Panembahan Senopati Sudarmanto, profile picture
Uploaded byPanembahan Senopati Sudarmanto
PPTX, PDF363 views

Msf 4 printed version

Dokumen ini membahas tentang formulasi dan praktik green budgeting di Indonesia, termasuk analisis manfaat-biaya, koordinasi antar kelembagaan, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup target dan indikator terkait perubahan iklim serta perbandingan dengan negara lain. Penekanan pada kolaborasi publik-swasta dan pengintegrasian aksi daerah menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan ini.

Embed presentation

Downloaded 13 times
GREEN BUDGETING LPEM FEB UI – MCA Indonesia Green Knowledge Capture And Dissemination Grant On April 2016
OUTLINE 1. Formulasi Green Budgeting 2. Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 4. Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 5. Materi Diskusi
Formulasi Green Budgeting 1. Alur Kerja 2. Pemilihan Instrumen Anggaran 3. Analisis Manfaat-Biaya 4. Koordinasi antar Kelembagaan
Formulasi Green Budgeting 1. ALUR KERJA Sumber: GGBP (2014, p.34) 1. Perencanaan dan proses koordinasi 2. Penetapan visi, baselines, dan target 3. Penaksiran dan pengkomunikasian manfaat 4. Prioritisasi 5. Desain kebijakan dan implementasi 6. Mobilisasi investasi 7. Kolaborasi publik-swasta 8. Pengintegrasian aksi daerah 9. Monitoring dan evaluasi
Formulasi Green Budgeting 2. PILIHAN INSTRUMEN ANGGARAN INSTRUMEN PENGELUARAN PUBLIK (PEIs) INSTRUMEN PENERIMAAN (RGIs) INSTRUMEN ANGGARAN NETRAL (BNIs) Tax credits and renewable electricity generation (US) Subsidi investasi, electricity tax repayment, pendanaan R&D (Denmark) Subsidi tunai dan hibah (Canada) Kompensasi dan subsidi (EU, UK) Percepatan depresiasi investasi aset berteknologi (Belanda) Kombinasi feebate dengan tax exemption dan insentif tunai (Jerman) Kombinasi emission charge dan rebate (Swedia) Transfer disposal cost saving karena keberhasilan daur ulang ke kelompok yang melakukan daur ulang limbah (UK) Insentif investasi dan kredit pajak (US) Skema feebate pembelian mobil baru (Canada), pungutan atas nitrogen yang dikeluarkan (Belanda), pajak tanah (Prancis), pajak karbon dioksida (Swedia), pajak produksi ODC (US), pungutan untuk polusi dan pengggunaan air (Prancis), pajak polusi air dan program edukasi masyarakat (US), pajak SDA (Jerman), landfill tax (Prancis), pajak limbah (UK)Sumber: IISD (1994)
Formulasi Green Budgeting 3. ANALISIS MANFAAT- BIAYA (CBA) Analisis Manfaat-Biaya bisa digunakan untuk memilih instrumen anggaran dan juga untuk mengevaluasi kelayakan proyek/program/aktivitas yang diusulkan. 1. Jika Manfaat > Biaya  proyek/program/aktivitas layak diambil. 2. Jika Manfaat/Biaya > 1  proyek/program/aktivitas layak diambil 3. Secara dinamik, jika present value net benefit hingga periode tertentu > 0, proyek/program/aktivitas layak diambil
Formulasi Green Budgeting 3. ANALISIS MANFAAT- BIAYA (CBA) Isu di dalam penghitungan manfaat dan biaya: 1. Dampak utama vs dampak turunan. 2. Manfaat terukur secara finansial (tangible) dan tidak (intangible) 3. Pandangan ke depan. Menghitung biaya biasanya lebih mudah daripada mengukur manfaat. Mengestimasi biaya dari program baru lebih sulit daripada mengestimasi biaya dari program yang sudah berjalan.
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Kebijakan  Climate Change Policy for specific sectors  Emissions reduction targets  Technical support and information for decision making in sub-national level  Coordination arrangements with local governments  Planning for Local Climate Change rate  Local Emissions Reduction Target  Coordination with neighboring local governments Instrumen Pasar dan Informasi  Product labeling and certification programs  Information on the reduction of emissions and adaptation to the sector al  Emissions trading scheme and a certificate for energy renewable  Information on emission reduction and adaptation to households, communities and businesses  Contracting out municipal services for water and waste management  Emissions trading scheme in a large metropolitan area Sumber: CPEIR (2012)
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Regulasi Instrumen  Products, vehicles and fuel standards  Environmental standards and regulation of air pollution  Emissions trading scheme and renewable energy  Zoning protection for national and regional  Defining and implementing local standards for air pollution and water quality  Land use and zoning cadastre for all sectors  Sector-specific regulations for buildings, waste management, and road traffic  Demarcation of protected areas locally. Sumber: CPEIR (2012)
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Instrumen Fiskal  Fuel excise and consumption taxes  Tax expenditures related to national and regional taxes  Subsidies L angsung  Public investment in national infrastructure  Government participation in Public- Private Partnerships (PPP)  Green public sector procurement  Conditional transfers and grants to regional and local governments  Charging for local services: roads, congestion and parking charges; handling waste  Public Investment and Public- Private Partnerships (PPP); transport, water, waste management and urban development  Direct subsidies  Tax expenditures associated with the city tax (usually property-related)  Financing a property tax surcharge for the repair of housing, commercial and community Sumber: CPEIR (2012)
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Penilaian  Risks of climate change , national, regional and sectoral as well as vulnerability assessment  Standards, guidelines and information for the assessment by the government sub-national and sub-regional  Local climate change risk and vulnerability assessment Monitoring dan Evaluasi  Managing GHG Inventory System  Standard for greenhouse gas inventory by other levels of government  Monitor and report on the performance of national climate policy  Managing GHG inventories for the services of the city and the metropolitan area  Monitor and report the performance of climate policySumber: CPEIR (2012)
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM Negara Setting Bangladesh National Climate Change Steering Committee chaired by the Minister of Environment and Forestry, which oversees the work of the Climate Change Unit at the Department of the Ministry of Environment and Forests, which is working with the focal point associated with climate change in each ministry. Brazil Inter-Ministry Commission on Climate Change, chaired by the Ministry of Science and Technology as well as including the Ministry of Planning, Budget and settings and also the Ministry of Finance. India Climate Change Advisory Council, headed by the prime minister, tasked to oversee climate policy and coordinating unit within the Ministry of Environment and Forests in implementing the National Action Plan on Climate Change. Ad hoc Inter-Ministry commission will discuss eight "mission" national identified in the National Action Plan. Dari berbagai sumber
Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM Negara Setting Indonesia National Council on Climate Change (NCCC) includes representatives from all departments with responsibilities related to mitigation or adaptation. NCCC now been dissolved by Presidential Decree 16, 2015. Meksiko Inter-Secretarial Commission on Climate Change, led by the Secretary of Environment and Natural Resources and including the Secretary of Economy and other ministries and agencies, is charged to promote and coordinate national plans and activities related to climate change. Afrika Selatan Inter-Ministerial Committee on Climate Change, in coordination with government action on climate change and climate policy in line with the law and existing policies. Dari berbagai sumber
Praktik Green Budgeting di Indonesia 1. Poin Positif 2. Beberapa Tantangan 3. Gambaran di Empat Provinsi Terpilih
Praktik Green Budgeting di Indonesia 1. POIN POSITIF “Komitmen politik yang relatif kuat.” “Proses perencanaan dan penganggaran jelas dan sistematis” Target spesifik emisi GRK, RAN-RAD GRK, RPJMN Keterlibatan pemerintah lokal dalam pencapaian target (dokumen peren- canaan dan penganggaran), link alokasi anggaran ke MTEF dan PBB “Aksi mitigasi sebagai salah satu cross-sectoral themes” Lima area tematik dalam RAN-RAD GRK, Low Emission Budget Tagging and Scoring System (LESS) “Inisiasi K/L dan SKPD mengidentifikasi aksi mitigasi” Penyusunan RAN-RAD GRK serta koordinasi oleh Bappenas dan Bappeda
