih besar untuk partisipasi para investor swasta, sehingga kebutuhan dana dalam mengimplementasikan target pengembangan infrastruktur dapat terpenuhi. S alah satu skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah adalah skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). HPT adalah skema pengalihan konsesi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan, memelihara dan mengembang­ kan aset infrastruktur yang telah beroperasi (brownfield) selama jangka waktu yang terbatas. Badan Usaha penerima konsesi akan memberikan kompensasi berupa pembayaran di muka (upfront payment) dan/atau pembayaran atau pembagian keuntungan (clawback) secara berkala. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang akan memberikan hak konsesi, dapat memanfaatkan pembayaran yang diperoleh dari Badan Usaha penerima konsesi untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur baru (greenfield). Dengan implementasi skema HPT, Pemerintah Indonesia dapat memperoleh sumber dana segar dengan cepat untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 8 C. Pelaksanaan Pembiayaan Pengadaan Tanah oleh LMAN Pada Semester-I tahun 2018, penyusunan landasan hukum untuk implementasi skema HPT dalam bentuk Peraturan Presiden tengah didorong melalui pembahasan dalam rapat dengan para pemangku kepentingan, termasuk rapat tingkat Menteri. Sampai dengan akhir Semester-I tahun 2018, Rancangan Peraturan Presiden untuk implementasi skema HPT telah dalam proses distribusi kepada para Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan.Salah satu skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah adalah skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). HPT adalah skema pengalihan konsesi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan,memeliharadanmengembangkan aset infrastruktur yang telah beroperasi (brownfield) selama jangka waktu yang terbatas. Badan Usaha penerima konsesi akan memberikan kompensasi berupa pembayaran di muka (upfront payment) dan/atau pembayaran atau pembagian keuntungan (clawback) secara berkala. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang akan memberikan hak konsesi, dapat memanfaatkan pembayaran yang diperoleh dari Badan Usaha penerima konsesi untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur baru (greenfield). Dengan implementasi skema HPT, Pemerintah Indonesia dapat memperoleh sumber dana segar dengan cepat untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak. Pada Semester-I tahun 2018, penyusunan landasan hukum untuk implementasi skema HPT dalam bentuk Peraturan Presiden tengah didorong melalui pembahasan dalam rapat dengan para pemangku kepentingan, termasuk rapat tingkat Menteri. Sampai dengan akhir Semester-I tahun 2018, Rancangan Peraturan Presiden untuk implementasi skema HPT telah dalam proses distribusi kepada para Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan. S esuai dengan mandat KPPIP untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur strategis nasional dan infrastruktur prioritas, KPPIP memberi dukungan terhadap percepatan pengadaan tanah untuk PSN dan Proyek Prioritas. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh KPPIP adalah dukungan monitoring dan debottlenecking terkait percepatan pendanaan pengadaan tanah proyek PSN melalui LMAN. KPPIP telah bekerja sama secara intensif dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyediakan pendanaan untuk pengadaan tanah PSN berdasarkan Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Hingga bulan Juni 2018, LMAN telah mendanai lebih dari Rp 33 Triliun pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sektor jalan tol, bendungan, perkeretaapian dan pelabuhan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan total alokasi senilai Rp 41 Triliun. Namun, berdasarkan pemantuan implementasi pendanaan pengadaan
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 9 tanah oleh LMAN tersebut, KPPIP menemukan adanya beberapa kendala antara lain, masih terdapat banyak pengajuan penggantian dana talangan Badan Usaha yang belum terbayarkan oleh LMAN. Penyebab utama adanya keterlambatan tersebut adalah ketidak­lengkapan atau ketidaksesuaian dokumen pengadaan tanah yang menjadi syarat untuk pengajuan pengembalian dana talangan. Selain itu, KPPIP juga menyoroti permasalahan Cost of Fund (biaya bunga) pembayaran dana talangan yang belum dibayarkan oleh LMAN kepada Badan Usaha dan juga acuan yang digunakan yaitu BI 7-Day & Rate Repo Rate (sekitar 4,25%) yang dinilai terlalu rendah dibandingkan bunga bank yang digunakan BUJT (sekitar 10%-13%) untuk mendanai dana talangan sehingga terdapat selisih dana yang signifikan yang harus ditanggung oleh Badan Usaha. Masalah lainnya yaitu belum adanya kepastian landasan/acuan yang digunakan oleh LMAN dalam mengecek dan membayar penggantian dana talangan untuk Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa dan Tanah Instansi. Kemudian, dengan adanya beberapa permasalahan pengadaan tanah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPPIP mengadakan rapat tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan pejabat pendamping lainnya. Dalam rapat tersebut, terkait dengan percepatan pendanaan pengadaan tanah oleh LMAN, peserta rapat menyetujui bahwa kelengkapan administratif dan dokumen tanah merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pendanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, peserta rapat menyetujui bahwa perlu diadakan percepatan sertifikasi tanah. Adanya sertifikat tanah akan menjadi dokumen utama kelengkapan administrasi pengadaan tanah. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mengusulkan penerbitan/penyesuaian peraturan yang dapat menjadi payung hukum penyelesaian permasalahan diatas. Dengan adanya sejumlah permasalahan dan upaya perbaikan pada mekanisme pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN, KPPIP akan terus memantau dan mengoordinasikan upaya-upaya debottlenecking terkait pendanaan pengadaan tanah. Selain itu, KPPIP juga akan berkoordinasi dengan LMAN dan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti berbagai usulan dan inisiatif perbaikan mekanisme yang salah satunya dapat diakomodasi dalam revisi peraturan terkait. Sesuai dengan mandat KPPIP untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur strategis nasional dan infrastruktur prioritas, KPPIP memberi dukungan terhadap percepatan pengadaan tanah untuk PSN dan Proyek Prioritas. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh KPPIP adalah dukungan monitoring dan debottlenecking terkait percepatan pendanaan pengadaan tanah proyek PSN melalui LMAN. KPPIP telah bekerja sama secara intensif dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyediakan pendanaan untuk pengadaan tanah PSN berdasarkan Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 10 Perkembangan Pembentukan Panel Konsultan KPPIP IV. KPPIP telah mendorong implementasi mekanisme panel konsultan untuk mempercepat proses pengadaan konsultan untuk pemberian fasilitas yang mendorong percepatan Proyek Prioritas. Dalam mekanisme Panel Konsultan, KPPIP membentuk panel yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Penyedia Jasa Konsultansi dan paling banyak 7 (tujuh) calon Penyedia Jasa Konsultansi. KPPIP melaksanakan penandatanganan kontrak payung (framework contract) untuk mengikat calon Penyedia Jasa Konsultansi selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Saat selanjutnya diidentifikasi kebutuhan pelaksanaan studi untuk penyiapan proyek prioritas, maka KPPIP telah memiliki shortlist konsultan untuk diseleksi dan segera melaksanakan studi. KPPIP telah mendorong penerbitan peraturan turunan dari Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan KPPIP pada 31 Mei 2018. Sebagai tindak lanjut, KPPIP telah menyusun rancangan empat peraturan turunan dari Perka LKPP No.3 Tahun 2018 yaitu Rancangan Permenko tentang Pendelegasian Wewenang dari Ketua KPPIP ke Ketua Pelaksana KPPIP, Rancangan Permenko tentang Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan KPPIP, Rancangan Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana KPPIP tentang Kelompok Kerja Panel Konsultan, dan Surat Keputusan Menko Perekonomian tentang Kebutuhan Panel Konsultan. Seluruh rancangan peraturan tersebut telah dibahas KPPIP bersama Biro Hukum Kemenko Perekonomian pada bulan Juni 2018 sehingga ditargetkan pada bulan September 2018 kontrak panel konsultan KPPIP dapat ditandatangani.
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia BAB 2
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 13 Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur I. A. Revisi Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah S alah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah adalah adanya masyarakat yang telah menempati atau memanfaatkan tanah yang dibutuhkan – dalam waktu yang cukup lama – tanpa memiliki hak kepemilikan yang sah secara hukum. Di atas tanah tersebut, masyarakat telah membangun tempat tinggal, mengelola tanah menjadi perkebunan, atau memanfaatkan tanah sebagai fasilitas umum seperti tempat ibadah atau sekolah. Dengan adanya kebutuhan pemanfaatan lahan untuk infrastruktur, maka masyarakat perlu untuk direlokasi. Untuk menjaga dukungan masyarakat selama pembangunan proyek dan memastikan bahwa proyek memberikan dampak positif, maka Penanggung Jawab Proyek (PJP) yang membutuhkan tanah perlu untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian pada masyarakat yang perlu dipindahkan. Akan tetapi, untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance), diperlukan landasan hukum bagi Penanggung Jawab Proyek untuk melakukan pemberian kompensasi. Pemberiankompensasipadapihakyangmenempati tanah tanpa hak yang legal memiliki dua kompleksitas tersendiri bagi Penanggung Jawab Proyek. Pertama, meskipun dana sudah dialokasikan, Penanggung Jawab Proyek tidak dapat membayar pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah karena berpotensi mengakibatkan kerugian negara atau perusahaan karena menyalurkan dana yang secara legal tidak perlu. Kedua, jika Penanggung Jawab Proyek dapat memberikan dana pada pihak tanpa hak milik, jumlah yang dapat diberikan seringkali terlalu kecil sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2017, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) agar Penanggung Jawab Proyek dapat mengacu pada prosedur yang tepat dalam memberikan kompensasi pada masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan agar pengadaan tanah dapat berjalan lebih cepat dan menghindari penolakan masyarakat. Sejak diterbitkan, peraturan ini telah dimanfaatkan secara efektif oleh proyek-proyek PSN. Melihat keberhasilan tersebut, Penanggung Jawab Proyek lain ingin menggunakan landasan hukum serupa. Mengingat Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 hanya berlaku bagi Proyek Strategis Nasional, maka Penanggung Jawab Proyek berusaha mengajukan proyeknya untuk masuk ke dalam daftar tersebut. Usulan-usulan tersebut juga diangkat pada rapat terbatas Presiden tentang pemantauan Proyek
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 14 Strategis Nasional pada bulan Maret 2018 sehingga Presiden mengarahkan Sekretariat Kabinet untuk membuka peraturan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk seluruh proyek yang memiliki isu serupa. Sejak bulan Mei 2018, KPPIP telah mendukung Sekretariat Kabinet dalam pembahasan perubahan PeraturanPresidenNo.56Tahun2017.Berdasarkan pembahasan tersebut, telah disepakati perubahan- perubahan sebagai berikut: Dengan adanya perluasan cakupan proyek dan pengembangan bentuk santunan maka diharapkan agar peraturan ini dapat memberikan percepatan pengadaan tanah dan mengurangi penolakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur secara luas. Cakupan Proyek Peraturan akan berlaku untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Non-Strategis Nasional, dimana Proyek Strategis Nasional adalah daftar proyek yang diatur dalam Peraturan Presiden sementara Proyek Non-Strategis Nasional adalah proyek yang diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Bantuan Santunan Penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pemberian santunan dalam rangka pemindahan masyarakatyangmenguasaitanahyangakandigunakanuntukpembangunan nasional. Revisi peraturan memberikan perluasan atas bentuk santunan yang semula hanyalah pemberian uang untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan dan ditambahkan pemberian santunan untuk bentuk lain termasuk relokasi.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 15 Perbaikan Peraturan Terkait Kebijakan Fiskal dan Kelembagaan II. A. Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan K ementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur tentang Tax Holiday, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 159 Tahun 2015 j.o Peraturan Menteri Keuangan No. 103 Tahun 2016. Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 telah memperbaiki kebijakan Tax Holiday secara signifikan, yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Pada kebijakan sebelumnya, Tax Holiday hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak baru, dan syarat ini diubah menjadi investasi baru, tanpa harus membentuk badan usaha baru. Sektor industri pionir yang dapat diberikan Tax Holiday juga diperluas dari delapan sektor menjadi 17 sektor, yaitu diantaranya industri logam dasar hulu, industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi, industri petrokimia, industri kimia dasar anorganik dan organik, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018, pengurangan Pajak Penghasilan Badan senilai 50% juga diberikan selama dua tahun masa transisi setelah periode Tax Holiday berakhir. Aspek kepastian dalam kebijakan Tax Holiday juga diperbaiki dalam peraturan ini. Dalam kebijakan sebelumnya, besaran nilai Tax Holiday bersifat rentang nilai, antara 10% sampai dengan 100% dari Pajak Penghasilan Badan dan jangka waktu pemberian Tax Holiday juga bersifat rentang nilai antara 5 sampai 15 tahun dengan kemungkinan diskresi hingga 20 tahun. Nilai persentase dan jangka waktu Tax Holiday diusulkan oleh Komite Verifikasi Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang akan disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018, nilai dan jangka waktu Tax Holiday yang diberikan bersifat pasti. Nilai Tax Holiday dipastikan bernilai 100% dari Pajak Penghasilan Badan. Jangka waktu Tax Holiday ditentukan berdasarkan nilai investasi proyek. Sebagai contoh, proyek dengan nilai di antaraRp500miliar–Rp1triliunakanmendapatkan Tax Holiday selama lima tahun, dan proyek dengan nilai di atas Rp 30 triliun akan mendapatkan Tax Holiday selama 20 tahun. Salah satu dari 17 sektor industri pionir yang dapat diberikan Tax Holiday adalah industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi. KPPIP memberikan dukungan untuk adanya pemberian in advance confirmation terhadap penentuan nilai dan durasi Tax Holiday untuk proyek Kilang Minyak RDMP Cilacap sebagai bentuk pemenuhan prasyarat Saudi Aramco sebagai mitra investasi PT Pertamina.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 16 B. Perkembangan implementasi Viability Gap Fund (VGF) C. Perkembangan implementasi Project Development Facility (PDF) S alah satu bentuk dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha adalah diberikannya VGF dalam bentuk dukungan fiskal bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) hingga sebesar maksimum 49% dari total biaya konstruksi. Diberikannya VGF kepada proyek KPBU diharapkan meningkatkan kelayakan finansial proyek dan memungkinkan pihak swasta untuk terlibat dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek KPBU. Pada tahun 2018, KPPIP turut berkontribusi dalam pembahasan isu-isu terkait implementasi proses pencairan fasilitas VGF untuk para pemangku kepentingan pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Semarang Barat. Adapun isu yang dibahas mencakup perlakuan pajak atas penerimaan VGF oleh badan usaha serta pedoman prosedur pencairan VGF. Dalam hal perlakuan pajak atas penerimaan VGF, telah dikeluarkan Nota Dinas oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dimana pada Nota Dinas tersebut telah disepakati bahwa penerimaan VGF tidak akan dikenakan pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan menyusun Peraturan Dirjen Pajak yang akan mengatur waktu pengakuan penghasilan dan biaya atas VGF pada proyek-proyek KPBU. Belum adanya landasan prosedur dalam proses pencairan VGF yang dapat dijadikan pegangan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencairan mengakibatkan perlunya penyusunan prosedur pencairan VGF dalam proyek KPBU. KPPIP telah berkontribusi dalam memberikan masukan atas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan pedoman tersebut dan memastikan agar langkah yang diambil berjalan secara efektif. Sampai saat ini sudah terdapat rancangan tata cara verifikasi dan prosedur tagihan pembayaran VGF. Preseden yang telah terjadi dalam proses pencairan VGF untuk SPAM Umbulan dan prosedur verifikasi yang telah dikodifikasi dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya selanjutnya dapat menjadi acuan bagi proses pencairan VGF dan dengan demikian diharapkan tidak akan lagi terjadi keterlambatan pencairan VGF untuk proyek lainnya. P roject Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam menyiapkan Prastudi Kelayakan, menyiapkan Dokumen Tender, dan membantu PJPK dalam proses transaksi KPBU hingga proyek mencapai Financial Close. Dalam pelaksanaan PDF, Kementerian Keuangan dapat menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pelaksana pendampingan bagi PJPK. Keuntungan fasilitas ini bagi PJPK adalah tersedianya dukungan profesional yang memahami proses KPBU dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberian dukungan lain seperti misalnya VGF atau Availability Payment untuk proyek yang mendapat bantuan PDF. Salah satu tantangan utama bagi pelaksanan PDF adalah terkait sumber pendanaan karena pendampingan oleh profesional dapat berlangsung
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 17 cukup lama dan menelan biaya yang signifikan. Pembiayaan PDF yang hanya bersumber dari APBN akan membatasi kapasitas pemberian PDF seiring terus bertambahnya proyek KPBU yang membutuhkan pendampingan. Selama Semester-I tahun 2018, KPPIP memberikan dukungan terhadap pengembangan implementasi PDF melalui kajian skema Trust Fund untuk pendanaan VGF. KPPIP telah melakukan diskusi dengan lembaga donor seperti JICA dan US-AID untuk mempelajari skema Trust Fund yang telah diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. KPPIP juga telah melakukan diskusi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur terkait kemungkinan pelibatan PT SMI dalam pengembangan skema Trust Fund tersebut. Selain itu, selama Semester-I tahun 2018, KPPIP juga terus melakukan pendampingan atas penerapan PDF bagi Proyek Prioritas seperti Proyek SPAM Semarang Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Tangerang. Penerapan PDF selama semester pertama tahun 2018 untuk Proyek SPAM Semarang Barat telah membantu proyek menjalani proses penyiapan dan transaksi KPBU dari tahap Market Sounding di awal Januari 2018 hingga mencapai tahap Request for Proposal di bulan Juli 2018, sesuai dengan target jadwal proyek yang ditetapkan bersama oleh KPPIP dan PJPK. S kema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan sebuah skema pembiayaan infrastruktur yang dibentuk untuk mengoptimalkan alokasi risiko antara Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan proyek infrastruktur mulai dari tahap penyiapan, pra-konstruksi, konstruksi sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Skema ini juga dibentuk sebagai salah satu usaha menutup terbatasnya ketersediaan dana Pemerintah melalui APBN/APBD dan BUMN/D dengan mengajak pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi dan menyusun instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi skema KPBU di Indonesia. Reformasi dari sisi fiskal telah dilakukan melalui penyediaan dukungan Pemerintah seperti Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment (AP), sedangkan dari sisi kelembagaan, telah didirikan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Pada Semester-I 2018, kemajuan implementasi skema KPBU ditandai dengan kemajuan signifikan pada proyek-proyek KPBU yang telah mencapai milestone penting sebagai berikut: Perkembangan Alternatif Pendanaan Infrastruktur III. A. Kemajuan KPBU di Indonesia
