Kamis, 24 januari 2019

”~ La Fontaine)
HARIAN
BERANI BICARA FAKTA
Nomor: 4.288 Tahun XVII
>> Bersambung ke Hal. 11 Kol.1
Pria Tertinggi di Pakistan
Kesulitan Mencari Jodoh
Bah, kok bisa gitu ya pak...
hehehe....
REALITAS
Kamis, 24 Januari 2019
“
Kemenangan yang
paling indah adalah
bisa menaklukkan hati
sendiri.
Ini Baru Berita
Kantor Wali Kota Medan Dikirimi Papan Bunga
'Selamat Jadi Kota Terjorok'
LIMA tahun menjalin rumah tangga dan
dua tahun berpacaran, membuat Gisella
Anastasia tidak mudah begitu saja melupa-
kan Gading Marten. Menurutnya, ini akan
menjadi hal yang sulit untuk dijalani.
Gisel mengaku akan susah untuk
mencari pengganti Gading, apalagi melupa-
kannya. Namun, ia akan membiarkan
semua berjalan secara alami dan tidak
ingin memaksakan harus segera bangkit
Gisel Akui Belum Bisa Move On
dari Gading Marten
ZIA Rashid dengan postur menjulang 2,4 meter didaulat
menjadi orang tertinggi di Pakistan.
Tinggi badan Zia hanya lebih pendek 7,6 centimeter dari
orang tertinggi di dunia. Namun, kelebihan ini justru
membuat pria 23 tahun itu bermasalah.
Pria kelahiran kota Multan di provinsi Punjab ini me-
mang menikmati popularitas dengan keunikannya itu.
PTJasaRaharjaKutipIWKBU
TanpaPayungHukumMMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
KKKKKuuuuutttttiiiiipppppaaaaan IWKBn IWKBn IWKBn IWKBn IWKBU (IU (IU (IU (IU (Iuraurauraurauran Wn Wn Wn Wn Waaaaajijijijijib Kb Kb Kb Kb Keeeeennnnndddddaaaaaraaraaraaraaraannnnn
BBBBBeeeeerrrrrmmmmmoooootttttooooor Ur Ur Ur Ur Ummmmmum) yaum) yaum) yaum) yaum) yannnnng dig dig dig dig dilllllaaaaakkkkkuuuuukkkkkaaaaan PT Jn PT Jn PT Jn PT Jn PT Jaaaaasssssaaaaa
RRRRRaaaaahhhhhaaaaarrrrrjjjjja sa sa sa sa seeeeelllllaaaaammmmma 17 ta 17 ta 17 ta 17 ta 17 taaaaahhhhhun tun tun tun tun teeeeerrrrrnnnnnyayayayayattttta ta ta ta ta taaaaannnnnpppppa pa pa pa pa paaaaayunyunyunyunyunggggg
hhhhhuuuuukkkkkum, tum, tum, tum, tum, taaaaapppppi hi hi hi hi haaaaannnnnya bya bya bya bya beeeeerrrrrdddddaaaaasssssaaaaarrrrrkkkkkaaaaan kn kn kn kn keeeeebbbbbiiiiijjjjjaaaaakkkkkaaaaannnnn
pppppeeeeerrrrruuuuusssssaaaaahhhhhaaaaaaaaaan an an an an asssssurauraurauraurannnnnsssssi ti ti ti ti teeeeerrrrrssssseeeeebbbbbuuuuuttttt.....
WALIWALIWALIWALIWALI Kota Medan mendapat
kiriman papan bunga, Rabu (23/
1) pagi. Isinya ucapan selamat
karena Kota Medan menjadi kota
terjorok pada 2019.
Papan bunga dengan dasar
hitam itu berdiri tegak tepat di
depan Kantor Wali Kota Medan di
Jalan Kapten Maulana Lubis,
Medan. Tulisannya:
Selamat dan Sukses WALIKO-
TA MEDAN ATAS PENGHAR-
GAAN KOTA TERJOROK BAGI
KOTA MEDAN Thn 2019
SEMOGA BAPAK SEHAT
SELALU
# SAYANGI MEDAN
Ucapan selamat itu berkaitan
dengan pernyataan Dirjen
Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Bahan Beracun Berbahaya
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Rosa
Vivien Ratnawati, yang menyata-
kan Medan sebagai kota metro-
politan terkotor. Pernyataan itu
disampaikan pada saat pemberian
penghargaan Adipura 2018 di
Gedung Manggala Wanabakti,
Jakarta, Senin (14/1).
Papan bunga itu tak berdiri
lama di depan kantor Wali Kota
Medan. Sekitar pukul 10.00 Wib,
papan bunga itu tidak ada lagi di
sana.
Selama 1Selama 1Selama 1Selama 1Selama 17 T7 T7 T7 T7 Tahunahunahunahunahun
JEMBATAN AMBRUK
Warga menyaksikan Jembatan Manuju yang ambruk akibat diterjang air di Desa Moncongloe, Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (23/1). Jembatan tersebut ambruk karena
meluapnya air Sungai Jenneberang akibat tingginya curah hujan.
TEMUAN JERAT SATWA
Aktivis lingkungan Forum Konservasi Leuser (FKL) dan Yayasan HutanAlam
dan LingkunganAceh (HAkA) memperlihatkan berbagai jerat satwa hasil sitaan
di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Banda Aceh, Aceh, Rabu (23/1). Sejak
akhir 2014 hingga 2018 para penjaga hutan (Ranger) FKL Aceh telah menyita
5.529 unit jerat yang terbuat dari tali dan kawat baja untuk berbagai jenis satwa
di kawasan ekosisten Leuser.
PAPAN BUNGA
Papan bunga tegak tepat di depan Kantor Wali Kota Medan , Rabu (23/1) pagi. Isinya ucapan selamat karena Kota
Medan menjadi kota terjorok pada 2019.
Hal ini dinyatakan Ketua Fo-
rum Peduli Proses Hukum me-
nilai, iuran tersebut dikutip kepa-
da kendaraan bermotor umum
berdasarkan kebijakan PT Jasa Ra-
harja tanpa payung hukum Boasa
Simanjuntak kepada wartawan
usai Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan Komisi C DPRD
Sumut, Rabu (23/1) di gedung
dewan.
Dia menyebutkan, PT Jasa Ra-
harja terlalu berani mengkaitkan
IWKBU dengan dengan UU 33
tahun 1964 tentang Dana Pertang-
gungan Wajib Kecelakaan Penum-
pang. Padahal, dalam UU tersebut
tidak terdapat soal IWKBU.
Dalam UU 33 tahun 1964 han-
ya mencantumkan Iuran Wajib
BBBBBaaaaannnnnddddda Aa Aa Aa Aa Accccceeeeeh, Rh, Rh, Rh, Rh, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
5.529 jerat berbagai jenis dite-
mukan tim patroli Forum Konser-
vasi Leuser (FKL) di sejumlah titik
di kawasan hutan Leuser, Aceh.
Ribuan jerat ini dipakai para pel-
aku untuk menangkap harimau
hingga gajah.
Ribuanjeratyangsudahdisitaitu
'dipamerkan' dalam konferensi pers
yang digelar di sebuah hotel di Ban-
da Aceh, Aceh, Rabu (23/1). Bentuk
jerat bervariasi dari selang kecil
hingga tali berukuran besar. Pada
beberapa jerat, masih ada kayu den-
gan ujung lancip yang dipakai untuk
membunuh satwa buruan.
Jerat yang dipamerkan tersebut
merupakan hasil sitaan selama em-
pat tahun terakhir. Barang bukti
tersebut ditemukan tim patroli yang
berjalan kaki dalam hutan kawasan
Leuser selama 15 hari setiap patroli.
"Ini sebagian dari jumlah yang
sudah kita amankan. Totalnya itu
5529 jerat yang dikumpulkan dari
tahun 2014-2018. Bentuk berat ini
ada yang diperuntukkan untuk
menjerat rusa, kambing huta, jerat
harimau, gajah hingga landak,"
kata Koordinator Tim Perlindun-
Dipakai Tangkap Harimau-Gajah
Ribuan Jerat Ditemukan
di Leuser Aceh
Bawaslu Telusuri Dana Rp 2 M
Digunakan Jokowi Beli Sabun
JJJJJaaaaakkkkkaaaaarrrrrttttta, Ra, Ra, Ra, Ra, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menyelidiki dana Rp 2 mil-
iar yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk memborong
sabun cuci piring dari salah seorang pengusaha mikro di Garut,
Jawa Barat, pada Sabtu (19/1) pekan lalu.