Praktik Green Budgeting di Indonesia 2. BEBERAPA TANTANGAN 1. Hampir seluruh aktivitas dalam RAN dan RAD GRK pada dasarnya adalah BAU (dalam definisi baku internasional) 2. Aktivitas dan program tidak ditargetkan secara spesifik untuk aksi mitigasi 3. Keterbatasan SDM 4. Keterbatasan kapasitas finansial di beberapa pemerintah daerah 5. Belum sempurnanya proses koordinasi pusat-pusat, pusat- daerah dan antar daerah pada jenjang berbeda 6. Pemilihan indikator lingkungan, di samping indikator tungal
JAMBI NTB NTT SULBAR PERENCANAAN RAD-GRK 1. Aktor Utama Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Dibentuk tim Kelompok Kerja (PokJa) GRK 2. Dokumen Sumber RAD Provinsi RPJMD RPJMD Renstra, karena RPJM belum ada. RPJMD dan juga disesuaikan dengan prioritas visi-misi Gubernur IMPLEMENTASI 1. Kendala Perhitungan BAU Metode berubah-ubah, SDM berganti. Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD- GRK sehingga perlu melibatkan tenaga ahli. Metode berubah ubah, SDM berganti. 1) Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD-GRK 2) Kekurangan alat/sarana untuk menghitung realisasi emisi di lapangan 3) sistem rotasi pegawai terhadap SDM yang sudah memiliki kapasitas 2. Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Aksi mitigasi dalam RAD, disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra). Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD. RPJMD menjadi acuan. Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD tapi terkait perubahan iklim. Aksi mitigasi dalam RAD disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra) sepanjang masih dalam batasan RPJMD dan visi misi gubernur 3. Sumber Pembiayaan APBD APBD dan DAK (APBN), disesuaikan dengan fokus kegiatan. APBD selama masuk RPJMD, juga dari Dana Dekonsentrasi dan DAK (APBN). Hampir seluruhnya menggunakan dana APBN, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan APBD. Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. GAMBARAN DI EMPAT PROVINSI TERPILIH
JAMBI NTB NTT SULBAR EVALUASI RAD- GRK 1. Indikator Efektivitas Pelaksanaan - Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi - Kegiatan perubahan iklim dikaitkan dengan Renstra/RKPD, sesuai dengan LAKIP Belum ada indikator khusus untuk perubahan iklim. RPJMD dan LAKIP menjadi acuan. Indikator pelaksanaan kegiatan dalam RPJMD dan belum ada khusus untuk indikator perubahan iklim. - Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi 2. Koordinasi Pelaksanaan - Minimal setahun dua kali - Awal tahun untuk penentuan target - Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target - Koordinasi informal (hubungan personal antar anggota Pokja) Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD. Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD. - Awal tahun untuk penentuan target, penentuan program dan pelaksana program (Pemprov atau Pemkab) - Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. GAMBARAN DI EMPAT PROVINSI TERPILIH Sumber: Desk Study 1
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 1. Target Umum Terkait Perubahan Iklim 2. Indikator Umum Terkait Perubahan Iklim 3. Indikator Green Budgeting
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 1. TARGET UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM 1.Target berdasarkan Tahun Dasar Kondisi emisi di satu tahun tertentu sebagai basis penurunan tingkat emisi 2.Target berdasarkan BAU atau Baseline Proyeksi emisi (dalam kondisi tanpa memasukkan rencana kebijakan atau hanya memasukkan kebijakan yang telah berjalan) sebagai basis penurunan emisi. 3.Target berdasarkan Netralitas Karbon Target emisi karbon neto = 0 4.Target berdasarkan Intensitas Karbon Mentargetkan rata-rata tingkat karbon yang dihasilkan relatif terhadap intensitas dari kegiatan tertentu. Sumber: UNEP (2011)
CONTOH TARGET KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM RELATIF THD. TH.DASAR RELATIF TERHADAP BAU NETRALITAS KARBON INTENSITAS CARBON Antigua and Bermuda: 25% di bawah level 1990 pada 2020 Belarus: 8% di bawah level 1990 pada 2020 Kazakhstan: 15% di bawah level 1990 pada 2020 Moldova: tidak kurang dari 25% di bawah level 1990 pada 2020 Montenegro: 20% di ba- wah level 1990 pada 2020 Brazil: 36.1% ke 38.9% di bawah proyeksi emisi pada 2020 Chile: 20% di bawah BAU pada 2020 Indonesia: 26% di bawah BAU pada 2020 Israel: 20% di bawah BAU pada 2020 Papua New Guinea: minimal 50% di bawah BAU pada 2010 Singapore: 16% di bawah BAU pada 2020 Afrika Selatan: 34% di bawah BAU pada 2020 Korea Selatan: 30% di bawah BAU pada 2020 Bhutan: emisi tidak melebihi kapasitas absorbsi Costa Rica: Implementasi pro- gram transformasi ekonomi jk.panjang, komprehensif, untuk menghasilkan netra- litas karbon Maldives: mencapai ne- tralitas karbon pada 2020 China: penurunan 40-45% emisi CO2 per unit of GDP pada 2020 relatif thd. level di 2005. India: mengurangi intensitas emisi thd. GDP 20-25% pada 2020 relatif thd. level di 2005 Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 1. TARGET UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Sumber: UNEP (2011)
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Indikator lingkungan disusun terutama untuk (Weterings, 1999): 1. Memberikan informasi kepada pemerintah untuk mengukur kedalaman permasalahan lingkungan yang terjadi. 2. Mendukung pengembangan kebijakan dan penetapan target melalui identifikasi faktor yang membahayakan lingkungan. 3. Memonitor dampak dari respon politik yang dilakukan
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM OECD menggunakan Model PSR (Rapport & Friend, 1979) sebagai indikator umum lingkungan: 1. Indikator Pressure (P): ukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh berbagai sektor di perekonomian. 2. Indikator State (S): gambaran terukur atas kondisi aktual lingkungan 3. Indikator Response (R): ukuran aksi dan reaksi dari kegiatan (1) mitigasi dan adaptasi; (2) restorasi kerusakan; serta (3) pemeliharan dan perlindungan alam dan SDA.
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Myanmar Emisi GRK dalam CO2eq 1990- 2005 N.a N.a Emisi GRK per unit PDB 1990- 2002 Perubahan iklim Vietnam Emisi GRK Nasional 1993- 2002 N.a N.a N.A N.a Perubahan iklim Yunna province, China Konsumsi batubara untuk energi 1992- 2003 N.a N.a Intensitas energy 1991- 2003 Perubahan iklim Myanmar Rasio kilang penggergajian per ribu hektar hutan 1975- 2001 Persentasi cakupan hutan dibandingkan total luas hutan 1975- 1998 % luas hutan permanen terhadap total luas hutan. Pengeluaran konservasi hutan. 1985- 2002 1988- 2001 Kehutanan Sumber: IGES (2007)
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Vietnam Rasio produksi kayu bulat terhadap total luas hutan 1961- 2000 % cakupan hutan per total luas hutan 1942- 2003 n.a. n.a. Kehutanan Yunna province, China Rasio konsumsi kayu 1960- 2002 % dari luas hutan 1960- 2002 Region yang memasuk- kan program konservasi hutan 2000- 2004 1999- 2004 Kehutanan Myanmar Jumlah mobil per km2 di kota besar 1990- 2001 Konsentrasi TSP di kota Yangon 1998- 2000 % kendaraan yang diin- speksi 1998- 2004 Kehutanan Sumber: IGES (2007)
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Vietnam Jumlah kendaraan di Hano dan Ho Chi Minh 1990- 2001 Konsentrasi SO2, NO2, PM dan CO 1997- 2002 n.a. n.a. Transpor- tasi Vietnam Level BOD limbah 1995- 2003 Konsentrasi BOD di sungai tertentu 1995- 2002 Pungutan atas limbah industri 2000- 2004 1999- 2004 Limbah Yunna province, China Volume limbah air di area perkota- an Volume limbah indus- tri yang tidak didaur ulang 1989- 2004 1996- 2000 % sungai utama yang memenuhi kriteria kualitas air Grade III 1990- 2004 % limbah air industri yang diolah sebe- lum didis- charge kembali 1993- 2000 Limbah Sumber: IGES (2007)
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Beberapa indikator lingkungan lainnya digunakan oleh UN: 1. Ecological Footprint, Environmental Sustaibility Index, Renewability and Energy Sustainability Index, dan the Environmental Performance Index (EPI): mengukur pressure dan level proteksi pada lingkungan. 2. Environmental Compliance and Enforcement (ECE) pada program yang berjalan: (1) memonitor dan mengontrol pelaksanaan program; (2) menjamin akuntabilitas perundangan, otoritas anggaran, kelompok konstituen, dan komunitas; serta (3) memperbaiki keluruhan kinerja program
Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 3. INDIKATOR GREEN BUDGETING Tingkat implementasi green budgeting bisa diukur dari: 1. Jumlah kebijakan spesifik lingkungan dalam dokumen perencanaan nasional/daerah relatif terhadap negara/daerah lain 2. Rasio program berorientasi spesifik lingkungan terhadap total program yang ada (baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran) 3. Rasio pengeluaran lingkungan terhadap total pengeluaran langsung dan terhadap total pengeluaran keseluruhan 4. Rasio 2-3 diperbandingkan dengan negara/daerah lain
