SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
MENGENALKAN APLIKASI
GOWASLU
Disampaikan Oleh:
Nelson Simanjuntak
 Meningkatkan jumlah dan kumulasi laporan dari
masyarakat.
 Mempermudah, mempercepat, mempermurah
proses pengiriman informasi awal.
 Menghubungkan antara pelapor dan penerima
laporan secara real time.
 Mensistematisir, mengatur data laporan secara
nasional.
 Mempercepat tindak lanjut dan alat kontrol
Bawaslu.
 Tampilan Gowaslu
untuk Masyarakat
Pelapor berbentuk
BULAT.
 Tampilan Gowaslu
untuk Pengawas
berbentuk KOTAK.
 Dapat diunduh di
Playstore.
 Logo GoWaslu berupa
logo resmi bawaslu
dengan tambahan tiga
signal diatasnya.
 “Gowaslu” ditujukan
bagi Pelapor dan
“Gowaslu Pengawas”
untuk Jajaran Bawaslu
PELAPOR
 Pendaftaran Akun Gowaslu
terbuka secara umum dengan
syarat tertentu.
 Syarat mendapatkan akun
dengan memberikan identitas :
1. Nama Lengkap.
2. Alamat Email.
3. Nomor HP
4. Jenis Kelamin
5. Umur
6. Alamat Domisili
7. Nomor KTP
8. Username
9. Password
10. Melampirkan Dokumen KTP
PENGAWAS
 Admin Bawaslu akan
membuatkan Akun bagi
Pengawas di tingkat
Kabupaten/Kota dan
Kecamatan.
 Syarat mempunyai Akun;
Nama Lengkap, Nomor HP
dan Email.
 Panwas Kab/Kota
membantu administrator.
MEMBUKA APLIKASI
 Penggunaan Username
dan Password untuk
menjaga privasi bagi
Pelapor dan Pengawas,
membatasi pelaporan yang
tidak benar.
PELAPOR
 Setelah membuka Aplikasi,
Sistem Gowaslu secara
otomatis menentukan
lokasi Pelapor. Untuk
menaggulangi
ketidakakuratan lokasi,
terdapat kolom tambahan
keterangan dimana
peristiwa tersebut
berlangsung.
PELAPOR
 Laporan pelanggaran
berdasarkan kategori
dengan fokus pra hari
Pemungutan.
 Kategori tersebut;
 Data Pemilih,
 Alat Peraga Kampanye,
 Kampanye
 Politik Uang.
PELAPOR CONTOH
• Dalam Kategori Data Pemilih
terdapat jenis pelanggaran :
1. Pemilih Belum terdaftar
2. Pemilih Sudah meninggal.
3. Pemilih dibawah umur.
4. Pemilih terdaftar ganda
5. Lainnya.
Kategori untuk memudahkan data
input dan “menseleksi”
laporan yang berjenis
pelanggaran (informasi awal)
PELAPOR
 Dalam proses
memasukkan informasi
pendukung; Sistem
Gowaslu diselaraskan
dengan formulir
penerimaan laporan
masyarakat.
PELAPOR
 Barang bukti dalam
laporan dapat difasilitasi
melalui sistem ini secara
otomatis dengan
mengambil foto langsung
atau mengunggah dari
dokumen yang sudah ada.
PELAPOR
 Setelah Lokasi diketahui,
informasi awal diinput dan
bukti gambar terlampir,
Pelapor menyampaikan ke
laporannya dan Akan
diterima secara otomatis
oleh pengawas dengan
jarak terdekat dari pelapor.
PELAPOR
 Untuk memastikan laporan
Anda terkirim, Gowaslu
akan mengirimkan balasan
berupa SMS berbunyi
“Terima Kasih atas
Laporannya. Informasi
Anda telah diterima oleh
Pengawas Pemilu. Salam”
PELAPOR
 Pelapor dapat memeriksa
kembali di History Laporan
terkait Laporan yang telah
dikirimkan ke Pengawas
 Pengawas terdekat
akan mendapatkan
notifikasi dari aplikasi
Gowaslu.
 Terdapat daftar
informasi awal yang
dapat dipilih untuk
direspon.
PENGAWAS RESPON PERTAMA
 Sistem Gowaslu
menfasilitasi mengetahui
jarak antara pengawas dan
Pelapor untuk melihat
kedekatan dan jarak.
 Fasilitas ini untuk
membantu jika pengawas
ingin bertemu langsung
dengan Pelapor
PENGAWAS
PENGAWAS
MENGHUBUNGI
LANGSUNG SETELAH
MENDAPATKAN
NOTIFIKASI LAPORAN
PENGAWAS
 Pengawas mengirimkan
SMS sebagai respon dari
laporan Pelapor.
untuk Dokumen Pengantar Aplikasi Gowaslu di Bawah

