SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
¡ Dasar 
Hukum 
terkait 
keberadaan 
DEWAN 
KOTA 
terdapat 
pada 
UU 
No. 
29 
tahun 
2007 
tentang 
Pemerintahan 
Provinsi 
Daerah 
Khusus 
Ibukota 
Jakarta 
sebagai 
Ibukota 
NKRI. 
Pasal 
24. 
¡ PERDA 
No.6 
tahun 
2011 
tentang 
DEWAN 
KOTA/ 
DEWAN 
KABUPATEN. 
¡ Keputusan 
Gubernur 
Provinsi 
DKI 
Jakarta 
No. 
1978 
Tahun 
2013 
ditandatangani 
Ir. 
H. 
Joko 
Widodo 
tgl. 
19 
Desember 
2013. 
¡ Dikukuhkan 
oleh 
Walikota 
Jakarta 
Pusat, 
H. 
Saefullah 
pada 
tgl. 
31 
Desember 
2013. 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
Dalam 
UU 
No. 
29 
tahun 
2007, 
pasal 
24 
tentang 
Pemerintahan 
Provinsi 
DKI 
Jakarta 
sebagai 
Ibukota 
NKRI 
disebutkan, 
bahwa 
keberadaan 
DEWAN 
KOTA 
adalah 
untuk 
membantu 
Walikota/Bupati 
dalam 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kota. 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
¡ Pembentukan 
Dewan 
Kota/Dewan 
Kabupaten 
dimaksudkan 
untuk 
membantu 
Walikota/Bupati 
dalam 
penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kota/ 
Kabupaten 
Administrasi. 
[PERDA 
No.6 
Tahun 
2011, 
Pasal 
2 
ayat 
(1)]. 
¡ Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
sebagaimana 
dimaksud 
pada 
ayat 
(1) 
bertujuan 
untuk 
pelaksanaan 
pembangunan 
dan 
peningkatan 
pelayanan 
masyarakat. 
[PERDA 
No.6 
Tahun 
2011, 
Pasal 
2 
ayat 
(2)]. 
Disiapkan 
Oleh 
: 
AArrddyy 
PPuurrnnaawwaann 
SSaannii
¡ Dewan 
Kota 
merupakan 
Lembaga 
Musyawarah 
Perwakilan 
tokoh-­‐tokoh 
masyarakat 
pada 
tingkat 
kota 
administrasi. 
¡ Dewan 
Kota 
merupakan 
wadah 
musyawarah 
yang 
membantu 
Walikota 
untuk 
menggerakkan 
peran 
serta 
masyarakat 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan 
pelaksanaan 
pembangunan 
serta 
peningkatan 
pelayanan 
masyarakat. 
Sumber 
: 
PERDA 
No. 
6 
tahun 
2011, 
Pasal 
3 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
1. Menampung 
& 
Menyalurkan 
Aspirasi 
Masyarakat 
pada 
Walikota. 
2. Menggerakkan 
& 
Mendorong 
Peran 
Serta 
Masyarakat 
dalam 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
serta 
Pelayanan 
pada 
Masyarakat. 
3. Membantu 
Walikota 
dalam 
Menginformasikan 
Berbagai 
Kebijakan 
Pemprov. 
DKI 
Jakarta 
pada 
Masyarakat. 
Sumber 
: 
PERDA 
No. 
6 
tahun 
2011, 
Pasal 
20 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
4. Memberi 
Masukan 
pada 
Walikota 
dalam 
Mewujudkan 
Efektifitas 
& 
Efisiensi 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
serta 
Pelayanan 
Kepada 
Masyarakat. 
5. Ikut 
Serta 
Membantu 
Walikota 
dalam 
Menyelesaikan 
Berbagai 
Permasalahan 
Lingkup 
Penyelenggaraan 
Pemerintah 
Kota. 
6. Ikut 
Serta 
Membantu 
Walikota 
dalam 
Memantau 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pembangunan 
serta 
Pelayanan 
pada 
Masyarakat. 
Sumber 
: 
PERDA 
No. 
6 
tahun 
2011, 
Pasal 
20 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
¡ Yang 
dimaksud 
dengan 
MEMBANTU 
adalah 
sebagai 
Mitra 
Walikota 
yang 
memiliki 
kemauan, 
kemampuan 
dan 
kepedulian 
untuk 
memberikan 
tenaga, 
pikiran 
dan 
waktunya 
dengan 
dukungan 
sarana 
& 
material 
lainnya 
guna 
mewujudkan 
keberhasilan 
penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kota. 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
¡ Yang 
dimaksud 
dengan 
BERPERAN 
SERTA 
adalah 
berpartisipasi 
aktif 
dalam 
proses 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pembiayaan, 
pemanfaatan, 
pemeliharaan 
maupun 
pengembangan 
hasil-­‐hasil 
pembangunan. 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani
1. Ferry 
Iswan, 
S.H., 
M.H. 
– 
Senen; 
(KETUA) 
2. Ardy 
Purnawan 
Sani, 
S.T., 
M.Si. 
– 
Tanah 
Abang 
(WAKIL 
KETUA) 
3. Agustar 
Efendi, 
S.H. 
– 
Gambir 
4. Drs. 
H. 
Amin 
Suharto, 
M.M. 
– 
Sawah 
Besar 
5. Bambang 
Subroto 
– 
Kemayoran 
6. Basri 
Baco, 
S.E. 
– 
Menteng 
7. Bayu 
Sudarmaji 
– 
Cempaka 
Putih 
8. Yuhendi, 
S.E. 
– 
Johar 
Baru 
Disiapkan 
Oleh 
: 
Ardy 
Purnawan 
Sani

