2. Dalam ekonomi konvensional kita kenal
kebijakan fiskal merupakan kebijakan
ekonomi yang di gunakan pemerintah
untuk mengelola/mengarahkan
perekonomian ke kondisi yang lebih baik
atau di inginkan dengan cara mengubah-
ubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah. (Prathama Rahardja dan
Mandala Manurung:2008)
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 2
3. Dalam islam kebijakan fiskal merupakan salah
satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah
(agama, harta, jiwa, akal dan keturunan) yang
di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk
meningkatkan kesejahteraan dengan tetap
menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas,
kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya
untuk mencapai keberlangsungan (pembagian)
ekonomi untuk masyarakat yang paling besar
jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan
spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran
islam seluas mungkin
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 3
4. Non-excludable good
Adalah yang orang memerelukannya dimana orang
lain tidak dapat dilarang untuk ikut
menggunakan atau menikmatinya. Contohnya
seperti taman kota.
Non-rivalrous good
Yaitu barang yang banyak orang dapat
menggunakan atau menikmatinya sekaligus tanpa
mengganggu kesenangan orang lain yang telah
lebih dahulu menikmatinya. Contohnya seperti
menonton acara TV.
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 4
5. Private good
Private good, merupakan barang yang dapat di
produksi (di tawarkan) secara lebih efisien oleh
prusahaan swasta dalam sebuah pasar.
Contohnya: mobil, rumah, pakaian dll.
Publick good
Public good, merupakan barang yang cenderung
tidak dapat di produksi (di tawarkan ) secara
efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan
swasta sehingga
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 5
6. Anggarandan belanja negara (APBN) adalah
gambaran terhadap kegiatan yang dilaukan
pemerintah dalam memperoleh pendapatan
dan pengeluaran untuk penyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan.
(Adiwarman:2007)
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 6
7. 2004 2005
Uraian APBN % thd RAPBN % thd
PDB PDB
A. Pendapatan negara dan hibah 349.9 17.5 377.9 17.2
I. Penerimaan dalam negri 349.3 17.5 377.1 17.2
1. Penerimaan perpajakan 272.2 13.6 297.5 13.6
a. Pajak dalam negri 260.2 13.0 285.1 13.0
i. Pajak penghasilan 134.0 6.7 141.9 6.5
1) Migas 13.1 0.7 13.6 0.6
2) Non migas 120.8 6.0 128.3 5.9
ii. PPN dan PPnBM 86.3 4.3 98.8 4.5
iii. PBB 8.0 0.4 10.3 0.5
iv. BPHTB 2.7 0.1 3.2 0.1
v. Cukai 27.7 1.4 28.9 1.3
vi. Pajak lainnya 1.6 0.1 2.0 0.1
b. Pajak perdagangan internasional 12.0 0.6 12.4 0.6
i. Bea masuk 11.6 0.6 12.0 0.5
ii. Pajak/pungutan ekspor 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Penerimaan bukan pajak 77.1 3.9 79.6 3.0
a. Sumberdaya alam 47.2 2.4 50.9 2.3
b. Bagian penerimaan atas laba BUMN 11.5 0.6 9.4 0.4
c. PNBP lainnya 18.4 0.9 19.3 0.9
II. Hibah 0.6 0.0 0.8 0.0
B. Belanja negara 374.4 18.7 394.8 18.0
I. Belanja pemerintah pusat 255.3 12.8 264.9 12.1
1. Belanja pegawai 57.2 2.9 62.2 2.8
2. Belanja barang 35.6 1.8 31.0 1.4
3. Belanja modal 39.8 2.0 43.0 2.0
4. Pembayaran bunga utang 65.7 3.3 64.0 2.9
5. Subsidi 26.6 1.3 33.6 1.5
6. Belanja hibah - - - -
7. Bantuan sosial 14.3 0.7 16.3 0.7
8. Bantuan lain-lain 16.1 0.8 14.8 0.7
II. Belanja daerah 119.0 6.0 129.9 5.9
1. Dana perimbangan 112.2 5.6 123.4 5.6
a. Dawna bagi hasil 26.9 1.3 31.2 1.4
b. Dana alokasi umum 82.1 4.1 88.1 4.0
c. Dawna alokasi khusus 3.1 0.2 4.1 0.2