More Related Content

More from Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma Sjoraida
Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma SjoraidaMembangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma Sjoraida
Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma SjoraidaCecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay
 what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay
what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumayCecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
technology and indonesias electoral principles - titi anggraini
 technology and indonesias electoral principles - titi anggraini technology and indonesias electoral principles - titi anggraini
technology and indonesias electoral principles - titi anggrainiCecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 

More from Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T. (20)

Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma Sjoraida
Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma SjoraidaMembangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma Sjoraida
Membangun reputasi dan opini positif melalui socmed oleh Diah Fatma Sjoraida
 
Tahapan pilkada serentak 2018 oleh Endun Abdul Haq
Tahapan pilkada serentak 2018 oleh Endun Abdul HaqTahapan pilkada serentak 2018 oleh Endun Abdul Haq
Tahapan pilkada serentak 2018 oleh Endun Abdul Haq
 
Socmed 101 oleh Ainun Chomsun
Socmed 101 oleh Ainun ChomsunSocmed 101 oleh Ainun Chomsun
Socmed 101 oleh Ainun Chomsun
 
Buku Kerja PPDP KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPDP KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018Buku Kerja PPDP KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPDP KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
 
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018 Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
 
PKPU Nomor 7 Tahun 2018
PKPU Nomor 7 Tahun 2018PKPU Nomor 7 Tahun 2018
PKPU Nomor 7 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 4 Tahun 2018
PKPU Nomor 4 Tahun 2018PKPU Nomor 4 Tahun 2018
PKPU Nomor 4 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2018
PKPU Nomor 8 Tahun 2018PKPU Nomor 8 Tahun 2018
PKPU Nomor 8 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 5 Tahun 2018
PKPU Nomor 5 Tahun 2018PKPU Nomor 5 Tahun 2018
PKPU Nomor 5 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 3 Tahun 2018
PKPU Nomor 3 Tahun 2018PKPU Nomor 3 Tahun 2018
PKPU Nomor 3 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 1 Tahun 2018
PKPU Nomor 1 Tahun 2018PKPU Nomor 1 Tahun 2018
PKPU Nomor 1 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 16 Tahun 2017
PKPU Nomor 16 Tahun 2017PKPU Nomor 16 Tahun 2017
PKPU Nomor 16 Tahun 2017
 
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017PKPU Nomor 15 Tahun 2017
PKPU Nomor 15 Tahun 2017
 
PKPU Nomor 14 Tahun 2017
PKPU Nomor 14 Tahun 2017PKPU Nomor 14 Tahun 2017
PKPU Nomor 14 Tahun 2017
 
PKPU Nomor 13 Tahun 2017
PKPU Nomor 13 Tahun 2017PKPU Nomor 13 Tahun 2017
PKPU Nomor 13 Tahun 2017
 
what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay
 what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay
what electoral technology meets indonesias needs - hadar nafis gumay
 
technology and indonesias electoral principles - titi anggraini
 technology and indonesias electoral principles - titi anggraini technology and indonesias electoral principles - titi anggraini
technology and indonesias electoral principles - titi anggraini
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (16)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 

