1. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
TENTANG URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NOMOR :
TANGGAL :
I. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN
SUB BIDANG / RINCIAN URUSAN KAB. LEMBATA PRIORITAS
NO OPERASIONALISASI TEKNIS
SUB – SUB BIDANG SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007 ANGGARAN
TINGGI SEDANG
1 2 3 4 5 6
A. Kebijakan Bidang 1. Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan a. Penyusunan dan penetapan Perda,
Kebudayaan Peraturan Bupati dan Keputusan
1. Kebudayaan Bupati tentang penerapan atas
seluruh bidang kebudayaan sesuai
dengan kebijakan nasional /
2. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan propinsi.
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai
perlindungan HKI di bidang kebudayaan a. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data
tentang kekayaan budaya di bidang
3. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan kebudayaan
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai
kriteria sistim pemberian penghargaan / a. Melaksanakan sertifikasi bagi
anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa di lembaga yang berjasa di
bidang kebudayaan bidang kebudayaan.
b. Memberikan sertifikat /
4. Pelaksanaan kebijakan Nasional / Propinsi dan penghargaan bagi lembaga.
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai
kerja sama luar negeri di bidnag kebudayaan.
a. Melakukan konsultasi kerja sama
2. Tradisi 1. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi serta b. Melakukan studi banding
penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang c. Membuat kontrak kerja (MOU)
penanaman nilai – nilai tradisi, pembinaan
karakter dan pekerti bangsa. a. Menggali, mengkaji dan

2. menganalisis serta
mengungkapkan nilai – nilai
tradisi rakyat.
b. Melaksanakan sosialisasi, seminar, rapat
2. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan kerja pemeberian penjelasan strategi
penetapan kebijakan kabupaten / kota dalam tentang nilai nilai tradisi budaya
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap kepada pemerhati budaya / lembaga
Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat. yang berjasa di bidang budaya.
3. Perfilman 1. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan a. Mendirikan, menyelenggarakan,
penetapan kebijakan operasional perfilman membina dan membiayai
kabupaten / kota. pelaksanaan pembinaan
kebudayaan kepada lembaga
agama dan lembaga adat.
2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film
oleh tim asing. a. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah
tentang kegiatan operasional perfilman.
b. Melaksanakan sosialisasi kepada
3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang lembaga yang bergerak di bidang
pembuatan film, pengedaran film, penjualan perfilman.
dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan
film (bioskop), pertunjukan film keliling, a. Memberikan izin
penayangan film melalui media elektronik dan b. Mengawasi kegiatan pembuatan
tempat hiburan. perfilman sesuai izin yang
diberikan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan a. Memberikan izin
penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang b. Mengawasi kegiatan pembuatan
kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman, pengedaran film,
perfilman. pertunjukan film dan mencabut
izin usaha perfilman yang
melanggar aturan perundangan
dan meresahkan lingkungan

3. masyarakat.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai a. Memberikan pelatihan yang
kegiatan kerja sama luar negeri di bidang standar sesuai dengan pedoman
perfilman. bidang perfilman
b. Mengadakan study banding pada
6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman lembaga-lembaga yang sudah
video yang beredar, perusahaan persewaan dan maju dibidang Perfilman
penjualan rekaman video serta kegiatan c. Memberikan penilaian secara
evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan insentif kepada para pengusaha
perfilman. dibidang perfilman
a. Memfasilitasi pemberian izin
7. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan usaha.
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai
kegiatan standarisasi di bidang peningkatan
produksi dan apresiasi film.
a. Melakukan pengawasan terhadap usaha
4. Kesenian 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan dibidang perfilman sesuai dengan izin usaha
perfilman. yang diberikan secara berkala
b. Memberikan format laporan pada
para pengusaha perfilman.
1. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai a. Memberikan pelatihan, work shop
standarisasi pemberian izin pengiriman dan tentang pelaksanaan strategis dan
penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. teknik kegiatn perfilman.
2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi
kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri. a. Mengadakan monitoring serta
mengevalusi perkembangan
3. Penetapan kriteria dan prosedur bidang perfilman.
penyelenggaraan festival, pameran dan lomba
tingkat kabupaten.  Memberikan izin

4. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM
bidang keseniaan.
 Membuat rekomendasi
 Membuat kontrak kerja
(MOU)
5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang  Mengadakan lomba /
telah berjasa kepada bangsa dan Negara. festival
 Membuat format
6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penilaian lomba
pelatihan kesenian.
 Membuat standar
7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan operasional sistim
dan pengamanan asset atau benda kesenian penilaian kegiatan di
(karya seni). bidang kesenian.
 Membuat format
8. Pelaksanaan pembentukan dan / atau penilaian kegiatan di
pengelolaan pusat kegiatan kesenian. bidang kesenian.
 Melaksanakan lomba di
9. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan bidang kesenian pada
penetapan kebijakan peningkatan bidang kultur kebudayaan
apresiasi seni tradisional dan non tradisional. daerah.
5. Sejarah
10. Pelaksanaan kebijakan nasional / propinsi dan  Memberikan jasa
penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, penghargaan
pengembangan dan pemanfaatan kesenian. kepada seniman
yang berprestasi
(sertifikat).
1. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan
penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang  Mengadaka
penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan n work

5. daerah. shop, diklat
di bidang
kesenian.
2. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan  Mengadaka
penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang n work
pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, shop, diklat
sejarah local dan sejarah kebudayaan daerah. bagi para
seniman di
3. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan bidang
penetapan kebijakan kabupaten / kota di bidang kesenian.
inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah
dan publikasi sejarah.  Membentuk
forum /
4. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan badan
penetapan kebijakan kabupaten / kota pengurus
pemberian penghargaan tokoh yang berjasa kesenian
terhadap pengembangan sejarah. tingkat
kabupaten.
5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman
sejarah dan wawasan kebangsaan.  Melakukan
kajian
tentang
bidang
6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai – nilai apresiasi
sejarah dan kepahlawanan. seni
tradisional
dan non
tradisional.
7. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai a. Membuat kebijakan dengan membuat
data base dan sistim informasi georafi sejarah. peraturan tentang perlindungan,

6. pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
b. Melaksanakan sosialisasi
8. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan a. Membuat juklak dan juknis
penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai penulisan sejarah lokal dan sejarah
koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah. kebudayaan
6. Purbakala b. Menggali, mengkaji, menganalisis
serta mengungkapkan nilai – nilai
9. Pelaksanaan pedoman nasional / propinsi dan sejarah baik nilai sejarah lokal
penetapan kebijakan kabupaten / kota maupun kebudayaan daerah.
penyelenggaraan diklat bidang sejarah
 Mengadakan sosialisasi
1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi kepada para pemilik aset
konvensi internasional “ Cultural Diversity kebudayaan daerah
Protection On Cultural Landscape, Protection tentang sejarah nasional,
On Cultural and Natural Heri Take “. wilayah dan sejarah
kebudayaan daerah.
2. Penerapan kebijakan perlindungan,
pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / Situs.  Melakukan pendataan
dan dokumentasi tentang
daerah yang memiliki
sumber sejarah dan
publikasi sejarah.
3. Penetapan BCB / Situs
 Membuat juknis tentang
criteria pemberian
4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan penghargaan.
pengelolaan museum di kabupaten / kota.  Memberikan tanda jasa
penghargaan berupa
sertifikat / piagam.
 Mengadakan sosialisasi

7.  Mengadakan lomba
5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. kegiatan menulis karya
ilmiah yang bernuansa
sejarah dan wawasan
kebangsaan di tingkat
6. Penerapan pedoman pendirian museum yang sekolah.
dimiliki kabupaten / kota.
B. Pelaksanaan Bidang  Mengadakan penelitian,
Kebudayaan penulisan, penggandaan
1. Penyelengaraan dan pengadaan buku –
7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan buku cerita rakyat yang
peninggalan bawah air. bernuansa sejarah dan
kepahlawanan untuk
1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dijadikan mulok pada
dan pemanfaatan kebudayaan kabupaten / kota tingkat sekolah.
meliputi :
a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta  Mengumpulkan dan
pembinaan watak dan pekerti bangsa merekapitulasi data –
data berdasarkan
b. Pembinaan lembaga kepercayaan geografi dan sejarah.
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan  Mengadakan promosi
Lembaga Adat. keluar daerah tentang
asset budaya / sejarah
c. Pengembangan jaringan informasi melalui media cetak /
kebudayaan elektronik dan brosur.
 Melakukan konsultasi ke
d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai tingkat propinsi.
pihak terkait, lembaga adat dan  Melakukan kontrak kerja
masyarakat. dengan tingkat propinsi.
 Melakukan pemetaan
e. Adovokasi lembaga kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan  Melaksanakan diklat

