Msf 4 printed version

1. GREEN BUDGETING
LPEM FEB UI – MCA Indonesia
Green Knowledge Capture And Dissemination
Grant On
April 2016

2. OUTLINE
1. Formulasi Green Budgeting
2. Praktik Green Budgeting di Indonesia
3. Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim
4. Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa
Negara
5. Materi Diskusi

3. Formulasi
Green Budgeting
1. Alur Kerja
2. Pemilihan Instrumen
Anggaran
3. Analisis Manfaat-Biaya
4. Koordinasi antar
Kelembagaan

4. Formulasi
Green Budgeting 1. ALUR KERJA
Sumber:
GGBP (2014, p.34)
1. Perencanaan dan proses
koordinasi
2. Penetapan visi, baselines, dan
target
3. Penaksiran dan
pengkomunikasian manfaat
4. Prioritisasi
5. Desain kebijakan dan
implementasi
6. Mobilisasi investasi
7. Kolaborasi publik-swasta
8. Pengintegrasian aksi daerah
9. Monitoring dan evaluasi

5. Formulasi
Green Budgeting
2. PILIHAN INSTRUMEN
ANGGARAN
INSTRUMEN
PENGELUARAN
PUBLIK (PEIs)
INSTRUMEN
PENERIMAAN
(RGIs)
INSTRUMEN
ANGGARAN
NETRAL (BNIs)
Tax credits and renewable electricity generation (US)
Subsidi investasi, electricity tax repayment, pendanaan R&D (Denmark)
Subsidi tunai dan hibah (Canada)
Kompensasi dan subsidi (EU, UK)
Percepatan depresiasi investasi aset berteknologi (Belanda)
Kombinasi feebate dengan tax exemption dan insentif tunai (Jerman)
Kombinasi emission charge dan rebate (Swedia)
Transfer disposal cost saving karena keberhasilan daur ulang ke
kelompok yang melakukan daur ulang limbah (UK)
Insentif investasi dan kredit pajak (US)
Skema feebate pembelian mobil baru (Canada), pungutan atas
nitrogen yang dikeluarkan (Belanda), pajak tanah (Prancis), pajak
karbon dioksida (Swedia), pajak produksi ODC (US), pungutan untuk
polusi dan pengggunaan air (Prancis), pajak polusi air dan program
edukasi masyarakat (US), pajak SDA (Jerman), landfill tax (Prancis),
pajak limbah (UK)Sumber: IISD (1994)

6. Formulasi
Green Budgeting
3. ANALISIS MANFAAT-
BIAYA (CBA)
Analisis Manfaat-Biaya bisa digunakan untuk memilih instrumen
anggaran dan juga untuk mengevaluasi kelayakan
proyek/program/aktivitas yang diusulkan.
1. Jika Manfaat > Biaya  proyek/program/aktivitas layak
diambil.
2. Jika Manfaat/Biaya > 1  proyek/program/aktivitas layak
diambil
3. Secara dinamik, jika present value net benefit hingga
periode tertentu > 0, proyek/program/aktivitas layak
diambil

7. Formulasi
Green Budgeting
3. ANALISIS MANFAAT-
BIAYA (CBA)
Isu di dalam penghitungan manfaat dan biaya:
1. Dampak utama vs dampak turunan.
2. Manfaat terukur secara finansial (tangible) dan tidak
(intangible)
3. Pandangan ke depan. Menghitung biaya biasanya lebih
mudah daripada mengukur manfaat. Mengestimasi biaya
dari program baru lebih sulit daripada mengestimasi biaya
dari program yang sudah berjalan.

8. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL
Nasional dan Regional Lokal
Kebijakan  Climate Change Policy for specific
sectors
 Emissions reduction targets
 Technical support and information for
decision making in sub-national level
 Coordination arrangements with local
governments
 Planning for Local Climate
Change rate
 Local Emissions Reduction
Target
 Coordination with neighboring
local governments
Instrumen Pasar dan
Informasi
 Product labeling and certification
programs
 Information on the reduction of
emissions and adaptation to the
sector al
 Emissions trading scheme and a
certificate for energy renewable
 Information on emission
reduction and adaptation to
households, communities and
businesses
 Contracting out municipal
services for water and waste
management
 Emissions trading scheme in a
large metropolitan area
Sumber:
CPEIR (2012)

9. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL
Nasional dan Regional Lokal
Regulasi Instrumen  Products, vehicles and fuel standards
 Environmental standards and
regulation of air pollution
 Emissions trading scheme and
renewable energy
 Zoning protection for national and
regional
 Defining and implementing
local standards for air pollution
and water quality
 Land use and zoning cadastre
for all sectors
 Sector-specific regulations for
buildings, waste management,
and road traffic
 Demarcation of protected
areas locally.
Sumber:
CPEIR (2012)

10. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL
Nasional dan Regional Lokal
Instrumen Fiskal  Fuel excise and consumption taxes
 Tax expenditures related to national
and regional taxes
 Subsidies L angsung
 Public investment in national
infrastructure
 Government participation in Public-
Private Partnerships (PPP)
 Green public sector procurement
 Conditional transfers and grants to
regional and local governments
 Charging for local services:
roads, congestion and parking
charges; handling waste
 Public Investment and Public-
Private Partnerships (PPP);
transport, water, waste
management and urban
development
 Direct subsidies
 Tax expenditures associated
with the city tax (usually
property-related)
 Financing a property tax
surcharge for the repair of
housing, commercial and
community
Sumber:
CPEIR (2012)

11. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL
Nasional dan Regional Lokal
Penilaian  Risks of climate change , national,
regional and sectoral as well as
vulnerability assessment
 Standards, guidelines and information
for the assessment by the government
sub-national and sub-regional
 Local climate change risk and
vulnerability assessment
Monitoring dan
Evaluasi  Managing GHG Inventory System
 Standard for greenhouse gas inventory
by other levels of government
 Monitor and report on the performance
of national climate policy
 Managing GHG inventories for
the services of the city and the
metropolitan area
 Monitor and report the
performance of climate policySumber:
CPEIR (2012)

12. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY
UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM
Negara Setting
Bangladesh National Climate Change Steering Committee chaired by the Minister of
Environment and Forestry, which oversees the work of the Climate Change Unit
at the Department of the Ministry of Environment and Forests, which is working
with the focal point associated with climate change in each ministry.
Brazil Inter-Ministry Commission on Climate Change, chaired by the Ministry of
Science and Technology as well as including the Ministry of Planning, Budget
and settings and also the Ministry of Finance.
India Climate Change Advisory Council, headed by the prime minister, tasked to
oversee climate policy and coordinating unit within the Ministry of Environment
and Forests in implementing the National Action Plan on Climate Change. Ad
hoc Inter-Ministry commission will discuss eight "mission" national identified in
the National Action Plan.
Dari berbagai sumber

13. Formulasi
Green Budgeting
4. KOORDINASI ANTAR
KELEMBAGAAN
CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY
UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM
Negara Setting
Indonesia National Council on Climate Change (NCCC) includes representatives from all
departments with responsibilities related to mitigation or adaptation. NCCC now
been dissolved by Presidential Decree 16, 2015.
Meksiko Inter-Secretarial Commission on Climate Change, led by the Secretary of
Environment and Natural Resources and including the Secretary of Economy
and other ministries and agencies, is charged to promote and coordinate
national plans and activities related to climate change.
Afrika
Selatan
Inter-Ministerial Committee on Climate Change, in coordination with government
action on climate change and climate policy in line with the law and existing
policies.
Dari berbagai sumber