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 18 No. Proyek Keterangan Tanggal 1 SPAM Kota Bandar Lampung Financial Close Februari 2018 2 SPAM Semarang Barat Market Sounding Januari 2018 Pra-Kualifikasi April 2018 Request for Proposal Juni 2018 3 Satelit Multifungsi Market Sounding Juni 2018 4 Palapa Ring Broadband Mulai beroperasinya Paket Barat Maret 2018 5 PLTSa Legok Nangka, Jawa Barat Market Sounding April 2018 6 Kereta Api Makassar - Parepare Market Sounding April 2018 Pencapaian dan terobosan berhasil meyakinkan investor infrastruktur tingkat regional dan internasional untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia. Tidak hanya bagi investor, manfaat juga dirasakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek (PJPK), dengan adanya proyek ini, dapat dilakukan transfer knowledge dari strategic investors kepada PJPK dan investor lokal. B. Perkembangan Penyusunan Konsep Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) S ejak tahun 2017, KPPIP telah memimpin penyusunan kebijakan tentang skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada anggaran pemerintah yang perlu dialokasikan untuk berbagai sektor non-infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah menyusun kebijakan Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) sebagai sumber pembiayaan alternatif. Pada tahun 2017, KPPIP telah menyusun White Paper dan kajian pendukung untuk mensosialisasikan skema tersebut pada Presiden dan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden. Menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil, pada tahun 2018 KPPIP telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang akan menjadi landasan hukum skema tersebut. Gambar II-1 adalah skema yang telah disusun.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 19 Gambar II-1. Skema Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Concession Scheme (HPT) Meskipun skema HPT dapat dilaksanakan untuk jenis-jenis infrastruktur mulai dari transportasi sampai dengan minyak dan gas bumi, tidak semua proyek tepat untuk menggunakan skema ini. Pemilihan proyek yang tepat untuk meggunakan skema ini penting agar memastikan investor tertarik dengan proyek yang ditawarkan dan proyek mendapatkan keuntungan yang maksimal dari skema tersebut. Peraturan ini mengatur kriteria seleksi proyek dengan standar minimal sebagai berikut: • Proyek telah beroperasi penuh selama minimal 2 (dua) tahun; • Proyek membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum; • Proyek memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun; • Proyek memiliki permintaan pasar pengguna operasi yang stabil atau pertumbuhan pasar yang positif; • Proyek memiliki rekam jejak arus kas positif minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau • Proyek memiliki pembukuan teraudit minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Proyek Infrastruktur Fasilitas Penyiapan Skema Proyek (Transaction Advisory) Proses Pengadaan Proses Pengadaan Perjanjian HPT Perjanjian HPT Pembayaran di Muka, Pembayaran Periodik, atau jenis pendapatan lainnya1) Pembayaran di Muka, Pembayaran Periodik, atau jenis pendapatan lainnya1) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Barang Milik Negara (BMN) Konsesi Proyek Infrastruktur Kementerian Teknis/ BUMN Opsi Jenis Usulan: • Kementerian Teknis/ BUMN mengusulkan potensi • KPPIP melaksanakan evaluasi potensi dan berdiskusi dengan Kementerian Teknis/ BUMN KPPIP 1. Penetapan Daftar HPT dan 2. Pemanfaatan Hasil HPT Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) Jenis Infrastruktur adalah Aset Beroperasi yang merupakan: • Barang Milik Negara (BMN) • Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) Catatan: 1. Berdasarkan Perjanjian HPT. 2. Mekanisme Pemanfaatan diatur melalui Peraturan Menteri BUMN dengan mengutamakan sinergi BUMN, Partner Strategis dan TKDN. 3. Mekanisme Pemanfaatan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Prioritasi Pemanfaatan Hasil HPT Hanya untuk infrastruktur dalam daftar Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau daftar Proyek Strategis Nasional 1. Meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis 2. Pembiayaan infrastruktur lainnya BUMN Penerima Konsesi Penerima Konsesi BUMN Pemilik Aset2) Kementerian Teknis Badan Layanan Umum (Nasional)3)
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 20 Skema HPT telah dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: Pada tahap ini, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) mengidentifikasi dan menetapkan infrastruktur yang akan memanfaatkan HPT dan mengusulkan penggunaan dana yang akan diperoleh dari pengelolaan aset tersebut. Dalam mengidentifikasi proyek yang akan menggunakan HPT, PJPK mempertimbangkan keterkaitan fungsi dan manfaat antara sektor dan wilayah, melakukan analisa biaya manfaat dan sosial, serta menganalisa nilai manfaat uang (Value for Money). Kemudian, dana yang diperoleh dari pengelolaan aset utamanya akan digunakan PJPK untuk meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis dan/atau untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Dana hasil HPT oleh Kementerian/ Lembaga akan disimpan dalam Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Penetapan identifikasi proyek yang akan menggunakan HPT dan penggunaan dana pengelolaan aset akan dilakukan oleh KPPIP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam 6 bulan. Landasan hukum yang dibutuhkan sedang dalam penyusunan dan diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahap penyiapan, PJPK menyusun Pra-Studi Kelayakan, rencana jaminan pemerintah, rencana penggunaan dana pengelolaan aset, menetapkan Badan Usaha Pendamping, dan menetapkan Badan Usaha Penilai Aset. Dalam melakukan kegiatan tersebut, PJPK dapat dibantu oleh KPPIP. Pada tahap transaksi, kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan Badan Usaha Pengelola Aset, penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset, dan pemenuhan pembiayaan (Financial Close). Pada tahap perjanjian, PJPK menyiapkan perjanjian pengelolaan aset yang akan mengatur hak dan kewajiban dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana, seperti tujuan pemanfaatan aset, tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset, dan larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk mengagunkan aset, dan tata cara pengembalian aset. Dalam rangka mencapai Financial Close, PJPK memberikan waktu 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian pengelolaan aset yang dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila kegagalan pencapaian Financial Close bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset. Jika Financial Close masih tidak dapat dipenuhi makan perjanjian pengelolaan aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhal dicairkan oleh PJPK. 2. TAHAP PENYIAPAN DAN TRANSAKSI 4. TAHAP MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. TAHAP PERENCANAAN 3. TAHAP PERJANJIAN
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 21 P engembangan instrumen – instrumen alternatif non-APBN untuk pendanaan infrastruktur terus didorong oleh Pemerintah Indonesia dengan harapan membuka kesempatan lebih besar bagi partisipasi para investor swasta, sehingga kebutuhandanadalammengimplementasikan target pengembangan infrastruktur dapat terpenuhi. Beberapa pencapaian dalam pengembangan instrumen pendanaan infrastruktur alternatif pada Semester-I 2018 diantaranya adalah penerbitan produk No Skema Penjelasan Status Progres 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Reksa Dana yang ditawarkan kepada investor terbatas Sudah di- implementasikan • Hingga Januari 2018, sudah ada lebih dari 50 produk RDPT dengan nilai perkiraan Rp 16 Triliun dan USD 125 Miliar di pasar. • Salah satu produk RDPT terbaru dikeluarkan oleh Waskita Toll Road dengan nilai Rp 5 Triliun • Instrumen ini direncanakan akan digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati (Proyek Strategis Nasional) dengan target nilai Rp500 Miliar 2 Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk reksa dana untuk diinvestasikan dalam aset infrastruktur Siap di- implementasikan • Dasar peraturan untuk DINFRA telah diterbitkan pada bulan Agustus 2017 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/ POJK.04/2017 • Sampai Semester I 2018 belum ada produk DINFRA yang dikeluarkan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) terbaru oleh PT Waskita Toll Road dengan nilai mencapai Rp 5 Triliun, penerbitan Komodo Bond oleh PT Wijaya Karya senilai Rp 5,4 Triliun di London Stock Exchange, penerbitan Sovereign Green Sukuk (Islamic bond) pertama di Indonesia dan di dunia senilai US$ 1,25 Miliar untuk proyek dengan kriteria green projects, serta penerbitan Perpetual Bond pertama di Indonesia oleh PT PP senilai Rp 1 Triliun. Berikut ini adalah progres beberapa instrumen keuangan alternatif untuk pendanaan infrastruktur: C. Perkembangan Instrumen Keuangan Baru i. Progres Pengembangan Instrumen Keuangan Alternatif untuk Pendanaan Infrastruktur
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 22 3 Asset-Backed Securitization (KIK EBA) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi atau Surat Hutang yang didukung oleh aset finansial seperti hutang dan sewa Sudah di- implementasikan Telah dikeluarkan oleh: PT Jasa Marga (Persero) sebesar Rp 2 Triliun pada bulan Agustus 2017 dan PT Indonesia Power sebesar Rp 4 Triliun pada bulan September 2017 4 Dana Investasi Real Estate (DIRE) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk reksa dana untuk diinvestasikan dalam aset Real Estate Sudah di- implementasikan Telah digunakan dalam proyek Solo Grand Mall 5 Global Bond (Komodo Bond) Instrumen Pasar Modal dalam Obligasi Rupiah Denominasi yang dikeluarkan oleh institusi Indonesia yang terdaftar di luar negeri. Sudah di- implementasikan Telah dikeluarkan oleh: 1. PT Jasa Marga (Persero), senilai Rp 4 Triliun, terdaftar di London Stock Exchange (LSE) pada bulan Desember 2017 2. PT Wijaya Karya: senilai Rp 5,4 Triliun, terdaftar di LSE pada bulan Januari 2018. 6 Perpetual Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi tanpa tanggal jatuh tempo Sudah di- implementasikan PT PP telah menerbitkan Perpetual Bond senilai Rp 1 Triliun dengan interest 9,65% per tahun yang akan meningkat sebesar 5% jika PT PP tidak menggunakan opsi beli kembali pada 3 tahun. 7 Municipal Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Siap di- implementasikan Dasar hukum untuk penerbitan Municipal Bond telah diterbitkan pada akhir 2017 (Peraturan OJK No. 61 – 63 2017). Saat ini, provinsi yang berpotensi untuk mengeluarkan obligasi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta 8 Green Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi untuk diinvestasikan dalam bisnis ramah lingkungan Sudah di- implementasikan Indonesia telah menerbitkan Global Green Sukuk (Islamic Bond) senilai USD1.25 Miliar dibulan Februari 2018 yag merupakan Global Green Sukuk pertama di dunia
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 23 Sebagaimana yang terlihat dalam progres pengembangan instrumen keuangan alternatif untuk pendanaan infrastruktur, sebagian besar produktelahberhasilditerbitkandanmenghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, masih terdapat beberapa instrumen keuangan alternatif yang telah memiliki dasar hukum, tetapi belum terimplementasikan, salah satunya adalah Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). DINFRA adalah instrumen berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Portofolio DINFRA terdiri dari aset infrastruktur paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih (langsung melalui pembelian aset infrastruktur atau tidak langsung melalui efek) dan aset lainnya paling banyak 49% (instrumen pasar uang, portofolio efek lainnya). Dibandingkan dengan RDPT, DINFRA menawarkan alternatif yang lebih fleksibel, dimana DINFRA dapat ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (diperdagangkan di pasar sekunder). Pemerintah tengah mendorong implementasi DINFRA dengan mengadakan berbagai pembahasan dengan para pemangku kepentingan, termasuk menyelenggarakan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait serta para pelaku pasar. Diharapkan bahwa produk DINFRA akan menjadi salah satu instrumen keuangan alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan infrastruktur. Gambar II-2. Skema DINFRA (sumber: PT Mandiri Manajemen Investasi) ii. Implementasi Call Spread Options untuk Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang P eraturan Bank Indonesia No. 18/19 tahun 2016 telah memungkinkan transaksi lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang dengan mekanisme Call Spread Options. Melalui mekanisme ini, risiko akan kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang pada suatu investasi dapat dimitigasi. Dengan termitigasinya risiko kerugian tersebut, mekanisme ini dapat menjadi stimulus dalam menarik minat para investor, khususnya investor asing, untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur. Call Spread Options adalah strategi lindung nilai dengan pembelian Call Option (hak untuk membeli) pada nilai tertentu, dan secara bersamaan menjual Call Option atas aset yang sama dengan batas waktu yang sama namun pada harga yang lebih tinggi. Skema DINFRA secara umum: Investasi (Rp) Kepemilikan Saham 99,9% Investasi (Rp) Dividen SPC Dividen/Bunga Tidal Melalui SPC Melalui SPC SPC Investasi (Rp) Pendapatan Aset infrastruktur/Dividen/Bunga Obligasi Investor Manajer Investasi Bank Kustodian KIK DINFRA • Unit Penyertaan • Pembagian Keuntungan (Rp) • Aset infrastruktur • Saham • Surat Utang
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 24 Gambar II-3. Ilustrasi implementasi Call Spread Option (sumber: Standard Chartered) Sampai dengan Maret 2018, telah terdapat 10 Bank yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menawarkan produk Call Spread Option, yaitu: (1) Bank Mandiri; (2) Bank Rakyat Indonesia; (3) Bank Negara Indonesia; (4) Standard Chartered Bank; (5) CIMB Niaga; (6) Bank UOB Indonesia; (7) Bank of Tokyo-Mitsubishi; (8) Bank ANZ Indonesia; (9) Bank HSBC Indonesia; (10) Bank Maybank Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sejak peraturan Call Spread Option dikeluarkan pada September 2016 hingga Maret 2018, jumlah transaksi Call Spread telah mencapai 27 transaksi dengan estimasi total nominal transaksi yang telah jatuh tempo mencapai USD 130 Juta. Ilustrasi mekanisme Call Spread Options untuk USD/IDR : Korporasi Bank Pembelian Call Option pada Strike Price Rp 13.000 (Kurs saat ini) Nasabah menjadi memiliki hak untuk membeli dengan harga Rp 13.000 Right to Buy Call Spread Call Spread 1 & 2 Call Spread 1 Call Spread 2 Obligation to Sell 12.500 12.500 USD melemah USD menguat 13.000 13.000 13.500 13.500 14.000 14.000 14.500 14.500 15.000 15.000 Penjualan Call Option pada Strike Price Rp 14.000 Nasabah menjadi memiliki kewajiban untuk menjual dengan harga Rp 14.000 Nasabah memiliki perlindungan penuh jika nilai tukar jatuh pada rentang Rp 13.000 - 14.000 dan perlindungan sebagian jika jatuh di atas Rp 14.000 Perlu dilakukan Dynamic Hedging pada Call Spread Option untuk mitigasi risiko saat kisaran kurs pasar melampaui batas atas kisaran kurs Call Spread sebelum jatuh tempo. Dengan Dynamic Hedging, maka nasabah memiliki perlindungan penuh jika nilai tukar jatuh pada rentang Rp 13.000 - Rp 15.000 1 1 2 2 250.000.000 Feb-17 Apr-17 Apr-17 Apr-17 M ay-17 M ay-17 Jul-17 Jul-17 Jul-17 Jul-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Sep-17 Sep-17 Sep-17 Dec-17 Dec-17 Dec-17 Dec-17 Jan-18 Jan-18 Jan-18 M ar-18 M ar-18 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Kumulatif nominal transaksi dalam USD 207,723,431 140,910,931 26,248,282 1 2
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 25 iii. Peniadaan kewajiban collateral 10% untuk produk derivatif tertentu Sejalan dengan perkembangan implementasi Call Spread Option yang dapat meningkatkan minat para investor dalam berinvestasi kepada salah satunya sektor infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/ POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati- Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum pada April 2018. Dalam peraturanini,kewajibanuntukmemenuhicollateral sebesar 10% telah dikecualikan untuk transaksi Structured Product valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan untuk lindung nilai. Berdasarkan POJK tersebut, ketentuan transaksi lindung nilai yang mendapat pengecualian untuk kewajiban collateral 10% adalah sebagai berikut: 1. Transaksi lindung nilai harus didukung dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah; 2. Nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi; dan 3. Jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi. Produk Call Spread Option merupakan produk yang termasuk dalam ketentuan transaksi Structured Product yang dikecualikan dalam kewajiban collateral 10% tersebut. Sehingga dengan adanya POJK ini, diharapkan terdapat peningkatan transaksi untuk Call Spread Option.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 26
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 27 Pencapaian KPPIP BAB 3
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 29 Dukungan Penyiapan ProyekI. A. Peraturan Menko Perekonomian No. 192 Tahun 2018 Tentang Tim Kerja TOD Kampung Bandan untuk MRTJ P ada Januari 2018, KPPIP mengirimkan surat permohonan pengajuan perwakilan dari para pemangku kepentingan terkait, untuk terlibat sebagai bagian dari Tim Kerja TOD Kampung Bandan dalam upaya percepatan pembebasan lahan di Kampung Bandan yang direncanakan menjadi pusat pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sebagai bagian dari pengembangan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) Jalur Utara – Selatan. Surat ini ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia/POLRI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua Tim Pengawal dan Pengembangan Pemerintah dan Pembangunan/TP4D Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 10 April 2018, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 192/2018 tentang Tim Kerja Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development Kampung Bandan pada Proyek Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Jakarta Utara – Selatan. Dalam Kepmenko ini dijelaskan tugas dan susunan keanggotan Tim Kerja. Dalam susunan keanggotaan Tim Kerja, masih belum terdapat perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) karena belum adanya perwakilan yang diajukan.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 30 Posisi Perwakilan Ketua Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua I Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Wakil Ketua II Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Anggota Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Posisi Perwakilan Anggota Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Sub Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Koordinator pada Bidang Intelijen, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi DKI Jakarta Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Bareskrim Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Departemen Engineering Direktorat Konstruksi, PT MRT Jakarta SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA TOD KAMPUNG BANDAN Pembentukan Tim Kerja ini diperlukan sebagai bentuk percepatan penyelesaian isu di Kampung Bandan terkait dengan status hak atas tanah, tata ulang pemukiman, pengembangan perkotaan & transportasi serta rencana pembiayaan. Sehingga dalam Kepmenko tersebut disampaikan bahwa Tim Kerja bertugas dalam melakukan inventarisasi isu dan menyusun rencana penyelesaian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian dari isu-isu yang ada. Atas tindak lanjut dari penerbitan Kepmenko ini, KPPIP bersama dengan KPPIP - Support Facility (KPPIPSF) telah memfasilitasi Rapat Kick-Off Koordinasi Tim Kerja TOD Kampung Bandan pada tanggal 3 Mei 2018. Pada rapat ini, disepakati bahwa PT Kereta Api Indonesia akan dilibatkan dalam diskusi selanjutnya dan dimasukkan sebagai bagian dari Tim Kerja TOD Kampung Bandan
