MKDKI pelanggaran kedisiplinan oleh dr dan drg

1. MEDICAL DISIPLINE AND ENFORCEMENT IN MEDICAL PRACTICE
DRG. IWAN DEWANTO
RESIKO DIADILI/DIPERIKSANYA DOKTER (PASCAUU PRADOK)
1. MKEK (ADALAH PENANGANAN PELANGGARAN ETIS OLEH
DOKTER, SETELAH DILAKUKAN PENYARINGAN DI
MKDKI)PASAL 68
2. PN PERDATA(PASAL 66 AYAT 3)
3. MKDKI (MENANGANI KETIKA ADANYA ADUAN
PASIEN/PASIEN MERASA DIRUGIKAN)
4. PERADILAN PERSTERJADI KETIKA ADANYA
DUGAAN/KEADAAN ADVERSE EVENT(MALPRACTICE)
TIGA KELOMPOK PELANGGARAN DISIPLIN :
1. MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK
KOMPETEN
2. TGS & TGJWB PROFESIONAL THDP PASIEN, TDK DKRJKN
DGN BAIK
3. BERPERILAKU TERCELA—MERUSAK MARTABAT &
KEHORMATAN PROFESI DOKTER
PASAL 1 (4) UU PRADOK TENTANG WEWENANG MKDKI :
1. MENENTUKAN ADA/TDKNY KSLHN YG DLKKN O/ DR/DRG
2. MENETAPKAN SANKSI
ASPEK ETIKA DISIPLIN HUKUM
NORMA MORAL
(MASALAH
MORAL)
DISIPLIN
(STANDAR PROFESI)
NORMA
HUKUM
PELANGGARA
N
DILEMA
MORAL
(BAIK/BURU
K)
MELANGGAR
STANDAR PROFESI
(BENAR/SALAH)
LANGGAR
NORMA
HUKUM
(BENAR/SALAH
)
DAMPAK KUALITAS
MORAL
KUALITAS PROFESI
(LAYANAN/PERILAK
U)
PENYELESAIAN
KONFLIK/
PERDAMAIAN
KEHORMAT
AN PROFESI
KEHORMATAN
PROFESI
LINGKUP PERILAKU
ETIK
KOMPETENSI
PELAYANAN MEDIK
& PERILAKU
PROFESIONAL
PERATURAN
HUKUMTTG
PELAYANAN
MEDIK
BENTUK KODE ETIK
PROFESI
ATURAN DISIPLIN
KEDOKTERAN
UU, PP,
PERMEN,
KEPPRES, DLL
DISUSUN
OLEH
ORG.
PROFESI
(IDI, IPDGI)
KOMPILASI OLEH
KKI
NEGARA ( DPR
+
PEMERINTAH)
SANKSI MORAL/HA
TI NURANI
TEGURAN PIDANA :
DENDA/PENJAR
A
NASEHAT/
TEGURAN
RE-EDUKASI PERDATA:
GANTI RUGI
PENGUCILA
N
PENCABUTAN
STR/SIP
ADMINISTRASI :
PENCABUTAN
YANG
MEMERIKS
A
MKEK MKDKI, TERDIRI
DARI
-DOKTER
-DOKTERGIGI
-SARJANA HUKUM
PENGADILAN:
- NEGERI
- TATA USAHA
NEGARA
ANGGOTA :
HAKIM
MKEKG
ANGGOTA
PROFESI
PELANGGARAN & CARA PENANGANAN
ETIKA MKEK
DISIPLIN MKDKI
PERADILAN PIDANA
SENGKETA HUKUM PERADILAN
PERDATA
PERADILAN TUN
(TATA USAHA NEGARA)
SENGKETA NON-HUKUM LEMBAGA MEDIASI (ADR)
*** PERADILAN TUN = PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
UTK MENGADILI PERKARA YG DLKKN PEJABAT TERKAIT
TINDAKAN PMRNTHN EX : PENGGUSURAN. BILA YG TERKENA
PENGGUSURAN TDK TERIMA, MAKA MEREKA MENGGUGAT DI
PERADILAN TUN
DLM MELAKSANAKAN PRADOK-AN, HRS DLKKN SESUAI DGN:
1. STANDAR PELAYANAN,
2. STANDAR PROFESI DAN
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DISIPLIN KEDOKTERAN MRPKN KEPATUHAN MEMENUHI
- STANDARD OF CARE
- CLINICAL STANDARD
- STANDARD OF COMPETENCE
- STANDARD OF PROFESSIONALATTITUDE
- & ATURAN/KETENTUAN TERKAIT DLMASUHAN MEDIS
(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)
SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT
KEPUTUSAN KKI NO. 17/KKI/KEP/VIII/2006
 KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK :
 KETIDAKCAKAPAN (INCOMPETENCE)
 KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)
 PERILAKU TERCELA(MENURUT UKURAN PROFESI)
 KETIDAKLAIKAN FISIK &MENTAL(UNFITTO PRACTICE)
ATAU DENGAN KATA LAIN TIDAK MEMENUHI:
 STANDARD OF CARE,CLINICALSTANDARD
 STANDARD OF COMPETENCE
 STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE
 DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI
TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)
 PENGADUAN (ADMISSION)
 VERIFIKASI
 PEMERIKSAAN AWAL OLEHMPA
 INVESTIGASI (INQUIRY)
TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN
KEPUTUSAN)
 PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD
 PEMBUKTIAN
