SlideShare a Scribd company logo

OPTIMALISASI PMA UNTUK KESEJAHTERAAN

•Download as PPT, PDF•
•
F
Fabian Buddy Pascoal

Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi peran investasi asing di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Saat ini, peran investasi asing di Indonesia belum optimal karena beberapa faktor seperti rendahnya daya saing global, kurang memadainya infrastruktur, serta ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

1 of 79
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAMRANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL FABIAN BUDDY PASCOAL, S.H., LL.M. PAPARAN TASKAP PPRA LV LEMHANNAS RI OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAOPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNAGUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAMRANGKADALAMRANGKA PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL FABIAN BUDDYPASCOAL, S.H., LL.M. PAPARAN TASKAPPPRA LV LEMHANNAS RI Jakarta, 27 Oktober2016
OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL TERCAPAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG DIHARAPKAN PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA SAAT INI
LANDASAN PEMIKIRAN PELUANG & KENDALA OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL BANGNAS TERCAPAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING YANG DIHARAPKAN PERAN INVESTASI ASING SAAT INI FEED BACK
TATA URUTTATA URUT
PENDAHULUAP 1 PENDAHULUAN
INDONESIA MEMPUNYAI POTENSI BESAR BAGI INVESTASI ASING
Presiden Jokowi menyampaikan sambutan sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada sesi pertama pertemuan G7, 27 Mei 2016 di Jepang Sumber: http://setkab.go.id/presiden-jokowi-indonesia-siap-jadi-motor-terciptanya-asia-yang-damai-dan-sejahtera/
Indikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang Kuat
PERAN INVESTASI ASING
POTRET FAKTA
IDR 545,4 T IDR 463,1 T 17,8% IDR 307,0 T IDR 156,1 T (US$ 14.5 B) IDR 365,9 T IDR 179,5 T (US$ 14.3 B) 19,2% 15,0% 0,3% 1.435.711 1.430.846 1.430.846 1.435.711 0,3% 19,2 % IDR 307,0 T (US$ 28.5 B) IDR 365,9T (US$ 29.4 B) Realisasi Investasi Jan – Des Penanaman Modal Asing Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri naik naik naik naik Realisasi Investasi 2015 (sumber: BKPM)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14 NO. INDIKATOR 2016 Negara Indonesi a Singapur a Malaysia Thailand Brunei Vietnam Filipina Peringkat 109 1 18 49 84 90 103 1 Memulai Usaha (Starting a business) 173 10 14 96 74 119 165 2 Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit) 107 1 15 39 21 12 99 3 Pendaftaran Properti (Registering property) 131 17 38 57 148 58 112 4 Penyambungan Listrik (Getting electricity) 46 6 13 11 68 18 19 5 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 148 5 31 70 16 168 126 6 Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders) 105 41 49 56 121 99 95 7 Akses Perkreditan (Getting credit) 70 19 28 97 79 28 109 8 Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor) 88 1 4 36 134 112 155 9 Penegakan Kontrak (Enforcing contract) 170 1 44 57 131 74 140 10 Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving insolvency) 77 27 45 49 98 123 53 Peringkat Indonesia Peringkat Indonesia Survei Ease of Doing Business (EoDB 2016) dari 189 negara
POKOK PERMASALAHAN: peran investasi asing di Indonesia belum optimal sehingga kesejahteraan masyarakat masih rendah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsepsi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut
PENDAHULUAP 2 LANDASAN PEMIKIRAN
 PROKLAMASI KEMERDEKAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN  TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN  TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI  TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)  TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI (SOSIALISME)  TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN  TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI  TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)  TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI (SOSIALISME) 17 LANDASAN HISTORIS LANDASAN OPERASIONAL LANDASAN TEORI LANDASAN FILOSOFIS LANDASAN KONSEPTUAL  UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN  UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL  UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025  UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK  PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019  INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM  UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN  UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL  UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025  UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK  PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019  INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM  L. IDIIL : PANCASILA  L. KONSTITUSIONAL : UUD’45  L. IDIIL : PANCASILA  L. KONSTITUSIONAL : UUD’45  L. VISIONAL : WANUS  L. KONSEPSIONAL : TANNAS  L. VISIONAL : WANUS  L. KONSEPSIONAL : TANNAS