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 31 P royek KPBU SPAM Lampung adalah proyek penyediaan air minum yang direncanakan memiliki kapasitas 750 liter per detik untuk melayani sekitar 600.000 jiwa penduduk. Sumber air untuk proyek ini adalah Sungai Way Sekampung dengan Water Treatment Plant (WTP) yang berlokasi di Desa Rulung Helok. Perkiraan investasi yang dibutuhkan adalah Rp 1,1 Triliun dimana skema pendanaan proyek adalah KPBU dengan Dukungan Kelayakan Pemerintah (Viability Gap Fund). Atas Dukungan Kelayakan terhadap proyek, Menteri Keuangan telah menandatangani Surat Persetujuan Final Dukungan Kelayakan untuk Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2018. Dukungan KPPIP terhadap pelaksanaan proyek telah berjalan sejak tahun 2017, dimana pada bulan Desember 2017, PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai PJPK Proyek telah menetapkan KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana sebagai pemenang lelang KPBU SPAM Bandar Lampung. Sebelum penetapan pemenang, terjadi sanggahan atas pemenang yang ditetapkan oleh salah satu peserta lelang. Pada awal tahun 2018, KPPIP telah memasilitasi rapat pembahasan atas sanggahan terhadap hasil penetapan lelang proyek KPBU SPAM Lampung antara Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan; Perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan melalui revisi Kepmenko terkait. Selanjutnya, rapat Tim Kerja TOD Kampung Bandan akan secara rutin dilaksanakan paling tidak 1 (satu) bulan sekali, dengan mengangkat topik-topik isu seperti yang dijelaskan diatas agar jelas rencana kerja dan tindak lanjutnya. B. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Semarang Barat C. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Lampung Dalam mendukung pelaksanaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat, pada Semester 1 tahun 2018, KPPIP bersama dengan PDAMTirta Moedal, PT SMI dan PT IIF telah membahas kemungkinan percepatan pelaksanaan proyek agar target Financial Close dan ground-breaking dapat diraih pada Kwartal - 1 2019 yang sebelumnya ditargetkan pada awal Kwartal - 2 2019. Upaya percepatan dilaksanakan dengan menentukan tahapan krusial dalam proses lelang dimana telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan tahapan awal yang akan dipercepat adalah target penandatanganan Loan Agreement. Penandatanganan Loan Agreement yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan November 2018, akan diupayakan untuk dipercepat menjadi bulan Oktober 2018. KPPIP mendukung upaya percepatan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mendapatkan komitmen dukungan terkait hal-hal yang dapat menentukan keberhasilan percepatan seperti dalam hal perizinan pemasangan pipa di jalan tol dan dukungan keuangan. Pemerintah Kota Semarang telah menyampaikan komitmen dukungannya pada rapat koordinasi yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2018 dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pada pelaksanaan proyek. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat merupakan salah satu proyek KPBU dengan total nilai investasi sebesar Rp 1.190.999.000.000,- termasuk dukungan pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan (Viability Gap Fund). Pada tanggal 28 Juni 2018 telah ditandatangani Surat Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan terlaksananya proyek KPBU SPAM Semarang Barat, diharapkan kebutuhan air minum pada 31 kelurahan di 3 kecamatan dengan estimasi 60.000 keluarga dapat terpenuhi dan krisis air bersih di Kota Semarang dapat teratasi. Keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat juga akan menjadi tolak ukur dan panduan pelaksanaan proyek KPBU SPAM lainnya diindonesia.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 32 Khusus, LKPP; Perwakilan BKPM; Sekretariat Kantor Bersama KPBU dan PT SMI. Dengan diadakannya rapat pembahasan, telah ditetapkan solusi atas sanggahan tersebut yang telah disetujui oleh masing- masing pemangku kepentingan. Pada bulan Juni 2018, pelaksanaan proyek sudah memasuki tahap Financial Close dimana sedang P royek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Semarang merupakan salah satu Proyek Energi Asal Sampah di 8 (delapan) kota yang menjadi Proyek Prioritas pada tahun 2017. PLTSa Semarang, yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang untuk mengurangi sampah serta memperpanjang usia TPA Jatibarang dengan merubah sampah menjadi energi listrik. KPPIP dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama untuk memberikan fasilitas dukungan kepada Pemerintah Kota Semarang, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PLTSa Semarang, dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan, penetapan skema pendanaan, dan penyusunan Outline Business Case (OBC) untuk Proyek PLTSa Semarang. Pada bulan Maret 2018, KPPIP dan KIAT telah melakukan kunjungan lapangan ke TPA Jatibarang dilaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait Condition Precedence terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta diskusi terkait dokumen Detailed Engineering Design (DED). Pada bulan Juni 2018, telah dilaksanakan kegiatan ceremonial ground- breaking untuk proyek SPAM Lampung. Pengembangan Skema Pendanaan Proyek II. A. Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang untuk melihat kondisi TPA Jatibarang dan potensi lokasi pembangunan PLTSa Semarang serta melakukan pembahasan mengenai Masterplan Penanganan Sampah Kota Semarang dan rencana pembangunan PLTSa Semarang. Pada bulan April 2018, KPPIP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pemerintah Kota Semarang, dan KIAT melaksanakan rapat tindak lanjut untuk menyepakati rencana aksi untuk pemberian fasilitas pengadaan konsultan untuk penyusunan Studi Pendahuluan dan OBC PLTSa Semarang. Pada bulan Juni 2018, KPPIP telah memberikan fasilitas untuk melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan konsultan penyusunan Studi Pendahuluan dan OBC untuk PLTSa Semarang. Saat ini KIAT sedang melakukan proses finalisasi KAK tersebut. Pelaksanaan lelang untuk pengadaan konsultan Studi Pendahuluan dan OBC PLTSa Semarang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 33 B. Penetapan Skema Pendanaan Jakarta Sewerage System C. Pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) P royek Jakarta Sewerage System akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona 0 yang sudah beroperasi), serta meningkatkan akses sanitasi di Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan perpipaan air limbah. Rencana pembangunan awal berada pada Zona 1 dan 6 dan penyiapan pembangunan pada Zona 8. Zona 1 dan 6 diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2022, dimana Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. Pada JSS Zona 1, total biaya konstruksi proyek yang dibutuhkan adalah RP 7,1 Triliun dan skema pendanaan yang ditetapkan adalah APBN dengan dukungan loan konstruksi dari Jepang. Saat ini proyek berada dalam tahap transaksi dimana pada bulan April 2018, Loan konstruksi untuk JSS Zona 1 sudah masuk kedalam Greenbook Bappenas dan telah dilaksanakan kegiatan Fact Finding Mission pada minggu ke-2 Juli 2018. Pada kegiatan Fact Finding disampaikan bahwa target penandatanganan loan akan terjadi pada bulan Januari 2019. Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, KPPIP terus melakukan pemantauan atas rencana aksi yang telah ditetapkan pada rapat pembahasan Fact Finding yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018 agar tercapai milestone yang diperlukan untuk mencapai penandatangan loan agreement.      Terkait Zona 6, total biaya konstruksi yang dibutuhkan adalah Rp 5 Triliun dengan skema pendanaan yang ditetapkan adalah APBN dengan dukungan loan konstruksi dari Jepang. Status transaksi proyek saat ini adalah telah dikeluarkannya dokumen Pledge dari Pemerintah Jepang kepada Kementerian Keuangan pada bulan Juni 2018. Saat ini proyek berada dalam tahap persiapan konstruksi fase 1 yaitu konstruksi Pumping Station. Pada Zona 8, estimasi biaya konstruksi yang dibutuhkan adalah RP 5,8 Triliun. Skema pendanaan yang direncanakan adalah KPBU dengan bantuan dari ADB-AICOE. Namun pada perkembangannya seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, atas hal ini, KPPIP fokus dalam melakukan diskusi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema pendanaan proyek Zona 8. P embangunan Jalan Tol Trans Sumatera dilaksanakan menggunakan skema penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Secara keseluruhan, Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas, salah satunya adalah Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang juga merupakan bagian dari Proyek Prioritas. Jalan Tol Padang – Pekanbaru terbagi menjadi 2 ruas, yaitu Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi dan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Padang – Pekanbaru telah ditandatangani pada Oktober 2017. Terkait dengan pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru, hingga saat ini Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah menyampaikan minat
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 34 untuk mendanai proyek. AIIB telah beberapa kali melakukan kunjungan dan menyatakan bersedia untuk membantu pendanaan jalan tol ini sejak tahun 2016. Selain itu, Direktur Sektor Jalan dan Jembatan KPPIP juga telah bertemu dengan AIIB untuk mendiskusikan kepastian dan tindak lanjut dari rencana pendanaan dari AIIB pada Jalan Tol Padang – Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, AIIB menyampaikan kebutuhan penyerahan dokumen Feasibility Study yang telah diperbarui beserta solusi untuk koordinasi di antara stakeholders mengingat JICA juga akan terlibat dalam pembangunan proyek. JICA telah menyatakan minatnya untuk mendanai proyek sejak bulan Agustus 2017. Pada tanggal Februari 2018, JICA menyampaikan bahwa telah disepakati rencana pemberian pinjaman untuk Jalan Tol Padang – Pekanbaru pada seksi Payukumbuh – Pangkalan melalui skema Direct Lending dan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Pada skema Direct Lending, PT Hutama Karya akan melakukan pinjaman langsung kepada JICA dengan adanya Jaminan Pemerintah Indonesia. Sedangkan pada pinjaman melalui Pemerintah Indonesia, terdapat ketentuan dimana kontraktor utama harus dari Jepang dan pembangunan minimal 30% harus menggunakan komponen Jepang. Sebagai tindak lanjut dari ketertarikan AIIB dan JICA dalam membantu pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru, KPPIP akan terus membantu dalam mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT, dan PT Hutama Karya untuk dapat menyiapkan keperluan yang dibutuhkan sebagai syarat dari AIIB dan JICA serta Kementerian Keuangan untuk memastikan proses pengajuan pendanaan dapat berjalan sesuai dengan target. Pemantauan dan Debottlenecking Proyek III. A. Tes Dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan P engembangan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan ditujukan utamanya untuk mendukung layanan transportasi massal bagi publik. Layanan LRT terpaduiniakandimulaidariPelabuhanInternasional Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Komplek Olahraga Jakabaring. Proyek LRT ini direncanakan dapat beroperasi sebelum bulan Agustus 2018 sebagai infrastruktur pendukung dalam menyambut ajang olahraga internasional yaitu, Asian Games 2018. Pada bulan April 2018, KPPIP terlibat dalam upaya monitoring kesiapan infrastruktur tenaga listrik sebelum fase operasi dan tes dinamis dimulai. Sampai dengan akhir Mei 2018, 4 (empat) dari 5 (lima) substation (gardu induk) pertama sudah selesai pembangunannya dan sedang dalam proses instalasi. Untuk substation kelima di Stasiun Jakabaring telah dilakukan pengujian pertama gardu traksi oleh Balai Pengujian Direktorat Jenderal Kereta Api, Kementerian Perhubungan. Untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik, KPPIP menyarankan agar segera disusun Emergency Response Plan yang komprehensif sebagai panduan mitigasi risiko apabila listrik padam, sehingga pelayanan publik dapat dijaga dengan baik. Pada akhir Mei 2018, LRT Palembang telah melakukan tes dinamis dari Depo menuju Stasiun Opi dan Stasiun Jakabaring dengan kecepatan maksimal mencapai 35 km/jam. Tidak ada isu atau masalah yang timbul saat tes dinamis dilakukan termasuk saat uji coba rem dan uji daya listrik. Kegiatan operasional LRT Sumatera Selatan ditargetkan untuk dimulai pada tanggal 15 Juli 2018.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 35 B. Debottlenecking Pembayaran dan Penyusunan Prosedur VGF Tahap I SPAM Umbulan C. Operasional Proyek Palapa Ring Broadband Proyek KPBU SPAM Umbulan merupakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 4.000 liter per detik. Proyek ini akan melayani lebih dari satu juta jiwa di 5 kabupaten/ kota yang dilalui yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Total investasi proyek ini adalah Rp.4,5 Triliun dengan dukungan pemerintah (Viability Gap Fund). Konstruksi proyek sudah berjalan dan masa operasional proyek adalah 25 tahun sejak mulai beroperasi (target operasi 2019). Pada awal tahun 2018, KPPIP memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memberikan masukan terhadap pembentukan prosedur pencairan VGF dalam proyek KPBU, memfokuskan upaya debottlenecking pada penyelesaian permasalahan timeline pencairan VGF melalui koordinasi pertemuan dan diskusi dengan pemangku kepentingan, melakukan analisa dan memberikan masukan terkait status pembentukan prosedur pencairan VGF. Pada bulan Juli 2018, sudah terdapat dokumen prosedur pencairan VGF dalam bentuk draf yang sudah disesuaikan persyaratan pencairannya. KPPIP juga telah berkontribusi Rapat Pengembangan Kapasitas Proses Pencairan VGF untuk proyek SPAM Umbulan yang juga digabung dengan SPAM Semarang Barat yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Tim Simpul KPBU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku perwakilan Penanggung Jawab Proyek, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); PT Meta Adhya Tirta Umbulan. D alam rangka pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,Terluar)KementerianKomunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) membangun sarana infrastruktur telekomunikasi, salah satunya adalah proyek Palapa Ring yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu barat, tengah dan timur. Selama Semester-I tahun 2018, KPPIP bersama Keasdepan Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian melakukan pemantauan atas perkembangan proyek dan hambatan yang dihadapi. Pada Maret 2018, proyek Palapa Ring Paket Barat menjadi bagian pertama dari keseluruhan proyek Palapa Ring yang mulai beroperasi. Proyek Palapa Ring Barat merupakan jaringan kabel serat optik berkapasitas besar yang digelar di bawah laut dan daratan sepanjang kurang lebih 2.200 km. Proses penggelarannya terbagi menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut : Sedangkan untuk Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur selama Semester-I tahun 2018, perkembangannya sudah mencapai 75,74% untuk Paket Tengah dan 42,09% untuk Paket Timur. Sehingga total progress untuk keseluruhan Palapa Ring adalah 72,61%. • Segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa (369 km) • Segmen Tarempa – Ranai (322 km); Segmen Ranai – Singkawang (352 km) • Segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam (199 km) Tahap Pertama Tahap Kedua • Segmen Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak • Segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 36 Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur IV. A. Penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan P royek Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di 8 (delapan) kota merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu upaya percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Delapan Kota. Namun, Perpres tersebut dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Agung karena: 1) Izin Lingkungan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan konstruksi, dan 2) pembatasan ruang lingkup pada penggunaan tekonologi termal tidak diperkenankan karena dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan. Sejak tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menginisiasi proses penyusunan Perpres baru untuk mendukung percepatan pembangunan PLTSa. Pada 12 April 2018, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek PLTSa. Peraturan ini mengatur 12 (dua belas) kota sebagai lokasi pembangunan proyek PLTSa yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado. Terkait pendampingan penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, KPPIP turut berperan aktif dengan menghadiri rapat pembahasan Rancangan Perpres dan memberikan masukan mengenai pengaturan untuk penentuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Dalam Perpres ini diatur mengenai harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero) dengan ketentuan: 1) Untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW sebesar USD 13.35 sen/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, atau jaringan tegangan rendah; 2) Untuk besaran kapasitas lebih dari 20 MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan sebagai berikut: Harga Pembelian (USD sen/kWh) = 14.54 – (0.0076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (Persero)). Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang digunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi serta tanpa eskalasi harga yang
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 37 B. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berlaku setelah PLTSa dinyatakan mencapai tahap Commercial Operation Date (COD). Selain itu, Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang bersumber dari APBN untuk bantuan BLPS dengan besaran paling tinggi sebesar Rp500.000,- per ton sampah. Alokasi APBN untuk bantuan BLPS diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan. Dengan Peraturan Presiden ini, diharapkan pe­ ngembangan proyek PLTSa dapat diimplementasi­ kan dan dilakukan percepatan untuk pembangunan di 12 (dua belas) kota. D alam rangka percepatan pembangunan Proyek Central West – Java Transmission Line 500 kV, Proyek Transmisi Sumatera 500 kV, dan Proyek SUTET 500 kV Looping Jakarta, dibutuhkan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tengangan Ekstra Tinggi. Pada bulan Mei 2018, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan mencabut Permen ESDM No. 38/2013. Peraturan tersebut mengatur mengenai kompensasi yang diberikan pemegang hak atas bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah yang digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di udara yang bertegangan di atas 35 kV tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 terdapat penambahan pengaturan bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya berlaku pada pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru tetapi juga pada jalur Jaringan Transmisi eksisting dimana terdapat penggantian, penambahan tiang, dan/atau konduktor, serta pada jalur Jaringan Transmisi eksisting dimana terdapat penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang. Pengaturan pada perluasan lingkup kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi yang mendapatkan kompensasi dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan tower Transmisi 500 kV yang akan menggunakan desain baru 4-sirkuit pada pembangunan Transmisi Sumatera 500 kV, Central West-Java Transmission Line 500 kV, dan SUTET 500 kV Looping Jakarta.
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 38
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 39 Daftar Proyek Prioritas KPPIP BAB 4
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 40 PETA SEBARAN 37 PROYEK PRIORITAS
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 41 Air dan Sanitasi Energi Jalan dan Jembatan TelekomunikasiTransportasi Ketenagalistrikan
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 42 RINGKASAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS KPPIP Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5/2017 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 1 Jalan Tol Serang - Panimbang BPJT 5.330 KPBU Banten 2 Jalan Tol Manado - Bitung BPJT 5.120 KPBU Sulawesi Utara 3 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda BPJT 9.970 KPBU Kalimantan Timur 4A Jalan Tol Medan - Binjai PT Hutama Karya 1.600 Penugasan BUMN Sumatera Utara 4B Jalan Tol Palembang - Indralaya PT Hutama Karya 3.300 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 4C Jalan Tol Pekanbaru - Dumai PT Hutama Karya 16.200 Penugasan BUMN Riau 4D Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar PT Hutama Karya 16.700 Penugasan BUMN Lampung 4E & 4F Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung PT Hutama Karya 43.900 Penugasan BUMN Lampung dan Sumatera Utara 4G Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-api PT Hutama Karya 14.200 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 4H Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi PT Hutama Karya 13.454 Penugasan BUMN Sumatera Utara 4I-L Jalan Tol Binjai - Langsa, Langsa - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Sigli & Sigli - Banda Aceh PT Hutama Karya 150.456 Penugasan BUMN Sumatera Utara dan Aceh 4M & 4N Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi & Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang PT Hutama Karya 144.054 Penugasan BUMN Riau dan Sumatera Barat 4O Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat Tarutung - Sibolga PT Hutama Karya 19.778 Penugasan BUMN Sumatera Utara 5 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi BPJT 21.072 KPBU Jawa Timur 6 Jalan Tol Yogyakarta - Bawen BPJT 12.139 KPBU D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah JALAN&JEMBATAN
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 43 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 7 Kereta Api Kalimantan Timur PT Kereta Api Borneo 53.300 Swasta Kalimantan Timur 8 Kereta Api Makassar - Parepare Kementerian Perhubungan 8.250 APBN Sulawesi Selatan 9 Kereta Ekspres Bandara Soekarno - Hatta Kementerian Perhubungan 24.500 Potensi KPBU DKI Jakarta dan Banten 10 MRT Jakarta Jalur Utara - Selatan PT Mass Rapid Transit Jakarta 39.500 APBN dan APBD dengan Pinjaman Luar Negeri DKI Jakarta 11 Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Kementerian Perhubungan 23.000 Penugasan BUMN DKI Jakarta dan Jawa Barat 12 Light Rail Transit Sumatera Selatan Kementerian Perhubungan 12.500 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 13 Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta/Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 7.345 Penugasan BUMD DKI Jakarta 14 Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Kementerian Perhubungan 30.000 Potensi Penugasan BUMN Sumatera Utara 15 Pelabuhan Hub Internasional Bitung Kementerian Perhubungan 34.000 Potensi KPBU Sulawesi Utara 16 Pelabuhan Patimban Kementerian Perhubungan 43.200 APBN dengan Pinjaman Luar Negeri, APBD dan Swasta Jawa Barat 17 Inland Waterways/Cikarang- Bekasi-Laut PT Pelabuhan Indonesia II 3.400 Potensi Penugasan BUMN DKI Jakarta dan Jawa Barat TRANSPORTASI No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 18 Palapa Ring Broadband Kementerian Komunikasi dan Informatika 5.840 KPBU Seluruh Indonesia TELEKOMUNIKASI
Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 44 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 19 Central Java Power Plant (PLTU Batang) PT Perusahaan Listrik Negara 40.000 KPBU dengan IPP PT Bhimasena Power Indonesia Jawa Tengah 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu PT Perusahaan Listrik Negara 27.000 APBN dengan Pinjaman Luar Negeri Jawa Barat 21 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang PT Perusahaan Listrik Negara 210.860 Penugasan BUMN dan IPP Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah 22 Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas PT Perusahaan Listrik Negara 302.120 Penugasan BUMN dan IPP Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat 23 Central-West Java Transmission Line 500 kV PT Perusahaan Listrik Negara 7.640 BUMN Jawa Tengah dan Jawa Barat 24 Transmisi Sumatera 500 kV PT Perusahaan Listrik Negara 24.400 Penunjukan BUMN dan Swasta Pulau Sumatera KETENAGALISTRIKAN
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018
Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018