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 1. Sektor Land-Based 2. Sektor Energy-Based 3. Manajemen Limbah 4. Sektor Transportasi
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED Minimal ada empat indikator, menurut European Environmental Agency (2015): 1. Kelembaban tanah 2. Land take: pengambilan lahan untuk aktivitas sosial- ekonomi dan perumahan 3. Erosi tanah 4. Karbon organik tanah
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD (SIDA, 2010): 1. Degradasi tanah 2. Perubahan penggunaan lahan 3. Persentase tanah yang dipengaruhi oleh desertifikasi 4. Intensitas penggunaan air di dalam pertanian 5. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB/tahun atau terhadap total ekspor/tahun 6. Variabilitas hasil atau pendapatan sektor pertanian selama periode multi tahunan
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 1. SEKTOR LAND-BASED Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD (SIDA, 2010): 7. Produktivitas pertanian per hektar tanah 8. Efisiensi penggunaan pupuk 9. Penggunaan pestisida pertanian 10. Proporsi daratan yang tertutup oleh hutan 11.Tingkat deforestasi 12.Pangsa sektor kehutanan terhadap PDB/tahun atau total ekspor per tahun
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan oleh OECD (1993): 1. SECTORAL TRENDS OF ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE POLICY RELEVANCE Overall Energy Use Energy Intensity Total primary energy supply (TPES) Energy intensity (TPES per unit of GDP) Total final consumption by fuel type Total primary energy supply per unit of GDP Total final consumption by sector Sectoral end uses: Industry (Toe per unit of value added) Energy Use by Fuel Type Sectoral end uses: residential (Toe per capita) Percent of total primary energy supply by fuel type Sectoral end uses: commercial and public sector (Toe per sq. metre) Percent of electricity generation by fuel type Sectoral end uses: transport Indigenous Energy Productions Fossil fuel efficiency for electricity generation Primary energy produced nationally as % of total primary energy supply Primary energy supply
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan oleh OECD (1993): 2. ENVIRONMENTAL IMPACT Proven coal/oil/gas reserves in Toe Tonnes of oil released: -through accidents -on a continuous basis Annual volume of air pollutant emissions Radioactive wastes per unit of GDP and per capita Ratio of emissions per unit of GDP and per capita Numbers killed and injured Ratio of emissions by end uses Volume of radioactive waste (spent fuel) 3. ECONOMIC CONSIDERATION Environmental pollution damages relating to energy production and consumption Real energy end-use prices by fuel type Total expenditures on pollution prevention and clean-up Total subsidies “Environmentally related” R&D expenditures in the energy sector Relative taxation in percent by different fuel types
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Indikator Global Energy intensity (kow/$05 PPP) Primary intensity; Pri- mary intensity excluding biomass; Final intensity Ratio final/primary intensity (%) CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) CO2 emissions per capita (t/cap) Rumah Tangga Electricity use per capita (kWh/cap) Electricity use per household (kWh/household) Electrified households only CO2 emissions per household (t/household) All households Number of solar water heaters per capita (#/1000 inhabitants)
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Transportasi Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value added Share of biofuels (%) Share of bio-ethanol and biodiesel in road transport fuel consumption CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value added CO2 emissions per capita (t/cap) Relative to total GDP, NOT sector value added Pertanian Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Jasa Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added Electricity intensity (kWh/$05 PPP) Relative to sector value added Energy use per employee (kWh/emp) Electricity use per employee (kWh/emp) CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP Relative to sector value added CO2 emissions per employee (kgCO2/employee) Industri Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added Share of biomass (%) Share of wood and waste in sector energy consumption Unit consumption for steel (toe/t)
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Sektor Kelistrikan Efficiency of power generation (%) Total power generation; Thermal generation capacity only Transportation/distribution losses (%) Share renewable in electricity generation (%) Total renewable; renewable excluding hydro power Tambahan dari ODYSEE database Industri Actual intensity and intensity at constant industry structure Transportasi Fuel efficiency (I/100km) New cars only
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 3. MANAJEMEN LIMBAH Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002): 1. Limbah yang dihasilkan: 1) Limbah umum yang dihasilkan per kelompok pendapatan per tahun 2) Limbah umum yang dihasilkan per kapita per tahun 3) Limbah berbahaya yang dihasilkan per sektor per tahun 2. Pengurangan limbah: 1) Daur ulang limbah 2) Nilai limbah yang didaur ulang
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 3. MANAJEMEN LIMBAH Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002): 2. Pengurangan limbah: 3) Limbah umum yang dibuang secara benar melalui TPA 4) Limbah berbahaya yang dibuang secara benar 5) Jangka waktu TPA yang tersedia 6) Pengeluaran provinsi untuk manajemen limbah 7) Kapasitas pengumpulan limbah provinsi
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Theme and Indicator Environmental consequences of transport 1. Transport final energy consumption and primary energy consumption, and share in total by mode and by fuel 2. Transport emissions of greenhouse gasses (CO2 and N2O) by mode 3. Transport emissions for air pollutants (NOX, MNVOCS, PM10, SOX, total ozone precursors) by mode 4. Population exposed to exceedances of air quality standards for PM10, NO2, benzene, ozone, and CO 5. Land take by transport infrastructure by mode 6. Waste from road vehicles (end-of-life vehicles) 7. Waste from road vehicles (number and treatment of used tires) Transport demand and intensity 1. Passenger transport (by mode and purpose) 2. Freight transport (by mode and group of goods) Beberapa indikator menurut EEA (2002):
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Theme and Indicator Transport costs and prices 1. Real change in passenger transport price by mode 2. Fuel prices and taxes 3. Total amount of external costs by transport mode (freight and passenger); average external cost per passenger-km and tonne-km by transport mode 4. Implementation of internalization instruments i.e. economic policy tools with a direct link with the marginal external costs of the use of different transport modes 5. Subsidies 6. Expenditure on personal mobility per person by income group Technology and utilization efficiency 1. Overall energy efficiency for passenger and freight transport (per passenger-km and per tonne-km and by mode) 2. Emissions per passenger-km and emissions per tonne-km for CO2, NOX, NMVOC, PM, SOX by mode 3. Occupancy rates of passenger vehicles 4. Load factors for freight transport (LDV, HDV) 5. Size of the vehicle fleet 6. Average age of the vehicle fleet Beberapa indikator menurut EEA (2002):
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Beberapa indikator menurut OECD: INDICATOR THEME INDICATOR Overall traffic trends and modal split Passenger transport trends by mode Freight transport trends by mode Road traffic trends and densities Infrastructure Capital expenditure by mode Road network length and density Infrastructure Vehicles and mobile equipment Road vehicle stocks Structure of road vehicle fleet Private car ownership Energy use Final energy Energy use consumption by the transport sector Consumption of road fuels Land use Change in land use by transport infrastructure Access to basic services
Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Beberapa indikator menurut OECD: INDICATOR THEME INDICATOR Taxation and subsidies Direct subsidies to transport Total economic subsidies to transport Taxation and subsidies Price Structures Structure of road fuel prices Trends in public transport prices
5. Materi Diskusi 1.Isu terkait Koordinasi Pusat-Provinsi- Kab/Kota 2.Isu terkait RAN dan RAD GRK 3.Isu terkait pilihan target dan indikator antara (outcome) untuk budget tagging process
TERIMA KASIH