 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIANKEPUTUSAN)
 PEMBACAAN KEPUTUSAN
 PENGAJUAN KEBERATAN TERADU(JIKA ADA)
 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT
PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK)
 SETIAP ORG YG MENGET/KEPTNY DIRUGIKAN ATAS TNDKN
DR/DRG DLM M’JLNKN PRADOK DPT M’ADUKN SCR
T’TULIS KPD KETUA MKDKI
 PENGADUAN SEBGMN DMKSD PD AYAT (1)&(2) TDK
M’HLGKN HAK SETIAP ORG UTK MELAPORKAN ADANYA
DUGAAN TINDAK PIDANA KPD PIHAK YG BERWENANG &/
MENGGUGAT KERUGIAN PERDATAKE PENGADILAN
ALAT BUKTI
 SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS
 KETERANGAN SAKSI
 PENGAKUAN TERADU
Dr & Drg

2.  KETERANGAN SAKSI AHLI
 BRG BUKTI &/ MENGUGAT KERUGIAN PERDATA KE
PENGADILAN.
SIFAT SANKSI DISIPLIN
 KPTSN SANKSI DISIPLIN O/MKDKI MRPKN KPTSN TUN
(BESCHIKKING)
 KEPUTUSAN BERSIFATFINAL
 PENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA BUKTI BARU
SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN
BDSRKN UU NO.29TH.2004 TT PRADOK PD PASAL 69 AYAT (3)
ADALAH :
 PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS;
 REKOMENDASI PENCABUTANSTR/SIP;&/
 KWJBN MENGIKUTI PDDKN/PLTHN DI INST PDDKN KED/KG.
REKOMENDASI PENCABUTAN STR DAN SIP
 REKOMENDASI P’CBTN STR/SIP SMNTR SLM-LMNY 1(SATU)
TH,/
 REKOMENDASI P’CBTN STR/SIP TETAP/SLMNY;
SANKSI PEMBINAAN&PLTHN KWJBN MENGIKUTI PDDKN/PLTHN
DI INST PDDKN KED/KG YG DMKSD DPT BRP :
1. PENDIDIKAN FORMAL;ATAU
2. PELATIHAN DALAM PENGETAHUAN DAN ATAU
KETRAMPILAN, MAGANG DI INSTITUSI PENDIDIKAN ATAU
SARANA PELAYANAN KESEHATAN JEJARINGNYA ATAU
SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG DITUNJUK,
SEKURANG-KURANGNYA 3 (TIGA) BULAN DAN PALING
LAMA 1 (SATU) TAHUN.
BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP
2. TIDAK MERUJUK
3. PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN
4. DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK
PUNYA SIP
5. TDK LAYAK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)
6. KELALAIAN DLMPENATALAKSANAAN PASIEN
7. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN
8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR
9. TDK ADA INFORMED CONSENT
10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAMMEDIK
11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI MEDIS
12. EUTHANASIA
13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLMDITERIMA KEDOKTERAN
14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS
15. TDK MEMBERI PERTOLONGANDARURAT
16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA ALASAN
YG SAH
17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN
18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR
19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN
20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA
INDIKASI
21. PELECEHAN SEKSUAL,INTIMIDASI,KEKERASAN
22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI,
PALSU
23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN
24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN
25. KETERGANTUNGAN NAPZA
26. STR,SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH
27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN
28. TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS PERMINTAAN
MKDKI
DENGAN DITEGAKKANNYA DISIPLIN KEDOKTERAN
DIHARAPKAN :
 PASIEN AKAN TERLINDUNGI DR PELAYANAN KEDOKTERAN
YANG KRG BERMUTU;
 &MENINGKATNYA MUTUPELAYANAN DR&DRG;
 SERTA T’PELIHARANY MARTABAT&KEHORMATAN PROFESI
KED&KG.
INTAN NURSINI HAPSARI
G1G008042