Recommended

KEK present 2019
KEK present 2019KEK present 2019
KEK present 2019Yaskum Indonesia
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
 
Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Bagus ardian
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUMgs Zulfikar Rasyidi
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Aji Widyatmoko, ST
 
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...TV Desa
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)edi sofyan
 

Recommended

KEK present 2019
KEK present 2019KEK present 2019
KEK present 2019Yaskum Indonesia
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
 
Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Bagus ardian
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUMgs Zulfikar Rasyidi
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Aji Widyatmoko, ST
 
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...
Ki batang warsito undip | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Indust...TV Desa
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)edi sofyan
 
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...ssuserb25e4d
 
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Ika Mariescha
 
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptxEkoNurSurachman
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxsekalibejo6
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptxRutiana Dwi Wahyunengseh
 
KAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfKAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfhalim292382
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxagushendrayady1
 
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdfAhmad Taufik
 
3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gong3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gongBoleden Boleden
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprPanel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprJoseph Sitepu
 
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.pptExecutive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.pptprodiftsp2023
 
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima PinjamanAhmad Abdul Haq
 
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptxPPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptxAndyAkbar8
 
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdfBahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdfAnton865922
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiDr. Zar Rdj
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
PRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptxPRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptxSanjikaIlham1
 
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013Irene Baria
 

More Related Content

Similar to Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018

PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...ssuserb25e4d
 
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Ika Mariescha
 
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptxEkoNurSurachman
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxsekalibejo6
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptxRutiana Dwi Wahyunengseh
 
KAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfKAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfhalim292382
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxagushendrayady1
 
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdfAhmad Taufik
 
3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gong3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gongBoleden Boleden
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprPanel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprJoseph Sitepu
 
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.pptExecutive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.pptprodiftsp2023
 
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima PinjamanAhmad Abdul Haq
 
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptxPPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptxAndyAkbar8
 
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdfBahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdfAnton865922
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiDr. Zar Rdj
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraanto7
 
PRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptxPRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptxSanjikaIlham1
 
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013Irene Baria
 

Similar to Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018 (20)

PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
PERAN KEMENTERIAN PPN BAPPENAS DALAM PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKT...
 
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
Paparan Jalan Tol Pettarani (pdf)
 
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
7.-bahan-sambutan-deputi-vi-kemenko-perekonomian-wahyu-utomo.pptx
 
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptxPenyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
Penyusunan Roadmap Penanganan Jalan.pptx
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
2-Perencanaan dan pembiaaan di Indonesia.pptx
 
KAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdfKAK PAKET 8 BM.pdf
KAK PAKET 8 BM.pdf
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
 
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
11.Bahan Paparan TA_FGD_060923_Manufaktur_Timah.pdf
 
3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gong3. kak tata batas ippkh sei gong
3. kak tata batas ippkh sei gong
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprPanel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
 
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.pptExecutive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
Executive_ Summary_ M392 25 Januari 2024 - 02 Februari 2024.ppt
 
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
2018-03-26 Dit Sistem Manajemen Investasi - Profil Penerima Pinjaman
 
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptxPPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
PPT SEMINAR KP 2022.2023.pptx
 
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdfBahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
Bahan Paparan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 sd 2042.pdf
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
 
Musrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggaraMusrenbang kab aceh tenggara
Musrenbang kab aceh tenggara
 
PRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptxPRESENTASI FINAL.pptx
PRESENTASI FINAL.pptx
 
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
Kriteria Perencanaan-KP 03-saluran-Tahun 2013
 