More Related Content

PPTX
Modul pengantar klhs
byTiara Az-Zahra
 
PPTX
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
byalizias_boys
 
PDF
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
byDewi Hadiwinoto
 
PDF
Permen lh
byswirawan
 
PDF
Pedoman penyusunan rppl hok
byseptisia_rima
 
PDF
Pipib untuk-emisi-karbon
byDaud Sutrisno
 
PDF
Buku hutan kota
byAchmad Wahid
 
PPTX
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Modul pengantar klhs
byTiara Az-Zahra
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
byalizias_boys
 
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
byDewi Hadiwinoto
 
Permen lh
byswirawan
 
Pedoman penyusunan rppl hok
byseptisia_rima
 
Pipib untuk-emisi-karbon
byDaud Sutrisno
 
Buku hutan kota
byAchmad Wahid
 
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 

What's hot

PDF
Modul Konsep REDD+
byAde Soekadis
 
PDF
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
byWahyu Yuns
 
PDF
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
byinfosanitasi
 
PDF
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
byLAKSMI WIJAYANTI
 
PDF
Modul RIL-C
byAde Soekadis
 
PDF
RUU Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
byFarhan Helmy
 
PPT
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
byRio Prastia
 
PDF
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
byinfosanitasi
 
PPT
Kedudukan strategi sanitasi kota dalam optimalisasi pendanaan direktur pplp
byinfosanitasi
 
PDF
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
byLAKSMI WIJAYANTI
 
PPTX
Tahapan penyelenggaraan KLHS
byMusnanda Satar
 
PPTX
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
byMusnanda Satar
 
PDF
Kerangka RPPLH Nasional
byLAKSMI WIJAYANTI
 
DOC
Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08
byPeople Power
 
DOCX
Pelatihan penyusunan klhs
byradmilamandiri
 
PPTX
KLHS
byMusnanda Satar
 
PDF
Materi astek pengantar klhs
byalizias_boys
 
PPT
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
byRio Prastia
 
Modul Konsep REDD+
byAde Soekadis
 
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
byWahyu Yuns
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
byinfosanitasi
 
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
byLAKSMI WIJAYANTI
 
Modul RIL-C
byAde Soekadis
 
RUU Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
byFarhan Helmy
 
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
byRio Prastia
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Ke...
byinfosanitasi
 
Kedudukan strategi sanitasi kota dalam optimalisasi pendanaan direktur pplp
byinfosanitasi
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
byLAKSMI WIJAYANTI
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
byMusnanda Satar
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
byMusnanda Satar
 