8. Lembaga Adat. bidang sejarah.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan kabupaten /
kota meliputi : • Mengadakan
a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan konsultasi ke
tingkat propinsi
• Mendatangkan
modul / pedoman
• Mengadakan
b. Pengendalian dan pengwasan kegiatan sosialisasi.
• Mengadakan kajian
BCB / situs
c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma • Mengadakan
dan standar serta pedoman penanaman sosialisasi kepada
nilai – nilai budaya bangsa di bidang pemilik BCB / situs
tradisi pada masyarakat. • Memberikan diklat
kepada para juru
pelihara BCB /
situs
d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni
tradisional dan non tradisional tingkat
• Membuat peraturan
kabupaten / kota.
daerah, peraturan
Bupati, keputusan
e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film
Bupati, tentang
kabupaten / kota.
penetapan BCB /
situs dan juru
pelihara.
f. Pelaksanaan kebijakan sejarah local
kabupaten / kota.
• Mengadakan kajian

9. BCB / situs
3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal • Mengadakan
untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar sosialisasi /
negeri dari kabupaten / kota. workshop /
seminar.
4. Penyelenggaraan kegiatan refitalisasi dan • Membangun
kajian seni di kabupaten / kota sebuah gedung
museum.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan
pengembangan peningkatan apresiasi seni
tradisional dan modern di kabupaten / kota.
• Mengumpulkan
6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan data BCB / situs
operasional perfilman kabupaten / kota. yang dikaji
• Melakukan surfei /
7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan penelitian
lomba secara berrjenjang dan berkala di tingkat • Mengadakan
kabupaten / kota. seminar / work
shop
8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di a. Melakukan kajian dan feasibility studi
kabupaten / kota. tentang peluang mendirikan museum.
b. Mendirikan sebuah mesuem yang
9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan – kegiatan bercirikhas daerah.
festival film dan pekan film di kabupaten / kota.
a. Melaksanakan sosialisasi
b. Memberikan izin.
10. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di
kabupaten / kota.
a. Melaksanakan diklat / workshop
11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan
rekaman video di kabupaten / kota.

10. • Melaksanakan sosialisasi
12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di
tingkat kabupaten / kota.
13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten / • Melakukan surfei dan pengumpulan data
kota dalam satu propinsi. • Melakukan promosi melalui media cetak
dan elektronik.
• Membuat kontrak kerja
14. Penyebarluasan informasi sejarah local di
kabupaten / kota
15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang • Mengadakan kerja sama
sejarah lokal di kabupaten / kota • Membentuk tim kerja advokasi
16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di
kabupaten / kota
• Melaksanakan kegiatan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi kinerja
17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di
pengelola, pemerhati budaya di dalam
kabupaten / kota
wilayah kabupaten lembata.
• Memantau, membina, memberikan
18. Pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal
penjelasan serta melakukan evaluasi dan
dalam perspektif nasional di kabupaten / kota
mengambil tindakan apabila ada indikasi
penyimpangan.
19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang
sejarah di kabupaten / kota.
• Memantau, membina, memberikan
penjelasan tentang kebijakan nasional,