Laporan KPPIP Semester 1 Tahun 2018

  • 1. Periode Januari - Juni LAPORAN KPPIP 2018
  • 2. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 I Daftar Isi Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 BAB 1 Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 1 I. Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 3 II. Pencapaian KPPIP pada Periode Juni - Januari 2018 5 III. Dukungan KPPIP untuk Kebijakan terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur 6 A. Pencapaian Pengembangan Instrumen Keuangan untuk Pembiayaan Infrastruktur 6 B. Penyiapan Hak Pengelolaan Terbatas 7 C. Pelaksanaan Pembiayaan Pengadaan Tanah oleh LMAN 8 IV. Perkembangan pembentukan Panel Konsultan KPPIP 10 Daftar Isi I Daftar Istilah VIII Kata Sambutan XIII
  • 3. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 II BAB 2 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia 11 I. Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur 13 A. Revisi Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah 13 II. Perbaikan Peraturan Terkait Kebijakan Fiskal dan Kelembagaan 15 A. Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 15 B. Perkembangan implementasi Viability Gap Fund (VGF) 16 C. Perkembangan implementasi Project Development Facility (PDF) 16 III. Perkembangan Dukungan Alternatif Pendanaan 17 A. Kemajuan KPBU di Indonesia 17 B. Perkembangan Penyusunan Konsep Hak Pengelolaan Aset Terbatas (HPT) 18 C. Perkembangan Instrumen Keuangan Baru 21 i. Progres Pengembangan Instrumen Keuangan Alternatif untuk Pendanaan Infrastruktur 21 ii. Implementasi Call Spread Options untuk Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang 23 iii. Peniadaan kewajiban collateral 10% untuk produk derivatif tertentu 25
  • 4. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 III BAB 3 Pencapaian KPPIP 27 I. Dukungan Penyiapan Proyek 29 A. Peraturan Menko Perekonomian No. 192 Tahun 2018 Tentang Tim Kerja TOD Kampung Bandan untuk MRTJ 29 B. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Semarang Barat 32 C. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Lampung 32 II. Pengembangan Skema Pendanaan Proyek 32 A. Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang 32 B. Penetapan Skema Pendanaan Jakarta Sewerage System 33 C. Pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB 33 III. Pemantauan dan Debottlenecking Proyek 34 A. Tes Dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan 34 B. Debottlenecking Pembayaran dan Penyusunan Prosedur VGF Tahap I SPAM Umbulan 35 C. Operasional Proyek Palapa Ring Broadband 35 IV. Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur 36 A. Penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan 36 B. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik 37
  • 5. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 IV BAB 4 Daftar Proyek Prioritas KPPIP – 37 Proyek Prioritas 39 Daftar 37 Proyek Prioritas 40 I. SPAM Semarang Barat 47 II. Jakarta Sewarage System 50 III. Tanggul Laut Fase A 53 IV. SPAM Lampung 56 V. SPAM Jatiluhur 58 VI. Kilang Minyak Bontang 60 VII. Kilang Minyak Tuban 63 VIII. Revitalisasi Kilang Eksisiting (RDMP) 65 IX. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja 68 X. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem & Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD) 70 XI. Proyek Tangguh LNG Train 3 72 XII. Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Baru 74 XIII. Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar 76 XIV. Central Java Power Plant (PLTU Batang) 79 XV. PLTU Indramayu 81 XVI. PLTU Mulut Tambang 83 XVII. Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas 85 XVIII. Central West Java Transmission Line 500 kV 87 XIX. Transmisi Sumatera 500 kV 89 XX. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 91 XXI. Jalan Tol Manado – Bitung 93 XXII. Jalan Tol Serang – Panimbang 95
  • 6. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 V XXIII. A. Jalan Tol Medan – Binjai 97 B. Jalan Tol Palembang – Indralaya 99 C. Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar 101 D. Jalan Tol Pekabaru – Dumai 103 E & F. Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung 105 G. Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api 107 H. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi 109 I. Jalan Tol Binjai – Langsa, Jalan Tol Langsa – Lhokseumawe, Jalan Tol Lhokseumawe – Sigli & Jalan Tol Sigli – Banda Aceh 111 J. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi & Jalan Tol Bukit Tinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang 113 K. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat Tarutung – Sibolga 116 XXIV. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi 118 XXV. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen 120 XXVI. MRT Jakarta Jalur Utara-Selatan 122 XXVII. Kereta Ekspres Bandara Soekarno – Hatta 125 XXVIII. Kereta Api Makassar – Pare Pare 127 XXIX. Kereta Api Kalimantan Timur 130 XXX. Light Rail Transit Sumatera Selatan 132 XXXI. Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi 134 XXXII. Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung 136 XXXIII. Pelabuhan Hub Internasional Bitung 139 XXXIV. Pelabuhan Patimban 141 XXXV. Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut 144 XXXVI. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta/ Light Rail Transit Dki Jakarta 147 XXXVII. Palapa Ring Broadband 149
  • 7. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VI BAB 5 Proyek Strategis Nasional 151 I. Proses Evaluasi dan Revisi PSN pada Semester I 2018 153 BAB 6 Kebijakan Terkait Infrastruktur yang Didukung KPPIP 163 I. Status Regulasi Pendukung Proyek Strategis Nasional 166 A. Penyusunan Peraturan Lintas Sektoral terkait Penyediaan Infrastruktur 166 B. Penyusunan Peraturan Sektoral terkait Penyediaan Infrastruktur 168 II. Perubahan Regulasi Sektoral dan Lintas Sektoral yang Diperlukan untuk Percepatan Penyediaan Infrastruktur 170 A. Perubahan Peraturan Lintas Sektoral terkait Pendanaan Penyediaan Infrastruktur 170 B. Perubahan Peraturan Sektoral terkait Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak 172 III. Upaya Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga terkait Urgensi Pelaksanaan dan Penerbitan Regulasi 173 A. Pemahaman terhadap Penerapan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan Skema Hak Pengelolaan Terbatas/ Limited Concession Scheme (HPT) 173 B. Pemahaman terhadap Ketentuan Ganti Rugi Pembebasan Tanah Rekomendasi Tata Ruang dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 174 C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk Proyek Strategis Nasional 175 D. Kajian Perubahan Prioritas Penganggaran Pendanaan Pengadaan Tanah 176 E. Penggantian Dana Talangan Pembebasan Proyek Jalan Tol 177 F. Pemahaman terhadap Skema Penyiapan Proyek KPBU pada Proyek Prioritas dan PSN 179
  • 8. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VII G. Pemahaman terhadap Keterlibatan BUM Desa dalam Proyek Jalan Tol 180 H. Fasilitas Perpajakan untuk Sektor Hulu Minyak dan Gas 181 I. Permasalahan Hukum penggunaan lahan dalam hutan konservasi 182 J. Pemahaman terhadap Pengusahaan Wilayah Kerja Panas Bumi oleh PLN 183 K. Pemahaman terhadap Ketentuan dan Mekanisme Kerjasama Business to Business Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 184 BAB 7 Rencana KPPIP Ke Depan 185 I. Rencana KPPIP Ke Depan 187 A. Pencapaian Saat Ini 187 B. Rencana Pencapaian Ke Depan 188 II. Kegiatan KPPIP Untuk Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas 199 A. Gambaran Sumber Daya Manusia terkait Proyek Prioritas dan PSN 199 B. Permasalahan dan Solusi Terkait Sumber Daya Manusia 205 C. Kegiatan Fasilitasi untuk Sistem Vokasi Nasional 206 i. Implementasi terhadap rekomendasi Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025 206 ii. Fokus Motor Ekonomi 207 iii. Fokus Jurusan 207 D. Kegiatan Pengembangan Kapasitas untuk Dukungan Pelaksanaan Proyek Prioritas dan PSN 208 i. Prosedur Pencairan Viability Gap Fund (VGF) dalam Proyek SPAM Umbulan dan SPAM Semarang Barat 208 ii. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung terkait Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Trans Sumatera 209
  • 9. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 VIII Daftar Istilah ABET Accreditation Board for Engineering and Technology AD ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ANDAL Analisis Dampak Lingkungan AP Availability Payment/Pembayaran Ketersediaan Layanan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ASEAN Association of South East Asian Nation Bappeda Badan Perencanaan Daerah Bappenas Badan Perencanaan Nasional BED Basic Engineering Design BK Badan Kejuruan BOD Biological Oxygen Demand BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi BPJT Badan Pengatur Jalan Tol BPN Badan Pertanahan Nasional BP3TI Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika BUJT Badan Usaha Jalan Tol BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal BLU Badan Layanan Umum BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara B2B Business to Business CJPP Central Java Power Plant DED Detail Engineering Design DNI Daftar Negatif Investasi EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EPC Engineering Procurement and Construction FAIP Formulir Aplikasi Insinyur Profesional FBC Final Business Case FEED Front End Engineering Design
  • 10. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 IX FS Feasibility Study GRR Grass Root Refinery G2G Government to Government HA Hektar HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation HKK Himpunan Keahlian Keinsinyuran HVDC High Voltage Direct Current IFC International Finance Corporation IP Insinyur Profesional IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah IPP Independent Power Producer IPP Insinyur Profesional Pratama IPPKH Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPM Insinyur Profesional Madya IPU Insinyur Profesional Utama ISRM Indonesia Single Risk Management JABEE Japan Accreditation Board for Engineering Education JICA Japan International Corporation Agency JKINFA Nilai Indeks Infrastruktur JSS Jakarta Sewerage System KA ANDAL Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan KAK Kerangka Acuan Kerja KEK Kawasan Ekonomi Khusus K/L Kementerian/Lembaga KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kementerian ATR Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian PAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian PPN Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian RISTEKDIKTI Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi KPBU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPI Key Performance Indicator KPPIP Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP-SF Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas-Suport Facility KSP Kantor Staf Presiden KUR Kredit Usaha Rakyat kV Kilo-volt LCS Limited Concession Scheme/Skema Konsesi Terbatas LMAN Lembaga Manajemen Aset Negara
  • 11. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 X LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LPJK Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LRT Light Rail Transit LSIP Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profesional LSP Lembaga Sertifikasi Profesi MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah Menteri ATR Menteri Agraria dan Tata Ruang MoU Memorandum of Understanding MRTJ Mass Rapid Transportation Jakarta MW Megawatt NCICD National Capital Integrated Coastal Development OBC Outline Business Case/ Pra-Studi Kelayakan ODA Official Development Assistance OJK Otoritas Jasa Keuangan PBAS Performance Based Annuity Scheme PDAM Perusahaan Daerah Air Minum PDB Produk Domestik Bruto PDF Project Development Fund PINA Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah Permenhub Perturan Menteri Perhubungan Permenko Peraturan Menteri Koordinator Perpres Peraturan Presiden PJBL Perjanjian Jual Beli Listrik PJP Penanggung Jawab Proyek PJPK Penangggung Jawab Proyek Kerjasama PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap PMO Project Management Office PM Peraturan Menteri PMK Peraturan Menteri Keuangan PMN Penyertaan Modal Negara PP Peraturan Pemerintah PPA Power Purchase Agreement PPI Program Profesi Insinyur PPJT Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPN Pajak Pertambahan Nilai Pre-FS Pre-Feasibility Study PSO Public Service Obligation PT HBAP PT Huadian Bukit Asam Power PT IIF PT Indonesia Infrastructure Finance
  • 12. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XI PT KAB PT Kereta Api Borneo PT KAI PT Kereta Api Indonesia PT MRTJ PT Mass Rapid Transit Jakarta PT PII PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PTPIN Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara PT PLN PT Perusahaan Listrik Negara PT SMI PT Sarana Multi Infrastruktur PSN Proyek Strategis Nasional RDMP Refinery Development Master Plan/Revitalisasi Kilang Minyak Eksisting RI Republik Indonesia ROW Right of Way RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPL Rekognisi Pembelajaran/Pengalaman Lampau RRT Republik Rakyat Tiongkok RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RPL Rekognisi Pengalaman Lampau SBOT Supported-Build-Operate-Transfer SDM Sumber Daya Manusia SHIA Soekarno-Hatta International Aiport SK Surat Keputusan SKA Sertifikat Keahlian Kerja SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKT Sertifikat Ketrampilan Kerja SLA Service Level Agreement SOP Standard Operating Procedures SPAM Sistem Penyediaan Air Minum SPC Special Purpose Company SPV Special Purpose Vehicle S&P Standard and Poor’s TA Transaction Advisory TA Tenaga Ahli TI Teknologi Informasi TKDN Tingkat kandungan Dalam Negeri UU Undang-Undang UMKM Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi USD United States Dollar VfM Value for Money VGF Viability Gap Funding/ Dukungan Kelayakan WA Washington Accord WTE Water-to-Energy
  • 13.
  • 14. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XIII P ada semester pertama tahun 2018, Pemerintah Indonesia melanjutkan upaya secara berkesinambungan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang berfokus pada implementasi kebijakan dan arahan yang sudah ditetapkan pada semester sebelumnya. Upaya percepatan tersebut meliputi percepatan penyelesaian masalah di lapangan. Dalam rangka menjalankan mandat dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 j.o. Peraturan Presiden No.122 Tahun 2016, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Penetapan daftar PSN tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Daftar Proyek Strategis Nasional meliputi 223 proyek dan 3 program dimana terdapat penambahan pada proyek bandara dan pendidikan serta penambahan program pemerataan ekonomi. Dalam upaya mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas, KPPIP terus memberikan dukungan kepada Penanggung Jawab Proyek melalui penyediaan fasilitas, koordinasi, maupun debottlenecking proyek infrastruktur. KPPIP telah mendukung penyiapan proyek prioritas, seperti dalam hal dukungan terhadap pembentukan tim kerja TOD Kampung Bandan untuk proyek MRTJ dan dukungan transaksi proyek KPBU SPAM Semarang Barat yang saat ini sudah memasuki tahap lelang. KPPIP juga turut membantu persiapan implementasi skema pendanaan proyek melalui Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang, membantu persiapan penetapan skema pendanaan untuk proyek Jakarta Sewerage System, dan mendukung persiapan pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). KPPIP turut mendukung perbaikan beberapa peraturan seperti perbaikan atas Peraturan Presiden terkait percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, dan perbaikan peraturan menteri ESDM terkait kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. KPPIP juga terus melakukan monitoring Kata Sambutan WAHYU UTOMO Ketua Tim Pelaksana KPPIP
  • 15. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 XIV proyek-proyek prioritas seperti mendukung pelaksanaan tes dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan, dan operasional proyek Palapa Ring Broadband. KPPIP telah mendorong upaya percepatan infrastruktur dari sisi kebijakan dan sisi kelembagaan. Dari sisi kebijakan, KPPIP telah mendukung Sekretariat Kabinet dalam melakukan pembahasan atas perubahan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah dimana telah disepakati adanya perluasan cakupan proyek yang kini meliputi Proyek Non-Strategis Nasional dan pengembangan bentuk santunan yang diberikan terhadap masyarakat. Dalam hal dukungan yang diberikan terkait kebijakan fiskal dan kelembagaan, KPPIP telah mendukung perbaikan Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan melalui pemberian in- advance confirmation terhadap penentuan nilai dan durasi Tax Holiday untuk proyek Kilang Minyak RDMP Cilacap sebagai pemenuhan syarat mitra Investasi. KPPIP telah mendukung pengembangan implementasi skema Viability Gap Fund (VGF) melalui pemberian masukan atas isu-isu yang muncul selama proses menuju pencairan VGF seperti isu perlakuan pajak atas penerimaan VGF dan penyusunan prosedur verifikasi pencairan VGF. KPPIP juga mendukung implementasi skema Project Development Facility (PDF) melalui kajian skema trust fund dan melakukan diskusi dengan lembaga donor seperti JICA dan US-AID. Di tahun 2018, KPPIP terus mengembangkan skema alternatif pendanaan infrastruktur seperti mendorong implementasi skema KPBU, mengembangkan penyusunan konsep skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), mendorong perkembangan instrumen keuangan baru seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan implementasi Call Spread Option (CSO) untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang. Dengan penerbitan laporan ini, kami mengharapkan agar seluruh pihak mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang Proyek Prioritas serta dapat berkoordinasi dan memanfaatkan perbaikan dari sisi kebijakan dan kelembagaan secara efektif dalam melakukan debottlenecking dan upaya percepatan penyediaan proyek lainnya. Dengan demikian diharapkan proyek-proyek infrastruktur dapat segera terwujud dan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi regional maupun nasional. Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo
  • 18. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 3 U ntuk mendukung pengembangan negara menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan menyejahterakan penduduknya, perlu dilakukan pembangunan dalam berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebagai penunjang berjalannya kegiatan ekonomi, infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi makro nasional. Dengan hadirnya fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kegiatan ekonomi diharapkan dapat berkembang sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat tercapai. Pembangunan infrastruktur dalam implementasinya melibatkan beragam pemangku kepentingan di berbagai tingkat, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, sampai organisasi-organisasi lainnya. Oleh karena itu, agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai rencana dengan efektif dan efisien, koordinasi dan sinkronisasi dalam persepsi dan tindakan merupakan suatu hal yang mutlak. Untuk itu pada tahun 2014, salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau dikenal dengan sebutan KPPIP. KPPIP dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2016 dilakukan perubahan keanggotaan melalui Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016. Pembentukan KPPIP bertujuan untuk mengawal proyek-proyek infrastruktur yang ditetapkan secara khusus, serta memberikan dukungan percepatan yang dibutuhkan. Saat ini, KPPIP terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai wakil ketua, serta Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai anggota. Dalam pelaksanaannya KPPIP mendampingi kementerian teknis/ lembaga Penanggung Jawab Proyek untuk segera menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPPIP didukung oleh Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dariEselon1kementerianterkaitsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 127 Tahun 2015. Selanjutnya, Tim Pelaksana didukung oleh Project Management Office (PMO) yang melakukan analisis, pemantauan, penyusunan laporan, dan hal lain yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi percepatan proyek kepada Tim Pelaksana atau menteri. Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) I.
  • 19. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 4 Struktur Organisasi Ketua: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman TIM PELAKSANA KPPIP TIM PENGARAH Konsultan Pendukung PMO Panel Konsultan KPPIP Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Tenaga Ahli Senior Pengadaan Tenaga Ahli Pengadaan Direktur Proyek SDM dan Strategi Pengembangan Kapasitas Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Tenaga Ahli Komunikasi Office Manager Sekretaris Eksekutif Direktur Finansial Direktur Sektor Energi dan Ketenagalistrikan Direktur Air dan Sanitasi Direktur Proyek Sektor Transportasi Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Direktur Program Project Manager Administrasi
  • 20. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 5 Pencapaian KPPIP Pada Periode Januari - Juni 2018 Meskipun proyek infrastruktur prioritas tetap menjadi fokus utama dari KPPIP, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memperluas lingkup kerja KPPIP untuk juga melakukan evaluasi atas usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional dan pemantauan proyek yang masuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, jumlah proyek yang dipantau oleh KPPIP berjumlah 245 proyek dan 2 Program, namun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PSN di awal tahun 2018, KPPIP kedepannya akan memantau 223 proyek, 1 program ketenagalistrikan, 1 program industri pesawat terbang jangka menengah, dan 1 program pemerataan ekonomi. Pada tahun 2018, pemantauan pelaksanaan PSN oleh KPPIP dilakukan melalui berbagai proses, meliputi sistem data tabulasi dan sistem Teknologi Informasi KPPIP, penyusunan materi penyiapan rapat terbatas terkait PSN oleh Sekretariat Kabinet, penyusunan materi rapat terbatas PSN per provinsi yang dipimpin presiden, penyiapan serta fasilitasi rapat tindak lanjut PSN per provinsi. Khusus untuk proyek prioritas, salah satu mandat KPPIP adalah memberikan dukungan debottlenecking saat proyek mengalami hambatan untuk maju ke tahap berikutnya. Contoh dukungan yang diberikan adalah dukungan koordinasi untuk penyelesaian masalah, dukungan penyusunan kebijakan terkait infrastruktur, dukungan penyusunan kajian, dan dukungan analisis skema pembiayaan alternatif. Dalam upaya mendukung penyiapan proyek, pada tanggal 10 April 2018, KPPIP telah mendorong penerbitan Keputusan Menko Perekonomian No. 192/2018 tentang Tim Kerja Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Kampung Pencapaian KPPIP pada Semester I 2018 dapat dikategorikan sesuai dengan empat aktivitas utama KPPIP yaitu: Mendukung penyiapan proyek, Mengembangkan skema pendanaan proyek, Melakukan pemantauan dan debottlenecking proyek, dan Mengupayakan perbaikan peraturan terkait infrastruktur.  Bandan pada Proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Jakarta Utara – Selatan. KPPIP juga telah mendukung Tim Kerja TOD Kampung Bandan dalam upaya pelibatan PT Kereta Api Indonesia dalam penyiapan proyek. Selain proyek MRTJ, KPPIP juga telah mendukung transaksi Proyek SPAM Semarang Barat dan SPAM Kota Bandar Lampung. KPPIP mendampingi PDAM Kota Semarang dan PDAM Kota Bandar Lampung sebagai PJPK masing-masing proyek dalam proses penyiapan proyek. Selama Semester I 2018, untuk SPAM Semarang Barat telah berhasil dilaksanakan market sounding, Pra-kualifikasi, dan aanwijzing di waktu yang sesuai dengan rencana pelaksanaan proyek dan untuk SPAM Kota Bandar Lampung telah dicapai penandatanganan perjanjian KPBU pada Februari 2018.    Dalam upaya pengembangan skema pendanaan proyek, KPPIP telah melakukan kerjasama antara lain dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam memberikan fasilitas
