2. Konsep good governance
Konsep good governance memiliki arti yang luas dan sering dipahami
secara berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks
pemberantasan KKN, good governance sering diartikan sebagai
pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Sebagian kalangan juga
mengartikan good governance sebagai penerjemahan kongkrit dari
demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai
penopang kelangsungan demokrasi itu sendiri. Pada umumnya good
governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada strategi nasional menyeluruh dan
sistematis bagaimana untuk mewujudkan good governance di Indonesia. Pemerintah
mengalami banyak kesulitan untuk merumuskan kebijakan dan program perbaikan
praktik governance.
Di era pemerintahan modern saat ini, fungsi pokok birokrasi dalam negara adalah
menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat bagi
rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal satu negara. Dalam konteks
tersebut birokrasi pemerintah memiliki fungsi pelayanan publik (public services) yang
bersifat adil kepada masyarakat dimana pada kenyataannya fungsi birokrasi ini
belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Dalam menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip good governance
menurut
UNDP (United Nation Development Programme)
dalam Sedarmayanti (2004)
terdapat 4 prinsip utama dari good governance yaitu :
1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan hukum.
Prinsip good governance
5. Paradigma Good Governance
merupakan manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Dalam literatur ilmu
politik, administrasi, dan kebijakan publik, ia merupakan paradigma pengelolaan sektor
publik yang terinspirasi dari konsep yang dikembangkan di sektor bisnis, yaitu good
corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik).
Proses pengadopsian good corporate governance ke sektor publik, ditandai salah satunya
oleh lahirnya konsep :
“pemerintahan wirausaha”
(reinventing government) yang di introdusir oleh Osborne dan Gaebler (1992).
6. 1. pemerintah
berperan dalam mengarahkan,memfasilitasi kegiatan
pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran
memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan
swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
.
Tiga pilar good governance
7. 2. Swasta
berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan,
menjadikan usaha sektor non pertanian sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam
menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama
penerimaan pemerintah dan daerah.
3. masyarakat
berperan sebagai pemeran utama dalam proses
pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar
Mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak
dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta
perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi,produktivitas
dan kualitas produksinya.
