Negara Hukum Dan Demokrasi diIndonesia

1. Negara Hukum
dan Demokrasi di
Indonesia
Oleh Kelompok 9 :
1. Ananda Hanif Putra (2110912035)
2. Asdhy Yansyah (2110911014)
3. Arib M Jahfal (2110912046)
4. Harland Ramadhan (2110912045)
5. TM Farhan Fadhly (2110911034)
6. Zaid Abdullah S (2110912034)

2. A.PENGERTIAN
NEGARA HUKUM
Pemikiran tentang Negara Hukum sudah cukup tua,latar belakang
kemunculanya pun merupakan reaksi rakyat terhadap kesewanang-
wenang penguasa pada masa lampau,secara historis konsep Negara
Hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan Rech staat,
Negara hukum menurut konsep Anglo saxon ( rule of law ),konsep social
legality dan konsep Negara Hukum Pancasila. Negara hukum atau biasa
yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan
negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada
aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang
melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk
mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

3. B.CIRI-CIRI NEGARA HUKUM
1.Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis
2.Hukum sebagai patokan segala bidang atau Supremasi Hukum
3.Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM)
4.Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan
kedudukan dihadapan hukum
5.Adanya pembagian kekuasaan yang jelas
6.Adanya peradilan pidana dan perdata
7.Legalitas dalam arti hukum itu sendiri

4. C.DASAR INDONESIA
SEBAGAI NEGARA
HUKUM
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia
menganut beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Pasal 1
ayat 3 memiliki makna bahwa Indonesia adalah negara hukum
yang penyelenggarannya dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada

5. D.PENGERTIAN
DEMOKRASI
Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata
dalam bahasa Yunani yaitu ‘demos’ yang berarti
rakyat dan ‘kratos/cratein’ yang berarti
pemerintah. Sehingga demokrasi dapat diartikan
sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln
berpendapat bahwa demokrasi itu adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.

6. E.KAITAN INDONESIA SEBAGAI
NEGARA HUKUM DAN
DEMOKRASI
Konsep Demokrasi tidak terlepas dari nama yakni
“Negara” karena tempat demokrasi itu sendiri
adalah suatu negara. Sedangkan Negara akan
menciptkan suatu hukum yang dipimpin oleh
penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur
pemerintahan yang ada di suatu negara agar
menjaga ketertiban masyarakat dan kepastian
hukum.

7. Dalam suatu Demokrasi partisipasi rakyatlah yang merupakan pokok dari sistem
demokrasi ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa peraturan Hukum dalam suatu negara tidak
akan berjalan stabil dan akan kehilangan bentuk dan arah , sedangkan hukum tanpa sistem
demokrasi akan kehilangan arti atau makna.

8. SEKIAN DARI
KELOMPOK 9
TERIMAKASIH