Untuk menelusuri hal ini, Bawaslu mengumpulkan informasi
terkait detil kegiatan Jokowi itu, sebagai bahan awal penyelidikan.
"Sedang diminta melakukan investigasi atas informasi yang
berseliweran," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin
di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).
Menurut Afifuddin, Bawaslu akan mencari tahu, apakah dana
Rp 2 miliar itu digunakan oleh Jokowi dalam kapasitasnya sebagai
presiden atau calon presiden.
Bawaslu akan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait
mengenai penggunaan dana tersebut.
"Kalau sebagai presiden kan kita nggak bisa komentar ya, mak-
sudnya dalam posisi kegiatan kepresidenan. Tapi disitu nanti kita
harus klarifikasi pihak yang terkait dan terlibat," kata Afif.
Investigasi kasus ini bisa dilakukan melalui 2 jalur. Pertama, in-
vestigasi berdasar temuan Bawaslu, dan kedua penyelidikan ber-
dasar laporan.
Menhan: Ba'asyir Harus Berjanji Tidak
Ajak Orang Lain Melawan Negara
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa
terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir harus memenuhi
sejumlah syarat jika ingin dibebaskan.
Salah satu syarat, meurut Ryamizard, Ba'asyir harus berjanji
untuk tidak menyebarkan pemikiran atau paham dengan tujuan
mengajak orang lain melawan negara.
"Kalau dia memang harus berjanji, ada perjanjian dong. Tidak
menyebarkan macam-macam seperti dulu mengajak orang ber-
buat melawan negara dan lain-lain. Ada syarat juga, nggak bebas
begitu saja," ujar Ryamizard saat ditemui di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu (23/1).
Selain itu, lanjut Ryamizard, Ba'asyir juga harus menyatakan
ikrar pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hu-
kum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pem-
bebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
Ryamizard juga meminta Ba'asyir menyatakan setia pada
ideologi negara, Pancasila.
KPK meminta proses pemecat-
an PNS yang terbukti korupsi di-
percepat. Menurut KPK, para ke-
pala daerah ataupun pimpinan in-
stansi harus mengikuti aturan
yang telah ditentukan.
"Kami ingatkan lagi agar para
pimpinan instansi tidak melaku-
kan perlawanan atau menentang
aturan-aturan yang sudah ada dan
imbauan, atau bahkan keputusan
bersama yang sudah dibuat sebel-
umnya dan segera memberhenti-
kan para ASN yang sudah terlibat
korupsi tersebut," kata Kabiro Hu-
mas KPK Febri Diansyah di Ge-
Belum Semua PNS Korup Dipecat,
KPK Minta Proses Dipercepat
Terima Tamu Kedubes Inggris
DPRD Aceh:
Cambuk Tidak Langgar HAM
AAAAAccccceeeeeh, Rh, Rh, Rh, Rh, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage menyatakan hukuman
cambuk bagi pelanggar syariat Islam di provinsi itu untuk mem-
berikan efek jera. Hal itu disampaikan di depan tamu dari delegasi
Kedubes Inggris.
"Hukuman cambuk tidak melanggar HAM. Hukuman cambuk
untuk efek jera agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya,"
kata Azhari Cage di Banda Aceh, sebagaimana dilansir Antara,
Rabu (23/1).
Pernyataan tersebut dikemukakan Azhari Cage dalam perte-
muan Komisi I DPR Aceh dengan delegasi Kedutaan Besar Ing-
gris. Dalam pertemuan itu, Azhari Cage didampingi dua anggota
Komisi I DPR Aceh, HM Saleh dan Buhari Selian.
Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Bulan Bintang ini
menyebutkan hukuman cambuk tersebut dilaksanakan di hadapan
khalayak ramai. Tujuannya memberi pelajaran bagi yang lain agar
tidak mencontoh perbuatan terhukum.
"Hukuman cambuk berlaku bagi siapa saja yang melanggar
syariat Islam di Aceh. Bagi nonmuslim, bisa memilih hukuman
Pasutri di Medan Buat Uang Palsu
Istri Ditangkap Polisi
dan Suami Masih Buron
Polres Pelabuhan Belawan, Medan menggagalkan peredaran
uang palsu. Dua pelaku ditangkap. Sedangkan seorang lainnya
masih diburu.
Berdasarkan informasi dihimpun, pemalsuan itu dilakukan
pasangan suami istri Rindi Atika alias Tika (35) dan Zulkifli, war-
ga Jalan Jawa Gang V Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan
Belawan. Rindi telah diamankan di rumahnya Senin (21/1).
"Tapi suaminya lari dan masih dalam pengejaran kita," kata
AKBP Ikhwan Lubis, Kapolres Pelabuhan Belawan, Rabu (23/1).
Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang
bukti dari rumah pasutri itu, yakni 1 kotak, 18 lembar uang palsu
pecahan 100.000, 11 lembar uang palsu pecahan 100.000 yang be-
lum dipotong, 1 pisau cutter, 1 penggaris besi, 1 list tengah uang
palsu, 1 setrika, dan 1 keramik warna biru muda.
Penangkapan Rindi diawali dari tertangkapnya Anugrah Huta-
suhut di Blok I Lingkungan V Lorong IV Pulau Sicanang, Medan
Belawan, Senin (21/1).
"Tersangka Anugrah itu menggunakan uang palsu yang diper-

11Kamis, 24 Januari 2019 REALITAS
Pria Tertinggi.....................................................................
Namun ada hal lain yang mengganjal di hatinya.
"Saya belum bisa menemukan belahan jiwa sejauh ini. Saya
belum menemukan perempuan yang cukup tinggi bagi saya,"
ujar Zia dalam sebuah wawancara.
"Hampir tidak mungkin (mendapatkan jodoh). Keluarga saya
juga berjuang untuk mencarikan jodoh," tambah Zia.
Zia melanjutkan, keluarganya bahkan mencoba mencari
jodoh ke sejumlah keluarga tetapi tidak ada yang tertarik.
"Secara personal saya sudah berhenti memikirkan soal
jodoh," ujar Zia.
Jodoh bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Zia.
Dia juga kesulitan mencari pekerjaan tetap. Zia berharap,
pemerintah setempat menyadari keunikannya dan menawarinya
pekerjaan.
Selain itu, dari ke hari Zia menghadapi berbagai masalah
terkait tinggi badannya yang tak lazim.
"Saya sulit mencari pakaian siap pakai. Saya harus menjahit
pakaian dan memesan sepatu dari Karachi," kata dia.
"Masalah terbesar adalah saya tidak bisa menumpang bus
umum saat bepergian. Saya tak bisa duduk karana tak ada
cukup ruang untuk kaki saya," tambah Zia.
Namun, Zia tetap melihat hal positif dari keunikan yang
dimilikinya.
"Di balik semua kesulitan ini, saya bangga dengan tinggi
tubuh ini. Saya bangga karena berbeda dengan orang lain,"
kata Zia.
Baca juga: Manusia Tertinggi di Dunia Akhirnya Menikah
"Perbedaan ini memberi saya kebahagiaan karena banyak
orang yang ingin berselfie dengan saya. Banyak orang memper-
hatikan saya, itu membuat saya senang," ujarnya.
Keunikannya ini membuat Zia kerap diundang ke berbagain-
egara di dunia, terakhir kali dia diundang berkunjung ke
Zimbabwe. (kmp)
dari keterpurukan.
"Kalau dibilang ''move on itu lupa dan nyari yang lain, ya itu
susahlah pasti. Apapun yang terjadi, yang namanya bareng-
bareng tujuh tahun kalau ditotal sama pacaran, pastilah susah.
Orang pacaran berapa bulan aja rempong setengah mati, orang
putus aja bikin klarifikasi," kata Gisel.
