Kd. 3.2 Memahami Regulasi Kepegawaian Kd. 4.2 Melakukan Klasifikasi Regulasi Kepegawaian

1. INDAH MAWARNI, SE., MM.
KD 3.2 Memahami Regulasi
Kepegawaian
KD 4.2 Melakukan Klasifikasi
Regulasi Kepegawaian
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN
KELAS XI OTKP

2. Ruang Lingkup Regulasi Kepegawain
Pengertian
REGULASI KEPEGAWAIAN
adalah Peraturan mengenai bidang
kepegawaian
Peraturan Tidak terlepas dari HUKUM, sumber hukum adalah
segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

3. BEBERAPA MACAM REGULASI DI BIDANG
KEPEGAWAIAN
1.Peraturan Perundang-undangan;
2.Adat dan Kebiasaan;
3.Agama;
4.Yurisprudensi;
5.Traktat;
6.Peraturan Kerja/Perusahaan;
7.Perjanjian Kerjasama.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

4. 1. Peraturan Perundangan yang berlaku di
INDONESIA
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang
UUD 1945
Undang-undang
(Perpu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
1. Perda Provinsi
2. Perda Kabupaten/Kota
3. Peraturan Desa/Yang setingkat

5. 2. Adat dan Kebiasaan
Pengaruh dan peran adat dapat menjadi salah satu hal
yang harus dipertimbangkan, khusunya bagi para
pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan.
3. Agama
Agama dapat menjadi sumber humum ketenagakerjaan
karena terdapat kemungkinan pemecahan masalah
ketenagakerjaan atau kepegawaian melalui pendekatan
agama.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

6. 4. Yurisprudensi
menurut Prof. Subekti Yurisprudensi adalah putusan-
putusan hakim atau pengadilan yag telah berkekuatan
hukum .tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung
sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkama
Agung yang berkekuatan Hukum tetap.
5. Traktat
Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat antar
negara di dunia dalam bentuk tertentu.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

7. 6. Peraturan Kerja /Perusahaan
Menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, peratruan
perusahan adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat
kerja dan tata tertib perusahaan.
a. Wajib bagi pengusaha yang memperkerjakan minimal
10 orang pekerja, tidak berlaku bagi perusahaan yang
sudah memiliki perjanjian kerja sama.
b. Peraturan dibuat dengna memperhatikan saran dan
pertimbangan dari wakil pekerj adi perusahaan
c. Materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
perincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

8. d. Membuat tentang hak, kewajiban dll
e. Pembuatannya dilarang menggantikan perjanjian
kerjasama dan perturan perundang-undangan yang
berlaku.
f. Pembuatannya tidak dapat diperselisihkan karena
merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pengusaha
g. Wajib mengajukan pengesahan kepada menteri atau
pejabat kementerian ketenagakerjaan
h. Wajib memberitahukan kepada pekerja.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang

9. 7. Perjanjian Kerja Sama
Menurut Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003
Perjanjian kerja sama adalah ahsil perundingan
antara serikat pekerja serita buruh atau beberapa
serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Indah Mawarni, OTK KEPEGAWAIAN< SMK Sjakhyakitri Palembang