1. 1. Pasal 1 terdapat penambahan ayat pada PP no 32 tahun 2013, diantaranya:
- ayat 4 mengenai pengertian kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik
setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau
menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- ayat 13 mengenai pengertian Kompetensi inti yaitu tingkat kemampuan untuk
mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik
pada setiap tingkat kelas atau program.
- ayat 14 mengenai pengertian kompetensi dasar yaitu kemampuan untuk mencapai
Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.
- ayat 18 ada penjelasan sendiri mengenai silabus, sedangkan sebelumnya silabus
masuk ke kerangka dasar kurikulum
- ayat 19 mengenai pengertian pembelajaran yaitu proses interaksi antarPeserta
Didik, antara Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
- ayat 22 mengenai pengertian buku panduan guru yaitu pedoman yang memuat
strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian
untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran
- ayat 23 mengenai buku teks pelajaran yaitu sumber Pembelajaran utama untuk
mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.
a. Terdapat perubahan pada pasal 1 ayat 30 mengenai yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan adalah kementrian, sedangkan pada yg lama adalah departemen
2. Pasal 2 terdapat penambahan ayat pada PP no 32 tahun 2013, diantaranya:
- ayat 1A mengenai fungsi standar nasional pendidikan yaitu sebagai acuan
Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- ayat 2A mengenai standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama
Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar
Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

2. 3. Pasal 5 terdapat penambahan pada PP no 32 tahun 2013, yaitu:
- pasal 5A mengenai ruang lingkup materi berdasarkan kriteria, diantaranya:
a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. konsep keilmuan; dan
c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
- pasal 5B mengenai tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan:
a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.
4. Pasal 6-18 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus
- pasal 6-9 mengenai Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
- pasal 10 -15 mengenai beban belajar
- pasal 16 dan 17 mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- pasal 18 mengenai kalender pendidikan akademik
5. Pasal 19 ayat 2 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus mengenai proses pembelajaran
pendidik memberikan keteladanan.
6. Pasal 21 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus yaitu mengenai pelaksanaan proses
pembelajaran
7. Pasal 22 ayat 3 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus yaitu mengenai mata pelajaran
selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual
sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.
8. Pasal 23 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus yaitu mengenai pengawasan proses
pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan
langkah tindak lanjut yang diperlukan.
9. Pasal 24 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus yaitu mengenai Standar perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran

3. dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.
10. pasal 25ayat 2 diubah dari standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk
seluruh mata pelajaranatau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah ataukelompok
mata kuliah, menjadi standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh
mata pelajaran.
11. Pasal 25 ayat 3 pada PP no 19 tahun 2005 dihapus yaitu mengenai Kompetensi
lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan
menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
12. Pasal 43 terdapat penambahan ayat 5a padaPP no 32 tahun 2013yaitu Dalam hal
pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku
tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau
dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri
13. Pasal 64terdapat penambahan ayat 2a pada PP no 32 tahun 2013yaitu "Ketentuan
lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik diatur dengan Peraturan
Menteri",
14. Pasal 64 ayat 3 sampai dengan 7 pada PP no 19 tahun 2015 dihapus, yaitu:
- ayat 3 mengenai Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- ayat 4 mengenai Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan
dan teknologi
- ayat 5mengenai Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika
- ayat 6 mengenai Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan
- ayat 7 mengenai BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk jenjang pendidikan
dasar
15. Pasal 65 ayat 2 dan 5 pada PP no 19 tahun 2015dihapus

4. - ayat 2 mengenai semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah
raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan.
- ayat 5 mengenai peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar
dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok
mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta
kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan untuk dapat mengikuti
ujian sekolah
16. Pasal 67 terdapat penambahan ayat 1a pada PP no 32 tahun 2013, yaitu "Ujian
Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dikecualikan untuk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat"
17. Pasal 69 ayat 1 pada PP no 32 tahun 2013ditambahkan pendidikan non fromal berhak
mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan
lulus dari satuan pendidikan.
18. Pasal 69terdapat penambahan ayat 2a pada PP no 32 tahun 2013yaitu "Peserta Didik
jalur pendidikan formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dikecualikan untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat"
19. Pasal 70ayat (1) dan ayat (2) pada PP no 19 tahun 2005dihapus
- ayat 1 yaitu Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian
Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA).
- ayat 2 yaitu Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.

5. 20. Pasal 70 ayat (4) pada PP no 32 tahun 2013terdapat penambahan yaitu pada program
paket B Ujian nasional mencakup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
21. Pasal 72 ayat 1 poin b diubah dari " peserta didik dinyatakan lulus setelah
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh matapelajaran
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok matapelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaranestetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan" menjadi "peserta didik dinyatakan
lulus setelah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran"
22. Pasal 72 terdapat penambahan ayat 1a pada PP no 32 tahun 2013, yaitu : Khusus
Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus
setelah menyelesaikan seluruh program Pembelajaran, memperoleh nilai minimal
baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah.
23. Pasal 76ayat 3 pada PP no 32 tahun 2013 ditambah poin e yaitu menelaah dan/atau
menilai Buku Teks Pelajaran.
24. Pasal 77 terdapat penambahanan poin pada PP no 32 tahun 2013, yaitu:
- pasal 77A: membahas kerangka dasar kurikulum
- pasal 77B: membahasa struktur kurikulum
- pasal 77C: membahasa kompetensi inti
- pasal 77D: membahasa kompetensi dasar
- pasal 77E: membahasa bahan belajar
- pasal 77F: membahasa silabus
- pasal 77G: membahasa Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Formal
- pasal 77H: membahasa Struktur Kurikulum Pendidikan dasar
- pasal 77I: membahasa Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang
sederajat
- pasal 77J: membahasa Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain
yang sederajat
- pasal 77K: membahasa Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah

6. - pasal 77L: membahasa Struktur Kurikulum Pendidikan non Formal
- pasal 77M: membahasa Kurikulum Tingkat satuan pendidikan
- pasal 77N: membahasa Muatan Lokal
- pasal 77O: membahasa Dokumen Kurikulum
- pasal 77P: membahasa Pengelolaan Kurikulum
- pasal 77Q: membahasa Evaluasi Kurikulum
25. Pasal 89 terdapat penambahan ayat 3a pada PP no 32 tahun 2013, yaitu “Ijazah
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berisi unsur
:Identitas Peserta Didik, Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang
ditempuhnya, Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi
seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan”
27. Pasal 94poin a, d, dan e pada PP no 19 tahun 2005 dihapus
- Poin a yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), BadanAkreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), PanitiaNasional Penilaian Buku
Pelajaran (PNPBP) masih tetapmenjalankan tugas dan fungsinya sampai
dibentuknya badanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- Poin d yaitu Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB
mulaidilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya PeraturanPemerintah ini.
- Poin e yaitu Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh
Pemerintahsebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnyaberdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

7. MAKALAH
Perbandingan PP No. 19 Tahun 2005 dengan PP No. 23 Tahun 2013
Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas
Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran Ilmu Komputer
Oleh :
Alvi Fauziah (1105135)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Mei, 2013