Dia mengatakan, pastilah setiap hubungan butuh waktu
menerima. "Bedanya ini kan pernikahan, jadi sudah dipikirin
matang banget sampai harus pisah. Kalau matang segala
macam sudah, cuma kalau ditanyai move on segala macam, ya
proses," lanjut Gisel.
Finalis Indonesian Idol 2018 ini juga mengatakan dia masih
sering mengingat kenangan saat masih bersama Gading.
"Sebenarnya bukan memberatkan atau gimana sih, tapi apa
yang membuat sedih paling lebih ke memories sama kadang
masih kayak mimpi gitu, gila juga ya, nekat juga ya ini," jelas
Gisel.
Perempuan kelahiran 16 November 1990 ini, tidak yakin
apakah ke depannya akan trauma dengan pernikahan atau
tidak. Ia merasa semua akan terjawab seiring berjalannya
waktu. "Mungkin, tapi enggak tahu (trauma). Tapi sering ngucap
sama teman aku, 'Kawin lagi deh nih kayaknya'. Ngomong
sembarangan kalau ini sih, tapi enggak tahu, lihat aja nanti,"
ujar Gisel. (rol)
Gisel Akui .............................................................................
"Tadi ada yang ambil naik
pikap warna hitam, tapi nggak
tahu siapa," kata seorang petugas
Satpol PP yang bertugas di Kantor
Wali Kota Medan.
Belakangan, ada kelompok
yang mengaku mengirim papan
bunga itu. Mereka menamakan
diri Aliansi Sayangi Medan.
Anggota Aliansi Sayangi
Medan, M Yusuf Hanafi Sinaga,
mengatakan, papan bunga sengaja
dikirim sebagai bentuk sindiran
karena mereka prihatin dengan
kondisi Kota Medan belakangan
ini.
"Kami sangat mengapresiasi
predikat tersebut bisa diraih oleh
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin,
meskipun apresiasi ini merupakan
kritikan untuk beliau," katanya
kepada wartawan.
Aliansi Sayangi Medan
berharap sindiran lewat papan
bunga itu dapat menyadarkan
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin
bahwa masyarakat sangat
menginginkan perbaikan di kota
ini.
Sementara Kabag Humas
Setdako Medan Ridho Nasution
mengaku belum mengetahui
adanya papan bunga itu. Namun,
dia menolak jika Medan diberi
julukan kota terkotor.
"Saya sendiri belum melihat
(papan bunga). Tapi Medan
adalah rumah kita bersama.
KLHK juga sudah menyebutkan,
Medan juga bukan terkotor, tapi
nilainya rendah," ujar Ridho.
Menurut dia, kalaupun masih
ada sampah yang menumpuk di
beberapa titik, itu akibat dari
masih kurangnya kesadaran
masyarakat untuk membuang
sampah pada tempatnya. Padahal
yang akan merasakan dampaknya
adalah masyarakat.
"Pemkot selalu berusaha selalu
melayani masyarakat dalam hal
kebersihan. Terkait pembuangan
sampah kapan. Kemudian
langkah apa saja, kemudian
goyong royong juga kita harapkan
dari masyarakat," ungkapnya.
(m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k)
Kantor Wali Kota..................................................................................................................
Penumpang Kendaraan Umum. Ini dikutip berdasarkan tanda bukti
yang dicetak Menteri Keuangan, bukan yang dicetak PT Jasa Raharja.
"Hal itu juga dipertegas Peraturan Kementerian Keuangan dengan
membayar Rp60 sekali jalan terhadap penumpang. Kalau IWKBU dari
mana dasarnya PT Jasa Raharja mengutip sebesar Rp210 ribu pertahun
terhadap satu kendaraan umum. Ini jelas, kutipan yang dilakukan PT
Jasa Raharja, itu pungli sebab menarik IWKBU tanpa payung hukum.
" Peruntukkan IWKBU tidak diketahui secara pasti. karena yang
mengcover kematian, kecelakaan adalah SWDKLLJ yang tertera dalam
STNK. IWKBU ini sudah ada sejak tahun 2002. Persoalan ini sudah dis-
ampaikan ke DPRD Sumut sejak 2003 dan baru tahun ini direspon.
Padahal dalam masalah IWKBU ini terindikasi korupsi berjamaah, "
ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution
mengatakan, hasil RDP dengan Forum Peduli Proses Hukum, Dinas
Perhubungan, Samsat dan Jasa Raharja dilanjutkan dengan RDP gabun-
gan, karena ada beberapa poin, terkait beberapa komisi. Misalnya ada
persoalan hukum harus melibatkan Komisi A, terkait perhubungan
harua melibatkan Komisi D.
"Apalagi kita mendengar ada MoU antara Organda Pusat dengan
Kementerian, maka nanti kita sinkronkan di RDP selanjutnya," tambah-
nya sembari meminta masing-masing instansi membawa bahan yang
ingin disampaikan. (R(R(R(R(R-m-m-m-m-mi)i)i)i)i)
PT Jasa Raharja.................................................................
gan Satwa Liar FKL, Dedy Yansyah
kepada wartawan.
Untuk tahun 2018 saja, tim pa-
troli menemukan 843 jerat dengan
jenis di antaranya perangkap kan-
dang, perangkap lem, jerat nilon,
jerat bambu, jerat burung, jerat ro-
tan, jerat seling kecil dan besar.
Jerat ini dipakai untuk menangkap
burung, rusa, kijang, kambing lan-
dak serta harimau dan beruang.
"2018 itu paling banyak dite-
mukan jerat rusa dan harimau,"
jelas Dedy.
Menurut Dedy, jumlah jerat
yang ditemukan pada 2018 sedikit
meningkat dibandingkan pada
2017 lalu dengan jumlah 814 jerat.
Jerat yang ditemukan di lokasi, di-
ambil dan patroli dan kemudian
dibawa turun. Selain itu, di sejum-
lah lokasi, mereka juga menemu-
kan beberapa bangkai satwa.
"Jerat paling banyak ditemukan
di Aceh Selatan, Subulussalam,
Aceh Tenggara. Tapi paling tinggi
dua kabupaten itu yaitu Aceh Sela-
tan dan Subulussalam," jelas Dedy.
"Tim FKL juga menemukan
613 kasus perburuan pada 2018.
Angka ini menurun dibandingkan
tahun 2017 dengan jumlah 729 ka-
sus," ungkapnya. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Ribuan Jerat ...........................................................................................................................
Hingga saat ini belum ada laporan yang diterima Bawaslu terkait ka-
sus tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan penelusuran awal.
Presiden Joko Widodo memborong sabun cuci piring senilai Rp 2
Miliar dari salah seorang pengusaha mikro saat berkunjung ke Garut,
Sabtu (19/1).
Belakangan, sejumlah pihak mempertanyakan dari mana uang yang
dipakai untuk membeli 100.000 botol sabun itu serta peruntukannya.
Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko
Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung, menjelaskan, bahwa sabun se-
banyak itu dibeli menggunakan anggaran TKN.
"Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100.000
sabun, per sabunnya Rp 20.000, totalnya Rp 2 Miliar itu adalah dana
dari TKN," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1).
"Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudi-
an membeli itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangakat
UMKM," tambahnya. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Bawaslu Telusuri.............................................................
"Itu salah satu persyaratan jadi
warga negara ya begitu. Ya harus,"
kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf TNI AD
(Kasad) itu mengatakan, pemerin-
tah telah bersikap toleran dengan
mewacanakan pembebasan
Ba'asyir dengan pertimbangan as-
pek kemanusiaan.
Oleh sebab itu, kata Ryamizard,
sudah selayaknya Ba'asyir me-
menuhi syarat pembebasan se-
bagai bentuk timbal balik terhadap
negara.
"Kami kan sudah toleran. Dia
sudah tua, sudah lama di penjara.
Dengan rasa kemanusiaan pres-
iden biar saja dia di rumah dengan
keluarganya," tutur Ryamizard.
"Biar dia berkumpul dengan
orang rumah, cucunya, anaknya di
masa tuanya. Itu kan harus ada
timbal balik dong. Timbal balik
kan bukan untuk presiden, untuk
negara ini," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordi-
nator Politik, Hukum, dan
Keamanan Wiranto mengatakan,
Presiden Joko Widodo memerin-
tahkan kepada pejabat terkait un-
tuk segera melakukan kajian se-
cara lebih dalam terkait pembe-
basan Abu Bakar Ba'asyir.