Kerangka RPPLH Nasional
byLAKSMI WIJAYANTI
 
Buku Putih Redd Draf I 10 Jun 08
byPeople Power
 
Pelatihan penyusunan klhs
byradmilamandiri
 
KLHS
byMusnanda Satar
 
Materi astek pengantar klhs
byalizias_boys
 
Talkshow KLHS paparan Deputi Tata Lingkungan-KLH
byRio Prastia
 

More from Panembahan Senopati Sudarmanto

PPTX
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Permendagri 27 2006 lampiran
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Permendagri 27 2006
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
DOCX
Format wawancara mendalam tokoh profil
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
DOCX
Format wawancara mendalam tokoh profil
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Co e place visit jambi jan 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Cf p
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
PDF
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Permendagri 27 2006 lampiran
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Permendagri 27 2006
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Co e place visit jambi jan 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Cf p
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 

Msf 4 printed version

  • 1.
    GREEN BUDGETING LPEM FEBUI – MCA Indonesia Green Knowledge Capture And Dissemination Grant On April 2016
  • 2.
    OUTLINE 1. Formulasi GreenBudgeting 2. Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 4. Contoh Indikator Lingkungan di Beberapa Negara 5. Materi Diskusi
  • 3.
    Formulasi Green Budgeting 1. AlurKerja 2. Pemilihan Instrumen Anggaran 3. Analisis Manfaat-Biaya 4. Koordinasi antar Kelembagaan
  • 4.
    Formulasi Green Budgeting 1.ALUR KERJA Sumber: GGBP (2014, p.34) 1. Perencanaan dan proses koordinasi 2. Penetapan visi, baselines, dan target 3. Penaksiran dan pengkomunikasian manfaat 4. Prioritisasi 5. Desain kebijakan dan implementasi 6. Mobilisasi investasi 7. Kolaborasi publik-swasta 8. Pengintegrasian aksi daerah 9. Monitoring dan evaluasi
  • 5.
    Formulasi Green Budgeting 2. PILIHANINSTRUMEN ANGGARAN INSTRUMEN PENGELUARAN PUBLIK (PEIs) INSTRUMEN PENERIMAAN (RGIs) INSTRUMEN ANGGARAN NETRAL (BNIs) Tax credits and renewable electricity generation (US) Subsidi investasi, electricity tax repayment, pendanaan R&D (Denmark) Subsidi tunai dan hibah (Canada) Kompensasi dan subsidi (EU, UK) Percepatan depresiasi investasi aset berteknologi (Belanda) Kombinasi feebate dengan tax exemption dan insentif tunai (Jerman) Kombinasi emission charge dan rebate (Swedia) Transfer disposal cost saving karena keberhasilan daur ulang ke kelompok yang melakukan daur ulang limbah (UK) Insentif investasi dan kredit pajak (US) Skema feebate pembelian mobil baru (Canada), pungutan atas nitrogen yang dikeluarkan (Belanda), pajak tanah (Prancis), pajak karbon dioksida (Swedia), pajak produksi ODC (US), pungutan untuk polusi dan pengggunaan air (Prancis), pajak polusi air dan program edukasi masyarakat (US), pajak SDA (Jerman), landfill tax (Prancis), pajak limbah (UK)Sumber: IISD (1994)
  • 6.
    Formulasi Green Budgeting 3. ANALISISMANFAAT- BIAYA (CBA) Analisis Manfaat-Biaya bisa digunakan untuk memilih instrumen anggaran dan juga untuk mengevaluasi kelayakan proyek/program/aktivitas yang diusulkan. 1. Jika Manfaat > Biaya  proyek/program/aktivitas layak diambil. 2. Jika Manfaat/Biaya > 1  proyek/program/aktivitas layak diambil 3. Secara dinamik, jika present value net benefit hingga periode tertentu > 0, proyek/program/aktivitas layak diambil
  • 7.
    Formulasi Green Budgeting 3. ANALISISMANFAAT- BIAYA (CBA) Isu di dalam penghitungan manfaat dan biaya: 1. Dampak utama vs dampak turunan. 2. Manfaat terukur secara finansial (tangible) dan tidak (intangible) 3. Pandangan ke depan. Menghitung biaya biasanya lebih mudah daripada mengukur manfaat. Mengestimasi biaya dari program baru lebih sulit daripada mengestimasi biaya dari program yang sudah berjalan.
  • 8.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Kebijakan  Climate Change Policy for specific sectors  Emissions reduction targets  Technical support and information for decision making in sub-national level  Coordination arrangements with local governments  Planning for Local Climate Change rate  Local Emissions Reduction Target  Coordination with neighboring local governments Instrumen Pasar dan Informasi  Product labeling and certification programs  Information on the reduction of emissions and adaptation to the sector al  Emissions trading scheme and a certificate for energy renewable  Information on emission reduction and adaptation to households, communities and businesses  Contracting out municipal services for water and waste management  Emissions trading scheme in a large metropolitan area Sumber: CPEIR (2012)
  • 9.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Regulasi Instrumen  Products, vehicles and fuel standards  Environmental standards and regulation of air pollution  Emissions trading scheme and renewable energy  Zoning protection for national and regional  Defining and implementing local standards for air pollution and water quality  Land use and zoning cadastre for all sectors  Sector-specific regulations for buildings, waste management, and road traffic  Demarcation of protected areas locally. Sumber: CPEIR (2012)
  • 10.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Instrumen Fiskal  Fuel excise and consumption taxes  Tax expenditures related to national and regional taxes  Subsidies L angsung  Public investment in national infrastructure  Government participation in Public- Private Partnerships (PPP)  Green public sector procurement  Conditional transfers and grants to regional and local governments  Charging for local services: roads, congestion and parking charges; handling waste  Public Investment and Public- Private Partnerships (PPP); transport, water, waste management and urban development  Direct subsidies  Tax expenditures associated with the city tax (usually property-related)  Financing a property tax surcharge for the repair of housing, commercial and community Sumber: CPEIR (2012)
  • 11.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, REGIONAL, DAN LOKAL Nasional dan Regional Lokal Penilaian  Risks of climate change , national, regional and sectoral as well as vulnerability assessment  Standards, guidelines and information for the assessment by the government sub-national and sub-regional  Local climate change risk and vulnerability assessment Monitoring dan Evaluasi  Managing GHG Inventory System  Standard for greenhouse gas inventory by other levels of government  Monitor and report on the performance of national climate policy  Managing GHG inventories for the services of the city and the metropolitan area  Monitor and report the performance of climate policySumber: CPEIR (2012)