More Related Content

What's hot

Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
Keputusan bpd apbdes pungutan 2013Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
Udin Solehudin, S.Pd
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Operator Warnet Vast Raha
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Operator Warnet Vast Raha
 
Laporan bulanan juli 2020 copy
Laporan bulanan juli 2020   copyLaporan bulanan juli 2020   copy
Laporan bulanan juli 2020 copy
MunajiMoena
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpd
Pertasi Kencana
 

What's hot (20)

Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
Keputusan bpd apbdes pungutan 2013Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
Keputusan bpd apbdes pungutan 2013
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRAMengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
Mengenal Teknik Kajian RRA dan PRA
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
 
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
Analisis pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan...
 
Perencanaan dan Alokasi Anggaran Pembangunan berbasis Desa dalam APBD
Perencanaan dan Alokasi Anggaran Pembangunan berbasis Desa dalam APBDPerencanaan dan Alokasi Anggaran Pembangunan berbasis Desa dalam APBD
Perencanaan dan Alokasi Anggaran Pembangunan berbasis Desa dalam APBD
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Musrembang musyawarah rencana pembangunan
Musrembang musyawarah rencana pembangunanMusrembang musyawarah rencana pembangunan
Musrembang musyawarah rencana pembangunan
 
Laporan bulanan juli 2020 copy
Laporan bulanan juli 2020   copyLaporan bulanan juli 2020   copy
Laporan bulanan juli 2020 copy
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
 
page0001
page0001page0001
page0001
 
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
VERSI 2: Sekelumit tentang Indikator Sukses Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Ist...
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
 
Cover LPPD Desa Langir 2016
Cover LPPD Desa Langir 2016Cover LPPD Desa Langir 2016
Cover LPPD Desa Langir 2016
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpd
 
Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007Juklak pnpm p2_kp_2007
Juklak pnpm p2_kp_2007
 
1477 2745-1-sm
1477 2745-1-sm1477 2745-1-sm
1477 2745-1-sm
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 

Similar to Profil DEWAN KOTA JAKARTA PUSAT

Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journalPermensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
IdnJournal
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
SupliyerJakarta
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008    TENTANG  ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008    TENTANG  ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ...
Suwondo Chan
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
PEMPROP JABAR
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
Agus Turyono
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Aditya Prima
 

Similar to Profil DEWAN KOTA JAKARTA PUSAT (20)

Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journalPermensos no. 9 tahun 2012 idn journal
Permensos no. 9 tahun 2012 idn journal
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008    TENTANG  ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008    TENTANG  ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ...
 