Menurut Wiranto, pihak kelu-
arga telah meminta pembebasan
sejak 2017 karena usia lanjut dan
kesehatan yang terus menurun.
Atas dasar itu dan alasan ke-
manusiaan, Presiden Jokowi me-
mahami permintaan keluarga
Ba'asyir.
Meski demikian, menurut
Wiranto, pembebasan Ba'asyir
juga mempertimbangkan aspek-
aspek lainnya, seperti kesetiaan
kepada Pancasila, hukum, dan lain
sebagainya.
"Presiden tidak grusa-grusu,
serta-merta, tapi perlu memper-
timbangkan aspek lainnya. Karena
itu, Presiden memerintahkan pe-
jabat terkait melakukan kajian
mendalam dan komprehensif me-
respons permintaan itu," katanya.
KKKKKooooommmmmiiiiisssssi III Si III Si III Si III Si III Sepepepepepaaaaakkkkkaaaaattttt
Sementara itu Anggota Komisi
III DPR dari Fraksi Gerindra,
Sufmi Dasco Ahmad, meminta pe-
merintah mengkaji secara men-
dalam mengenai pembebasan ter-
pidana kasus terorisme Abu Bakar
Ba'asyir.
Hal itu dilakukan agar pembe-
basan Ba'asyir tidak menimbulkan
polemik di masyarakat.
"Hal seperti ini harus melalui
kajian yang mendalam, harus
dikaji dulu baru action. Jangan
rencana action sudah dibuka,
timbul kendala baru dikaji," ujar
Dasco saat ditemui di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(23/1).
Dasco sepakat dengan sikap
pemerintah yang mempertim-
bangkan aspek kemanusiaan
dalam membebaskan Ba'asyir.
Kendati demikian, mekanisme
pembebasan Ba'asyir harus sesuai
dengan skema yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pe-
masyarakatan dan Peraturan Men-
teri Hukum dan HAM Nomor 3
Tahun 2018 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Ke-
luarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti
Bersyarat, terdapat empat syarat
formil bagi narapidana kasus ter-
orisme.
Pertama, bersedia bekerja sama
dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara
tindak pidana yang dilakukannya.
Kedua, telah menjalani paling
sedikit dua pertiga masa pidana,
dengan ketentuan dua pertiga
masa pidana tersebut paling sedi-
kit 9 bulan.
Ketiga, telah menjalani asimila-
si paling sedikit setengah dari sisa
masa pidana yang wajib dijalani.
Keempat, menunjukkan kesa-
daran dan penyesalan atas kesala-
han yang menyebabkan pemohon
dijatuhi pidana dan menyatakan
ikrar kesetiaan pada NKRI secara
tertulis.
"Ada tata cara pembebasan ber-
syarat, ada tara caranya. Yang kita
lihat di sini, kami bisa menerima
pemerintah beritikad baik dengan
alasan kemanusiaan," kata Dasco.
(k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Menhan: Ba'asyir .................................................................................................................
dung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (23/1).
Pemerintah, lewat SKB MenpanRB, Mendagri dan Kepala BKN me-
mang memerintahkan agar para PNS korup yang putusannya sudah
inkrah segera dipecat. Target pemecatan itu awalnya tuntas pada 2018.
PNS korup itu sendiri, berdasarkan data BKN, berjumlah 2.357 or-
ang per September 2018. Namun, masih berdasarkan data BKN, hingga
14 Januari 2019 baru 393 orang dari 2.357 PNS korup yang dipecat. Se-
lain itu, BKN juga menyatakan ada 498 PNS korup lain di luar 2.357
orang tadi yang telah dipecat oleh PPK masing-masing.
KPK pun mengingatkan ada potensi kerugian keuangan negara jika
para PNS yang terbukti korupsi itu tak dipecat. Alasannya, PNS tersebut
tetap menerima gaji meski mendekam dalam penjara.
"Ada risiko hukum dan keuangan yang seharusnya menjadi pertim-
bangan serius bagi para pejabat pembina kepegawaian ini atau PPK
tersebut," ucap Febri.
Selain meminta para PNS yang terbukti korupsi dipecat, Febri juga
kembali menyinggung soal surat urunan PNS Pemkot Batam untuk
membantu terpidana korupsi. KPK pun meminta dilakukan pemerik-
saan terkait adanya surat yang ditandatangani Sekda Batam itu.
"Kami juga meminta agar pemeriksaan dilakukan terhadap pihak
yang membuat dan kemudian menandatangani surat tersebut. Sebe-
narnya kepentingannya apa. Saya kira kalau ada aturan yang dilanggar,
maka sepatutnya diberikan sanksi yang tegas agar ini jadi pesan yang
clear bagi pemerintah daerah yang lain untuk tidak kompromi dengan
korupsi," pungkas Febri. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Belum Semua ....................................................................
cambuk atau kurungan badan," papar Azhari Cage.
Politikus Partai Aceh tersebut mengatakan hukuman cambuk diatur
dalam qanun jinayat. Qanun tersebut merupakan turunan Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
"Penerapan hukuman cambuk merupakan kekhususan bagi Aceh.
Penerapannya juga tidak melanggar hukum secara nasional karena dia-
tur perundangan-undangan yang merupakan konstitusi Republik Indo-
nesia," kata Azhari Cage.
Political Officer Kedutaan Besar Inggris Ramon Sevilla mengatakan
selama ini pihaknya menerima informasi terkait hukuman cambuk dari
pemberitaan media massa.
"Karena itu, kami ke Aceh untuk mencari informasi yang sebenarnya
menyangkut pelaksanaan hukuman cambuk, apakah prosesnya melang-
gar HAM atau tidak," ujar Ramon Sevilla. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
DPRD Aceh: ..........................................................................
olehnya dari tersangka Zulkifli," kata Ikhwan.
Anugrah mendapatkan uang palsu itu dengan cara menggadaikan
sepeda motornya kepada Zulkifli. "Setelah menggadaikan sepeda mo-
tornya, Anugrah mempergunakan uang palsu itu. Namun, perbuatan-
nya ketahuan dan dilaporkan ke Polsek Belawan," jelas Ikhwan.
Laporan itu ditindaklanjuti petugas. Dia diamankan bersama barang
bukti 28 lembar uang palsu pecahan 100 ribu. "Kita masih melakukan
penyelidikan dan pengembangan sekaligus mengejar pelaku yang bu-
ron," tutup Ikhwan. (m(m(m(m(mdddddk)k)k)k)k)
Istri Ditangkap ..................................................................
AMBLES
Hujan deras yang terus
mengguyur sejumlah wilayah
Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah mengakibatkan jalan raya
Paninggaran menuju Kalibening,
Kabupaten Banjarnegara ambles,
Rabu, 23 Januari 2019. Hal ini
membuat aktivitas warga, pelajar
dan perekonomian terganggu.
203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan
Mundur dari Parpol, OSO Tak Mau
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memutuskan untuk tetap tak me-
masukkan nama Oesman Sapta Odang ( OSO) dalam daftar calon ang-
gota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, KPU tak
bisa memperlakukan OSO secara istimewa.
OSO tetap harus menyerahkan surat pengunduran diri dari kepen-
gurusan partai politik jika ingin lolos sebagai calon anggota DPD.
Evi mengatakan, ada 203 calon anggota DPD yang mundur dari par-
tai politik untuk memenuhi syarat pencalonan anggota DPD.
"Ada 203 calon DPD yang telah mengundurkan diri atau berhenti
dari partai politik untuk menjadi calon DPD," kata Evi saat ditemui di
Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).
"KPU kan dalam memperlakukan seluruh peserta caleg itu kan harus
setara dan adil ya, harus sama," lanjut dia.
Menurut Evi, OSO satu-satunya pengurus partai politik yang enggan
mundur dari jabatannya, tetapi bersikukuh ingin lolos sebagai caleg DPD.
"OSO (satu-satunya) calon DPD yang tidak menyerahkan surat pen-
gunduran diri," ujar Evi.
Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/
2018 menyebutkan bahwa pengurus partai politik dilarang rangkap ja-
batan sebagai anggota DPD.
KPU juga telah memberikan tenggat waktu kepada OSO hingga Se-
lasa (22/1) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus
partai politik.
Akan tetapi, hingga batas waktu yang ditentukan, Ketua Umum Par-
tai Hanura itu tetap tak menyerahkan syarat pencalonan tersebut.
Dengan demikian, KPU memastikan OSO tak lolos sebagai caleg DPD.
Nama OSO juga tak akan dicantumkan dalam surat suara Pemilu 2019.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Oesman Sapta
Odang (OSO) dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.
Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai
pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD peri-
ode 2019-2024. Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum
Partai Hanura.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga sebelumnya telah men-
geluarkan putusan atas gugatan yang dilayangkan OSO.(d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
KPK memastikan tidak akan
mengabaikan fakta-fakta per-
sidangan yang terjadi dalam
perkara suap terkait RAPBN-P
2018 yang menjerat mantan ang-
gota DPR Amin Santono dan man-
tan pejabat di Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) Yaya
Purnomo. Terlebih, dalam pusa-
ran perkara itu muncul dugaan
keterlibatan 9 kepala daerah.
"Terbuka kemungkinan dilaku-
kan pengembangan sejak awal.
Kami juga periksa sejumlah saksi
dari sejumlah daerah karena kami
duga yang terjadi pada tersangka
yang diproses tersebut juga terjadi
di daerah lain," kata Kabiro Humas
KPK Febri Diansyah, Selasa (22/1).
Sembilan nama kepala daerah
itu disebut dalam tuntutan Yaya
Purnomo dalam persidangan pada
Senin, 21 Januari kemarin. Nama-
nama yang disebut dalam tuntutan
itu pun sudah dimintai keterangan
oleh KPK. Febri menyatakan KPK
terus mencermati berbagai fakta
dan bukti untuk keperluan
pengembangan.
"Tentu kami juga tidak bisa
mengatakan, KPK akan menter-
sangkakan kepala daerah lain itu
nanti tergantung kecukupan bukti,
tapi pengembang sangat dimu-
ngkinkan, dan kami cermati,"
ucapnya.
Di antara nama-nama itu ada
yang masih aktif, ada yang sudah
mantan, bahkan ada pula yang
sudah meninggal dunia. Siapa saja?
Mustafa selaku Bupati Lam-
pung Tengah
Mustafa disebut memberikan
uang suap Rp 3,1 miliar lewat sese-
orang bernama Taufik Rahman
yang kemudian diserahkan ke Eka
Kamaludin. Uang dari Mustafa itu
sebenarnya ditujukan untuk Amin
Santono dan Yaya Purnomo sebagai
fee pengurusan DAK (Dana Aloka-
si Khusus) Lampung Tengah.
Rudi Erawan selaku Bupati
Halmahera Timur
Rudi disebut memberi grati-
fikasi kepada Yaya Purnomo sebe-
sar Rp 1,6 miliar untuk kepentin-
gan DAK dan DID (Dana Insentif
Daerah) Halmahera Timur pada
APBNP 2017.
Aziz Zaenal selaku Bupati Ka-
mpar
Dalam tuntutan itu disebut
Aziz yang kini sudah almarhum
memberi gratifikasi Rp 175 kepa-
da Yaya terkait DAK Kabupaten
Kampar bidang pendidikan tahun
2018.
Zulkifli As selaku Wali Kota
Dumai
Dia disebut memberi gratifika-
si secara bertahap kepada Yaya
dan seorang bernama Rifa Surya
senilai Rp 450 juta dan SGD 35
ribu untuk mengamankan alokasi
DAK Kota Dumai.
Khairudin Syah Sitorus selaku
Bupati Labuhanbatu Utara
Khairudin disebut memberi
gratifikasi senilai Rp 400 juta dan
SGD 290 ribu kepada Yaya Purno-
mo terkait dengan DAK Labuhan-
batu Utara 2018.
Rizal Effendy selaku Wali Kota
Balikpapan
Dia disebut bersama Kadis
PUPR Balikpapan Tara Allore
memberi Rp 1,4 miliar ke Yaya
Purnomo terkait pengurusan DID
Balikpapan 2018.
Aunur Rafiq selaku Bupati Ka-
rimun
Aunur Rafiq terkait pemberian
gratifikasi untuk kepentingan DID
Karimun. Gratifikasi dari Aunur
itu disebut berjumlah Rp 500 juta.
Budi Budiman selaku Wali
Kota Tasikmalaya
Dia disebutkan dalam dakwaan
tersebut memberi sekitar Rp 700
juta yang dibagikan oleh Yaya
Purnomo kepada Puji Suhartono
dan Rifa Surya.
Ni Putu Eka Wiryastuti selaku
Bupati Tabanan
Eka disebut memberi gratifika-
si Rp 600 juta dan USD 55 ribu ke-
pada Yaya Purnomo. Uang itu dis-
ebut sebagai gratifikasi untuk ke-
pentingan pengurusan DID Ta-
banan tahun 2018. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
KPK Pelototi Keterlibatan 9 Kepala Daerah
di Kasus Mafia Anggaran
Yusril: Jokowi Bilang 'Mudahkan
Syarat Pembebasan Ba'asyir'
Pengacara capres incumbent Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Ma-
hendra, mengungkapkan pesan kliennya dalam kapasitas sebagai pres-
iden terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi, disebut
Yusril, meminta supaya syarat pembebasan Ba'asyir dimudahkan.
"Pak Jokowi bilang, 'Kita mudahkan saja syarat-syarat itu.' Jokowi minta
saya mencari jalan keluar dan menjembatani," ujar Yusril dalam acara Prime
News CNN Indonesia TV seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/1).
Yusril kemudian berdialog dengan Ba'asyir di Lembaga Per-
masyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yusril
sempat meyakini Ba'asyir bahwa setia kepada Pancasila tidak bertentan-
gan dengan Islam.
"Saya berdialog dengan Ba'asyir. Jawabannya klasik, seperti 20 tahun
lalu: setia ke Allah, setia ke Islam, nggak ke yang lain. Saya katakan, 'Ustaz,
setia ke Islam juga sebenarnya sama (dengan setia) ke Pancasila karena
(Pancasila) tidak bertentangan dengan Islam.' 'Ya, saya tahu itu, (tapi) saya
taat ke Islam saja,'" kata Yusril, menirukan dialognya dengan Ba'asyir. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)

FestivalDanauTobaDisarankan
GandengEvenNasional
MMMMMeeeeedddddaaaaan, Rn, Rn, Rn, Rn, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
WWWWWaaaaakkkkkiiiiil Gl Gl Gl Gl Guuuuubbbbbeeeeerrrrrnnnnnur Sur Sur Sur Sur Sumumumumumaaaaattttteeeeera Ura Ura Ura Ura Utttttaaaaara (Wra (Wra (Wra (Wra (Waaaaaggggguuuuubbbbbsssssu)u)u)u)u)
MMMMMuuuuusssssa Ra Ra Ra Ra Raaaaajjjjjeeeeekskskskskshhhhhaaaaah mh mh mh mh meeeeennnnnyayayayayarararararannnnnkkkkkaaaaan an an an an agggggaaaaar pr pr pr pr peeeeelllllaaaaaksksksksksaaaaannnnnaaaaaaaaaannnnn
FFFFFeeeeessssstttttiiiiivavavavaval Dl Dl Dl Dl Daaaaannnnnaaaaau Tu Tu Tu Tu Tooooobbbbba (FDa (FDa (FDa (FDa (FDT) kT) kT) kT) kT) ke de de de de depepepepepaaaaannnnn
mmmmmeeeeennnnnggggggggggaaaaannnnndddddeeeeennnnng eg eg eg eg evvvvveeeeen nn nn nn nn naaaaasssssiiiiiooooonnnnnaaaaalllll. S. S. S. S. Seeeeehhhhhininininingggggggggga ma ma ma ma maaaaammmmmpppppuuuuu
mmmmmeeeeennnnndddddooooonnnnngggggkkkkkrararararak kk kk kk kk kunununununjjjjjununununungggggaaaaan wn wn wn wn wiiiiisssssaaaaatttttaaaaawawawawawan kn kn kn kn ke De De De De Daaaaannnnnaaaaauuuuu
TTTTTooooobbbbba.a.a.a.a.