11. norma serta melakukan evaluasi dan
tindakan apabila terjadi penyimpangan
20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan penanaman nilai – nilai budaya di bidang
sejarah kebudayaan daerah di kabupaten / kota tradisi padamasyarakat.
21. Pemetaan sejarah di kabupaten / kota • Memantau, membina, mengambangkan,
mengawasi serta melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di
kabupaten / kota • Memantau, mengembangkan, mengawasi
serta melakukan evalusi dan mengambil
23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan tindakan apabila terjadi penyimpangan.
pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia
di kabupaten / kota • Membina dan mengembangkan bahan –
bahan kajian sejarah lokal yang terdapat
di wilayah kabupaten.
• Menajukan permohonan / rekomendasi
24. Registrasi BCB / situs dan kawasan di kabupaten • Memfasilitasi kegiatan melalui anggaran
/ kota.
25. Pengusulan penetapan BCB / situs propinsi • Mengadakan penelitian
kepada propinsi dan penetapan BCB / situs di
kabupaten / kota.
• Mengadakan pendidikan dan pelatihan
26. Penyelenggaraan kerja sama bidang
perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB /
situs di kabupaten / kota.
• Memberikan izin
27. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta • Memberikan dana pendukung
masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan
dan pemanfaatan BCB / situs di kabupaten / kota • Melakukan festival / lomba tingkat

12. Kabupaten
28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB / situs • Melakukan festival / lomba tingkat
bawah air sampai dengan 4 mil laut dari garis Propinsi
pantai atas rekomendasi pemerintah. • Memfasilitasi kegiatan lomba
• Memberikan izin
29. Pengembangan dan pemanfaatan museum
kabupaten / kota
• Memberikan izin
30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten / • Mencabut izin pelaksanaan apabila
kota melanggar peraturan perundangan yang
meresahkan masyarakat.
• Mengadakan koordinasi kerja sama dalam
kegiatan.
31. Penyelenggaraan akreditasi museum di
kabupaten / kota
• Membuat peraturan daearah, peraturan
bupati, keputusan bupati tentang
operasional peredaran film.
32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum
di kabupaten / kota
• Mengadakan koordinasi kerja sama
• Memberikan izin
• Membuat peraturan daerah, peraturan
bupati, keputusan bupati tentang perizinan
membawa BCB ke luar wilayah
kabupaten.
• Melakukan promosi melalui media cetak,
elektronik dan brosur.

13. • Membuat sertifikat dan memberikan
penghargaan
• Melakukan seminar sejarah tingkat
kabupaten
• Melakukan lomba antara tingkat sekolah
dengan tema sejarah.
• Mengadakan pembinaan dengan
mengunjungi tempat – tempat sejarah.
• Sebagai tempat studi masyarakat.
• Melakukan seminar / lokakarya sejarah
lokal tingkat kabupaten.
• Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
kerja daerah di bidang sejarah.
• Memfasilitasi kegiatan pengkajian dan
penulisan sejarah kebudayaan daerah.
• Mengadakan kerja sama
• Memfasilitasi kegiatan pemetaan sejarah.
• Melakukan kerja sama dalam
pengembangan sejarah.
• Melakukan pendataan kepada semua BCB

14. / situs
• Membuat surat izin perlindungan /
pemeliharaan
• Mengangkat juru pelihara BCB / situs
• Melaksanakan sosialisasi
• Melakukan pendataan BCB / situs sesuai
dengan kawasan untuk diklasifikasi.
• Mengusulkan penetapan BCB / situs ke
tingkat propinsi sesuai dengan penetapan
BCB / situs tingkat kabupaten.
• Menyusun, menerbitkan aturan kerja
sama serta melakukan pembinaan dan
memberikan penjelasan teknis kepada
pengelola BCB / situs.
• Melakukan sosialisasi di tingkat
kecamatan pemilik BCB / situs tentang
perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan
BCB / situs.
• Memberikan izin
• Mengadakan pengawasan, pemantauan
atas izin yang diberikan dan mengambil
tindakan bila terjadi penyimpangan.
• Memberikan dukungan dan fasilitasi
dalam pengembangan pemanfaatan
museum.

15. • Melakukan registrasi museum dan koleksi
`
• Melaksanakan studi banding pada
kabupaten / kota yang sudah memiliki
museum.
• Memfasilitasi pihak terkait untuk
melaksanakan Penyelenggaraan akreditasi
museum.
• Memberikan dukungan dan fasilitas
berupa bahan – bahan koleksi budaya.