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
Perda no 19-2008_(lpm_desa_kelurahan_kab_kutai_kartanegara)
 
5. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 20155. bab i rkp desa jatilor 2015
5. bab i rkp desa jatilor 2015
 
Perbup 13 2011
Perbup 13 2011Perbup 13 2011
Perbup 13 2011
 
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
PP 45 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ...
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatifInisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
Inisiatif pelembagaan perencanaan dan penganggaran partisipatif
 
Reformasi Birokrasi
Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi
 
Permen no.07 2007
Permen no.07 2007Permen no.07 2007
Permen no.07 2007
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
Perdes rpjm desa 2016 2018
Perdes rpjm desa  2016 2018Perdes rpjm desa  2016 2018
Perdes rpjm desa 2016 2018
 
RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018RKPDes Tahun 2018
RKPDes Tahun 2018
 
Perdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desaPerdes lembaga kemasyarakatan desa
Perdes lembaga kemasyarakatan desa
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
 
PERBUP NO.64 TA. 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
PERBUP NO.64 TA. 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.PERBUP NO.64 TA. 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
PERBUP NO.64 TA. 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
 
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
PERBUP KEBUMEN No. 64 Tahun 2020
 
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi BaratPeraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Daerah bangunmandar (salinan) Provinsi Sulawesi Barat
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 

Recently uploaded (7)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

Profil DEWAN KOTA JAKARTA PUSAT

  • 1. Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 2. ¡ Dasar Hukum terkait keberadaan DEWAN KOTA terdapat pada UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Pasal 24. ¡ PERDA No.6 tahun 2011 tentang DEWAN KOTA/ DEWAN KABUPATEN. ¡ Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1978 Tahun 2013 ditandatangani Ir. H. Joko Widodo tgl. 19 Desember 2013. ¡ Dikukuhkan oleh Walikota Jakarta Pusat, H. Saefullah pada tgl. 31 Desember 2013. Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 3. Dalam UU No. 29 tahun 2007, pasal 24 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI disebutkan, bahwa keberadaan DEWAN KOTA adalah untuk membantu Walikota/Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota. Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 4. ¡ Pembentukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten dimaksudkan untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota/ Kabupaten Administrasi. [PERDA No.6 Tahun 2011, Pasal 2 ayat (1)]. ¡ Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. [PERDA No.6 Tahun 2011, Pasal 2 ayat (2)]. Disiapkan Oleh : AArrddyy PPuurrnnaawwaann SSaannii
  • 5. ¡ Dewan Kota merupakan Lembaga Musyawarah Perwakilan tokoh-­‐tokoh masyarakat pada tingkat kota administrasi. ¡ Dewan Kota merupakan wadah musyawarah yang membantu Walikota untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat. Sumber : PERDA No. 6 tahun 2011, Pasal 3 Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 6. 1. Menampung & Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Walikota. 2. Menggerakkan & Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan pada Masyarakat. 3. Membantu Walikota dalam Menginformasikan Berbagai Kebijakan Pemprov. DKI Jakarta pada Masyarakat. Sumber : PERDA No. 6 tahun 2011, Pasal 20 Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 7. 4. Memberi Masukan pada Walikota dalam Mewujudkan Efektifitas & Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan serta Pelayanan Kepada Masyarakat. 5. Ikut Serta Membantu Walikota dalam Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintah Kota. 6. Ikut Serta Membantu Walikota dalam Memantau Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta Pelayanan pada Masyarakat. Sumber : PERDA No. 6 tahun 2011, Pasal 20 Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 8. ¡ Yang dimaksud dengan MEMBANTU adalah sebagai Mitra Walikota yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dengan dukungan sarana & material lainnya guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kota. Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 9. ¡ Yang dimaksud dengan BERPERAN SERTA adalah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan maupun pengembangan hasil-­‐hasil pembangunan. Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani
  • 10. 1. Ferry Iswan, S.H., M.H. – Senen; (KETUA) 2. Ardy Purnawan Sani, S.T., M.Si. – Tanah Abang (WAKIL KETUA) 3. Agustar Efendi, S.H. – Gambir 4. Drs. H. Amin Suharto, M.M. – Sawah Besar 5. Bambang Subroto – Kemayoran 6. Basri Baco, S.E. – Menteng 7. Bayu Sudarmaji – Cempaka Putih 8. Yuhendi, S.E. – Johar Baru Disiapkan Oleh : Ardy Purnawan Sani