2. Dana otonomi khusus & penyesuaian 6.9 0.3 6.5 0.3
C. Surplus/defisit anggaran (A-B) -24.4 -1.2 -16.9 -0.8
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 7
8. Ciri kebijakan fiskal pada masa Rasulullah
Sebagai berikut :
Sangat jarang terjadi anggaran defisit
Sistem pajak proporsional
Bersarnya rate kharaj di tentukan sesuai
dengan produktifitas lahan
Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan
keuntungan bukan atas harga jual
Porsi besar untuk pembanguan infrastruktur
Manajemen yang baik
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 8
9. Primer Sekunder
Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta,dan Bantuan untuk orang yang belajar agama di madinah
persediaaan Hiburan untuk para delegadi keagamaan
Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya
menerimanya menurut ketentuan Alquran, termasuk perjalanan mereka
para pemungut zakat Hadiah untuk pemerintah negara lain
Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang
muadzin, dan pejabat negara lainnya menjadi budak
Pembayaran upah para sekurelawan Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara
Pembayaran utang negara tidak tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin
Bantuan untuk musafir Pembayaran utang orang yang meniggal dalam
keadaan miskin
Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
Tunjangan untuk sanak saudara rasulullah saw. (80
butir kurma dan 80 butir gandum untyuk setiap
istrinya)
Persediaan darurat
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 9
10. Peningkatan pendapatan nasional dan
partisipasi kerja
Pemungutan pajak secara adil
Pengaturan anggaran
Penerapan kebijakan fiskal khusus
Efektifitas kebijakan fiskal
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 10
11. mustahik P muzakki
S1 S1
S2
S2
Pk
Pz
Pe
D2 D2
D1
D1
Q Q
∆Qk ∆Qz
∆Qk > ∆Qz
Kenaikan M (income) D mustahik naik lebih besar daripada muzakki
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 11
12. Dari penjelasan diatas dapat juga di simpulkan
bahwa zakat sebagai pendapatan bagi
golongan masyarakat mustahik, bagaimana
penambahan pendapatan bagi muzakki dan
mustahik akan meningkatkann
permintaannya, namun jika di bandingkan
pemingkatan permintaan mustahik akan lebih
besar dari permintaan muzakki hal ini de
sebabkan oleh besarnya sensitifitas
konsusmsi permintaan mustahik terhadap
perubahan pendapatan mereka
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 12
13. P S1
So
Efek Pajak
Efek Zakat
D1
D0
0
Q
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 13
14. Monzert karf berpendapat bahwa tingkat pajak
jikapun diberlakukan haruslah pada tingkat
yang rendah, beliau sependapat dengan
imam malik,ibn hazan dsan kattani bahwa
menempatkan pajak lebih besar dari tingkat
zakat hanya dapat di benarkan ketika darurat
dan beliau berpendapat jika sebuah negara
tidak mampu menggunakan konsep Islam,
sebaiknya instrumen fiskal beserta pos-pos
penerimaan yang lainnya memiliki
karakteristik yang sama seperti yang di miliki
oleh sistem ekonomi Islam baik dalam
pemungutannya maupun pendistribusian
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 14
15. Ugi suharto menyebutkan secara sederhana
menyebutkan perbedaan pajak dan zakat
terkait dengan keberadaan negara atau
pemerintahan, implemintasi pajak sangat
tergantung pada eksistensi negara, zakat
dalam Islam di pandang sebuah ibadah,
sebagai sebuah ketentuan syariat yang
mengikat pada seorang manusia yang
memiliki harta yang cukup, sehingga ada
tidaknya negara zakat tetap ada sepanjang
ada orang Islam
H. Anas Alhifni 19-Jan-13 15
