4. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan
dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen
dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang
dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta
pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan
berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Perdagangan;
Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Perdagangan;
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Perdagangan;
TUGAS DAN FUNGSI
5. Mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan
pangan.
Mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang tertib serta
bertanggung jawab.
Meningkatkan pasar produk dalam negeri.
Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai
tambah dan jasa.
Memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar.
PROGRAM
7. Kebijakan Perdagangan
International
segala tindakan negara/pemerintah,
baik langsung ataupun tidak langsung
untuk memengaruhi struktur, arah,
komposisi, serta bentuk perdagangan
luar negeri atau kegiatan perdagangan.
Adapun kebijakan yang dimaksud bisa
berupa tarif, larangan impor, kuota,
dumping dan berbagai kebijakan
lainnya.
9. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral
untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter,
stabilitas harga dapat dijaga dengan mengupayakan agar jumlah uang
yang beredar di masyarakat juga stabil. Kondisi ekonomi yang baik akan
ditandai dengan tingkat harga barang yang stabil. Harga barang
terjangkau oleh masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat.
CARA PEMERINTAH MENSTABILKAN HARGA :
MEMBATASI JUMLAH PRODUKSI
MENSTABILKAN HARGA PADA KESEIMBANGAN PASAR BEBAS
KEBIJAKAN HARGA MAKSIMUM
MENETAPKAN LEMBAGA PENGAWASAN PASAR
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENSTABILKAN
HARGA BARANG
11. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-
produk asing ke dalam pasar domestik.
Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. untuk alasan
ekonomi pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan
meningkatkanproduksi dalam negeri
LARANGAN EKSPOR IMPOR
12. DAMPAK POSITIF
MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI MEMPERLUAS PASAR PRODUK DALAM NEGERI
MEMPERERAT HUBUNGAN ANTARNEGARA SUMBER DEVISA NEGARA
MENARIK INVESTOR ASING BERKURANGANYA PENGANGGURAN
TRANSFER IPTEK MENSTABILKAN HARGA
13. DAMPAK NEGATIF
MENGALAMI PENURUNAN PENJUALAN PADA
PRODUK ASLI BUATAN DALAM NEGERI
KETERGANTUNGAN PADA NEGARA MAJU
INDUSTRI KECIL KALAH BERSAING ADANYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT
MUNCULNYA EKSPLOITASI SDA DAN SDM
INDUSTRI LOKAS KESULITAN MENDAPATKAN BAHAN
BAKU YANG DI EKSPOR