PENDAHULUAP 3 KONDISI PERAN PMA SAAT INI
19 FAKTA TAHUN 2015:FAKTA TAHUN 2015: BANYAK INVESTOR TIDAK REALISASIKAN KOMITMEN INVESTASI 1.852 triliun rupiah Komitmen investasi 2015 45% (yoy)45% (yoy) Pertumbuhan Komitmen investasi 2015 545,4 triliun rupiah Realisasi investasi 2015 17,8% (yoy)17,8% (yoy) Pertumbuhan Realisasi investasi 2015
Kontribusi investasi terhadap PDB Triwulan 1/2015 Triwulan 2/2015 Triwulan 1/2016 Triwulan 2/2016 Investasi 32,85 32,53 33,15 32,45
POSTUR APBNPOSTUR APBN Sumber: ttp://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+- +harga+minyak+naik %2C+pemerintah+cuma+pangkas+belanja+rp+12%2C8+triliun
Perlambatan investasi TW II- 2016 thd TW I-2016 swasta belum cukup percaya diri untuk melakukan belanja => keengganan untuk melakukan realisasi atas komitmen penanaman modalnya peran dan manfaat PMA menjadi tidak optimal Tingkat Pertumbuhan Investasi   Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan IV-2015 Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan I-2016 Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan I-2015 Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan II-2015 Investa si -5,75 2,55 5,57 5,06
RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERKOTAAN Sumber ilustrasi: http://www.kabaranyar.com/2016/03/ini- jawaban-cerdas-dari-menteri-susi.html Sumber ilustrtasi: http://www.silet.co.id/2016/04/dituding-wapres-jk-bikin- susah-rakyat.html
RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERKOTAAN
RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN Kepala daerah yang tersangkut kasus hukum: • hingga 2010  206 • 2011 40 • 2012 41 • 2013 23 • 2014 56 (Cat: Indonesia punya 34 gubernur, 414 bupati dan 97 walikota)
RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN Men PAN-RB: “Kemampuan lebih dari 60% pegawai hanya sebatas administratif. Yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak sampai 40%.” Men PAN-RB: “Kemampuan lebih dari 60% pegawai hanya sebatas administratif. Yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak sampai 40%.”
Temukan dan cabut 3.143 Perda yang hambat pertumbuhan ekonomi daerah, perpanjang jalur birokrasi, dan hambat investasi dan kemudahan berusaha. Temukan 42.000 aturan di bawah UU yang masih berlaku REGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATAREGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATA “Mereka (investor) hitung izin itu hampir 2.000 izin. Lembarnya (dokumen) bisa mencapai 20.000 lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah,” kata Jokowi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28 Source: World Economic Forum Negara Peringkat 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 Swiss 1 1 1 1 1 1 1 Singapore 3 3 2 2 2 2 2 US 2 4 5 7 5 3 3 Japan 8 6 9 10 9 6 5 Malaysia 24 26 21 25 24 20 18 China 29 27 26 29 29 28 28 Thailand 36 38 39 38 37 31 32 Indonesia 54 44 46 50 38 34 37 Russia 63 63 66 67 64 53 45 India 49 51 56 59 60 71 55 Vietnam 75 59 65 75 70 68 56 Philippines 87 85 75 65 59 52 47 Brazil 56 58 53 48 56 57 75 Jumlah Negara 131 139 140 144 148 144 140 Global Competitiveness Index 2015- 2016 DAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAHDAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAH
PROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAHPROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAH MINIMUM YG BELUM SEIMBANGMINIMUM YG BELUM SEIMBANG (sumber ilustrasi : http://nasional.kontan.co.id/news/kspi-upah-buruh- indonesia-terendah-di-asia)
PELAYANAN INVESTASI DI DAERAHPELAYANAN INVESTASI DI DAERAH YANG BELUM MEMENUHI HARAPANYANG BELUM MEMENUHI HARAPAN
KURANGNYA INFRASTRUKTURKURANGNYA INFRASTRUKTUR INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA (sumber: The Global Competitiveness Report 2015-2016 - World Economic Forums) Tahun Peringkat 2010 – 2011 90 2011 – 2012 82 2012 - 2013 92 2013 - 2014 82 2014 - 2015 56 2015 - 2016 62
KETIMPANGAN KAWASAN BARAT DANKETIMPANGAN KAWASAN BARAT DAN KAWASAN TIMURKAWASAN TIMUR TOTAL REALISASI INVESTASI PMDN/PMA KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA NO URAIAN 2013 % 2014 % 2015 % (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) 1 Indonesia Bagian Barat 250,910,469.70 83.47 281,722,050.30 85.90 318,968,017.52 87.12 2 Indonesia Bagian Timur 49,688,843.00 16.53 46,244,275.80 14.10 47,160,948.34 12.88 TOTAL 300,599,312.70 100.00 327,966,326.10 100.00 366,128,965.86 100.00
IMPLIKASIIMPLIKASI
IMPLIKASI PERAN PMAIMPLIKASI PERAN PMA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
IMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKATIMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Masyarakat yang tidak sejahtera akan menjadi beban pembangunan nasional.