untuk Dokumen Pengantar Aplikasi Gowaslu di Bawah

  • 2.  Meningkatkan jumlah dan kumulasi laporan dari masyarakat.  Mempermudah, mempercepat, mempermurah proses pengiriman informasi awal.  Menghubungkan antara pelapor dan penerima laporan secara real time.  Mensistematisir, mengatur data laporan secara nasional.  Mempercepat tindak lanjut dan alat kontrol Bawaslu.
  • 3.  Tampilan Gowaslu untuk Masyarakat Pelapor berbentuk BULAT.  Tampilan Gowaslu untuk Pengawas berbentuk KOTAK.
  • 4.  Dapat diunduh di Playstore.  Logo GoWaslu berupa logo resmi bawaslu dengan tambahan tiga signal diatasnya.  “Gowaslu” ditujukan bagi Pelapor dan “Gowaslu Pengawas” untuk Jajaran Bawaslu
  • 5. PELAPOR  Pendaftaran Akun Gowaslu terbuka secara umum dengan syarat tertentu.  Syarat mendapatkan akun dengan memberikan identitas : 1. Nama Lengkap. 2. Alamat Email. 3. Nomor HP 4. Jenis Kelamin 5. Umur 6. Alamat Domisili 7. Nomor KTP 8. Username 9. Password 10. Melampirkan Dokumen KTP PENGAWAS  Admin Bawaslu akan membuatkan Akun bagi Pengawas di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.  Syarat mempunyai Akun; Nama Lengkap, Nomor HP dan Email.  Panwas Kab/Kota membantu administrator.
  • 6. MEMBUKA APLIKASI  Penggunaan Username dan Password untuk menjaga privasi bagi Pelapor dan Pengawas, membatasi pelaporan yang tidak benar.
  • 7. PELAPOR  Setelah membuka Aplikasi, Sistem Gowaslu secara otomatis menentukan lokasi Pelapor. Untuk menaggulangi ketidakakuratan lokasi, terdapat kolom tambahan keterangan dimana peristiwa tersebut berlangsung.
  • 8. PELAPOR  Laporan pelanggaran berdasarkan kategori dengan fokus pra hari Pemungutan.  Kategori tersebut;  Data Pemilih,  Alat Peraga Kampanye,  Kampanye  Politik Uang.
  • 9. PELAPOR CONTOH • Dalam Kategori Data Pemilih terdapat jenis pelanggaran : 1. Pemilih Belum terdaftar 2. Pemilih Sudah meninggal. 3. Pemilih dibawah umur. 4. Pemilih terdaftar ganda 5. Lainnya. Kategori untuk memudahkan data input dan “menseleksi” laporan yang berjenis pelanggaran (informasi awal)
  • 10. PELAPOR  Dalam proses memasukkan informasi pendukung; Sistem Gowaslu diselaraskan dengan formulir penerimaan laporan masyarakat.
  • 11. PELAPOR  Barang bukti dalam laporan dapat difasilitasi melalui sistem ini secara otomatis dengan mengambil foto langsung atau mengunggah dari dokumen yang sudah ada.
  • 12. PELAPOR  Setelah Lokasi diketahui, informasi awal diinput dan bukti gambar terlampir, Pelapor menyampaikan ke laporannya dan Akan diterima secara otomatis oleh pengawas dengan jarak terdekat dari pelapor.
  • 13. PELAPOR  Untuk memastikan laporan Anda terkirim, Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa SMS berbunyi “Terima Kasih atas Laporannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam”
  • 14. PELAPOR  Pelapor dapat memeriksa kembali di History Laporan terkait Laporan yang telah dikirimkan ke Pengawas
  • 15.  Pengawas terdekat akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi Gowaslu.  Terdapat daftar informasi awal yang dapat dipilih untuk direspon.
  • 16. PENGAWAS RESPON PERTAMA  Sistem Gowaslu menfasilitasi mengetahui jarak antara pengawas dan Pelapor untuk melihat kedekatan dan jarak.  Fasilitas ini untuk membantu jika pengawas ingin bertemu langsung dengan Pelapor
  • 18. PENGAWAS  Pengawas mengirimkan SMS sebagai respon dari laporan Pelapor.