  • 21. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 6 dukungan kepada Pemerintah Kota Semarang, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PLTSa Semarang. Dukungan diberikan dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan yang menjadi dasar penetapan skema pendanaan. KPPIP juga melakukan kerjasama dengan ADB-AICOE dan Bappeda DKI Jakarta dalam melakukan pembahasan zona-zona Jakarta Sewerage System (JSS) yang berpotensi untuk dilaksanakan dengan skema KPBU. Sebagai hasilnya, KPPIP dan Pemerintah DKI Jakarta menyetujui JSS Zona 5 dan 8 sebagai zona-zona yang memiliki kesiapan paling tinggi untuk dibiayai dengan mekanisme KPBU.    Dalam upaya pemantauan dan debottlenecking proyek, KPPIP mendukung pelaksanaan tes dinamis LRT Sumatera Selatan, penyusunan prosedur VGF tahap I SPAM Umbulan, dan memantau mulai beroperasinya proyek Palapa Ring Paket Barat pada 2 Maret 2018.    Dalam upaya perbaikan peraturan terkait infrastruktur, KPPIP telah mendukung proses penyusunan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek PLTSa di 12 kota. KPPIP turut berperan aktif dengan menghadiri rapat pembahasan Rancangan Perpres dan memberikan masukan mengenai pengaturan penentuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Perbaikan peraturan lain yang juga didukung oleh KPPIP adalah penerbitan Permen ESDM No. 38 tahun 2018 tentang Kompensasi Right of Way untuk Transmisi Listrik. Dukungan KPPIP untuk Kebijakan terkait Percepatan Penyediaan Infrastruktur III. A. Pencapaian Pengembangan Instrumen Keuangan untuk Pembiayaan Infrastruktur P emerintah Indonesia terus mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi keterbatasan dana dalam penyediaan infrastruktur. Dalam pasar modal dan pasar keuangan sekunder, Pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan dimana beberapa diantaranya telah berhasil diterbitkan dan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) adalah salah satu instrumen yang telah diterbitkan dan telah menghimpun dana dari para pemodal professional untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Pada Januari 2018, telah terdapat lebih dari 50 produk RDPT dengan estimasi total nilai sebesar Rp 16 Triliun dan US$ 125 Juta. Salah satu produk
  • 22. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 7 B. Penyiapan Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) RDPT terbaru diterbitkan oleh PT Waskita Toll Road pada April 2018 dengan nilai mencapai Rp 5 Triliun. Instrumen RDPT juga direncanakan akan segera diterbitkan untuk pendanaan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dengan target untuk menghimpun dana hingga Rp 450 Miliar. Penerbitan Komodo Bond pada akhir tahun 2017 oleh PT Jasa Marga senilai Rp 4 Triliun dan pada awal tahun 2018 oleh PT Wijaya Karya senilai Rp 5,4 Triliun di London Stock Exchange juga menunjukan keberhasilan pengembangan alternatif instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur. Langkah PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya ini akan diikuti olehPTPLNyangjugaberencanauntukmenerbitkan Komodo Bond pada pertengahan tahun 2018 dengan target nilai mencapai US$ 1 Miliar hingga US$ 2 Miliar. Pada Februari 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sovereign green sukuk (Islamic bond) senilai US$ 1,25 Miliar. Instrumen investasi ini dikelola dengan prinsip keislaman dan digabungkan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Hasil penghimpunan dana dari sovereign green sukuk ini akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang termasuk dalam green projects seperti energi terbarukan, green tourism, sustainable transport, dan pengelolaan limbah. Instrumen alternatif pionir lain adalah perpetual bond, yang telah berhasil diterbitkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada semester I 2018. Perpetual bond, atau juga disebut dengan obligasi bunga abadi, merupakan instrument utang yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Perpetual bond pertama di Indonesia ini dikeluarkan oleh PT PP senilai Rp 1 Triliun dengan bunga yang ditawarkan sebesar 9,65% per tahun, dengan ketentuan bahwa jika dalam jangka waktu tiga tahun PT PP tidak melaksanakan opsi beli atas perpetual bond ini maka bunga akan bertambah sebesar 5%. Perpetual bond yang dikeluarkan oleh PT PP ini akan digunakan untuk pendanaan proyek PLTU Meulaboh. Instrumen – instrumen lain yang tengah didorong Pemerintah untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur meliputi Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), obligasi daerah, dan juga potensi pemanfaatan dana haji. Dengan adanya pengembangan instrumen – instrumen alternatif non-APBN untuk pendanaan infrastruktur, diharapkan akan membuka kesempatan lebih besar untuk partisipasi para investor swasta, sehingga kebutuhan dana dalam mengimplementasikan target pengembangan infrastruktur dapat terpenuhi. S alah satu skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah adalah skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). HPT adalah skema pengalihan konsesi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan, memelihara dan mengembang­ kan aset infrastruktur yang telah beroperasi (brownfield) selama jangka waktu yang terbatas. Badan Usaha penerima konsesi akan memberikan kompensasi berupa pembayaran di muka (upfront payment) dan/atau pembayaran atau pembagian keuntungan (clawback) secara berkala. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang akan memberikan hak konsesi, dapat memanfaatkan pembayaran yang diperoleh dari Badan Usaha penerima konsesi untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur baru (greenfield). Dengan implementasi skema HPT, Pemerintah Indonesia dapat memperoleh sumber dana segar dengan cepat untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak.
  • 23. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 8 C. Pelaksanaan Pembiayaan Pengadaan Tanah oleh LMAN Pada Semester-I tahun 2018, penyusunan landasan hukum untuk implementasi skema HPT dalam bentuk Peraturan Presiden tengah didorong melalui pembahasan dalam rapat dengan para pemangku kepentingan, termasuk rapat tingkat Menteri. Sampai dengan akhir Semester-I tahun 2018, Rancangan Peraturan Presiden untuk implementasi skema HPT telah dalam proses distribusi kepada para Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan.Salah satu skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah adalah skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). HPT adalah skema pengalihan konsesi kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan,memeliharadanmengembangkan aset infrastruktur yang telah beroperasi (brownfield) selama jangka waktu yang terbatas. Badan Usaha penerima konsesi akan memberikan kompensasi berupa pembayaran di muka (upfront payment) dan/atau pembayaran atau pembagian keuntungan (clawback) secara berkala. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang akan memberikan hak konsesi, dapat memanfaatkan pembayaran yang diperoleh dari Badan Usaha penerima konsesi untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur baru (greenfield). Dengan implementasi skema HPT, Pemerintah Indonesia dapat memperoleh sumber dana segar dengan cepat untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak. Pada Semester-I tahun 2018, penyusunan landasan hukum untuk implementasi skema HPT dalam bentuk Peraturan Presiden tengah didorong melalui pembahasan dalam rapat dengan para pemangku kepentingan, termasuk rapat tingkat Menteri. Sampai dengan akhir Semester-I tahun 2018, Rancangan Peraturan Presiden untuk implementasi skema HPT telah dalam proses distribusi kepada para Menteri terkait untuk mendapatkan persetujuan. S esuai dengan mandat KPPIP untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur strategis nasional dan infrastruktur prioritas, KPPIP memberi dukungan terhadap percepatan pengadaan tanah untuk PSN dan Proyek Prioritas. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh KPPIP adalah dukungan monitoring dan debottlenecking terkait percepatan pendanaan pengadaan tanah proyek PSN melalui LMAN. KPPIP telah bekerja sama secara intensif dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyediakan pendanaan untuk pengadaan tanah PSN berdasarkan Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Hingga bulan Juni 2018, LMAN telah mendanai lebih dari Rp 33 Triliun pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional sektor jalan tol, bendungan, perkeretaapian dan pelabuhan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dengan total alokasi senilai Rp 41 Triliun. Namun, berdasarkan pemantuan implementasi pendanaan pengadaan
  • 24. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 9 tanah oleh LMAN tersebut, KPPIP menemukan adanya beberapa kendala antara lain, masih terdapat banyak pengajuan penggantian dana talangan Badan Usaha yang belum terbayarkan oleh LMAN. Penyebab utama adanya keterlambatan tersebut adalah ketidak­lengkapan atau ketidaksesuaian dokumen pengadaan tanah yang menjadi syarat untuk pengajuan pengembalian dana talangan. Selain itu, KPPIP juga menyoroti permasalahan Cost of Fund (biaya bunga) pembayaran dana talangan yang belum dibayarkan oleh LMAN kepada Badan Usaha dan juga acuan yang digunakan yaitu BI 7-Day & Rate Repo Rate (sekitar 4,25%) yang dinilai terlalu rendah dibandingkan bunga bank yang digunakan BUJT (sekitar 10%-13%) untuk mendanai dana talangan sehingga terdapat selisih dana yang signifikan yang harus ditanggung oleh Badan Usaha. Masalah lainnya yaitu belum adanya kepastian landasan/acuan yang digunakan oleh LMAN dalam mengecek dan membayar penggantian dana talangan untuk Tanah Wakaf, Tanah Kas Desa dan Tanah Instansi. Kemudian, dengan adanya beberapa permasalahan pengadaan tanah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua KPPIP mengadakan rapat tingkat Menteri yang dihadiri Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan pejabat pendamping lainnya. Dalam rapat tersebut, terkait dengan percepatan pendanaan pengadaan tanah oleh LMAN, peserta rapat menyetujui bahwa kelengkapan administratif dan dokumen tanah merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pendanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, peserta rapat menyetujui bahwa perlu diadakan percepatan sertifikasi tanah. Adanya sertifikat tanah akan menjadi dokumen utama kelengkapan administrasi pengadaan tanah. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga mengusulkan penerbitan/penyesuaian peraturan yang dapat menjadi payung hukum penyelesaian permasalahan diatas. Dengan adanya sejumlah permasalahan dan upaya perbaikan pada mekanisme pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN, KPPIP akan terus memantau dan mengoordinasikan upaya-upaya debottlenecking terkait pendanaan pengadaan tanah. Selain itu, KPPIP juga akan berkoordinasi dengan LMAN dan pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti berbagai usulan dan inisiatif perbaikan mekanisme yang salah satunya dapat diakomodasi dalam revisi peraturan terkait. Sesuai dengan mandat KPPIP untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur strategis nasional dan infrastruktur prioritas, KPPIP memberi dukungan terhadap percepatan pengadaan tanah untuk PSN dan Proyek Prioritas. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh KPPIP adalah dukungan monitoring dan debottlenecking terkait percepatan pendanaan pengadaan tanah proyek PSN melalui LMAN. KPPIP telah bekerja sama secara intensif dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyediakan pendanaan untuk pengadaan tanah PSN berdasarkan Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
  • 25. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 10 Perkembangan Pembentukan Panel Konsultan KPPIP IV. KPPIP telah mendorong implementasi mekanisme panel konsultan untuk mempercepat proses pengadaan konsultan untuk pemberian fasilitas yang mendorong percepatan Proyek Prioritas. Dalam mekanisme Panel Konsultan, KPPIP membentuk panel yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) calon Penyedia Jasa Konsultansi dan paling banyak 7 (tujuh) calon Penyedia Jasa Konsultansi. KPPIP melaksanakan penandatanganan kontrak payung (framework contract) untuk mengikat calon Penyedia Jasa Konsultansi selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Saat selanjutnya diidentifikasi kebutuhan pelaksanaan studi untuk penyiapan proyek prioritas, maka KPPIP telah memiliki shortlist konsultan untuk diseleksi dan segera melaksanakan studi. KPPIP telah mendorong penerbitan peraturan turunan dari Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Kepala LKPP No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan KPPIP pada 31 Mei 2018. Sebagai tindak lanjut, KPPIP telah menyusun rancangan empat peraturan turunan dari Perka LKPP No.3 Tahun 2018 yaitu Rancangan Permenko tentang Pendelegasian Wewenang dari Ketua KPPIP ke Ketua Pelaksana KPPIP, Rancangan Permenko tentang Tata Cara Pengadaan Panel Konsultan KPPIP, Rancangan Surat Keputusan Ketua Tim Pelaksana KPPIP tentang Kelompok Kerja Panel Konsultan, dan Surat Keputusan Menko Perekonomian tentang Kebutuhan Panel Konsultan. Seluruh rancangan peraturan tersebut telah dibahas KPPIP bersama Biro Hukum Kemenko Perekonomian pada bulan Juni 2018 sehingga ditargetkan pada bulan September 2018 kontrak panel konsultan KPPIP dapat ditandatangani.
  • 27.
  • 28. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 13 Perbaikan Peraturan Terkait Infrastruktur I. A. Revisi Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah S alah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah adalah adanya masyarakat yang telah menempati atau memanfaatkan tanah yang dibutuhkan – dalam waktu yang cukup lama – tanpa memiliki hak kepemilikan yang sah secara hukum. Di atas tanah tersebut, masyarakat telah membangun tempat tinggal, mengelola tanah menjadi perkebunan, atau memanfaatkan tanah sebagai fasilitas umum seperti tempat ibadah atau sekolah. Dengan adanya kebutuhan pemanfaatan lahan untuk infrastruktur, maka masyarakat perlu untuk direlokasi. Untuk menjaga dukungan masyarakat selama pembangunan proyek dan memastikan bahwa proyek memberikan dampak positif, maka Penanggung Jawab Proyek (PJP) yang membutuhkan tanah perlu untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian pada masyarakat yang perlu dipindahkan. Akan tetapi, untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance), diperlukan landasan hukum bagi Penanggung Jawab Proyek untuk melakukan pemberian kompensasi. Pemberiankompensasipadapihakyangmenempati tanah tanpa hak yang legal memiliki dua kompleksitas tersendiri bagi Penanggung Jawab Proyek. Pertama, meskipun dana sudah dialokasikan, Penanggung Jawab Proyek tidak dapat membayar pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah karena berpotensi mengakibatkan kerugian negara atau perusahaan karena menyalurkan dana yang secara legal tidak perlu. Kedua, jika Penanggung Jawab Proyek dapat memberikan dana pada pihak tanpa hak milik, jumlah yang dapat diberikan seringkali terlalu kecil sehingga tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tahun 2017, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) agar Penanggung Jawab Proyek dapat mengacu pada prosedur yang tepat dalam memberikan kompensasi pada masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan agar pengadaan tanah dapat berjalan lebih cepat dan menghindari penolakan masyarakat. Sejak diterbitkan, peraturan ini telah dimanfaatkan secara efektif oleh proyek-proyek PSN. Melihat keberhasilan tersebut, Penanggung Jawab Proyek lain ingin menggunakan landasan hukum serupa. Mengingat Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2017 hanya berlaku bagi Proyek Strategis Nasional, maka Penanggung Jawab Proyek berusaha mengajukan proyeknya untuk masuk ke dalam daftar tersebut. Usulan-usulan tersebut juga diangkat pada rapat terbatas Presiden tentang pemantauan Proyek
  • 29. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 14 Strategis Nasional pada bulan Maret 2018 sehingga Presiden mengarahkan Sekretariat Kabinet untuk membuka peraturan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk seluruh proyek yang memiliki isu serupa. Sejak bulan Mei 2018, KPPIP telah mendukung Sekretariat Kabinet dalam pembahasan perubahan PeraturanPresidenNo.56Tahun2017.Berdasarkan pembahasan tersebut, telah disepakati perubahan- perubahan sebagai berikut: Dengan adanya perluasan cakupan proyek dan pengembangan bentuk santunan maka diharapkan agar peraturan ini dapat memberikan percepatan pengadaan tanah dan mengurangi penolakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur secara luas. Cakupan Proyek Peraturan akan berlaku untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Non-Strategis Nasional, dimana Proyek Strategis Nasional adalah daftar proyek yang diatur dalam Peraturan Presiden sementara Proyek Non-Strategis Nasional adalah proyek yang diputuskan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang bekerja sama dengan Kementerian/ Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Bantuan Santunan Penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pemberian santunan dalam rangka pemindahan masyarakatyangmenguasaitanahyangakandigunakanuntukpembangunan nasional. Revisi peraturan memberikan perluasan atas bentuk santunan yang semula hanyalah pemberian uang untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah, dan tunjangan kehilangan pendapatan dan ditambahkan pemberian santunan untuk bentuk lain termasuk relokasi.
  • 30. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 15 Perbaikan Peraturan Terkait Kebijakan Fiskal dan Kelembagaan II. A. Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan K ementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan baru yang mengatur tentang Tax Holiday, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 159 Tahun 2015 j.o Peraturan Menteri Keuangan No. 103 Tahun 2016. Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018 telah memperbaiki kebijakan Tax Holiday secara signifikan, yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Pada kebijakan sebelumnya, Tax Holiday hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak baru, dan syarat ini diubah menjadi investasi baru, tanpa harus membentuk badan usaha baru. Sektor industri pionir yang dapat diberikan Tax Holiday juga diperluas dari delapan sektor menjadi 17 sektor, yaitu diantaranya industri logam dasar hulu, industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi, industri petrokimia, industri kimia dasar anorganik dan organik, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018, pengurangan Pajak Penghasilan Badan senilai 50% juga diberikan selama dua tahun masa transisi setelah periode Tax Holiday berakhir. Aspek kepastian dalam kebijakan Tax Holiday juga diperbaiki dalam peraturan ini. Dalam kebijakan sebelumnya, besaran nilai Tax Holiday bersifat rentang nilai, antara 10% sampai dengan 100% dari Pajak Penghasilan Badan dan jangka waktu pemberian Tax Holiday juga bersifat rentang nilai antara 5 sampai 15 tahun dengan kemungkinan diskresi hingga 20 tahun. Nilai persentase dan jangka waktu Tax Holiday diusulkan oleh Komite Verifikasi Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang akan disetujui oleh Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018, nilai dan jangka waktu Tax Holiday yang diberikan bersifat pasti. Nilai Tax Holiday dipastikan bernilai 100% dari Pajak Penghasilan Badan. Jangka waktu Tax Holiday ditentukan berdasarkan nilai investasi proyek. Sebagai contoh, proyek dengan nilai di antaraRp500miliar–Rp1triliunakanmendapatkan Tax Holiday selama lima tahun, dan proyek dengan nilai di atas Rp 30 triliun akan mendapatkan Tax Holiday selama 20 tahun. Salah satu dari 17 sektor industri pionir yang dapat diberikan Tax Holiday adalah industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi. KPPIP memberikan dukungan untuk adanya pemberian in advance confirmation terhadap penentuan nilai dan durasi Tax Holiday untuk proyek Kilang Minyak RDMP Cilacap sebagai bentuk pemenuhan prasyarat Saudi Aramco sebagai mitra investasi PT Pertamina.
  • 31. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 16 B. Perkembangan implementasi Viability Gap Fund (VGF) C. Perkembangan implementasi Project Development Facility (PDF) S alah satu bentuk dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha adalah diberikannya VGF dalam bentuk dukungan fiskal bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) hingga sebesar maksimum 49% dari total biaya konstruksi. Diberikannya VGF kepada proyek KPBU diharapkan meningkatkan kelayakan finansial proyek dan memungkinkan pihak swasta untuk terlibat dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek KPBU. Pada tahun 2018, KPPIP turut berkontribusi dalam pembahasan isu-isu terkait implementasi proses pencairan fasilitas VGF untuk para pemangku kepentingan pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Semarang Barat. Adapun isu yang dibahas mencakup perlakuan pajak atas penerimaan VGF oleh badan usaha serta pedoman prosedur pencairan VGF. Dalam hal perlakuan pajak atas penerimaan VGF, telah dikeluarkan Nota Dinas oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dimana pada Nota Dinas tersebut telah disepakati bahwa penerimaan VGF tidak akan dikenakan pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan menyusun Peraturan Dirjen Pajak yang akan mengatur waktu pengakuan penghasilan dan biaya atas VGF pada proyek-proyek KPBU. Belum adanya landasan prosedur dalam proses pencairan VGF yang dapat dijadikan pegangan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencairan mengakibatkan perlunya penyusunan prosedur pencairan VGF dalam proyek KPBU. KPPIP telah berkontribusi dalam memberikan masukan atas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan pedoman tersebut dan memastikan agar langkah yang diambil berjalan secara efektif. Sampai saat ini sudah terdapat rancangan tata cara verifikasi dan prosedur tagihan pembayaran VGF. Preseden yang telah terjadi dalam proses pencairan VGF untuk SPAM Umbulan dan prosedur verifikasi yang telah dikodifikasi dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya selanjutnya dapat menjadi acuan bagi proses pencairan VGF dan dengan demikian diharapkan tidak akan lagi terjadi keterlambatan pencairan VGF untuk proyek lainnya. P roject Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam menyiapkan Prastudi Kelayakan, menyiapkan Dokumen Tender, dan membantu PJPK dalam proses transaksi KPBU hingga proyek mencapai Financial Close. Dalam pelaksanaan PDF, Kementerian Keuangan dapat menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pelaksana pendampingan bagi PJPK. Keuntungan fasilitas ini bagi PJPK adalah tersedianya dukungan profesional yang memahami proses KPBU dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberian dukungan lain seperti misalnya VGF atau Availability Payment untuk proyek yang mendapat bantuan PDF. Salah satu tantangan utama bagi pelaksanan PDF adalah terkait sumber pendanaan karena pendampingan oleh profesional dapat berlangsung
