2. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG MERUPAKAN UNSUR PELAKSANA
PEMERINTAHAN DAERAH, DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA
DINAS YANG BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA BUPATI SEMARANG MELALUI SEKRETARIS DAERAH.
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SEMARANG TERDIRI DARI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN YANG
MEMIMPIN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERSEBUT,
DAN MEMBAWAHI SEKRETARIAT, BIDANG ANGKUTAN, BIDANG
LALU LINTAS, BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS SERTA UPTD
SARANA DAN PRASARANA SERTA JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU.
3. HARI KUNCORO, S.T., M.T.
YUSUF PREMONO, S.E., M.M
DONI SETIAWAN, S.E
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
TRI MARTONO, S.H., M.M
SEKDIS
DJOKO NOERJANTO,ATD.M.T
Kasubag Umum Kepegawaian
ANTUK LESTARI, SH., MM
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
INTAN PURBOSARI, S.E., M.M
KASI REKAYASA LALU LINTAS
WAWAN ARY HARIYADI, S.H.
KASI MANAJEMEN LALU
LINTAS
MAHANANI RISKA WIYANTI,
S.S.T (TD)
KABID
ANGKUTAN
KASI ANGKUTAN ORANG DAN
BARANG
KASI PRASARANA DAN
MULTIMODA
ZAKKY KURNIAWAN,S.E., M.T
KABID
LALU LINTAS
KABID KESELAMATAN LALU
LINTAS
Rany Tri Rachmaningsih, S.T.,
M.M
KASI UJI KENDARAAN
BERMOTOR
ANTONIO HERU K, ATD
KASI BINA KETERTIBAN LALU
LINTAS
TRI MULYANTO, SSiT
UPTD SARANA DAN
PRASARANA
WALYANTO, S.E.
ORGANISASI
DINAS
PERHUBUNGAN
4. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG MEMPUNYAI TUGAS
POKOK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DIBIDANG PERHUBUNGAN. SEDANG FUNGSINYA ADALAH SEBAGAI
BERIKUT :
1) PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI PERHUBUNGAN;
2) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG
PERHUBUNGAN ;
3) PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PERHUBUNGAN
DAN
4) PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI.
5. Dalam pekerjaannya Dinas Perhubungan mempunyai tugas antara lain :
1. Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
2. Merumuskan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, keselamatan lalu lintas;
3. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan
kegiatan operasional Dinas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dibidang perhubungan;
6. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
7. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
10.Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
11.Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
6. KEPALA DINAS
Rincian Tugas :
1) Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Perhubungan;
2) Merumuskan kebijakan dibidang perhubungan;
3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan
pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;
5) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di
bidang perhubungan;
6) Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
7) Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
7. SEKRETARIAT
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT BERDASARKAN RANGKUMAN RENCANA KERJA
SUBBAGIAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA, DAN MENGARAHKAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DIBIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN;
3) MENGOORDINASIKAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DINAS;
4) MENGOORDINASIKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DENGAN SELURUH BIDANG DI
LINGKUNGAN DINAS;
5) MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, KEARSIPAN,
PERPUSTAKAAN, PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DINAS;
6) MELAKSANAKAN TUGAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS;
7) MENGOORDINASIKAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS;
8) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT;
9) MENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT;
10) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN
TUGAS; DAN
11) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.
8. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MENGHIMPUN DAN MENGOREKSI BAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI MASING-MASING
BIDANG, SEKSI DAN SUBBAGIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
4) MENYIAPKAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA), DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
(DPPA) DINAS;
5) MENYIAPKAN BAHAN PROSES PENCAIRAN DANA DAN PENGELOLAAN ADMINITRASI KEUANGAN
DINAS;
6) MELAKSANAKAN PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI SERTA PELAPORAN BIDANG KEUANGAN DI
LINGKUNGAN DINAS;
7) MENYUSUN PROFIL DAN LAPORAN BIDANG PERHUBUNGAN, STANDAR PELAYANAN MINIMAL,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
8) MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS;
9) MENYIAPKAN BAHAN DAN MELAKSANAKAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS;
10) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN;
11) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN;
12) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA KELANCARAN
PELAKSANAAN TUGAS; DAN
9. SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MENYIAPKAN BAHAN DALAM RANGKA PELAYANAN URUSAN ADMINISTRASI UMUM, RUMAH
TANGGA, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DINAS;
4) MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG UNTUK KEPERLUAN RUMAH
TANGGA DINAS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, ANGGARAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU;
5) MELAKSANAKAN INVENTARISASI BARANG KEKAYAAN DINAS UNTUK TERTIB ADMINISTRASI
SERTA MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS AGAR DAPAT DIGUNAKAN
DENGAN OPTIMAL;
6) MEMBUAT LAPORAN RUTIN TENTANG PEREMAJAAN PEGAWAI, DAFTAR URUT KEPANGKATAN
(DUK), NOMINATIF PEGAWAI, DAN LAPORAN KEPEGAWAIAN LAINNYA DEMI TERCIPTANYA
TERTIB ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
7) MEMPROSES USULAN KENAIKAN PANGKAT, MUTASI, GAJI BERKALA, DIKLAT PEGAWAI, DAN
