Dokumen ini menjelaskan proses pembentukan negara Indonesia mulai dari persiapan melalui BPUPKI dan PPKI hingga proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya membahas pembentukan kelengkapan negara melalui pengesahan UUD'45, pengangkatan presiden dan wakil presiden, pembentukan kementerian dan provinsi, serta badan-badan negara seperti KNIP dan BKR.
2. Persiapan Pembentukan Negara
Kebangsaan Indonesia
A
BPUPKI
(Dokuritsu Junbi Coosakai)
Dibentuk oleh : Letnan Jenderal Kumakichi Harada
Tanggal : 1 Maret 1945
Tujuan : Untuk mempelajari dan menyelidiki hal-
hal penting yang berkaitan dengan pembentukan
negara Indonesia merdeka.
Ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
3. Sidang Pertama
(29 Mei-1Juni)
Sidang Kedua
(10 Juli-16 Juli)
Menghasilkan : bahan-bahan pemikiran
tentang dasar negara Indonesia.
Penggagas dasar negara :
Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
Menghasilkan : Rumusan tentang
Undang-Undang Dasar.
Dibentuk tiga panitia : - Panitia
Perancang UUD - Panitia Pembela
Tanah Air - dan Panitia Keuangan dan
Perekonomian.
4. 1 Juni 1945 Hari Lahirnya Pancasila
22 Juni 1945 BPUPKI membentuk panitia sembilan
Ir. Soekarno (Ketua)
K.H. Wachid
Hasyim
Kahar Muzakar
Abikusno
Tjokrosujoso
Mr. A.A. Maramis
Drs. Mohammad
Hatta (Wakil)
H. Agus Salim
Mr. Achmad
Subarjo
Mr. Muhammad
Yamin
5. PPKI
(Dokuritsu Junbi Inkai)
Dilantik oleh : Jenderal Terauchi Hisaichi
Tanggal : 7 Agustus 1945
Ketua : Ir. Soekarno
Wakil Ketua : Drs. Muhammad Hatta
Anggota 21 orang ditambah 6 orang tanpa izin
dari pihak Jepang.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dasar negara
Pancasila yang rumusannya sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B
Janji Jepang Mengenai Kemerdekaan
Indonesia
Kehancuran Kota Hiroshima dan Nagasaki
merupakan faktor pemicu Jepang harus
menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang
semakin terjepit dalam kekalahan, Jepang
terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada
bangsa Indonesia.
7. 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr.
Radjiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalat,
Saigon (Vietnam) oleh Panglima Angkatan
Perang Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu
Marsekal Terauchi.
Terdapat dua agenda penting dalam pertemuan
tersebut :
(1) Tentang waktu Indonesia merdeka,
(2) Pembahasan kembali batas-batas wilayah
Indonesia sebagai negara merdeka.
8. Peristiwa Rengasdengklok
Perbedaan pendapat tentang waktu
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Golongan muda
16 Agustus 1945.
Golongan tua
18 Agustus 1945.
Ahmad Subarjo
berhasil
meyakinkan
golongan muda
bahwa
proklamasi akan
dibacakan
keesokan harinya
tanggal 17
Agustus 1945.
10. Perubahan-perubahan pada naskah proklamasi
Kata ‘tempoh’ diganti menjadi ‘tempo’
‘wakil-wakil bangsa Indonesia’ diganti menjadi ‘atas nama bangsa
Indonesia’
‘Djakarta 17-8-05’ menjadi ‘Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05’
Naskah klad tidak ditandatangani sedangkan naskah otentik
ditandatangani
11. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Hari Jum’at Legi, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB
Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (kediaman Ir.
Soekarno)
12.
13. Pembentukan Kelengkapan Negaraan
D
Sidang PPKI
18 Agustus 1945 mengambil 3 keputusan:
a. Menetapkan dan mengesahkan UUD’45;
b. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan
Moh. Hatta sebagai wakil presiden;
c. Membentuk Komite Nasional sebagai
pembantu Presiden (pemerintah) sebelum
DPR/MPR seperti yang diharapkan UUD
terbentuk.
19 Agustus 1945 mengambil 3
keputusan:
a. Menetapkan 12 kementrian
yang bertugas membantu
Presiden (Pemerintah);
b. Membagi wilayah Indonesia ke
dalam 8 provinsi beserta
menunjuk para Gubernurnya;
c. Akan membentuk suatu Badan
Keamanan Rakyat (BKR).
22 Agustus 1945 dihasilkan 3 keputusan :
a. Membentuk Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) yang berpusat di Jakarta;
b. Menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI)
sebagai satu-satunya partai politik di
Indonesia;
c. Membentuk Badan Keamanan Rakyat
(BKR).