  • 12.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM Negara Setting Bangladesh National Climate Change Steering Committee chaired by the Minister of Environment and Forestry, which oversees the work of the Climate Change Unit at the Department of the Ministry of Environment and Forests, which is working with the focal point associated with climate change in each ministry. Brazil Inter-Ministry Commission on Climate Change, chaired by the Ministry of Science and Technology as well as including the Ministry of Planning, Budget and settings and also the Ministry of Finance. India Climate Change Advisory Council, headed by the prime minister, tasked to oversee climate policy and coordinating unit within the Ministry of Environment and Forests in implementing the National Action Plan on Climate Change. Ad hoc Inter-Ministry commission will discuss eight "mission" national identified in the National Action Plan. Dari berbagai sumber
  • 13.
    Formulasi Green Budgeting 4. KOORDINASIANTAR KELEMBAGAAN CONTOH INTER-AGENCY COORDINATING MINISTRY UNTUK STRATEGI PERUBAHAN IKLIM Negara Setting Indonesia National Council on Climate Change (NCCC) includes representatives from all departments with responsibilities related to mitigation or adaptation. NCCC now been dissolved by Presidential Decree 16, 2015. Meksiko Inter-Secretarial Commission on Climate Change, led by the Secretary of Environment and Natural Resources and including the Secretary of Economy and other ministries and agencies, is charged to promote and coordinate national plans and activities related to climate change. Afrika Selatan Inter-Ministerial Committee on Climate Change, in coordination with government action on climate change and climate policy in line with the law and existing policies. Dari berbagai sumber
  • 14.
    Praktik Green Budgeting di Indonesia 1.Poin Positif 2. Beberapa Tantangan 3. Gambaran di Empat Provinsi Terpilih
  • 15.
    Praktik Green Budgeting di Indonesia1. POIN POSITIF “Komitmen politik yang relatif kuat.” “Proses perencanaan dan penganggaran jelas dan sistematis” Target spesifik emisi GRK, RAN-RAD GRK, RPJMN Keterlibatan pemerintah lokal dalam pencapaian target (dokumen peren- canaan dan penganggaran), link alokasi anggaran ke MTEF dan PBB “Aksi mitigasi sebagai salah satu cross-sectoral themes” Lima area tematik dalam RAN-RAD GRK, Low Emission Budget Tagging and Scoring System (LESS) “Inisiasi K/L dan SKPD mengidentifikasi aksi mitigasi” Penyusunan RAN-RAD GRK serta koordinasi oleh Bappenas dan Bappeda
  • 16.
    Praktik Green Budgeting di Indonesia2. BEBERAPA TANTANGAN 1. Hampir seluruh aktivitas dalam RAN dan RAD GRK pada dasarnya adalah BAU (dalam definisi baku internasional) 2. Aktivitas dan program tidak ditargetkan secara spesifik untuk aksi mitigasi 3. Keterbatasan SDM 4. Keterbatasan kapasitas finansial di beberapa pemerintah daerah 5. Belum sempurnanya proses koordinasi pusat-pusat, pusat- daerah dan antar daerah pada jenjang berbeda 6. Pemilihan indikator lingkungan, di samping indikator tungal
  • 17.
    JAMBI NTB NTTSULBAR PERENCANAAN RAD-GRK 1. Aktor Utama Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Koordinator: Bappeda Dibentuk tim Kelompok Kerja (PokJa) GRK 2. Dokumen Sumber RAD Provinsi RPJMD RPJMD Renstra, karena RPJM belum ada. RPJMD dan juga disesuaikan dengan prioritas visi-misi Gubernur IMPLEMENTASI 1. Kendala Perhitungan BAU Metode berubah-ubah, SDM berganti. Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD- GRK sehingga perlu melibatkan tenaga ahli. Metode berubah ubah, SDM berganti. 1) Kekurangan SDM yang paham mengenai RAD-GRK 2) Kekurangan alat/sarana untuk menghitung realisasi emisi di lapangan 3) sistem rotasi pegawai terhadap SDM yang sudah memiliki kapasitas 2. Implementasi Pelaksanaan Kegiatan Aksi mitigasi dalam RAD, disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra). Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD. RPJMD menjadi acuan. Kegiatan tidak spesifik implementasi RAD tapi terkait perubahan iklim. Aksi mitigasi dalam RAD disesuaikan dengan kegiatan SKPD (Renstra) sepanjang masih dalam batasan RPJMD dan visi misi gubernur 3. Sumber Pembiayaan APBD APBD dan DAK (APBN), disesuaikan dengan fokus kegiatan. APBD selama masuk RPJMD, juga dari Dana Dekonsentrasi dan DAK (APBN). Hampir seluruhnya menggunakan dana APBN, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan APBD. Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. GAMBARAN DI EMPAT PROVINSI TERPILIH
  • 18.
    JAMBI NTB NTTSULBAR EVALUASI RAD- GRK 1. Indikator Efektivitas Pelaksanaan - Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi - Kegiatan perubahan iklim dikaitkan dengan Renstra/RKPD, sesuai dengan LAKIP Belum ada indikator khusus untuk perubahan iklim. RPJMD dan LAKIP menjadi acuan. Indikator pelaksanaan kegiatan dalam RPJMD dan belum ada khusus untuk indikator perubahan iklim. - Kegiatan aksi mitigasi RAD hanya jumlah emisi 2. Koordinasi Pelaksanaan - Minimal setahun dua kali - Awal tahun untuk penentuan target - Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target - Koordinasi informal (hubungan personal antar anggota Pokja) Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD. Belum ada koordinasi pelaksanaan RAD. - Awal tahun untuk penentuan target, penentuan program dan pelaksana program (Pemprov atau Pemkab) - Akhir tahun untuk evaluasi pencapaian target Praktik Green Budgeting di Indonesia 3. GAMBARAN DI EMPAT PROVINSI TERPILIH Sumber: Desk Study 1
  • 19.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 1. Target Umum Terkait Perubahan Iklim 2. Indikator Umum Terkait Perubahan Iklim 3. Indikator Green Budgeting
  • 20.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 1. TARGET UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM 1.Target berdasarkan Tahun Dasar Kondisi emisi di satu tahun tertentu sebagai basis penurunan tingkat emisi 2.Target berdasarkan BAU atau Baseline Proyeksi emisi (dalam kondisi tanpa memasukkan rencana kebijakan atau hanya memasukkan kebijakan yang telah berjalan) sebagai basis penurunan emisi. 3.Target berdasarkan Netralitas Karbon Target emisi karbon neto = 0 4.Target berdasarkan Intensitas Karbon Mentargetkan rata-rata tingkat karbon yang dihasilkan relatif terhadap intensitas dari kegiatan tertentu. Sumber: UNEP (2011)
  • 21.
