Unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari kesengajaan, kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar. Kesengajaan melibatkan kesadaran akan perbuatan dan konsekuensinya, sementara kelalaian terjadi ketika seseorang gagal melakukan kewajiban kehati-hatian meskipun tidak berniat merugikan orang lain. Teori Res Ipsa Loqoitur memungkinkan korban membuktikan kelalaian pelaku hanya

1. UNSUR KESALAHAN DALAM
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
MUSLIM NUGRAHA, S.H., M.H.

2. UNSUR KESALAHAN
• Unsur pokok dari PMH dalam 1365 :
• Adanya Perbuatan
• Perbuatan yang melanggar hukum
• Adanya Kesalahan
• Adanya kerugian
• Adangan hubugan kausal antara perbuatan dan kerugian

3. • Suatu kesalahan dianggap terpenuhi jika memenuhi salah satu
diantara unsur berikut :
• Ada unsur kesengahaan
• Ada unsur kelalaian
• Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf

4. Kesengajaan
• Adanya kesadaran (state of mind) untuk dilakukan
• Adanya konsekuensi dari perbuatan
• Kesadaran untuk melakukan, dengan adanya kepercayaan bahwa
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi akibat
Dalam hal kesengajaan, hukum lebih memiha kepada perlindungan
korban dengan melihat akibat dari tindakan pelaku tersebut,
sehingga hukum lebih menerima pendekatan secara “objektif”.

5. Konsekuensi yuridis pendekatan objektif
terhadap akibat kesengajaan
• Maksud sebenarnya untuk melakukan PMH yang lain dari yang
terjadi = (pelaku bertanggung jawab terhadap hal tersebut)
• Maksud sebenernya untuk melakukan PMH terhadap orang lain,
bukan terhadap korban yang dituju = (pelaku bertanggung jawab
terhadap korban yang lain tersebut)
• Tidak perlu memiliki maksud untuk merugikan = (pelaku tetap
bertanggung jawab akibat hal tersebut)
• Tidak memiliki maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu
akan terjadi = (pelaku dianggap telah sengaja melakukannya, ini
adalah kepastian yang substansial / substantial certainly rule)

6. • Ancaman penyerangan dan pemukulan
• Melukai orang lain
• Penyanderaan

7. Kelalaian
• Dalam sejarah awal, kelalaian belum diterima sebagai unsur PMH
yang berdiri sendiri
• Setelah kasus Cohen & Lindenbaum, pelanggaran kelalaian
terhadap kepatutan masyarakat menjadi unsur bagian dari PMH.
• Berbeda dengan kesengajaan, faktor kelalaian tidak memiliki niat
dalam hati untuk memperkirakan perbuatannya tersebut
memberikan kerugian bagi orang lain.
• Pada umumnya perbuatan yang dilakukan adalah hal yang normal
dalam kebiaasaan masyarakat, namun ternyata menimbulkan
kerugian dalam masyarakat

8. • Unsur dari kelalaian adalah :
• Adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu sebagaimana mestinya
• Adanya kewajiban kehati-hatian
• Tidak menjalankan kehati-hatian tersebut
• Adanya kerugian
• Adanya hubugan kausalitas antara sebab dan akibat kerugian tersebut

9. • Contribution Negligence (Kelalaian Kontribusi)
Doktrin ini menga

10. Doktrin Kewajiban (Duty of Rules)
Seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap PMH
dengan unsur kelalaian jika ada kewajiban kehati-hatian dalam
orang tersebut (duty of care) sehingga jika dilanggar dapat
menyebabkan kelalaian

11. • Sifat dasar manusia adalah wajib untuk bertindak hati-hati
Hal ini bermakna bahwa pada dasarnya manusia adalah
makhluk yang mesti bersikap hati-hati terhadap segala
sesuatu, apalagi manusia adalah makhluk yang berdampingan
dengan manusia lainnya.
Yang membedakan level sikap tersebut hanya pengecualian”
yang ada seperti, keterbelakangan mental, kebutaan,
dibawah umur, hilang akal, pengetahuan yang dimiliki, sifat
profesi dll.

12. • Kegagalan untuk berbuat / bertindak
Seseorang yang diketahui memiliki kewajiban atas suatu hal
tersebut, namun tidak melakukannya sehingga mengakibatkan
kerugian bagi orang lain, maka ia dianggap bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.
Namun, dalam hal orang tersebut tidak memiliki kewajiban atas hal
tersebut, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban,
meskipun dia berada di tempat terjadinya PMH tersebut. Dia hanya
menanggung kewajiban secara moral saja

13. Teori Res Ipsa Loqoitur
• Umumnya dalam kasus” perdata, seseorang harus membuktikan atas
setiap hal yang diungkapkannya, termasuk dalam gugatan PMH.
• Hal ini sejalan dengan 1865 KUHPerdata :
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau
guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut.
Namun pada kenyataannya terkadang terdapat kesulitan dalam
menerapkan pembuktian tersebut, apalagi terhadap kasus PMH karena
kelalaian

14. • Res Ipsa Loqoitur dalam bahasa inggris “the thing speaks for itself” yang
bermakna kenyataan yang diungkapkan dari benda-benda yang terlibat
dalam kasus PMH
• Dalam doktrin ini : pihak korban dari suatu PMH dalam bentuk kelalaian
dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur
kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta
yang terjadi, dan menarik kesimpulan terjadinya PMH tanpa perlu
membeberkan bagaimana pelaku tersebut melakukannya
• Exp : kerusakan mobil yang menabrak, menunjukkan bahwa mobil
tersebut memang melaju sangat kencang
• Seseorang yang ditumpahi cat kaleng dari sebuah toko bangunan,
sehingga pemilik toko tersebut harus bertanggung jawab

15. Syarat berlakunya Teori Res Ipsa Loqoitur
• Kejadian tersebut tidak terjadi jika tidak ada kelalaian
• Kerugian tersebut tidak ada andil korban
• Sebab kelalaian tersebut berada dalam lingkup kewajiban pelaku
kepada korban
• Instrumen yang menyebabkan kasus itu, berada dalam kekuasaan
pelaku

16. Konsekuensi yuridis Res Ipsa Loqoitur adalah :
• Lebih memberikan keadilan bagi korban
• Preasumsi kelalaian
• Menjadi bukti yang sesuai situasi dan kondisi
• Memaksa pelaku secara tidak langsung menjelaskan kejadian yang
sebenarnya
• Mempermudah konsekuensi terhadap pelaku ganda