Ingin Pasang
Iklan
Hubungi
081361253995/
081263183010
atau
Email ke:
harian_realitas
@yahoo.com
12REALITASKamis, 24 Januari 2019 HARIAN
REALITAS
PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS - 1A KHUSUS
RELAAS PENYERAHAN TAMBAHAN KON-
TRA MEMORI KASASI
Nomor: 58/Pdt.G/2018/PT.Mdn, jo
Nomor: 61/Pdt.G/2017/PN.Mdn
Pada hari ini, KAMIS tanggal 24 JANUARI 2019, saya BELINUN SEMBIRING, SH,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-AKhusus yang dihunjuk atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-AKhusus untuk menjalankan pekerjaan
ini;
TELAH MENYERAHKAN KEPADA:
PARA AHLI WARIS MARUHUM MANGASA TAMPUBOLON, kewarganegaraan
Indonesia, terakhir beralamat di Jalan Prapatan II No. 34 Jakarta, dan sekarang ini
tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, semula Tergugat I/Turut Terbanding, selanjutnya disebut sebagai TU-
RUT TERMOHON KASASI-I;
MUDA SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Terong
No. 131 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru dan sekarang tidak dike-
tahui lagi alamatnya yang pasti semula Tergugat II/Turut Terbanding II sekarang
sebagai TURUT TERMOHON KASASI-II;
1 (satu) set tambahan Memori Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Peng-
adilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019,
yang diajukan oleh OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH, MH, MKn, Advokat dan Kon-
sultan Hukum pada Kantor Hukum “OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH MH & RAKAN”,
yang beralamat kantor di Jalan Merbau No. 10-D, Medan, Kel. Sekip, Kec. Medan
Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama: GUNTUR MA-
NURUNG dan ROCKI FELLER MANURUNG, selanjutnya disebut sebagai PARA
TERMOHON KASASI/PARA PEMBANDING, semula PARA TERGUGAT-III dan
IV, telah menyerahkan Tambahan Kontra Memori Kasasi, terhadap Putusan Penga-
dilan Tinggi Medan, tanggal 11 April 2018, Nomor: 58/Pdt/2018/PT.Mdn, Jo. Putu-
san Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 19 Oktober 2017, Nomor:
61/Pdt.G/2017/PN.Mdn, dalam perkara antara:
YULMI YETTI SARAGIH...............................sebagai PARA PEMOHON KASASI
LAWAN
GUNTUR MANURUNG, Dkk.................sebagai PARA TERMOHON KASASI
DAN
MARUHUM MANGASA TAMPUBOLON.......sebagai PARA TERMOHON KASASI
Demikian relaas Penyerahan Tambahan Kontra Memori Kasasi ini dibuat dan
dilaksanakan melalui pemberitahuan koran/media massa dengan ditandatangani
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.
Jurusita Pengganti
d.t.o
BELINUN SEMBIRING, SH, MH
NIP. 19741228 200604 1 002
Hal itu disampaikan Wagubsu
Musa Rajekshah ketika menerima
kunjungan Direktur Utama Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
(BPODT) Kemenp ar, Arie
Prasetyo di ruang kerjanya, lantai
9 kantor Gubernur Sumatera Ut-
ara Jalan Pangeran Diponegoro
Nomor 30 Medan, Rabu (23/1).
Menurut Wagubsu, selama ini
pelaksanaan FDT terkesan sere-
monial saja, sehingga tidak mam-
p u m e n d o n g k r a k j u m l a h
wisatawan domestik maupun luar
negeri. "Selama ini FDT yang dise-
lenggarakan terkesan seremonial,
hingga kurang menarik para pen-
gujung untuk datang," ujarnya.
Wagubsu menuturkan, bebera-
pa tahun lalu dirinya sempat terli-
bat dalam kegiatan FDT dengan
mengisi rally motor besar yang di-
ikuti peserta dari sejumlah negara
sahabat mengitari Danau Toba.
Kegiatan ini bisa menjadi daya tarik
bagi pengunjung dalam dan luar
negeri. “Dan tentunya diisi dengan
even-even lainnya,” ujar Musa Ra-
jekshah yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck juga menyarankan, agar
jadwal pelaksanaan FDT sudah
ditetapkan jauh hari sebelumnya,
sekaligus berbagai even yang akan
diisi, serta penginapan yang terse-
dia. Kemudian disosialisasikan
melalui brosur, spanduk dan berb-
agai media informasi lainnya. Seh-
ingga informasi tentang FDT sam-
pai ke masyarakat, bahkan ke luar
negeri.
“Tidak seperti selama ini, kita
tidak mengetahui tanggal pasti
akan diadakannya FDT, meski
daerah penyelenggara kita tetap-
kan. Maka penting ke depan di-
adakan rapat menetapkan tanggal
FDT dan tidak lagi berubah-ubah,
meski diadakannya di sekitaran
kabupaten/kota di sekitar kawasan
Danau Toba,” ujarnya.
Seperti yang diketahui, ada be-
berapa lokasi atau destinasi wisata
yang ada di Sumut ini, yang mem-
buat wisatawan manca negara ingin
berkunjung dan menikmati Sumut,
diantaranya Danau Toba, Tangka-
han dan Nias. “ Maka kita harapkan
Danau Toba terus berbenah diri
dan ini tentunya harus ada dukun-
gan baik dari Pemprovsu, Pemkab/
Pemko juga CSR dengan satu tu-
juan, yaitu memajukan wisata Dan-
au Toba,” kata Wagubsu.
Direktur Utama BPODT Ke-
menpar Arie Prasetyo menyatakan
sependapat dengan Wagubsu Musa
Rajekshah. Menurutnya, Danau
Toba memiliki nilai jual yang san-
gat tinggi, karena itu, selain mem-
benahi lokasi wisatanya, juga san-
gat penting untuk melakukan pe-
nataan tempat-tempat penginapan,
hotel dan berbagai fasilitas pen-
dukung lainnya. “ Seperti hotel,
tentunya harus dilengkapi dengan
informasi Danau Toba sebagai
daerah yang sangat indah,” ujarnya.
Karena itu, sebagai Dirut
BPODT sangat setuju akan usulan
yang disampaikan Wagubsu tentang
pelaksanaan FDT yang harus men-
gandeng even-even lain, termasuk
even nasional. Juga membenahi
pengingapan atau hotel-hotel di se-
kitar lokasi wisata. “Dalam waktu
dekat saya berharap ada rapat mem-
bahas tentang kawasan Danau Toba
kedepannya,” sebutnya.
Turut hadir pada kesempatan
itu Asisten Administrasi Umum
dan Aset Pemprovsu Zonny Waldi,
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina
Konstruksi Provsu Abdul Haris
Lubis, dan Kepala Dinas Sumber
Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provsu Lukmanul Hakim,
serta sejumlah direktur BPODT
Kemenpar. (R(R(R(R(R-a-a-a-a-al)l)l)l)l)
TERIMA KUNJUNGAN
Wagubsu Musa Rajekshah ketika menerima kunjungan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kemenpar, Arie Prasetyo di ruang
kerjanya, lantai 9 kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (23/1).
Jokowi Tak Campuri Urusan Politik
Ahok Usai Bebas Penjara
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
akan bebas dari penjara pada Kamis (24/1) besok. Jokowi mengatakan
dirinya memulangkan sepenuhnya kepada Ahok rencana apa yang akan
dia jalani, termasuk soal sikap politiknya.
Jokowi mengatakan, mantan tandemnya di Pemprov DKI itu sudah
menjalani proses hukum selama 2 tahun. Ahok menjalani masa di pen-
jara Mako Brimob karena divonis bersalah atas kasus penistaan agama.
"Ini kan Pak Ahok kan sudah menjalani proses hukum. Pak Ahok juga
sudah menjalani hukuman. Dan besok sudah bebas," kata Jokowi ditemui
wartawan usai dirinya menghadiri perayaan hari ulang tahun Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (23/1).