  • 32. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 17 cukup lama dan menelan biaya yang signifikan. Pembiayaan PDF yang hanya bersumber dari APBN akan membatasi kapasitas pemberian PDF seiring terus bertambahnya proyek KPBU yang membutuhkan pendampingan. Selama Semester-I tahun 2018, KPPIP memberikan dukungan terhadap pengembangan implementasi PDF melalui kajian skema Trust Fund untuk pendanaan VGF. KPPIP telah melakukan diskusi dengan lembaga donor seperti JICA dan US-AID untuk mempelajari skema Trust Fund yang telah diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. KPPIP juga telah melakukan diskusi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur terkait kemungkinan pelibatan PT SMI dalam pengembangan skema Trust Fund tersebut. Selain itu, selama Semester-I tahun 2018, KPPIP juga terus melakukan pendampingan atas penerapan PDF bagi Proyek Prioritas seperti Proyek SPAM Semarang Barat dan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Tangerang. Penerapan PDF selama semester pertama tahun 2018 untuk Proyek SPAM Semarang Barat telah membantu proyek menjalani proses penyiapan dan transaksi KPBU dari tahap Market Sounding di awal Januari 2018 hingga mencapai tahap Request for Proposal di bulan Juli 2018, sesuai dengan target jadwal proyek yang ditetapkan bersama oleh KPPIP dan PJPK. S kema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan sebuah skema pembiayaan infrastruktur yang dibentuk untuk mengoptimalkan alokasi risiko antara Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan proyek infrastruktur mulai dari tahap penyiapan, pra-konstruksi, konstruksi sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Skema ini juga dibentuk sebagai salah satu usaha menutup terbatasnya ketersediaan dana Pemerintah melalui APBN/APBD dan BUMN/D dengan mengajak pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan reformasi dan menyusun instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi skema KPBU di Indonesia. Reformasi dari sisi fiskal telah dilakukan melalui penyediaan dukungan Pemerintah seperti Viability Gap Funding (VGF), Availability Payment (AP), sedangkan dari sisi kelembagaan, telah didirikan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Pada Semester-I 2018, kemajuan implementasi skema KPBU ditandai dengan kemajuan signifikan pada proyek-proyek KPBU yang telah mencapai milestone penting sebagai berikut: Perkembangan Alternatif Pendanaan Infrastruktur III. A. Kemajuan KPBU di Indonesia
  • 33. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 18 No. Proyek Keterangan Tanggal 1 SPAM Kota Bandar Lampung Financial Close Februari 2018 2 SPAM Semarang Barat Market Sounding Januari 2018 Pra-Kualifikasi April 2018 Request for Proposal Juni 2018 3 Satelit Multifungsi Market Sounding Juni 2018 4 Palapa Ring Broadband Mulai beroperasinya Paket Barat Maret 2018 5 PLTSa Legok Nangka, Jawa Barat Market Sounding April 2018 6 Kereta Api Makassar - Parepare Market Sounding April 2018 Pencapaian dan terobosan berhasil meyakinkan investor infrastruktur tingkat regional dan internasional untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia. Tidak hanya bagi investor, manfaat juga dirasakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek (PJPK), dengan adanya proyek ini, dapat dilakukan transfer knowledge dari strategic investors kepada PJPK dan investor lokal. B. Perkembangan Penyusunan Konsep Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) S ejak tahun 2017, KPPIP telah memimpin penyusunan kebijakan tentang skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi ketergantungan pembangunan pada anggaran pemerintah yang perlu dialokasikan untuk berbagai sektor non-infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah menyusun kebijakan Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS) sebagai sumber pembiayaan alternatif. Pada tahun 2017, KPPIP telah menyusun White Paper dan kajian pendukung untuk mensosialisasikan skema tersebut pada Presiden dan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden. Menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil, pada tahun 2018 KPPIP telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang akan menjadi landasan hukum skema tersebut. Gambar II-1 adalah skema yang telah disusun.
  • 34. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 19 Gambar II-1. Skema Hak Pengelolaan Terbatas/Limited Concession Scheme (HPT) Meskipun skema HPT dapat dilaksanakan untuk jenis-jenis infrastruktur mulai dari transportasi sampai dengan minyak dan gas bumi, tidak semua proyek tepat untuk menggunakan skema ini. Pemilihan proyek yang tepat untuk meggunakan skema ini penting agar memastikan investor tertarik dengan proyek yang ditawarkan dan proyek mendapatkan keuntungan yang maksimal dari skema tersebut. Peraturan ini mengatur kriteria seleksi proyek dengan standar minimal sebagai berikut: • Proyek telah beroperasi penuh selama minimal 2 (dua) tahun; • Proyek membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum; • Proyek memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun; • Proyek memiliki permintaan pasar pengguna operasi yang stabil atau pertumbuhan pasar yang positif; • Proyek memiliki rekam jejak arus kas positif minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau • Proyek memiliki pembukuan teraudit minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Proyek Infrastruktur Fasilitas Penyiapan Skema Proyek (Transaction Advisory) Proses Pengadaan Proses Pengadaan Perjanjian HPT Perjanjian HPT Pembayaran di Muka, Pembayaran Periodik, atau jenis pendapatan lainnya1) Pembayaran di Muka, Pembayaran Periodik, atau jenis pendapatan lainnya1) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Barang Milik Negara (BMN) Konsesi Proyek Infrastruktur Kementerian Teknis/ BUMN Opsi Jenis Usulan: • Kementerian Teknis/ BUMN mengusulkan potensi • KPPIP melaksanakan evaluasi potensi dan berdiskusi dengan Kementerian Teknis/ BUMN KPPIP 1. Penetapan Daftar HPT dan 2. Pemanfaatan Hasil HPT Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) Jenis Infrastruktur adalah Aset Beroperasi yang merupakan: • Barang Milik Negara (BMN) • Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) Catatan: 1. Berdasarkan Perjanjian HPT. 2. Mekanisme Pemanfaatan diatur melalui Peraturan Menteri BUMN dengan mengutamakan sinergi BUMN, Partner Strategis dan TKDN. 3. Mekanisme Pemanfaatan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Prioritasi Pemanfaatan Hasil HPT Hanya untuk infrastruktur dalam daftar Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau daftar Proyek Strategis Nasional 1. Meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis 2. Pembiayaan infrastruktur lainnya BUMN Penerima Konsesi Penerima Konsesi BUMN Pemilik Aset2) Kementerian Teknis Badan Layanan Umum (Nasional)3)
  • 35. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 20 Skema HPT telah dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: Pada tahap ini, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) mengidentifikasi dan menetapkan infrastruktur yang akan memanfaatkan HPT dan mengusulkan penggunaan dana yang akan diperoleh dari pengelolaan aset tersebut. Dalam mengidentifikasi proyek yang akan menggunakan HPT, PJPK mempertimbangkan keterkaitan fungsi dan manfaat antara sektor dan wilayah, melakukan analisa biaya manfaat dan sosial, serta menganalisa nilai manfaat uang (Value for Money). Kemudian, dana yang diperoleh dari pengelolaan aset utamanya akan digunakan PJPK untuk meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis dan/atau untuk pembiayaan infrastruktur lainnya. Dana hasil HPT oleh Kementerian/ Lembaga akan disimpan dalam Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Penetapan identifikasi proyek yang akan menggunakan HPT dan penggunaan dana pengelolaan aset akan dilakukan oleh KPPIP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam 6 bulan. Landasan hukum yang dibutuhkan sedang dalam penyusunan dan diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahap penyiapan, PJPK menyusun Pra-Studi Kelayakan, rencana jaminan pemerintah, rencana penggunaan dana pengelolaan aset, menetapkan Badan Usaha Pendamping, dan menetapkan Badan Usaha Penilai Aset. Dalam melakukan kegiatan tersebut, PJPK dapat dibantu oleh KPPIP. Pada tahap transaksi, kegiatan yang dilakukan meliputi pengadaan Badan Usaha Pengelola Aset, penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset, dan pemenuhan pembiayaan (Financial Close). Pada tahap perjanjian, PJPK menyiapkan perjanjian pengelolaan aset yang akan mengatur hak dan kewajiban dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana, seperti tujuan pemanfaatan aset, tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset, dan larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk mengagunkan aset, dan tata cara pengembalian aset. Dalam rangka mencapai Financial Close, PJPK memberikan waktu 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian pengelolaan aset yang dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila kegagalan pencapaian Financial Close bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset. Jika Financial Close masih tidak dapat dipenuhi makan perjanjian pengelolaan aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhal dicairkan oleh PJPK. 2. TAHAP PENYIAPAN DAN TRANSAKSI 4. TAHAP MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1. TAHAP PERENCANAAN 3. TAHAP PERJANJIAN
  • 36. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 21 P engembangan instrumen – instrumen alternatif non-APBN untuk pendanaan infrastruktur terus didorong oleh Pemerintah Indonesia dengan harapan membuka kesempatan lebih besar bagi partisipasi para investor swasta, sehingga kebutuhandanadalammengimplementasikan target pengembangan infrastruktur dapat terpenuhi. Beberapa pencapaian dalam pengembangan instrumen pendanaan infrastruktur alternatif pada Semester-I 2018 diantaranya adalah penerbitan produk No Skema Penjelasan Status Progres 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Reksa Dana yang ditawarkan kepada investor terbatas Sudah di- implementasikan • Hingga Januari 2018, sudah ada lebih dari 50 produk RDPT dengan nilai perkiraan Rp 16 Triliun dan USD 125 Miliar di pasar. • Salah satu produk RDPT terbaru dikeluarkan oleh Waskita Toll Road dengan nilai Rp 5 Triliun • Instrumen ini direncanakan akan digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati (Proyek Strategis Nasional) dengan target nilai Rp500 Miliar 2 Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk reksa dana untuk diinvestasikan dalam aset infrastruktur Siap di- implementasikan • Dasar peraturan untuk DINFRA telah diterbitkan pada bulan Agustus 2017 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 52/ POJK.04/2017 • Sampai Semester I 2018 belum ada produk DINFRA yang dikeluarkan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) terbaru oleh PT Waskita Toll Road dengan nilai mencapai Rp 5 Triliun, penerbitan Komodo Bond oleh PT Wijaya Karya senilai Rp 5,4 Triliun di London Stock Exchange, penerbitan Sovereign Green Sukuk (Islamic bond) pertama di Indonesia dan di dunia senilai US$ 1,25 Miliar untuk proyek dengan kriteria green projects, serta penerbitan Perpetual Bond pertama di Indonesia oleh PT PP senilai Rp 1 Triliun. Berikut ini adalah progres beberapa instrumen keuangan alternatif untuk pendanaan infrastruktur: C. Perkembangan Instrumen Keuangan Baru i. Progres Pengembangan Instrumen Keuangan Alternatif untuk Pendanaan Infrastruktur
  • 37. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 22 3 Asset-Backed Securitization (KIK EBA) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi atau Surat Hutang yang didukung oleh aset finansial seperti hutang dan sewa Sudah di- implementasikan Telah dikeluarkan oleh: PT Jasa Marga (Persero) sebesar Rp 2 Triliun pada bulan Agustus 2017 dan PT Indonesia Power sebesar Rp 4 Triliun pada bulan September 2017 4 Dana Investasi Real Estate (DIRE) Instrumen Pasar Modal dalam bentuk reksa dana untuk diinvestasikan dalam aset Real Estate Sudah di- implementasikan Telah digunakan dalam proyek Solo Grand Mall 5 Global Bond (Komodo Bond) Instrumen Pasar Modal dalam Obligasi Rupiah Denominasi yang dikeluarkan oleh institusi Indonesia yang terdaftar di luar negeri. Sudah di- implementasikan Telah dikeluarkan oleh: 1. PT Jasa Marga (Persero), senilai Rp 4 Triliun, terdaftar di London Stock Exchange (LSE) pada bulan Desember 2017 2. PT Wijaya Karya: senilai Rp 5,4 Triliun, terdaftar di LSE pada bulan Januari 2018. 6 Perpetual Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi tanpa tanggal jatuh tempo Sudah di- implementasikan PT PP telah menerbitkan Perpetual Bond senilai Rp 1 Triliun dengan interest 9,65% per tahun yang akan meningkat sebesar 5% jika PT PP tidak menggunakan opsi beli kembali pada 3 tahun. 7 Municipal Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Siap di- implementasikan Dasar hukum untuk penerbitan Municipal Bond telah diterbitkan pada akhir 2017 (Peraturan OJK No. 61 – 63 2017). Saat ini, provinsi yang berpotensi untuk mengeluarkan obligasi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta 8 Green Bond Instrumen Pasar Modal dalam bentuk Obligasi untuk diinvestasikan dalam bisnis ramah lingkungan Sudah di- implementasikan Indonesia telah menerbitkan Global Green Sukuk (Islamic Bond) senilai USD1.25 Miliar dibulan Februari 2018 yag merupakan Global Green Sukuk pertama di dunia
  • 38. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 23 Sebagaimana yang terlihat dalam progres pengembangan instrumen keuangan alternatif untuk pendanaan infrastruktur, sebagian besar produktelahberhasilditerbitkandanmenghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, masih terdapat beberapa instrumen keuangan alternatif yang telah memiliki dasar hukum, tetapi belum terimplementasikan, salah satunya adalah Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). DINFRA adalah instrumen berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Portofolio DINFRA terdiri dari aset infrastruktur paling sedikit 51% dari Nilai Aktiva Bersih (langsung melalui pembelian aset infrastruktur atau tidak langsung melalui efek) dan aset lainnya paling banyak 49% (instrumen pasar uang, portofolio efek lainnya). Dibandingkan dengan RDPT, DINFRA menawarkan alternatif yang lebih fleksibel, dimana DINFRA dapat ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (diperdagangkan di pasar sekunder). Pemerintah tengah mendorong implementasi DINFRA dengan mengadakan berbagai pembahasan dengan para pemangku kepentingan, termasuk menyelenggarakan Focus Group Discussion yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait serta para pelaku pasar. Diharapkan bahwa produk DINFRA akan menjadi salah satu instrumen keuangan alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan infrastruktur. Gambar II-2. Skema DINFRA (sumber: PT Mandiri Manajemen Investasi) ii. Implementasi Call Spread Options untuk Mitigasi Risiko Nilai Tukar Mata Uang P eraturan Bank Indonesia No. 18/19 tahun 2016 telah memungkinkan transaksi lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang dengan mekanisme Call Spread Options. Melalui mekanisme ini, risiko akan kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang pada suatu investasi dapat dimitigasi. Dengan termitigasinya risiko kerugian tersebut, mekanisme ini dapat menjadi stimulus dalam menarik minat para investor, khususnya investor asing, untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur. Call Spread Options adalah strategi lindung nilai dengan pembelian Call Option (hak untuk membeli) pada nilai tertentu, dan secara bersamaan menjual Call Option atas aset yang sama dengan batas waktu yang sama namun pada harga yang lebih tinggi. Skema DINFRA secara umum: Investasi (Rp) Kepemilikan Saham 99,9% Investasi (Rp) Dividen SPC Dividen/Bunga Tidal Melalui SPC Melalui SPC SPC Investasi (Rp) Pendapatan Aset infrastruktur/Dividen/Bunga Obligasi Investor Manajer Investasi Bank Kustodian KIK DINFRA • Unit Penyertaan • Pembagian Keuntungan (Rp) • Aset infrastruktur • Saham • Surat Utang
  • 39. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 24 Gambar II-3. Ilustrasi implementasi Call Spread Option (sumber: Standard Chartered) Sampai dengan Maret 2018, telah terdapat 10 Bank yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menawarkan produk Call Spread Option, yaitu: (1) Bank Mandiri; (2) Bank Rakyat Indonesia; (3) Bank Negara Indonesia; (4) Standard Chartered Bank; (5) CIMB Niaga; (6) Bank UOB Indonesia; (7) Bank of Tokyo-Mitsubishi; (8) Bank ANZ Indonesia; (9) Bank HSBC Indonesia; (10) Bank Maybank Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, sejak peraturan Call Spread Option dikeluarkan pada September 2016 hingga Maret 2018, jumlah transaksi Call Spread telah mencapai 27 transaksi dengan estimasi total nominal transaksi yang telah jatuh tempo mencapai USD 130 Juta. Ilustrasi mekanisme Call Spread Options untuk USD/IDR : Korporasi Bank Pembelian Call Option pada Strike Price Rp 13.000 (Kurs saat ini) Nasabah menjadi memiliki hak untuk membeli dengan harga Rp 13.000 Right to Buy Call Spread Call Spread 1 & 2 Call Spread 1 Call Spread 2 Obligation to Sell 12.500 12.500 USD melemah USD menguat 13.000 13.000 13.500 13.500 14.000 14.000 14.500 14.500 15.000 15.000 Penjualan Call Option pada Strike Price Rp 14.000 Nasabah menjadi memiliki kewajiban untuk menjual dengan harga Rp 14.000 Nasabah memiliki perlindungan penuh jika nilai tukar jatuh pada rentang Rp 13.000 - 14.000 dan perlindungan sebagian jika jatuh di atas Rp 14.000 Perlu dilakukan Dynamic Hedging pada Call Spread Option untuk mitigasi risiko saat kisaran kurs pasar melampaui batas atas kisaran kurs Call Spread sebelum jatuh tempo. Dengan Dynamic Hedging, maka nasabah memiliki perlindungan penuh jika nilai tukar jatuh pada rentang Rp 13.000 - Rp 15.000 1 1 2 2 250.000.000 Feb-17 Apr-17 Apr-17 Apr-17 M ay-17 M ay-17 Jul-17 Jul-17 Jul-17 Jul-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Aug-17 Sep-17 Sep-17 Sep-17 Dec-17 Dec-17 Dec-17 Dec-17 Jan-18 Jan-18 Jan-18 M ar-18 M ar-18 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 Kumulatif nominal transaksi dalam USD 207,723,431 140,910,931 26,248,282 1 2
  • 40. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 25 iii. Peniadaan kewajiban collateral 10% untuk produk derivatif tertentu Sejalan dengan perkembangan implementasi Call Spread Option yang dapat meningkatkan minat para investor dalam berinvestasi kepada salah satunya sektor infrastruktur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/ POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati- Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum pada April 2018. Dalam peraturanini,kewajibanuntukmemenuhicollateral sebesar 10% telah dikecualikan untuk transaksi Structured Product valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan untuk lindung nilai. Berdasarkan POJK tersebut, ketentuan transaksi lindung nilai yang mendapat pengecualian untuk kewajiban collateral 10% adalah sebagai berikut: 1. Transaksi lindung nilai harus didukung dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah; 2. Nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi; dan 3. Jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi. Produk Call Spread Option merupakan produk yang termasuk dalam ketentuan transaksi Structured Product yang dikecualikan dalam kewajiban collateral 10% tersebut. Sehingga dengan adanya POJK ini, diharapkan terdapat peningkatan transaksi untuk Call Spread Option.
  • 42. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 27 Pencapaian KPPIP BAB 3
  • 43.
  • 44. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 29 Dukungan Penyiapan ProyekI. A. Peraturan Menko Perekonomian No. 192 Tahun 2018 Tentang Tim Kerja TOD Kampung Bandan untuk MRTJ P ada Januari 2018, KPPIP mengirimkan surat permohonan pengajuan perwakilan dari para pemangku kepentingan terkait, untuk terlibat sebagai bagian dari Tim Kerja TOD Kampung Bandan dalam upaya percepatan pembebasan lahan di Kampung Bandan yang direncanakan menjadi pusat pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sebagai bagian dari pengembangan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) Jalur Utara – Selatan. Surat ini ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia/POLRI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ketua Tim Pengawal dan Pengembangan Pemerintah dan Pembangunan/TP4D Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 10 April 2018, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 192/2018 tentang Tim Kerja Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development Kampung Bandan pada Proyek Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Jakarta Utara – Selatan. Dalam Kepmenko ini dijelaskan tugas dan susunan keanggotan Tim Kerja. Dalam susunan keanggotaan Tim Kerja, masih belum terdapat perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) karena belum adanya perwakilan yang diajukan.
  • 45. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 30 Posisi Perwakilan Ketua Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua I Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Wakil Ketua II Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Anggota Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Posisi Perwakilan Anggota Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Sub Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Koordinator pada Bidang Intelijen, Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi DKI Jakarta Analis Kebijakan Utama Bidang Pideksus Bareskrim Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Departemen Engineering Direktorat Konstruksi, PT MRT Jakarta SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA TOD KAMPUNG BANDAN Pembentukan Tim Kerja ini diperlukan sebagai bentuk percepatan penyelesaian isu di Kampung Bandan terkait dengan status hak atas tanah, tata ulang pemukiman, pengembangan perkotaan & transportasi serta rencana pembiayaan. Sehingga dalam Kepmenko tersebut disampaikan bahwa Tim Kerja bertugas dalam melakukan inventarisasi isu dan menyusun rencana penyelesaian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian dari isu-isu yang ada. Atas tindak lanjut dari penerbitan Kepmenko ini, KPPIP bersama dengan KPPIP - Support Facility (KPPIPSF) telah memfasilitasi Rapat Kick-Off Koordinasi Tim Kerja TOD Kampung Bandan pada tanggal 3 Mei 2018. Pada rapat ini, disepakati bahwa PT Kereta Api Indonesia akan dilibatkan dalam diskusi selanjutnya dan dimasukkan sebagai bagian dari Tim Kerja TOD Kampung Bandan