URUSAN KEPEGAWAIAN LAINNYA;
8) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN;
9) MENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN;
10. BIDANG LALU LINTAS JALAN
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIDANG LALU LINTAS
JALAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA,
DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG MANAJEMEN LALU LINTAS
DAN REKAYASA LALU LINTAS;
4) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG LALU LINTAS
JALAN;
5) MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN KERJASAMA DIBIDANG
MANAJEMEN LALU LINTAS DAN REKAYASA LALU LINTAS;
6) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG LALU LINTAS JALAN;
7) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA
KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS; DAN
8) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
11. SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS ;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MENYUSUN PERENCANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS BERDASARKAN HASIL PENELITIAN
DAN PEMANTAUAN LAPANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU;
4) MENYIAPKAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA INDUK TRANSPORTAI
KABUPATEN DAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE C;
5) MELAKSANAKAN KEGIATAN SURVEI PENELITIAN DAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALL) , SERTA MENGANALISIS HASIL PENELITIAN UNTUK MENDAPATKAN DATA
PRIMER DAN SEKUNDER YANG VALID UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT;
6) MELAKSANAKAN PENELITIAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN
TRANSPORTASI JALAN DENGAN MENGADAKAN ANALISIS PEMILIHAN SARANA
ANGKUTAN AGAR TERWUJUD SIMPUL-SIMPUL TRANSPORTASI JARINGAN JALAN,
TERMINAL, SUB TERMINAL, PANGKALAN, SHELTER DAN HALTE;
7) MELAKSANAKAN PENELITIAN KEBUTUHAN DAN KESESUAIAN TRANSPORTASI ANTAR
MODA DENGAN MENGHITUNG JUMLAH TRANSPORTASI ORANG ATAU BARANG SESUAI
KEBUTUHAN AGAR TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN;
8) MELAKSANAKAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI
MANAJEMEN LALU LINTAS;
9) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI
MANJAMEN LALU LINTAS;
12. SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI REKAYASA LALU LINTAS;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN
KEGIATAN;
3) MENYIAPKAN PERENCANAAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN
HASIL PENELITIAN DAN PEMANTAUAN LAPANGAN, DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
4) MELAKSANAKAN PENGADAAN PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN
PERLENGKAPAN JALAN DENGAN CARA MENGADAKAN PENAMBAHAN,
PERAWATAN DAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN JALAN UNTUK
MENINGKATKAN KELANCARAN, KENYAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA
LALU LINTAS JALAN;
5) MELAKSANAKAN INVENTARISASI DAN SURVEY KEBUTUHAN SERTA PENENTUAN
LOKASI PERLENGKAPAN JALAN;
6) MELAKSANKAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI
REKAYASA LALU LINTAS;
7) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI
REKAYASA LALU LINTAS;
8) MENYAMPAIKNA SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA
KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS; DAN
9) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
13. BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIDANG KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN ;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA, DAN
MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN;
4) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN;
5) MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN KERJASAMA DI BIDANG KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN;
6) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA
KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS; DAN
7) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
14. SEKSI UJI KENDARAAN BERMOTOR
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI UJI KENDARAAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGHITUNGAN BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
4) MELAKSANAKAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MENGADAKAN
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI SECARA BERKALA;
5) MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI KOORDINASI BAIK
INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN
BERMOTOR;
6) MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DAN KENDARAAN YANG AKAN DIHAPUSKAN DARI DAFTAR INVENTARIS;
7) MELAKSANAKAN TATA USAHA PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR UNTUK TERTIB
ADMINISTRASI PENGUJIAN;
8) MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN TEKNIS TENTANG PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIOPERASIKAN DI JALAN SUPAYA KENDARAAN
TERSEBUT LAIK JALAN;
9) MELAKSANAKAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGESAHAN HASIL UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH SWASTA;
10) MELAKSANAKAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH
SWASTA;
11) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI UJI
KENDARAAN BERMOTOR;
15. SEKSI BINA KETERTIBAN LALU LINTAS
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI BINA KETERTIBAN LALU LINTAS;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN;
4) MELAKSANAKAN PENINDAKAN, PEMBERKASAN, PENGIRIMAN BERKAS PENINDAKAN, DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
5) MELAKSANAKAN PEMINDAHAN DAN MENETAPKAN BESARNYA BIAYA PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR (YANG DIDUGA
TERLIBAT TINDAK KEJAHATAN, KENDARAAN BERMOTOR RUSAK DAN BERHENTI ATAU PARKIR PADA TEMPAT YANG DILARANG,
KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIKNYA DALAM WAKTU 2X24 JAM);
6) MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN DAN TERTIB PEMANFAATAN DI JALAN
KABUPATEN;
7) MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PENGADILAN, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAN PROSES
PERADILAN;
8) MELAKSANAKAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS JALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU;
9) MELAKSANAKAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN KABUPATEN/ KOTA;
10) MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAMANAN SECARA RUTIN PADA TEMPAT-TEMPAT YANG DIPANDANG RAWAN TERJADI
KECELAKAAN DAN PADA KEGIATAN-KEGIATAN TERTENTU SECARA INSIDENTIL;
11) MENYUSUN ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS;
12) MELAKSANAKAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG LALU LINTAS;
13) MEMBERIKAN REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN USAHA MENDIRIKAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MENGEMUDI;
14) MELAKSANAKAN REGISTRASI DAN INVENTARISASI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR, MELIPUTI DOKAR, GEROBAK, SEPEDA BIASA,
SEPEDA JENIS SPORT, BECAK DAN SONGKRO UNTUK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN;
15) MELAKSANAKAN PEMBERIAN KELENGKAPAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DENGAN MEMBERIKAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM),
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR (STNKTB), NOMOR KENDARAN TIDAK BERMOTOR, KARTU UJI DAN PLAT UJI
KENDARAAN BERMOTOR;
16. BIDANG ANGKUTAN JALAN
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIDANG ANGKUTAN;
2) MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG ANGKUTAN ORANG,
ANGKUTAN BARANG SERTA PRASARANA DAN MULTIMODA;
3) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA
DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
4) MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG ANGKUTAN;
5) MENYELENGGARAKAN KEGIATAN, PENGATURAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN KERJASAMA DI BIDANG
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG SERTA PRASARANA DAN MULTIMODA;
6) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG ANGKUTAN;
7) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA
KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS; DAN
8) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
17. SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MELAKSANAKAN PROGRAM OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN UNTUK TRANSPORTASI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
AGAR TERCAPAI KESEIMBANGAN ANTARA KEBUTUHAN JASA ANGKUTAN DENGAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN, KAPASITAS JARINGAN
TRANSPORTASI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM YANG BEROPERASI SERTA MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN
BARANG;
4) MELAKSANAKAN PEMBINAAN KEPADA PENGUSAHA MAUPUN AWAK/ KRU ANGKUTAN UMUM DENGAN MENGHADIRI PERTEMUAN YANG
DIADAKAN OLEH ORGANDA ATAU PAGUYUBAN AWAK ANGKUTAN DLAAM RANGKA PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT ANGKUTAN,
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN, KELANCARAN, KESELAMATAN PENGGUNA
JASA ANGKUTAN JALAN;
5) MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN JARINGAN TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI PERJALANAN SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN ANGKUTAN UNTUK TRANSPORTASI JALAN UNTUK MENJAMIN KELANCARAN DAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTANDAN
SEBAGAI BAHAN EVALUASI TRANSPORTASI JARINGAN DAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN ANGKUTAN JALAN;
6) MEMBERIKAN REKOMENDASI PERIZINAN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
MELIPUTI IZIN USAHA ANGKUTAN UMU, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN SERTA LAYANAN PEMBERIAN IZIN PRINSIP, IZIN OPERASI, IZIN
INSIDENTIL DAN IZIN PEREMAJAAN ARMADA ANGKUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN SERTA PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG;
7) MELAKSANAKAN PENDATAAN DENGAN MENGADAKAN SURVEI SECARA BERKALA DAN MENYAJIKAN SECARA TERTULIS PADA PAPAN DATA
BERKAITAN DENGAN SITUASI PELAYANAN ANGKUTAN SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA DAN EVALUASI TERHADAP PELAYANAN
ANGKUTAN SESUAI DENGAN IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA MASING-MASING TRAYEK;
8) MELAKSANAKAN SURVEI DAN EVALUASI PELAYANAN JASA ANGKUTAN PADA MASING-MASING TRAYEK (JALUR) SECARA BERKALA SEBAGAI
BAHAN PERUBAHAN ATAU PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK;
9) MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI BAGI MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN ATAU PENGEMBANGAN
JARINGAN TRAYEK;
10) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN BARANG;
18. SEKSI PRASARANA DAN MULTIMODA
RINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKSI PRASARANA DAN MULTIMODA;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MENYIAPKAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PRASARANA DAN MULTIMODA;
4) MENYUSUN PROGRAM OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN UNTUK PRASARANA DAN
MULTIMODA AGAR TERCAPAI KESEIMBANGAN DENGAN KAPASITAS JARINGAN TRANSPORTASI JALAN;
5) MENYUSUN JARINGAN LINTAS PRASARANA DAN MULTIMODA;
6) MELAKSANAKAN KOORDINASI BERKAITAN DENGAN PRASARANA DAN MULTIMODA;
7) MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN JARINGAN PRASARANA DAN MULTIMODA;
8) MEMBERIKAN PERIZINAN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN MULTIMODA;
9) MELAKSANAKAN PENDATAAN DENGAN MENGADAKAN SURVEI SECARA BERKALA DAN MENYAJIKAN
SECARA TERTULIS PADA PAPAN DATA BERKAITAN DENGAN SITUASI PELAYANAN PRASARANA DAN
MULTIMODA SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA;
10) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI PRASARANA DAN
MULTIMODA;
11) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKSI PRASARANA DAN
MULTIMODA;
12) MENYAMPAIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA ATASAN GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN
TUGAS; DAN
13) MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.
19. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SARANA DAN
PRASARANA
PERINCIAN TUGAS :
1) MENYUSUN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN;
2) MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DAN MENGARAHKAN PELAKSANAAN KEGIATAN;
3) MELAKSANAKAN PENERAPAN JADWAL KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN JAM PERJALANAN BUS ANTAR KOTA DALAM
PROVINSI (AKDP) SESUAI KARTU JAM PERJALNAAN (KJP);
4) MENGATUR ZONA NAIK/TURUN PENUMPANG BUS/ANGKUTAN UMUM SESUAI DENGAN RUTE/JURUSAN DAN PARKIR
KENDARAAN DENGAN MENYIAPKAN AREA PARKIR DI TERMINAL SERTA PENGATURAN, PENGENDALIAN, SIRKULASI LALU
LINTAS TERMINAL;
5) MELAKSANAKAN PENATAAN FASILITAS TERMINAL YANG SESUAI PERSYARATAN KESELAMATAN, KEAMANAN DAN
KENYAMANAN;
6) MEMERIKSA HASIL PENCATATAN JUMLAH PENUMPANG BUS/ANGKUTAN UMUM YANG KELUAR DAN MASUK TERMINAL;
7) MENYEDIAKAN INFORMASI DAFTAR PERJALANAN DAN DAFTAR TARIF BAKU BUS DI DALAM TERMINAL AGAR CALON
PENUMPANG MENDAPATKAN KEMUDAHAN DALAM MELAKSANAKAN PERJALANAN;
8) MELAKSANAKAN PEMETAAN POTENSI PARKIR DNGAN MEMPERTIMBANGKAN KETERTIBAN LALU LINTAS;
9) MENETAPKAN LOKASI FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI JALAN KABUPATEN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN,
KETERATURAN, DAN KEAMANAN;
10) MENGOPERASIONALKAN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM DI JALAN KABUPATEN;
11) MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN JASA PERPARKIRAN DENGAN PEMANTAUAN
LAPANGAN UNTUK MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KESELAMATAN;
12) MENGOORDINIR PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN;
13) MELAKSANAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TERMINAL DAN PERPARKIRAN;
14) MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT;
15) MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN;
16) MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPTD SARANA DAN PRASARANA
20. PRANATA KOMPUTER
FUNGSI DAN TUGAS
1. MEMBUAT LAPORAN OPERASI KOMPUTER
2. MEMBUAT DOKUMENTASI FILE YANG TERSIMPAN DALAM MEDIA KOMPUTER
3. MEMBUAT HASIL LAPORAN PEREKAMAN DATA
4. MELAKUKAN PEMASANGAN PERALATAN SISTEM KOMPUTER / SISTEM JARINGAN
KOMPUTER
5. MELAKUKAN DETEKSI DAN ATAU MEMPERBAIKI KERUSAKAN JARINGAN
KOMPUTER
6. MELAKUKAN DETEKSI DAN ATAU MEMPERBAIKI KERUSAKAN SISTEM JARINGAN
KOMPUTER
7. MELAKUKAN PEREKAMAN DATA TANPA VALIDASI
8. MELAKUKAN PEREKAMAN DATA DENGAN VALIDASI
9. MELAKUKAN VERIFIKASI PEREKAMAN DATA
10. MELAKUKAN INSTALASI DAN ATAU MENINGKATKAN SISTEM OPERASI
KOMPUTER / PERANGKAT LUNAK SISTEM
11. MELAKUKAN UJI COBA SISTEM OPERASI KOMPUTER
12. MELAKUKAN DETEKSI DAN ATAU MEMPERBAIKI KERUSAKAN SOPERASI
KOMPUTER