Jokowi pun mengaku belum ada rencana untuk bertemu Ahok di
hari kebebasannya nanti. "Belum ada rencana," katanya.
Dia juga menegaskan, tak mau mencampuri urusan Ahok terkait
dengan rencana yang akan dilakukan mantan Bupati Belitung Timur
itu. Termasuk soal sikap Ahok di bidang politik.
"Ya terserah Pak Ahok-lah, terserah Pak Ahok," kata Jokowi.
Ahokakanbebassetelahmenjalanimasatahananselama2tahundiMako
Brimob, Kelapa Dua, Depok. Selama menjalani masa tahanan 2 tahun, Ahok
disebut banyak mengalami perubahan. Bahkan dia menegaskan tidak ingin
dipanggil Ahok melainkan BTP. Ahok mengaku kini bersyukur bisa men-
jalani masa tahanan di Mako Brimob karena bisa belajar menguasai diri. Dia
meminta maaf kepada berbagai pihak atas segala kesalahannya.
"Saya juga mau sampaikan kepada Ahokers, para PNS DKI, para
pembenciku sekalipun, aku mau sampaikan mohon maaf atas segala tu-
tur kata, sikap, perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti
hati dan perasaan saudara dan anggota keluarganya," tulis Ahok di akun
media sosial @basukibtp, Kamis (17/1). (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Direktur Advokasi dan Hukum
Badan Pemenangan Nasional
pasangan Prabowo Subianto-San-
diaga Uno (BPN) Sufmi Dasco
Ahmad menuturkan, pihaknya te-
lah melaporkan Tabloid Indonesia
Barokah ke pihak kepolisian.
Tabloid itu dilaporkan lantaran
diduga memuat pemberitaan yang
tendensius terhadap pasangan ca-
pres-cawapres nomor urut 02 Prabo-
woSubianto-SandiagaUnodantidak
jelas siapa yang menerbitkan.
"Kami sudah laporkan pada pi-
hak yang berwajib, karena tabloid-
tabloid itu isinya tendensius dan
juga tidak jelas penerbitannya,"
ujar Dasco saat ditemui di Ko-
mpleks Parlemen, Senayan, Jakar-
ta, Rabu (23/1).
Menurut Dasco isi pember-
itaan Tabloid Indonesia Barokah
berpotensi memecah belah
masyarakat. Tabloid itu beredar
secara massif di Jawa Tengah dan
Jawa Barat.
Bahkan, kata Dasco, tabloid
tersebut disebarkan langsung ke
rumah-rumah.
"Di Jawa Barat juga ada. Nah,
makanya tadi saya bilang karena
beredarnya secara masif dan ke-
mudian berpotensi mengganggu
ketertiban umum dan keresahan
di masyarakat nah itu makanya
segera kami ambil langkah untuk
melaporkan," ucap Dasco.
Secara terpisah, Wakil Direktur
Komunikasi dan Media BPN Dhi-
mam Abror meminta Badan Pen-
gawas Pemilu (Bawaslu) menye-
lidiki tabloid Indonesia Barokah
yang diduga bernada fitnah.
"Kami juga minta Bawaslu se-
lidiki tabloid gelap itu karena isin-
ya full fitnah," ujar Dhimam kepa-
da wartawan, Rabu (23/1).
Dari foto halaman depan yang
diterima wartawan, diketahui tab-
loid tersebut bertajuk "Tabloid
Barokah".
Kemudian di bawahnya terdap-
at judul berita terkait reuni 212.
Dhimam mengatakan, pem-
beritaan dalam tabloid itu cen-
derung tendensius dan menyudut-
kan calon presiden nomor urut 02
Prabowo Subianto.
Selain itu, kata Dhimam, BPN
juga akan melaporkan redaksi
"Tabloid Barokah" ke Dewan Pers.
"Kami juga segera akan lapor-
kan tabloid itu ke Dewan Pers,"
kata Dhimam.
GGGGGaaaaannnnndddddeeeeennnnng Dg Dg Dg Dg Deeeeewawawawawan Pn Pn Pn Pn Peeeeerrrrrsssss
Sementara itu Badan Pengawas
Pemilu ( Bawaslu) bersama Dewan
Pers melakukan kajian terhadap
Tabloid Indonesia Barokah.
Sebab, menjadi kewenangan
Dewan Pers untuk menyelidiki
adanya produk jurnalistik yang
diduga memuat pemberitaan yang
tendensius terhadap peserta pemilu.
"Karena ini terkait apakah bagi-
an dari produk jurnalistik atau
tidak, kita sedang menunggu
koordinasi dengan unsur di gugus
tugas Dewan Pers," kata Komi-
sioner Bawaslu Mochammad
Diduga Tendensius, Timses Prabowo-Sandiaga
Laporkan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi
Afifuddin di kantor Bawaslu,
Jakarta Pusat, Rabu (23/1).
Menurut Afif, pengkajian telah
dilakukan di sejumlah daerah di
Jawa Tengah dan Jawa Barat kare-
na persebarannya di kedua provin-
si ini dinilai cukup ramai.
Selain melakukan kajian, Ba-
waslu bersama Dewan Pers telah
meminta seluruh pihak tak lagi
menyebarkan tabloid tersebut.
Hal ini untuk mencegah terjad-
inya penghinaan terhadap salah
satu peserta pemilu.
"Kita cegah untuk meluas dan
koordinasi dengan jajaran kepoli-
sian, tapi yang pasti biar tidak
meresahkan dulu," ujar Afif.
Namun demikian, jika hasil ka-
jian membuktikan ada unsur
penghinaan dalam Tabloid Indo-
nesia Barokah, maka tak menutup
kemungkinan kasus itu diselidiki
lebih lanjut oleh Sentra Gakkum-
du (Penegakan Hukum Terpadu)
yang terdiri dari Bawaslu, Kepoli-
sian dan Kejaksaan Agung. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Komisioner Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Wahyu Setiawan
mengatakan, KPU belum memu-
tuskan nama moderator debat
kedua Pilpres 2019 yang akan
digelar pada 17 Februari 2019.
Wahyu mengakui, dua nama
mantan pembaca berita Metro TV,
Najwa Shihab dan Tommy Tjokro,
diusulkan sebagai moderator.
"Kemarin itu nama Najwa (Shi-
hab) dan Tommy Tjokro itu yang
mengusulkan adalah pihak TV
penyelenggara. Jadi KPU belum
dalam posisi memutuskan siapa
moderatornya," kata Wahyu saat
ditemui di Kantor Badan Penga-
was Pemilu, Jakarta, Rabu (23/1).
Wahyu mengatakan, sebelum
diputuskan, nama moderator
harus disepakati oleh tim kam-
panye Joko Widodo-Ma'ruf Amin
maupun Prabowo Subianto-Sandi-
aga Uno.
Hal itu sesuai dengan ketentu-
an dalam Pasal 277 ayat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten-
tang Pemilu.
Aturan itu menyebutkan, mod-
erator debat pasangan calon yang
dipilih KPU harus mendapatkan
kesepakatan/persetujuan para
pasangan calon peserta debat.
"KPU enggak bisa tentukan
moderator secara sepihak," ujar
Wahyu.
Rencananya, nama moderator
debat kedua pilpres akan dibahas
kembali dalam rapat KPU bersa-
ma tim kampanye, Jumat (25/1).
Sebelumnya, Juru Bicara Badan
Pemenangan Nasional (BPN)
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,
Andre Rosiade, meminta KPU un-
tuk menunjuk moderator yang ne-
tral dan tidak berpihak.
Pernyataan ini muncul setelah
mengetahui nama Najwa Shihab
dan Tommy Tjokro diusulkan se-
bagai moderator debat kedua.
Namun, Wakil Ketua BPN,
Priyo Budi Santoso mengklarifika-
si pernyataan Andre. Ia mengata-
kan, hingga saat ini BPN belum
menolak Najwa Shihab maupun
Tommy Tjokro dari daftar calon
moderator.
Debat kedua pilpres akan dige-
lar Minggu (17/2). Peserta debat
adalah calon presiden. Tema yang
diangkat energi, pangan, infras-
truktur, sumber daya alam, dan
lingkungan hidup.