    CONTOH TARGET KEBIJAKANPERUBAHAN IKLIM RELATIF THD. TH.DASAR RELATIF TERHADAP BAU NETRALITAS KARBON INTENSITAS CARBON Antigua and Bermuda: 25% di bawah level 1990 pada 2020 Belarus: 8% di bawah level 1990 pada 2020 Kazakhstan: 15% di bawah level 1990 pada 2020 Moldova: tidak kurang dari 25% di bawah level 1990 pada 2020 Montenegro: 20% di ba- wah level 1990 pada 2020 Brazil: 36.1% ke 38.9% di bawah proyeksi emisi pada 2020 Chile: 20% di bawah BAU pada 2020 Indonesia: 26% di bawah BAU pada 2020 Israel: 20% di bawah BAU pada 2020 Papua New Guinea: minimal 50% di bawah BAU pada 2010 Singapore: 16% di bawah BAU pada 2020 Afrika Selatan: 34% di bawah BAU pada 2020 Korea Selatan: 30% di bawah BAU pada 2020 Bhutan: emisi tidak melebihi kapasitas absorbsi Costa Rica: Implementasi pro- gram transformasi ekonomi jk.panjang, komprehensif, untuk menghasilkan netra- litas karbon Maldives: mencapai ne- tralitas karbon pada 2020 China: penurunan 40-45% emisi CO2 per unit of GDP pada 2020 relatif thd. level di 2005. India: mengurangi intensitas emisi thd. GDP 20-25% pada 2020 relatif thd. level di 2005 Target dan Indikator Umum Perubahan Iklim 1. TARGET UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Sumber: UNEP (2011)
  • 22.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Indikator lingkungan disusun terutama untuk (Weterings, 1999): 1. Memberikan informasi kepada pemerintah untuk mengukur kedalaman permasalahan lingkungan yang terjadi. 2. Mendukung pengembangan kebijakan dan penetapan target melalui identifikasi faktor yang membahayakan lingkungan. 3. Memonitor dampak dari respon politik yang dilakukan
  • 23.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM OECD menggunakan Model PSR (Rapport & Friend, 1979) sebagai indikator umum lingkungan: 1. Indikator Pressure (P): ukuran dampak lingkungan yang dihasilkan oleh berbagai sektor di perekonomian. 2. Indikator State (S): gambaran terukur atas kondisi aktual lingkungan 3. Indikator Response (R): ukuran aksi dan reaksi dari kegiatan (1) mitigasi dan adaptasi; (2) restorasi kerusakan; serta (3) pemeliharan dan perlindungan alam dan SDA.
  • 24.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Myanmar Emisi GRK dalam CO2eq 1990- 2005 N.a N.a Emisi GRK per unit PDB 1990- 2002 Perubahan iklim Vietnam Emisi GRK Nasional 1993- 2002 N.a N.a N.A N.a Perubahan iklim Yunna province, China Konsumsi batubara untuk energi 1992- 2003 N.a N.a Intensitas energy 1991- 2003 Perubahan iklim Myanmar Rasio kilang penggergajian per ribu hektar hutan 1975- 2001 Persentasi cakupan hutan dibandingkan total luas hutan 1975- 1998 % luas hutan permanen terhadap total luas hutan. Pengeluaran konservasi hutan. 1985- 2002 1988- 2001 Kehutanan Sumber: IGES (2007)
  • 25.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Vietnam Rasio produksi kayu bulat terhadap total luas hutan 1961- 2000 % cakupan hutan per total luas hutan 1942- 2003 n.a. n.a. Kehutanan Yunna province, China Rasio konsumsi kayu 1960- 2002 % dari luas hutan 1960- 2002 Region yang memasuk- kan program konservasi hutan 2000- 2004 1999- 2004 Kehutanan Myanmar Jumlah mobil per km2 di kota besar 1990- 2001 Konsentrasi TSP di kota Yangon 1998- 2000 % kendaraan yang diin- speksi 1998- 2004 Kehutanan Sumber: IGES (2007)
  • 26.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM CONTOH APLIKASI PSR NEGARA Indikator Pressure Periode Indikator State Periode Indicator Response Periode Berhub. dengan Vietnam Jumlah kendaraan di Hano dan Ho Chi Minh 1990- 2001 Konsentrasi SO2, NO2, PM dan CO 1997- 2002 n.a. n.a. Transpor- tasi Vietnam Level BOD limbah 1995- 2003 Konsentrasi BOD di sungai tertentu 1995- 2002 Pungutan atas limbah industri 2000- 2004 1999- 2004 Limbah Yunna province, China Volume limbah air di area perkota- an Volume limbah indus- tri yang tidak didaur ulang 1989- 2004 1996- 2000 % sungai utama yang memenuhi kriteria kualitas air Grade III 1990- 2004 % limbah air industri yang diolah sebe- lum didis- charge kembali 1993- 2000 Limbah Sumber: IGES (2007)
  • 27.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 2. INDIKATOR UMUM TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Beberapa indikator lingkungan lainnya digunakan oleh UN: 1. Ecological Footprint, Environmental Sustaibility Index, Renewability and Energy Sustainability Index, dan the Environmental Performance Index (EPI): mengukur pressure dan level proteksi pada lingkungan. 2. Environmental Compliance and Enforcement (ECE) pada program yang berjalan: (1) memonitor dan mengontrol pelaksanaan program; (2) menjamin akuntabilitas perundangan, otoritas anggaran, kelompok konstituen, dan komunitas; serta (3) memperbaiki keluruhan kinerja program
  • 28.
    Target dan Indikator Umum PerubahanIklim 3. INDIKATOR GREEN BUDGETING Tingkat implementasi green budgeting bisa diukur dari: 1. Jumlah kebijakan spesifik lingkungan dalam dokumen perencanaan nasional/daerah relatif terhadap negara/daerah lain 2. Rasio program berorientasi spesifik lingkungan terhadap total program yang ada (baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran) 3. Rasio pengeluaran lingkungan terhadap total pengeluaran langsung dan terhadap total pengeluaran keseluruhan 4. Rasio 2-3 diperbandingkan dengan negara/daerah lain
  • 29.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 1. Sektor Land-Based 2. Sektor Energy-Based 3. Manajemen Limbah 4. Sektor Transportasi
  • 30.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 1. SEKTOR LAND-BASED Minimal ada empat indikator, menurut European Environmental Agency (2015): 1. Kelembaban tanah 2. Land take: pengambilan lahan untuk aktivitas sosial- ekonomi dan perumahan 3. Erosi tanah 4. Karbon organik tanah
  • 31.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 1. SEKTOR LAND-BASED Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD (SIDA, 2010): 1. Degradasi tanah 2. Perubahan penggunaan lahan 3. Persentase tanah yang dipengaruhi oleh desertifikasi 4. Intensitas penggunaan air di dalam pertanian 5. Pangsa sektor pertanian terhadap PDB/tahun atau terhadap total ekspor/tahun 6. Variabilitas hasil atau pendapatan sektor pertanian selama periode multi tahunan
  • 32.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 1. SEKTOR LAND-BASED Indikator lainnya yang diusulkan UNFCC, WB, CSD, dan OECD (SIDA, 2010): 7. Produktivitas pertanian per hektar tanah 8. Efisiensi penggunaan pupuk 9. Penggunaan pestisida pertanian 10. Proporsi daratan yang tertutup oleh hutan 11.Tingkat deforestasi 12.Pangsa sektor kehutanan terhadap PDB/tahun atau total ekspor per tahun
  • 33.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan oleh OECD (1993): 1. SECTORAL TRENDS OF ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE POLICY RELEVANCE Overall Energy Use Energy Intensity Total primary energy supply (TPES) Energy intensity (TPES per unit of GDP) Total final consumption by fuel type Total primary energy supply per unit of GDP Total final consumption by sector Sectoral end uses: Industry (Toe per unit of value added) Energy Use by Fuel Type Sectoral end uses: residential (Toe per capita) Percent of total primary energy supply by fuel type Sectoral end uses: commercial and public sector (Toe per sq. metre) Percent of electricity generation by fuel type Sectoral end uses: transport Indigenous Energy Productions Fossil fuel efficiency for electricity generation Primary energy produced nationally as % of total primary energy supply Primary energy supply
