Berikut jawaban dari pertanyaan yang diajukan:1. Jika di negara kita tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Masyarakat tidak akan tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat terjadi tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada sanksi. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin. 2. Tugas ketentuan hukum antara lain: - Mengatur t
Berdasarkan dokumen tersebut, hukum dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti:
1. Isi (hukum publik dan privat)
2. Sifat (memaksa dan melengkapi)
3. Bentuk (tertulis dan tidak tertulis)
4. Waktu berlakunya (positif, antarwaktu, universal)
5. Tempat berlakunya (nasional, internasional, lokal, asing)
6. Wujud (objektif dan subjek
Similar to Berikut jawaban dari pertanyaan yang diajukan:1. Jika di negara kita tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Masyarakat tidak akan tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat terjadi tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada sanksi. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin. 2. Tugas ketentuan hukum antara lain: - Mengatur t
Similar to Berikut jawaban dari pertanyaan yang diajukan:1. Jika di negara kita tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Masyarakat tidak akan tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat terjadi tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada sanksi. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin. 2. Tugas ketentuan hukum antara lain: - Mengatur t (20)
Berikut jawaban dari pertanyaan yang diajukan:1. Jika di negara kita tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Masyarakat tidak akan tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat terjadi tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada sanksi. Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terjamin. 2. Tugas ketentuan hukum antara lain: - Mengatur t
1. SISTEM
DI INDONESIA
HUKUM
Kelompok 1 :
1.Radot Halomoan
2.Irfansyah
3.Ahmad Salvin
4.Jumadi
5.Rina Enjelin
6.Adeel Nadia Putri
7.Daila Putri
8.Sriayuni
2. PENGERTIAN HUKUM
Hukum merupakan aturan tingkah laku
masyarakat, aturan yang
penggunaannya sebagai jaminan dari
kepentingan bersama dan jika
dilanggar menimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang
Hukum adalah keseluruhan syarat
yang dengan ini kehendak bebas dari
orang yang satu dapat menyesuaikan
diri dengan kehendak bebas dari
orang lain.
Hukum ialah himpunan peraturan
(perintah-perintah dan larangan-
larangan) yang mengurus tata
tertib suatu masyarakat dan karena
itu harus ditaati oleh masyarakat
itu.
Immanuel Kant E. Utrecht
Leon Duguit NEPTUNE
Hukum adalah peraturan yang
memaksa, yang mengatur tingkah
laku manusia di lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh
badan resmi, jika ada pelanggaran
berakibat diambilnya tindakan yaitu
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara
resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ditinjau dari segi isi, hukum
memuat perintah, larangan, dan perkenalan yang ditunjukkan untuk mengatur pergaulan hidup
masyarakat. Berikut beberapa pengertian hukum menurut Para ahli dan filsuf hukum :
3. Unsur-Unsur HUKUM
Peraturan bersifat
memaksa
Peraturan diadakan
oleh badan-badan
resmi yang berwajib
Sanksi terhadap
pelanggaran peraturan
bersifat tegas
Peraturan mengenai
tingkah laku manusia
dalam pergaulan
masyarakat
01 02 04
03
5. KAIDAHT HUKUM
BERISI PERINTAH
Mau tidak mau harus dijalankan
atau ditaati. Contohnya yaitu
Wajib pajak
BERISI LARANGAN
Ketentuaan suatu perbuatan yang
tidak boleh dilakukan. Contohnya
seperti larangan mencuri dan
larangan pembunuhan
BERISI PERKENAN
Ketentuan yang tidak
mengandung
perintah dan larangan, tetapi
Suatu pilihan boleh digunakan
Atau tidak. Contohnya seperti
perjanjian pernikahan
1
2
3
6. TUJUAN HUKUM
Menjaga supaya
manusia diperlakukan
sebagai manusia (segi
memanusiakan
manusia)
Mewujudkan keadilan
(segi keadilan)
Mendatangkan tata dan
damai dalam
masyarakat (segi
legular)
01 02 03
7. FUNGSI HUKUM
Sebagai alat pengatur tata tertib
Hubungan masyarakat
Sebagai sarana untuk
mewujudkan keadilan sosial lahir
batin
Sebagai penggerak
pembangunan
1
2
3
9. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Isi
Masalah Yang Diaturnya
Ialah hukum yang mengatur
hubungan antara warga
negara dan negara yang
menyangkut kepentingan
umum/publik
HUKUM PUBLIK HUKUM PRVAT
Ialah hukum yang
menitikberatkan pada
kepentingan perseorangan
10. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Sifatnya
Artinya kaidah hukum yang
dapat dikesampingkan
apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat
peraturan tersendiri dalam
suatu perjanjian
HUKUM YANG
MENGATUR ATAU
MELENGKAPI
HUKUM YANG
MEMAKSA
Artinya hukum yang dalam
keadaan apapun harus ditaati
dan bersifat mutlak daya
ikatnya
11. PENGGOLONGAN HUKUM menurut
Bentuknya
HUKUM
TERTULIS
Yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk
tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan
negara. Sebagai contoh, undang-undang dan
peraturan daerah. Hukum tertulis dibedakan atas
hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tidak
terkodifikasi.