14. Praktik
Green Budgeting
di Indonesia
1. Poin Positif
2. Beberapa Tantangan
3. Gambaran di Empat
Provinsi Terpilih

15. Praktik
Green Budgeting
di Indonesia 1. POIN POSITIF
“Komitmen politik yang relatif kuat.”
“Proses perencanaan dan penganggaran jelas dan sistematis”
Target spesifik emisi GRK, RAN-RAD GRK, RPJMN
Keterlibatan pemerintah lokal dalam pencapaian target (dokumen peren-
canaan dan penganggaran), link alokasi anggaran ke MTEF dan PBB
“Aksi mitigasi sebagai salah satu cross-sectoral themes”
Lima area tematik dalam RAN-RAD GRK, Low Emission Budget Tagging
and Scoring System (LESS)
“Inisiasi K/L dan SKPD mengidentifikasi aksi mitigasi”
Penyusunan RAN-RAD GRK serta koordinasi
oleh Bappenas dan Bappeda

16. Praktik
Green Budgeting
di Indonesia 2. BEBERAPA TANTANGAN
1. Hampir seluruh aktivitas dalam RAN dan RAD GRK pada
dasarnya adalah BAU (dalam definisi baku internasional)
2. Aktivitas dan program tidak ditargetkan secara spesifik untuk
aksi mitigasi
3. Keterbatasan SDM
4. Keterbatasan kapasitas finansial di beberapa pemerintah
daerah
5. Belum sempurnanya proses koordinasi pusat-pusat, pusat-
daerah dan antar daerah pada jenjang berbeda
6. Pemilihan indikator lingkungan, di samping indikator tungal

17. JAMBI NTB NTT SULBAR
PERENCANAAN
RAD-GRK
1.
Aktor Utama Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda
Dibentuk tim Kelompok Kerja
(PokJa) GRK
2.
Dokumen Sumber
RAD Provinsi
RPJMD RPJMD Renstra, karena RPJM
belum ada.
RPJMD dan juga disesuaikan
dengan prioritas visi-misi Gubernur
IMPLEMENTASI
1.
Kendala
Perhitungan BAU
Metode berubah-ubah, SDM
berganti.
Kekurangan SDM yang
paham mengenai RAD-
GRK sehingga perlu
melibatkan tenaga ahli.
Metode berubah ubah,
SDM berganti.
1) Kekurangan SDM yang paham
mengenai RAD-GRK
2) Kekurangan alat/sarana untuk
menghitung realisasi emisi di
lapangan
3) sistem rotasi pegawai terhadap
SDM yang sudah memiliki kapasitas
2.
Implementasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Aksi mitigasi dalam RAD,
disesuaikan dengan kegiatan
SKPD (Renstra).
Kegiatan tidak spesifik
implementasi RAD.
RPJMD menjadi acuan.
Kegiatan tidak spesifik
implementasi RAD tapi
terkait perubahan iklim.
Aksi mitigasi dalam RAD
disesuaikan dengan kegiatan SKPD
(Renstra) sepanjang masih dalam
batasan RPJMD dan visi misi
gubernur
3.
Sumber
Pembiayaan
APBD APBD dan DAK (APBN),
disesuaikan dengan
fokus kegiatan.
APBD selama masuk
RPJMD, juga dari Dana
Dekonsentrasi dan DAK
(APBN).
Hampir seluruhnya menggunakan
dana APBN, dan hanya sebagian
kecil yang menggunakan APBD.
Praktik
Green Budgeting
di Indonesia
3. GAMBARAN DI EMPAT
PROVINSI TERPILIH

18. JAMBI NTB NTT SULBAR
EVALUASI RAD-
GRK
1.
Indikator
Efektivitas
Pelaksanaan
- Kegiatan aksi mitigasi RAD
hanya jumlah emisi
- Kegiatan perubahan iklim
dikaitkan dengan
Renstra/RKPD, sesuai
dengan LAKIP
Belum ada indikator
khusus untuk
perubahan iklim. RPJMD
dan LAKIP menjadi
acuan.
Indikator pelaksanaan
kegiatan dalam RPJMD
dan belum ada khusus
untuk indikator perubahan
iklim.
- Kegiatan aksi mitigasi RAD
hanya jumlah emisi
2.
Koordinasi
Pelaksanaan
- Minimal setahun dua kali
- Awal tahun untuk
penentuan target
- Akhir tahun untuk evaluasi
pencapaian target
- Koordinasi informal
(hubungan personal antar
anggota Pokja)
Belum ada koordinasi
pelaksanaan RAD.
Belum ada koordinasi
pelaksanaan RAD.
- Awal tahun untuk penentuan
target, penentuan program dan
pelaksana program (Pemprov
atau Pemkab)
- Akhir tahun untuk evaluasi
pencapaian target
Praktik
Green Budgeting
di Indonesia
3. GAMBARAN DI EMPAT
PROVINSI TERPILIH
Sumber: Desk Study 1

19. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
1. Target Umum Terkait
Perubahan Iklim
2. Indikator Umum Terkait
Perubahan Iklim
3. Indikator Green
Budgeting

20. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
1. TARGET UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
1.Target berdasarkan Tahun Dasar
Kondisi emisi di satu tahun tertentu sebagai basis penurunan tingkat emisi
2.Target berdasarkan BAU atau Baseline
Proyeksi emisi (dalam kondisi tanpa memasukkan rencana kebijakan atau hanya
memasukkan kebijakan yang telah berjalan) sebagai basis penurunan emisi.
3.Target berdasarkan Netralitas Karbon
Target emisi karbon neto = 0
4.Target berdasarkan Intensitas Karbon
Mentargetkan rata-rata tingkat karbon yang dihasilkan relatif terhadap intensitas
dari kegiatan tertentu.
Sumber: UNEP (2011)

21. CONTOH TARGET KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM
RELATIF THD. TH.DASAR RELATIF TERHADAP BAU NETRALITAS KARBON INTENSITAS
CARBON
Antigua and Bermuda: 25%
di bawah level 1990
pada 2020
Belarus: 8% di bawah level
1990 pada 2020
Kazakhstan: 15% di bawah
level 1990 pada 2020
Moldova: tidak kurang dari
25% di bawah level
1990 pada 2020
Montenegro: 20% di ba-
wah level 1990 pada
2020
Brazil: 36.1% ke 38.9% di bawah
proyeksi emisi pada 2020
Chile: 20% di bawah BAU pada
2020
Indonesia: 26% di bawah BAU
pada 2020
Israel: 20% di bawah BAU pada
2020
Papua New Guinea: minimal 50%
di bawah BAU pada 2010
Singapore: 16% di bawah BAU
pada 2020
Afrika Selatan: 34% di bawah BAU
pada 2020
Korea Selatan: 30% di bawah BAU
pada 2020
Bhutan: emisi tidak
melebihi kapasitas
absorbsi
Costa Rica:
Implementasi pro-
gram transformasi
ekonomi jk.panjang,
komprehensif, untuk
menghasilkan netra-
litas karbon
Maldives: mencapai ne-
tralitas karbon pada
2020
China: penurunan
40-45% emisi CO2
per unit of GDP
pada 2020 relatif
thd. level di 2005.
India: mengurangi
intensitas emisi
thd. GDP 20-25%
pada 2020 relatif
thd. level di 2005
Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
1. TARGET UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
Sumber: UNEP (2011)

22. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
Indikator lingkungan disusun terutama untuk (Weterings, 1999):
1. Memberikan informasi kepada pemerintah untuk
mengukur kedalaman permasalahan lingkungan yang
terjadi.
2. Mendukung pengembangan kebijakan dan penetapan
target melalui identifikasi faktor yang membahayakan
lingkungan.
3. Memonitor dampak dari respon politik yang dilakukan

23. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
OECD menggunakan Model PSR (Rapport & Friend, 1979)
sebagai indikator umum lingkungan:
1. Indikator Pressure (P): ukuran dampak lingkungan yang
dihasilkan oleh berbagai sektor di perekonomian.
2. Indikator State (S): gambaran terukur atas kondisi aktual
lingkungan
3. Indikator Response (R): ukuran aksi dan reaksi dari kegiatan
(1) mitigasi dan adaptasi; (2) restorasi kerusakan; serta (3)
pemeliharan dan perlindungan alam dan SDA.

24. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
CONTOH APLIKASI PSR
NEGARA Indikator
Pressure
Periode Indikator State Periode Indicator
Response
Periode Berhub.
dengan
Myanmar Emisi GRK
dalam CO2eq
1990-
2005
N.a N.a Emisi GRK
per unit PDB
1990-
2002
Perubahan
iklim
Vietnam Emisi GRK
Nasional
1993-
2002
N.a N.a N.A N.a Perubahan
iklim
Yunna
province,
China
Konsumsi
batubara
untuk energi
1992-
2003
N.a N.a Intensitas
energy
1991-
2003
Perubahan
iklim
Myanmar Rasio kilang
penggergajian
per ribu
hektar hutan
1975-
2001
Persentasi
cakupan hutan
dibandingkan
total luas hutan
1975-
1998
% luas hutan
permanen
terhadap
total luas
hutan.
Pengeluaran
konservasi
hutan.
1985-
2002
1988-
2001
Kehutanan
Sumber:
IGES (2007)

25. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
CONTOH APLIKASI PSR
NEGARA Indikator
Pressure
Periode Indikator State Periode Indicator
Response
Periode Berhub.
dengan
Vietnam Rasio produksi
kayu bulat
terhadap total
luas hutan
1961-
2000
% cakupan
hutan per total
luas hutan
1942-
2003
n.a. n.a. Kehutanan
Yunna
province,
China
Rasio
konsumsi kayu
1960-
2002
% dari luas
hutan
1960-
2002
Region yang
memasuk-
kan program
konservasi
hutan
2000-
2004
1999-
2004
Kehutanan
Myanmar Jumlah mobil
per km2 di
kota besar
1990-
2001
Konsentrasi TSP
di kota Yangon
1998-
2000
% kendaraan
yang diin-
speksi
1998-
2004
Kehutanan
Sumber:
IGES (2007)

26. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
CONTOH APLIKASI PSR
NEGARA Indikator
Pressure
Periode Indikator State Periode Indicator
Response
Periode Berhub.
dengan
Vietnam Jumlah
kendaraan di
Hano dan Ho
Chi Minh
1990-
2001
Konsentrasi
SO2, NO2, PM
dan CO
1997-
2002
n.a. n.a. Transpor-
tasi
Vietnam Level BOD
limbah
1995-
2003
Konsentrasi
BOD di sungai
tertentu
1995-
2002
Pungutan
atas limbah
industri
2000-
2004
1999-
2004
Limbah
Yunna
province,
China
Volume
limbah air di
area perkota-
an
Volume
limbah indus-
tri yang tidak
didaur ulang
1989-
2004
1996-
2000
% sungai utama
yang memenuhi
kriteria kualitas
air Grade III
1990-
2004
% limbah air
industri yang
diolah sebe-
lum didis-
charge
kembali
1993-
2000
Limbah
Sumber:
IGES (2007)

27. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
2. INDIKATOR UMUM TERKAIT
PERUBAHAN IKLIM
Beberapa indikator lingkungan lainnya digunakan oleh UN:
1. Ecological Footprint, Environmental Sustaibility Index,
Renewability and Energy Sustainability Index, dan the
Environmental Performance Index (EPI): mengukur pressure
dan level proteksi pada lingkungan.
2. Environmental Compliance and Enforcement (ECE) pada
program yang berjalan: (1) memonitor dan mengontrol
pelaksanaan program; (2) menjamin akuntabilitas
perundangan, otoritas anggaran, kelompok konstituen, dan
komunitas; serta (3) memperbaiki keluruhan kinerja
program

28. Target dan
Indikator Umum
Perubahan Iklim
3. INDIKATOR GREEN
BUDGETING
Tingkat implementasi green budgeting bisa diukur dari:
1. Jumlah kebijakan spesifik lingkungan dalam dokumen
perencanaan nasional/daerah relatif terhadap
negara/daerah lain
2. Rasio program berorientasi spesifik lingkungan terhadap
total program yang ada (baik dari sisi penerimaan maupun
pengeluaran)
3. Rasio pengeluaran lingkungan terhadap total pengeluaran
langsung dan terhadap total pengeluaran keseluruhan
4. Rasio 2-3 diperbandingkan dengan negara/daerah lain

29. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara
1. Sektor Land-Based
2. Sektor Energy-Based
3. Manajemen Limbah
4. Sektor Transportasi

30. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED
Minimal ada empat indikator, menurut European
Environmental Agency (2015):
1. Kelembaban tanah
2. Land take: pengambilan lahan untuk aktivitas sosial-
ekonomi dan perumahan
3. Erosi tanah
4. Karbon organik tanah

31. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED
Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD
(SIDA, 2010):
1. Degradasi tanah
2. Perubahan penggunaan lahan
3. Persentase tanah yang dipengaruhi oleh desertifikasi
4. Intensitas penggunaan air di dalam pertanian
5. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB/tahun atau
terhadap total ekspor/tahun
6. Variabilitas hasil atau pendapatan sektor pertanian
selama periode multi tahunan

32. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED
Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD
(SIDA, 2010):
7. Produktivitas pertanian per hektar tanah
8. Efisiensi penggunaan pupuk
9. Penggunaan pestisida pertanian
10. Proporsi daratan yang tertutup oleh hutan
11.Tingkat deforestasi
12.Pangsa sektor kehutanan terhadap PDB/tahun atau
total ekspor per tahun

33. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan oleh OECD (1993):
1. SECTORAL TRENDS OF ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE POLICY RELEVANCE
Overall Energy Use Energy Intensity
Total primary energy supply (TPES) Energy intensity (TPES per unit of GDP)
Total final consumption by fuel type Total primary energy supply per unit of GDP
Total final consumption by sector Sectoral end uses: Industry (Toe per unit of value added)
Energy Use by Fuel Type Sectoral end uses: residential (Toe per capita)
Percent of total primary energy supply by fuel type
Sectoral end uses: commercial and public sector (Toe per sq.
metre)
Percent of electricity generation by fuel type Sectoral end uses: transport
Indigenous Energy Productions Fossil fuel efficiency for electricity generation
Primary energy produced nationally as % of total primary
energy supply
Primary energy supply

34. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan oleh OECD (1993):
2. ENVIRONMENTAL IMPACT
Proven coal/oil/gas reserves in Toe Tonnes of oil released:
-through accidents
-on a continuous basis
Annual volume of air pollutant emissions Radioactive wastes per unit of GDP and per capita
Ratio of emissions per unit of GDP and per capita Numbers killed and injured
Ratio of emissions by end uses Volume of radioactive waste (spent fuel)
3. ECONOMIC CONSIDERATION
Environmental pollution damages relating to energy production
and consumption
Real energy end-use prices by fuel type
Total expenditures on pollution prevention and clean-up Total subsidies
“Environmentally related” R&D expenditures in the energy
sector
Relative taxation in percent by different fuel types

35. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report:
SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS
Indikator Global Energy intensity (kow/$05 PPP) Primary intensity; Pri-
mary intensity excluding
biomass; Final intensity
Ratio final/primary intensity (%)
CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP)
CO2 emissions per capita (t/cap)
Rumah Tangga Electricity use per capita (kWh/cap)
Electricity use per household
(kWh/household)
Electrified households
only
CO2 emissions per household (t/household) All households
Number of solar water heaters per capita
(#/1000 inhabitants)

36. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report:
SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS
Transportasi Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value
added
Share of biofuels (%) Share of bio-ethanol and biodiesel in
road transport fuel consumption
CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value
added
CO2 emissions per capita (t/cap) Relative to total GDP, NOT sector value
added
Pertanian Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added
CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added

37. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report:
SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS
Jasa Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added
Electricity intensity (kWh/$05 PPP) Relative to sector value added
Energy use per employee (kWh/emp)
Electricity use per employee (kWh/emp)
CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP Relative to sector value added
CO2 emissions per employee
(kgCO2/employee)
Industri Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added
CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added
Share of biomass (%) Share of wood and waste in
sector energy consumption
Unit consumption for steel (toe/t)

38. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED
Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report:
SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS
Sektor Kelistrikan Efficiency of power generation (%) Total power generation; Thermal
generation capacity only
Transportation/distribution losses
(%)
Share renewable in electricity
generation (%)
Total renewable; renewable
excluding hydro power
Tambahan dari
ODYSEE database
Industri Actual intensity and intensity at
constant industry structure
Transportasi Fuel efficiency (I/100km) New cars only

39. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 3. MANAJEMEN LIMBAH
Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002):
1. Limbah yang dihasilkan:
1) Limbah umum yang dihasilkan per kelompok
pendapatan per tahun
2) Limbah umum yang dihasilkan per kapita per tahun
3) Limbah berbahaya yang dihasilkan per sektor per tahun
2. Pengurangan limbah:
1) Daur ulang limbah
2) Nilai limbah yang didaur ulang

40. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara 3. MANAJEMEN LIMBAH
Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002):
2. Pengurangan limbah:
3) Limbah umum yang dibuang secara benar melalui TPA
4) Limbah berbahaya yang dibuang secara benar
5) Jangka waktu TPA yang tersedia
6) Pengeluaran provinsi untuk manajemen limbah
7) Kapasitas pengumpulan limbah provinsi

41. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara
4. SEKTOR
TRANSPORTASI
Theme and Indicator
Environmental consequences of transport
1. Transport final energy consumption and primary energy consumption, and share in
total by mode and by fuel
2. Transport emissions of greenhouse gasses (CO2 and N2O) by mode
3. Transport emissions for air pollutants (NOX, MNVOCS, PM10, SOX, total ozone
precursors) by mode
4. Population exposed to exceedances of air quality standards for PM10, NO2, benzene,
ozone, and CO
5. Land take by transport infrastructure by mode
6. Waste from road vehicles (end-of-life vehicles)
7. Waste from road vehicles (number and treatment of used tires)
Transport demand and intensity
1. Passenger transport (by mode and purpose)
2. Freight transport (by mode and group of goods)
Beberapa indikator
menurut EEA (2002):

42. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara
4. SEKTOR
TRANSPORTASI
Theme and Indicator
Transport costs and prices
1. Real change in passenger transport price by mode
2. Fuel prices and taxes
3. Total amount of external costs by transport mode (freight and passenger); average
external cost per passenger-km and tonne-km by transport mode
4. Implementation of internalization instruments i.e. economic policy tools with a
direct link with the marginal external costs of the use of different transport modes
5. Subsidies
6. Expenditure on personal mobility per person by income group
Technology and utilization efficiency
1. Overall energy efficiency for passenger and freight transport (per passenger-km and
per tonne-km and by mode)
2. Emissions per passenger-km and emissions per tonne-km for CO2, NOX, NMVOC,
PM, SOX by mode
3. Occupancy rates of passenger vehicles
4. Load factors for freight transport (LDV, HDV)
5. Size of the vehicle fleet
6. Average age of the vehicle fleet
Beberapa indikator
menurut EEA (2002):

43. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara
4. SEKTOR
TRANSPORTASI
Beberapa indikator menurut OECD:
INDICATOR THEME INDICATOR
Overall traffic trends and modal split Passenger transport trends by mode
Freight transport trends by mode
Road traffic trends and densities
Infrastructure Capital expenditure by mode
Road network length and density
Infrastructure
Vehicles and mobile equipment Road vehicle stocks
Structure of road vehicle fleet
Private car ownership
Energy use Final energy Energy use consumption by the transport
sector
Consumption of road fuels
Land use Change in land use by transport infrastructure
Access to basic services

44. Contoh Indikator
Lingkungan di
Beberapa Negara
4. SEKTOR
TRANSPORTASI
Beberapa indikator menurut OECD:
INDICATOR THEME INDICATOR
Taxation and subsidies Direct subsidies to transport
Total economic subsidies to transport
Taxation and subsidies
Price Structures Structure of road fuel prices
Trends in public transport prices

45. 5. Materi Diskusi
1.Isu terkait Koordinasi Pusat-Provinsi-
Kab/Kota
2.Isu terkait RAN dan RAD GRK
3.Isu terkait pilihan target dan indikator
antara (outcome) untuk budget tagging
process

46. TERIMA KASIH