  • 34.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan oleh OECD (1993): 2. ENVIRONMENTAL IMPACT Proven coal/oil/gas reserves in Toe Tonnes of oil released: -through accidents -on a continuous basis Annual volume of air pollutant emissions Radioactive wastes per unit of GDP and per capita Ratio of emissions per unit of GDP and per capita Numbers killed and injured Ratio of emissions by end uses Volume of radioactive waste (spent fuel) 3. ECONOMIC CONSIDERATION Environmental pollution damages relating to energy production and consumption Real energy end-use prices by fuel type Total expenditures on pollution prevention and clean-up Total subsidies “Environmentally related” R&D expenditures in the energy sector Relative taxation in percent by different fuel types
  • 35.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Indikator Global Energy intensity (kow/$05 PPP) Primary intensity; Pri- mary intensity excluding biomass; Final intensity Ratio final/primary intensity (%) CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) CO2 emissions per capita (t/cap) Rumah Tangga Electricity use per capita (kWh/cap) Electricity use per household (kWh/household) Electrified households only CO2 emissions per household (t/household) All households Number of solar water heaters per capita (#/1000 inhabitants)
  • 36.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Transportasi Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value added Share of biofuels (%) Share of bio-ethanol and biodiesel in road transport fuel consumption CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to total GDP, NOT sector value added CO2 emissions per capita (t/cap) Relative to total GDP, NOT sector value added Pertanian Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added
  • 37.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Jasa Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added Electricity intensity (kWh/$05 PPP) Relative to sector value added Energy use per employee (kWh/emp) Electricity use per employee (kWh/emp) CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP Relative to sector value added CO2 emissions per employee (kgCO2/employee) Industri Energy intensity (koe/$05 PPP) Relative to sector value added CO2 intensity (kgCO2/$05 PPP) Relative to sector value added Share of biomass (%) Share of wood and waste in sector energy consumption Unit consumption for steel (toe/t)
  • 38.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 2. SEKTOR ENERGY-BASED Indikator yang digunakan di ENERDATA database dan WEC Report: SEKTOR INDIKATOR VARIASI, REMARKS Sektor Kelistrikan Efficiency of power generation (%) Total power generation; Thermal generation capacity only Transportation/distribution losses (%) Share renewable in electricity generation (%) Total renewable; renewable excluding hydro power Tambahan dari ODYSEE database Industri Actual intensity and intensity at constant industry structure Transportasi Fuel efficiency (I/100km) New cars only
  • 39.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 3. MANAJEMEN LIMBAH Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002): 1. Limbah yang dihasilkan: 1) Limbah umum yang dihasilkan per kelompok pendapatan per tahun 2) Limbah umum yang dihasilkan per kapita per tahun 3) Limbah berbahaya yang dihasilkan per sektor per tahun 2. Pengurangan limbah: 1) Daur ulang limbah 2) Nilai limbah yang didaur ulang
  • 40.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 3. MANAJEMEN LIMBAH Indikator inti menurut Arendse & Godfrey (2002): 2. Pengurangan limbah: 3) Limbah umum yang dibuang secara benar melalui TPA 4) Limbah berbahaya yang dibuang secara benar 5) Jangka waktu TPA yang tersedia 6) Pengeluaran provinsi untuk manajemen limbah 7) Kapasitas pengumpulan limbah provinsi
  • 41.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Theme and Indicator Environmental consequences of transport 1. Transport final energy consumption and primary energy consumption, and share in total by mode and by fuel 2. Transport emissions of greenhouse gasses (CO2 and N2O) by mode 3. Transport emissions for air pollutants (NOX, MNVOCS, PM10, SOX, total ozone precursors) by mode 4. Population exposed to exceedances of air quality standards for PM10, NO2, benzene, ozone, and CO 5. Land take by transport infrastructure by mode 6. Waste from road vehicles (end-of-life vehicles) 7. Waste from road vehicles (number and treatment of used tires) Transport demand and intensity 1. Passenger transport (by mode and purpose) 2. Freight transport (by mode and group of goods) Beberapa indikator menurut EEA (2002):
  • 42.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Theme and Indicator Transport costs and prices 1. Real change in passenger transport price by mode 2. Fuel prices and taxes 3. Total amount of external costs by transport mode (freight and passenger); average external cost per passenger-km and tonne-km by transport mode 4. Implementation of internalization instruments i.e. economic policy tools with a direct link with the marginal external costs of the use of different transport modes 5. Subsidies 6. Expenditure on personal mobility per person by income group Technology and utilization efficiency 1. Overall energy efficiency for passenger and freight transport (per passenger-km and per tonne-km and by mode) 2. Emissions per passenger-km and emissions per tonne-km for CO2, NOX, NMVOC, PM, SOX by mode 3. Occupancy rates of passenger vehicles 4. Load factors for freight transport (LDV, HDV) 5. Size of the vehicle fleet 6. Average age of the vehicle fleet Beberapa indikator menurut EEA (2002):
  • 43.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Beberapa indikator menurut OECD: INDICATOR THEME INDICATOR Overall traffic trends and modal split Passenger transport trends by mode Freight transport trends by mode Road traffic trends and densities Infrastructure Capital expenditure by mode Road network length and density Infrastructure Vehicles and mobile equipment Road vehicle stocks Structure of road vehicle fleet Private car ownership Energy use Final energy Energy use consumption by the transport sector Consumption of road fuels Land use Change in land use by transport infrastructure Access to basic services
  • 44.
    Contoh Indikator Lingkungan di BeberapaNegara 4. SEKTOR TRANSPORTASI Beberapa indikator menurut OECD: INDICATOR THEME INDICATOR Taxation and subsidies Direct subsidies to transport Total economic subsidies to transport Taxation and subsidies Price Structures Structure of road fuel prices Trends in public transport prices
  • 45.
    5. Materi Diskusi 1.Isuterkait Koordinasi Pusat-Provinsi- Kab/Kota 2.Isu terkait RAN dan RAD GRK 3.Isu terkait pilihan target dan indikator antara (outcome) untuk budget tagging process
  • 46.

Editor's Notes

  • #5 Perencanaan dan proses koordinasi serta monitoring dan evaluasi melingkupi semua