(1) Hukum terkodifikasi adalah hukum yang
tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab,
seperti hukum pidana, hukum perdata, dan
hukum dagang.
(2) Hukum yang tidak terkodifikasi adalah hukum
yang tidak tersusun dalam sebuah kitab, seperti
undang-undang merek, hak cipta, dan
perseroan terbatas.
HUKUM TIDAK
TERTULIS
Yaitu hukum yang hidup, diyakini dan dipatuhi
dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh
prosedur normal. Sebagai contoh, hukum adat yang
dianut masyarakat Indonesia.
12. PENGGOLONGAN HUKUM menurut Waktu
Berlakunya
HUKUM POSITIF
Hukum yang berlaku saat ini bagi
masyaatast tertentu dalam wilayah
tertentu. Sebagai contoh, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
HUKUM ANTARWAKTU
Hukum yang dicita-citakan,
diharapkan, atau direncanakan
akan berlaku pada masa yang
akan datang. Sebagai contoh,
rancangan undang-undang X akan
menjadi hukum positif apabila
sudah disetujui oleh Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat serta
diundangkan dalam lembaran
negara
HUKUM UNIVERSAL
Hukum yang berlaku dimana-
mana dalam segala waktu dan
untuk segala bangsa di dunia
1
2
3
13. Hukum
Asing
PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Tempat
Belakunya
Yaitu hukum yang
mengatur hubungan
antara dua negara
atau lebih yang
berlaku secara
universal
Yaitu hukum yang
berlaku didalam
suatu negara
tertentu
Yaitu kumpulan
norma yang
ditetapkan oleh
gereja untuk para
anggotanya
Hukum
Gereja
Hukum
Nasion
al
Hukum
Internasional
Hukum
Lokal
Yaitu hukum yang
berlaku di dalam
daerah tertentu
Yaitu hukum yang
berlaku di dalam
wilayah negara lain
14. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut
Wujudnya
Yaitu hukum dalam suatu
negara yang berlaku umum
dan tidak mengenai orang
atau golongan tertentu.
Sebagai contoh, hukum
perdata, hukum pidana, dan
hukum dagang
HUKUM OBJEKTIF HUKUM SUBJEKTIF
Yaitu hukum yang timbul dari
hukum objektif dan berlaku
terhadap seseorang tertentu
atau lebih. Sebagai contoh,
wanprestasi atau cedera janji
dalam perjanjian sewa-
menyewa pada hukum
15. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Pribadi
Yang Diaturnya
HUKUM SATU GOLONGAN
Artinya hukum yang mengatur dan
berlaku hanya bagi golongan
tertentu. Contohnya, anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga
organisasi A HUKUM SEMUA GOLONGAN
Artinya hukum yang mengatur dan
berlaku bagi semua golongan.
Contohnya, peraturan undang-
undang tentang ketenagakerjaan
HUKUM ANTAR GOLONGAN
Artinya hukum yang mengatur dua
orang atau lebih yang masing-
masing tunduk pada hukum yang
berbeda
1
2
3
16. PENGGOLONGAN HUKUM Menurut Cara
Mempertahankannya
Yaitu hukum yang mengatur
hubungan antar anggota
masyarakat yang berlaku secara
umum tentang hal-hal yang
dilarang dan diperbolehkan untuk
dilakukan. Contohnya, hukum
pidana, hukum perdata, dan hukum
dagang
HUKUM MATERIAL HUKUM FORMAL
Yaitu hukum yang mengatur
bagaimana cara mempertahankan
dan menegakkan serta
melaksanakan hukum material dan
bagaimana cara menuntutnya
apabila haknya dilanggar orang
lain. Contohnya, kitab undang-
undang hukum pidana, kitab
undang-undang hukum perdata,
17. Hukum Adat Dan Hukum
Kebiasaan
Yaitu hukum yang diambil dari peraturan-
peraturan adat dan kebiasaan
Hukum Doktrin
Yaitu pendapat para sarjana hukum
terkemuka yang besar pengaruhnya
terhadap perkembangan hukum pada
umumnya dan secara khusus terhadap
hakim dalam mengambil keputusannya
Yaitu peraturan negara yang dibentuk oleh
alat perlengkapan negara yang berwenang
dan mengikat masyarakat. Undang-undang
dapat dikelompokkan dalam arti material dan
formal. Undang-undang dalam arti material
adalah peraturan yang dikeluarkan negara
dan isinya langsung mengikat masyarakat
umum. Adapun undang-undang dalam arti
formal adalah setiap peraturan negara yang
karena bentuk dan cara pembentukannya
disebut sebagai undang-undang.
Hukum Undang-Undang Hukum Yurisprudensi
Yaitu hukum yang terbentuk dari putusan
Peradilan
1
PENGGOLONGAN HUKUM Menurut
Sumbernya
2
3
4
Hukum Traktat
Yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara
peserta perjanjian Internasional
5
19. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
Please keep this slide for attribution
THANKS!
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
21. 1.Apa yang terjadi jika seandainya di negara kita ini tidak ada
hukum?
2.Ketentuan hukum mempunyai tugas, apa saja itu?
3.Berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat
digolongkan berdasarkan apa saja?
Silahkan Dijawab !!!