Dokumen ini membahas tentang keselarasan antara kebebasan berpendapat dengan mencegah terjadinya konflik kekerasan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat adalah tantangan demokrasi di Indonesia dalam merealisasikan kebebasan berpendapat, masalah yang sering timbul dari kebebasan berpendapat yang berujung konflik kekerasan, serta upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghormati hak warga negara berpendapat secara damai
3. Pembahasan
Pertama
Pengertian serta konsep dari
demokrasi, kebebasan
berpendapat, konflik, dan
kekerasan
01
Ketiga
Masalah kebebasan
berpendapat yang berujung
pada konflik kekerasan
03
Kedua
Tantangan demokrasi di
Indonesia, khususnya dalam
kebebasan berpendapat
02
Keempat
Upaya yang dilakukan agar
terjadi keselarasan antara
kebebasan berpendapat dengan
konflik kekerasan di indonesia
04
4. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik
yang menjungjung tinggi nilai demokrasi. Demokrasi sendiri
memiliki arti sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti yang tercantum dalam
UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3.
Namun, meskipun undang-undang telah mengatur mengenai
pentingnya penerapan hukum yang adil dan transparan,
tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkan
kedua hal tersebut. Penerapan hukum yang sangat memihak
ke atas dan tumpul kebawah juga menjadi problematika
serius dalam negri ini yang seakan tidak memenuhi titik
terang. Tidak jarang juga kebebasan berpendapat yang
sering dibungkam tersebut diiringi dengan suatu tindak
kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan
jajarannya.
5. Pengertian Dan Konsep
Demokrasi
Suatu pemerintahan yang
kekuatan dan
kekuasaannya berasal dari
rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat
Kebebasan
berpendapat
Mengacu pada pendapat
Arendt, tentang hak kebebasan
berpendapat ialah cara
manusia mengekspresikan
identitas mereka di ranah
publik
Konflik Dan
Kekerasan
Istilah konflik mengandung
suatu rangkaian fenomena
pertentangan. Dalam hal ini
diartikan saling menantang
dengan ancaman kekerasan
6. Tantangan Demokrasi Di Indonesia
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Lemahnya kebebasan berpendapat
pada masa orde baru, seperti
pembungkaman suara para aktivis
oleh pemerintah karena menyuarakan
pendapatnya Penyalahgunaan kebebasan
berpendapat yang dilakukan oleh
suatu kelompok hingga maraknya
kebencian terhadap kelompok
minoritas
Maraknya berita atau konten hoax di
media sosial.
Minimnya pelibatan aspirasi public
terhadap berbagai rancangan undang-
undang.
7. Masalah Kebebasan Berpendapat
Dan Konflik Kekerasan Di Indonesia
Demo
Kebijakan
Omnibus Law
Ketika UU Omnibus Law cipta
kerja ini disahkan, terdapat banyak
pro dan kontra yang tidak hanya
terjadi dikalangan professional
saja namun juga ini terjadi dari
kalangan masyarakat hingga ke
para mahasiswa. Aksi penolakan
ini berujung pada demo aksi
mahasiswa. Aksi demo tersebut
diwarnai oleh kericuhan bahkan
juga kekerasan yang dilakukan
aparat negara
Penculikan
Aktivis
1997/1998
Penculikan aktivis 1997/1998 ini
ialah penculikan aktivis pro
demokrasi yang terjadi saat waktu-
waktu antara pemilu legislatif di
Indonesia dilangsungkan yakni
1997 dan jatuhnya presiden
Soeharto pada tahun1998. Selain
itu penculikan ini juga melibatkan
kekerasan fisik, yang disebabkan
para aktivis memilih bersuara dan
mengkritik pemerintah
8. Pemerintah dan aparat negara harus
mengingat bahwa Indonesia
merupakan negara demokrasi
Negara mempunyai kewajiban untuk
menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak asasi khususnya hak
atas kebebasan berpendapat dan
berekspresi
Pertama Kedua
Upaya Agar Terjadi
Keselarasan
Berpendapat Dengan
Konflik Kekerasan Di
Indonesia
9. Kesimpulan
Indonesia sebagai negara yang menjungjung tinggi
nilai-nilai demokrasi, yang pada hakikatnya kekuasaan
tertinggi berada atas nama rakyat. Maka rakyat
memiliki hak-hak tertentu salah satunya hak kebebasan
berpendapat. Namun didalam kehidupan manusia tidak
lepas dengan konflik, maka dengan ini perlu kita sadari
bahwa kebebasan berpendapat ini merupakan hak
setiap warga, sehingga negara memiliki kewajiban
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
asasi tersebut.