  • 46. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 31 P royek KPBU SPAM Lampung adalah proyek penyediaan air minum yang direncanakan memiliki kapasitas 750 liter per detik untuk melayani sekitar 600.000 jiwa penduduk. Sumber air untuk proyek ini adalah Sungai Way Sekampung dengan Water Treatment Plant (WTP) yang berlokasi di Desa Rulung Helok. Perkiraan investasi yang dibutuhkan adalah Rp 1,1 Triliun dimana skema pendanaan proyek adalah KPBU dengan Dukungan Kelayakan Pemerintah (Viability Gap Fund). Atas Dukungan Kelayakan terhadap proyek, Menteri Keuangan telah menandatangani Surat Persetujuan Final Dukungan Kelayakan untuk Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2018. Dukungan KPPIP terhadap pelaksanaan proyek telah berjalan sejak tahun 2017, dimana pada bulan Desember 2017, PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai PJPK Proyek telah menetapkan KSO Bangun Cipta Kontraktor – Bangun Tjipta Sarana sebagai pemenang lelang KPBU SPAM Bandar Lampung. Sebelum penetapan pemenang, terjadi sanggahan atas pemenang yang ditetapkan oleh salah satu peserta lelang. Pada awal tahun 2018, KPPIP telah memasilitasi rapat pembahasan atas sanggahan terhadap hasil penetapan lelang proyek KPBU SPAM Lampung antara Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan; Perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan melalui revisi Kepmenko terkait. Selanjutnya, rapat Tim Kerja TOD Kampung Bandan akan secara rutin dilaksanakan paling tidak 1 (satu) bulan sekali, dengan mengangkat topik-topik isu seperti yang dijelaskan diatas agar jelas rencana kerja dan tindak lanjutnya. B. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Semarang Barat C. Dukungan Transaksi Proyek KPBU SPAM Lampung Dalam mendukung pelaksanaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat, pada Semester 1 tahun 2018, KPPIP bersama dengan PDAMTirta Moedal, PT SMI dan PT IIF telah membahas kemungkinan percepatan pelaksanaan proyek agar target Financial Close dan ground-breaking dapat diraih pada Kwartal - 1 2019 yang sebelumnya ditargetkan pada awal Kwartal - 2 2019. Upaya percepatan dilaksanakan dengan menentukan tahapan krusial dalam proses lelang dimana telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan tahapan awal yang akan dipercepat adalah target penandatanganan Loan Agreement. Penandatanganan Loan Agreement yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan November 2018, akan diupayakan untuk dipercepat menjadi bulan Oktober 2018. KPPIP mendukung upaya percepatan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk mendapatkan komitmen dukungan terkait hal-hal yang dapat menentukan keberhasilan percepatan seperti dalam hal perizinan pemasangan pipa di jalan tol dan dukungan keuangan. Pemerintah Kota Semarang telah menyampaikan komitmen dukungannya pada rapat koordinasi yang telah diselenggarakan pada bulan Juli 2018 dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pada pelaksanaan proyek. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat merupakan salah satu proyek KPBU dengan total nilai investasi sebesar Rp 1.190.999.000.000,- termasuk dukungan pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan (Viability Gap Fund). Pada tanggal 28 Juni 2018 telah ditandatangani Surat Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Semarang Barat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dengan terlaksananya proyek KPBU SPAM Semarang Barat, diharapkan kebutuhan air minum pada 31 kelurahan di 3 kecamatan dengan estimasi 60.000 keluarga dapat terpenuhi dan krisis air bersih di Kota Semarang dapat teratasi. Keberhasilan pelaksanaan proyek KPBU SPAM Semarang Barat juga akan menjadi tolak ukur dan panduan pelaksanaan proyek KPBU SPAM lainnya diindonesia.
  • 47. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 32 Khusus, LKPP; Perwakilan BKPM; Sekretariat Kantor Bersama KPBU dan PT SMI. Dengan diadakannya rapat pembahasan, telah ditetapkan solusi atas sanggahan tersebut yang telah disetujui oleh masing- masing pemangku kepentingan. Pada bulan Juni 2018, pelaksanaan proyek sudah memasuki tahap Financial Close dimana sedang P royek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Semarang merupakan salah satu Proyek Energi Asal Sampah di 8 (delapan) kota yang menjadi Proyek Prioritas pada tahun 2017. PLTSa Semarang, yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang untuk mengurangi sampah serta memperpanjang usia TPA Jatibarang dengan merubah sampah menjadi energi listrik. KPPIP dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama untuk memberikan fasilitas dukungan kepada Pemerintah Kota Semarang, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) PLTSa Semarang, dalam rangka penyusunan Studi Pendahuluan, penetapan skema pendanaan, dan penyusunan Outline Business Case (OBC) untuk Proyek PLTSa Semarang. Pada bulan Maret 2018, KPPIP dan KIAT telah melakukan kunjungan lapangan ke TPA Jatibarang dilaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait Condition Precedence terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta diskusi terkait dokumen Detailed Engineering Design (DED). Pada bulan Juni 2018, telah dilaksanakan kegiatan ceremonial ground- breaking untuk proyek SPAM Lampung. Pengembangan Skema Pendanaan Proyek II. A. Kerjasama dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk PLTSa Semarang untuk melihat kondisi TPA Jatibarang dan potensi lokasi pembangunan PLTSa Semarang serta melakukan pembahasan mengenai Masterplan Penanganan Sampah Kota Semarang dan rencana pembangunan PLTSa Semarang. Pada bulan April 2018, KPPIP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pemerintah Kota Semarang, dan KIAT melaksanakan rapat tindak lanjut untuk menyepakati rencana aksi untuk pemberian fasilitas pengadaan konsultan untuk penyusunan Studi Pendahuluan dan OBC PLTSa Semarang. Pada bulan Juni 2018, KPPIP telah memberikan fasilitas untuk melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan konsultan penyusunan Studi Pendahuluan dan OBC untuk PLTSa Semarang. Saat ini KIAT sedang melakukan proses finalisasi KAK tersebut. Pelaksanaan lelang untuk pengadaan konsultan Studi Pendahuluan dan OBC PLTSa Semarang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018.
  • 48. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 33 B. Penetapan Skema Pendanaan Jakarta Sewerage System C. Pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru oleh Japan International Cooperation Agency (JICA)/ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) P royek Jakarta Sewerage System akan menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona (termasuk Zona 0 yang sudah beroperasi), serta meningkatkan akses sanitasi di Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan perpipaan air limbah. Rencana pembangunan awal berada pada Zona 1 dan 6 dan penyiapan pembangunan pada Zona 8. Zona 1 dan 6 diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2022, dimana Zona 1 akan melayani wilayah pusat dan utara dan Zona 6 akan melayani wilayah barat. Pada JSS Zona 1, total biaya konstruksi proyek yang dibutuhkan adalah RP 7,1 Triliun dan skema pendanaan yang ditetapkan adalah APBN dengan dukungan loan konstruksi dari Jepang. Saat ini proyek berada dalam tahap transaksi dimana pada bulan April 2018, Loan konstruksi untuk JSS Zona 1 sudah masuk kedalam Greenbook Bappenas dan telah dilaksanakan kegiatan Fact Finding Mission pada minggu ke-2 Juli 2018. Pada kegiatan Fact Finding disampaikan bahwa target penandatanganan loan akan terjadi pada bulan Januari 2019. Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, KPPIP terus melakukan pemantauan atas rencana aksi yang telah ditetapkan pada rapat pembahasan Fact Finding yang dilaksanakan pada bulan Juli 2018 agar tercapai milestone yang diperlukan untuk mencapai penandatangan loan agreement.      Terkait Zona 6, total biaya konstruksi yang dibutuhkan adalah Rp 5 Triliun dengan skema pendanaan yang ditetapkan adalah APBN dengan dukungan loan konstruksi dari Jepang. Status transaksi proyek saat ini adalah telah dikeluarkannya dokumen Pledge dari Pemerintah Jepang kepada Kementerian Keuangan pada bulan Juni 2018. Saat ini proyek berada dalam tahap persiapan konstruksi fase 1 yaitu konstruksi Pumping Station. Pada Zona 8, estimasi biaya konstruksi yang dibutuhkan adalah RP 5,8 Triliun. Skema pendanaan yang direncanakan adalah KPBU dengan bantuan dari ADB-AICOE. Namun pada perkembangannya seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, atas hal ini, KPPIP fokus dalam melakukan diskusi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema pendanaan proyek Zona 8. P embangunan Jalan Tol Trans Sumatera dilaksanakan menggunakan skema penugasan kepada BUMN yakni PT Hutama Karya melalui Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Secara keseluruhan, Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas, salah satunya adalah Jalan Tol Padang – Pekanbaru yang juga merupakan bagian dari Proyek Prioritas. Jalan Tol Padang – Pekanbaru terbagi menjadi 2 ruas, yaitu Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi dan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Padang – Pekanbaru telah ditandatangani pada Oktober 2017. Terkait dengan pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru, hingga saat ini Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah menyampaikan minat
  • 49. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 34 untuk mendanai proyek. AIIB telah beberapa kali melakukan kunjungan dan menyatakan bersedia untuk membantu pendanaan jalan tol ini sejak tahun 2016. Selain itu, Direktur Sektor Jalan dan Jembatan KPPIP juga telah bertemu dengan AIIB untuk mendiskusikan kepastian dan tindak lanjut dari rencana pendanaan dari AIIB pada Jalan Tol Padang – Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut, AIIB menyampaikan kebutuhan penyerahan dokumen Feasibility Study yang telah diperbarui beserta solusi untuk koordinasi di antara stakeholders mengingat JICA juga akan terlibat dalam pembangunan proyek. JICA telah menyatakan minatnya untuk mendanai proyek sejak bulan Agustus 2017. Pada tanggal Februari 2018, JICA menyampaikan bahwa telah disepakati rencana pemberian pinjaman untuk Jalan Tol Padang – Pekanbaru pada seksi Payukumbuh – Pangkalan melalui skema Direct Lending dan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Pada skema Direct Lending, PT Hutama Karya akan melakukan pinjaman langsung kepada JICA dengan adanya Jaminan Pemerintah Indonesia. Sedangkan pada pinjaman melalui Pemerintah Indonesia, terdapat ketentuan dimana kontraktor utama harus dari Jepang dan pembangunan minimal 30% harus menggunakan komponen Jepang. Sebagai tindak lanjut dari ketertarikan AIIB dan JICA dalam membantu pendanaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru, KPPIP akan terus membantu dalam mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, BPJT, dan PT Hutama Karya untuk dapat menyiapkan keperluan yang dibutuhkan sebagai syarat dari AIIB dan JICA serta Kementerian Keuangan untuk memastikan proses pengajuan pendanaan dapat berjalan sesuai dengan target. Pemantauan dan Debottlenecking Proyek III. A. Tes Dinamis Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan P engembangan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan ditujukan utamanya untuk mendukung layanan transportasi massal bagi publik. Layanan LRT terpaduiniakandimulaidariPelabuhanInternasional Sultan Mahmud Badaruddin II menuju Komplek Olahraga Jakabaring. Proyek LRT ini direncanakan dapat beroperasi sebelum bulan Agustus 2018 sebagai infrastruktur pendukung dalam menyambut ajang olahraga internasional yaitu, Asian Games 2018. Pada bulan April 2018, KPPIP terlibat dalam upaya monitoring kesiapan infrastruktur tenaga listrik sebelum fase operasi dan tes dinamis dimulai. Sampai dengan akhir Mei 2018, 4 (empat) dari 5 (lima) substation (gardu induk) pertama sudah selesai pembangunannya dan sedang dalam proses instalasi. Untuk substation kelima di Stasiun Jakabaring telah dilakukan pengujian pertama gardu traksi oleh Balai Pengujian Direktorat Jenderal Kereta Api, Kementerian Perhubungan. Untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik, KPPIP menyarankan agar segera disusun Emergency Response Plan yang komprehensif sebagai panduan mitigasi risiko apabila listrik padam, sehingga pelayanan publik dapat dijaga dengan baik. Pada akhir Mei 2018, LRT Palembang telah melakukan tes dinamis dari Depo menuju Stasiun Opi dan Stasiun Jakabaring dengan kecepatan maksimal mencapai 35 km/jam. Tidak ada isu atau masalah yang timbul saat tes dinamis dilakukan termasuk saat uji coba rem dan uji daya listrik. Kegiatan operasional LRT Sumatera Selatan ditargetkan untuk dimulai pada tanggal 15 Juli 2018.
  • 50. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 35 B. Debottlenecking Pembayaran dan Penyusunan Prosedur VGF Tahap I SPAM Umbulan C. Operasional Proyek Palapa Ring Broadband Proyek KPBU SPAM Umbulan merupakan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 4.000 liter per detik. Proyek ini akan melayani lebih dari satu juta jiwa di 5 kabupaten/ kota yang dilalui yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Total investasi proyek ini adalah Rp.4,5 Triliun dengan dukungan pemerintah (Viability Gap Fund). Konstruksi proyek sudah berjalan dan masa operasional proyek adalah 25 tahun sejak mulai beroperasi (target operasi 2019). Pada awal tahun 2018, KPPIP memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memberikan masukan terhadap pembentukan prosedur pencairan VGF dalam proyek KPBU, memfokuskan upaya debottlenecking pada penyelesaian permasalahan timeline pencairan VGF melalui koordinasi pertemuan dan diskusi dengan pemangku kepentingan, melakukan analisa dan memberikan masukan terkait status pembentukan prosedur pencairan VGF. Pada bulan Juli 2018, sudah terdapat dokumen prosedur pencairan VGF dalam bentuk draf yang sudah disesuaikan persyaratan pencairannya. KPPIP juga telah berkontribusi Rapat Pengembangan Kapasitas Proses Pencairan VGF untuk proyek SPAM Umbulan yang juga digabung dengan SPAM Semarang Barat yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Tim Simpul KPBU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku perwakilan Penanggung Jawab Proyek, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); PT Meta Adhya Tirta Umbulan. D alam rangka pemerataan akses telekomunikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,Terluar)KementerianKomunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) membangun sarana infrastruktur telekomunikasi, salah satunya adalah proyek Palapa Ring yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu barat, tengah dan timur. Selama Semester-I tahun 2018, KPPIP bersama Keasdepan Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian melakukan pemantauan atas perkembangan proyek dan hambatan yang dihadapi. Pada Maret 2018, proyek Palapa Ring Paket Barat menjadi bagian pertama dari keseluruhan proyek Palapa Ring yang mulai beroperasi. Proyek Palapa Ring Barat merupakan jaringan kabel serat optik berkapasitas besar yang digelar di bawah laut dan daratan sepanjang kurang lebih 2.200 km. Proses penggelarannya terbagi menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut : Sedangkan untuk Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket Timur selama Semester-I tahun 2018, perkembangannya sudah mencapai 75,74% untuk Paket Tengah dan 42,09% untuk Paket Timur. Sehingga total progress untuk keseluruhan Palapa Ring adalah 72,61%. • Segmen Tanjung Bembam Batam – Tarempa (369 km) • Segmen Tarempa – Ranai (322 km); Segmen Ranai – Singkawang (352 km) • Segmen Sekanah Daik Lingga – UQJ Bintan Tanjung Bembam (199 km) Tahap Pertama Tahap Kedua • Segmen Batam – Karimun – Tebing Tinggi – Bengkalis – Siak • Segmen Daik Lingga – Kuala Tungkal.
  • 51. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 36 Pencapaian dalam Perbaikan Peraturan terkait Infrastruktur IV. A. Penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan P royek Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di 8 (delapan) kota merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu upaya percepatan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Delapan Kota. Namun, Perpres tersebut dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Agung karena: 1) Izin Lingkungan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan konstruksi, dan 2) pembatasan ruang lingkup pada penggunaan tekonologi termal tidak diperkenankan karena dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan. Sejak tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menginisiasi proses penyusunan Perpres baru untuk mendukung percepatan pembangunan PLTSa. Pada 12 April 2018, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan proyek-proyek PLTSa. Peraturan ini mengatur 12 (dua belas) kota sebagai lokasi pembangunan proyek PLTSa yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado. Terkait pendampingan penerbitan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018, KPPIP turut berperan aktif dengan menghadiri rapat pembahasan Rancangan Perpres dan memberikan masukan mengenai pengaturan untuk penentuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). Dalam Perpres ini diatur mengenai harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero) dengan ketentuan: 1) Untuk besaran kapasitas sampai dengan 20 MW sebesar USD 13.35 sen/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, atau jaringan tegangan rendah; 2) Untuk besaran kapasitas lebih dari 20 MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan sebagai berikut: Harga Pembelian (USD sen/kWh) = 14.54 – (0.0076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN (Persero)). Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dan merupakan harga yang digunakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tanpa negosiasi serta tanpa eskalasi harga yang
  • 52. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 37 B. Penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berlaku setelah PLTSa dinyatakan mencapai tahap Commercial Operation Date (COD). Selain itu, Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang bersumber dari APBN untuk bantuan BLPS dengan besaran paling tinggi sebesar Rp500.000,- per ton sampah. Alokasi APBN untuk bantuan BLPS diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan. Dengan Peraturan Presiden ini, diharapkan pe­ ngembangan proyek PLTSa dapat diimplementasi­ kan dan dilakukan percepatan untuk pembangunan di 12 (dua belas) kota. D alam rangka percepatan pembangunan Proyek Central West – Java Transmission Line 500 kV, Proyek Transmisi Sumatera 500 kV, dan Proyek SUTET 500 kV Looping Jakarta, dibutuhkan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tengangan Ekstra Tinggi. Pada bulan Mei 2018, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan mencabut Permen ESDM No. 38/2013. Peraturan tersebut mengatur mengenai kompensasi yang diberikan pemegang hak atas bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah yang digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di udara yang bertegangan di atas 35 kV tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 terdapat penambahan pengaturan bahwa kompensasi yang diberikan tidak hanya berlaku pada pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru tetapi juga pada jalur Jaringan Transmisi eksisting dimana terdapat penggantian, penambahan tiang, dan/atau konduktor, serta pada jalur Jaringan Transmisi eksisting dimana terdapat penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang. Pengaturan pada perluasan lingkup kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi yang mendapatkan kompensasi dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan pembangunan tower Transmisi 500 kV yang akan menggunakan desain baru 4-sirkuit pada pembangunan Transmisi Sumatera 500 kV, Central West-Java Transmission Line 500 kV, dan SUTET 500 kV Looping Jakarta.
  • 54. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 39 Daftar Proyek Prioritas KPPIP BAB 4
  • 55. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 40 PETA SEBARAN 37 PROYEK PRIORITAS
  • 56. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 41 Air dan Sanitasi Energi Jalan dan Jembatan TelekomunikasiTransportasi Ketenagalistrikan
  • 57. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 42 RINGKASAN DAFTAR PROYEK PRIORITAS KPPIP Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5/2017 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 1 Jalan Tol Serang - Panimbang BPJT 5.330 KPBU Banten 2 Jalan Tol Manado - Bitung BPJT 5.120 KPBU Sulawesi Utara 3 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda BPJT 9.970 KPBU Kalimantan Timur 4A Jalan Tol Medan - Binjai PT Hutama Karya 1.600 Penugasan BUMN Sumatera Utara 4B Jalan Tol Palembang - Indralaya PT Hutama Karya 3.300 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 4C Jalan Tol Pekanbaru - Dumai PT Hutama Karya 16.200 Penugasan BUMN Riau 4D Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar PT Hutama Karya 16.700 Penugasan BUMN Lampung 4E & 4F Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung PT Hutama Karya 43.900 Penugasan BUMN Lampung dan Sumatera Utara 4G Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-api PT Hutama Karya 14.200 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 4H Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi PT Hutama Karya 13.454 Penugasan BUMN Sumatera Utara 4I-L Jalan Tol Binjai - Langsa, Langsa - Lhokseumawe, Lhokseumawe - Sigli & Sigli - Banda Aceh PT Hutama Karya 150.456 Penugasan BUMN Sumatera Utara dan Aceh 4M & 4N Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukit Tinggi & Bukit Tinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang PT Hutama Karya 144.054 Penugasan BUMN Riau dan Sumatera Barat 4O Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat Tarutung - Sibolga PT Hutama Karya 19.778 Penugasan BUMN Sumatera Utara 5 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi BPJT 21.072 KPBU Jawa Timur 6 Jalan Tol Yogyakarta - Bawen BPJT 12.139 KPBU D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah JALAN&JEMBATAN
  • 58. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 43 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 7 Kereta Api Kalimantan Timur PT Kereta Api Borneo 53.300 Swasta Kalimantan Timur 8 Kereta Api Makassar - Parepare Kementerian Perhubungan 8.250 APBN Sulawesi Selatan 9 Kereta Ekspres Bandara Soekarno - Hatta Kementerian Perhubungan 24.500 Potensi KPBU DKI Jakarta dan Banten 10 MRT Jakarta Jalur Utara - Selatan PT Mass Rapid Transit Jakarta 39.500 APBN dan APBD dengan Pinjaman Luar Negeri DKI Jakarta 11 Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Kementerian Perhubungan 23.000 Penugasan BUMN DKI Jakarta dan Jawa Barat 12 Light Rail Transit Sumatera Selatan Kementerian Perhubungan 12.500 Penugasan BUMN Sumatera Selatan 13 Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta/Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 7.345 Penugasan BUMD DKI Jakarta 14 Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Kementerian Perhubungan 30.000 Potensi Penugasan BUMN Sumatera Utara 15 Pelabuhan Hub Internasional Bitung Kementerian Perhubungan 34.000 Potensi KPBU Sulawesi Utara 16 Pelabuhan Patimban Kementerian Perhubungan 43.200 APBN dengan Pinjaman Luar Negeri, APBD dan Swasta Jawa Barat 17 Inland Waterways/Cikarang- Bekasi-Laut PT Pelabuhan Indonesia II 3.400 Potensi Penugasan BUMN DKI Jakarta dan Jawa Barat TRANSPORTASI No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 18 Palapa Ring Broadband Kementerian Komunikasi dan Informatika 5.840 KPBU Seluruh Indonesia TELEKOMUNIKASI
  • 59. Laporan KPPIP Periode Januari - Juni 2018 44 No Nama Proyek Penanggung Jawab Proyek Nilai Investasi (Rp Milyar) Skema Pendanaan Lokasi (untuk di Peta) 19 Central Java Power Plant (PLTU Batang) PT Perusahaan Listrik Negara 40.000 KPBU dengan IPP PT Bhimasena Power Indonesia Jawa Tengah 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu PT Perusahaan Listrik Negara 27.000 APBN dengan Pinjaman Luar Negeri Jawa Barat 21 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang PT Perusahaan Listrik Negara 210.860 Penugasan BUMN dan IPP Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah 22 Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas PT Perusahaan Listrik Negara 302.120 Penugasan BUMN dan IPP Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat 23 Central-West Java Transmission Line 500 kV PT Perusahaan Listrik Negara 7.640 BUMN Jawa Tengah dan Jawa Barat 24 Transmisi Sumatera 500 kV PT Perusahaan Listrik Negara 24.400 Penunjukan BUMN dan Swasta Pulau Sumatera KETENAGALISTRIKAN