Debat akan diselenggarakan di
Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasi-
un televisi akan menyiarkan debat,
yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan
INews TV. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Soal Moderator Debat, KPU Pastikan
Tak Akan Putuskan Sepihak
Menteri Agama (Menag), Luk-
man Hakim Saifuddin menarget-
kan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) bisa ditetapkan pada 6
Febuari mendatang. Menurut dia,
sampai saat ini Panitia Kerja (Pan-
ja) Komisi VIII DPR RI masih ter-
us melakukan pembahasan bersa-
ma Panja Kementerian Agama ter-
kait penetapan biaya haji tersebut.
"Komisi VIII panja terus
melakukan pembahasan bersama
pemerintah dan mudah-mudahan
tanggal 6 Februari sesuai dengan
jadwal mereka kita sudah bisa tetap-
kan berapa biaya ibadah haji tahun
2019," ujar Lukman saat ditemui
usai membuka Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) di Hotel Shangri La
Jakarta, Rabu (23/1) sore.
Menurut Lukman, hingga saat
ini pihaknya masih membahas
poin-poin pembiayaan haji 2019.
Karena, penentuan BPIH juga
dipengaruhi kurs dolar atau riyal
terhadap rupiah.
"Tahun lalu saja ketika BPIH
ditetapkan di tahun 2018, kurs ru-
piah per satu dolar adalah Rp 13
ribuan kalau tidak salah, sekarang
sudah Rp 14 ribu sekian sudah
hampir seribu selisihnya," ucap
Lukman.
Karena itu, dia meminta agar
masyarakat bersabar menunggu
penetapan BPIH. Menurut dia, pe-
merintah dan DPR masih akan
terus melakukan pengkajian se-
cara mendalam.
"Jadi itu terus dibahas, kita men-
dalami, mengkaji, melihat, secara
seksama. Oleh karena itu saya ber-
harap melalui media, masyarakat
sebaiknya menunggu, karena ini
proses yang belom selesai masih
berubah-rubah, sebaiknya kita ber-
sabar," kata Lukman. (d(d(d(d(dtttttc)c)c)c)c)
Menag Targetkan BPIH 2019
Ditetapkan Awal Februari
Komisi Pemberantasan Korup-
si (KPK) terus mendalami proses
pemberian suap penyaluran ban-
tuan dari pemerintah melalui Ke-
menpora kepada KONI Tahun
Anggaran 2018. Untuk men-
dalaminya, KPK pada Rabu (23/1)
memeriksa tersangka Eko Triyan-
to (ET) yang merupakan staf Ke-
menterian Pemuda dan Olahraga.
"Penyidik mendalami dan
melanjutkan materi pemeriksaan
sebelumnya terhadap ET terkait
peran yang bersangkutan dalam
proses pemberian suap dan
menyukseskan proposal-proposal
yang diajukan KONI kepada Ke-
menpora," kata Juru Bicara KPK
Febri Diansyah di Gedung KPK,
Jakarta, Rabu.
Selanjutnya, kata Febri, KPK
juga mendalami bagaimana peran
Eko Triyanto dalam konteks
hubungannya dengan tersangka
lainnya di Kemenpora.
"Sejauh mana ET mengetahui,
sejauh mana tersangka mengetahui
bagaimana pengajuan proposal
sampai pada akhirnya dugaan
pemberian uang sebagai "kickback"
atau sebagai fee terkait pencairan
dana hibah tersebut," kata Febri.
KPK telah menetapkan lima ter-
sangka dalam kasus itu, yakni diduga
sebagai pemberi, yaitu Sekretaris Jen-
deral KONI Ending Fuad Hamidy
(EFH) dan Bendahara Umum KONI
Jhonny E Awuy (JEA).
Sedangkan diduga sebagai pen-
erima, yakni Deputi IV Kemente-
rian Pemuda dan Olahraga Mulya-
na (MUL), Adhi Purnomo (AP)
yang merupakan Pejabat Pembuat
Komitmen pada Kemenpora dan
kawan-kawan serta Eko Triyanto
(ET) yang merupakan staf Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga dan
kawan-kawan.
Diduga Adhi Purnomo, Eko
Triyanto dan kawan-kawan men-
erima pemberian sekurang-
kurangnya Rp 318 juta dan dari
pejabat KONI terkait hibah pe-
merintah kapada KONI melalui
Kemenpora. Diduga Mulyana me-
nerima uang dalam ATM dengan
saldo sekitar Rp 100 juta terkait
penyaluran bantuan dari pemerin-
tah melalui Kemenpora kepada
KONI Tahun Anggaran 2018.
Sebelumnya Mulyana telah me-
nerima pemberian pemberian
lainnya sebelumnya, yaitu pada
April 2018 menerima satu unit
mobil Toyota Fortuner, pada Juni
2018 menerima sebesar Rp 300
juta dari Jhonny E Awuy, dan pada
September 2018 menerima satu
unit smartphone merk Samsung
Galaxy Note 9.
Dana hibah dari Kemenpora
untuk KONI yang dialokasikan
adalah sebesar Rp 17,9 miliar.
Pada tahap awal, diduga KONI
mengajukan proposal kepada Ke-
menpora untuk mendapatkan
dana hibah tersebut. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
KPK Dalami Proses Pemberian
Suap Dana Hibah Kemenpora
BBBBBlllllaaaaannnnngggggpppppiiiiidididididieeeee, R, R, R, R, Reeeeeaaaaalililililitttttaaaaasssss
Seekor anak orangutan Sumat-
era (Pongo abelii) dievakuasi dari
permukiman warga di kawasan
Gampong Paya, Kecamatan Blang-
pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya
(Abdya), Aceh, pada Selasa (22/1).
Satwa dilindungi ini akan direha-
bilitasi di Sibolangit, Deli Serdang,
Sumut.
Orangutan jantan yang diberi
nama Sapto itu dievakuasi petugas
Yayasan Orangutan Sumatera Les-
tari-Orangutan Information Cen-
tre (YOSL-OIC). Evakuasi dilaku-
kan setelah Balai Konservasi Sum-
ber Daya Alam (BKSDA) Aceh
menginformasikan mengenai
adanya orangutan yang dipelihara
warga di Aceh.
Satwa itu dikabarkan dibeli
dari warga sekitar 6 bulan lalu.
"Dia membelinya dari ladang,
kemudian dibawa ke rumah,"
kata Panut Hadisiswoyo, Ketua
Yayasan (YOSL-OIC), di Medan,
Rabu (23/1).
Orangutan itu ditempatkan di
kandang ayam. Kondisinya
kekurangan nutrisi. YOSL-OIC
bersama pihak BKSDA dan Polres
setempat kemudian bergerak ke
lokasi. Pemilik sempat menolak
penyitaan Sapto.
Dia akhirnya bersedia menyer-
ahkan orangutan itu setelah
mendapat penjelasan bahwa satwa
itu dilindungi. Sapto diserahkan
dan dibawa dari lokasi sekitar
pukul 17.00 Wib menuju Sibolang-
it.
Dokter hewan dari YOSL-OIC
yang ikut dalam proses evakuasi,
Zulhilmi, mengatakan bahwa Sap-
to akan menjalani rehabilitasi. Dia
akan dikarantina di The Sumatran
Orangutan Conservation Pro-
gramme (SOCP) di Batumbelin,
Sibolangit, Deli Serdang.
Zulhilmi mengatakan, ber-
dasarkan pemeriksaan awal, anak
orangutan itu baru berusia sekitar
2 tahun. Kondisinya tampak nor-
mal pada bagian fisik luarnya.
Tidak ada bekas luka di tubuhnya.
"Kita akan periksa kesehatannya
lebih jauh," ungkapnya. [noe]kan,
diduga telah ada kesepakatan ant-
ara pihak Kemenpora dan KONI
untuk mengalokasikan fee sebesar
19,13 persen dari total dana hibah
Rp 17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp
3,4 miliar. (k(k(k(k(kmmmmmp)p)p)p)p)
Warga Aceh Pelihara Anak
Orangutan di Kandang Ayam

Kamis, 24 januari 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Kamis, 24 januari 2019

Similar to Kamis, 24 januari 2019 (10)

More from Harian Realitas

More from Harian Realitas (8)

Kamis, 24 januari 2019