POKOK-POKOKPOKOK-POKOK PERSOALANPERSOALAN OPTIMALISASI PERANOPTIMALISASI PERAN PMAPMA
RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN LEGISLASI BELUM EFEKTIF BELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASINGBELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASING
PENDAHULUAP 4 PERKEMBANGAN LINGSTRA
PERKEMBANGAN GLOBALPERKEMBANGAN GLOBAL
Sumber ilustrasi: https://www.researchgate.net/figure/263045210_fig1_Figure-1- Boeing-787-Global-Work-Breakdown-Structure13
Sumber ilustrasi: http://defence.pk/threads/indonesia-military-news-discussion- thread.229571/page-491
Sumber ilustrasi: http://www.bidnessetc.com/35363-crude- oil-price-drops-on-supply-glut-concerns/ Sumber ilustrasi: http://www.businessinsider.sg/what-is-tpp-2016-9/ Sumber ilustrasi: https://www.theguardian.com/business/live/2016/jun/2 4/global-markets-ftse-pound-uk-leave-eu-brexit-live- updates Sumber ilustrasi: http://themiddleeastandislam.blogspot.co.id/2013/02/art-of-arab- spring.html
Sumber ilustrasi: https://racanaunwahas.blogspot.co.id/2014/10/pemuda-mea- antara-peluang-dan-ancaman.html Sumber ilustrasi: Paparan Materi TaNas, M. Nasir, Lemhannas RI, 2016
 keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;  gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke kawasan Asia Pasifik;  proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa yang diperkirakan terus meningkat;  harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor;  implementasi MEA;  posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi investasi asing;  populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi investasi asing;  keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;  gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke kawasan Asia Pasifik;  proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa yang diperkirakan terus meningkat;  harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor;  implementasi MEA;  posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi investasi asing;  populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi investasi asing;
 ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi investasi asing;  perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih memberi kepastian berusaha;  ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;  keragaman sosial budaya Indonesia; dan  TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan stablitas nasional.  ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi investasi asing;  perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih memberi kepastian berusaha;  ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;  keragaman sosial budaya Indonesia; dan  TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan stablitas nasional.
 kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah, terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur;  iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;  daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis komoditas SKA;  kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral; dan  regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan kemudahan berinvestasi.  kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah, terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur;  iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;  daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis komoditas SKA;  kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral; dan  regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan kemudahan berinvestasi.
PENDAHULUAP 5 KONDISI PERAN INVESTASI ASING YANG DIHARAPKAN
KEUANGANKEUANGAN  dana segar  sumber devisa  pajak  fluktuasi bunga bank & valas  hemat devisa PERSAINGANPERSAINGAN  akses bahan baku & perusahaan asing lainnya  pasar domestik dan internasional baru  ciptakan permintaan alat2 produksi dlm negeri  perkuat struktur ekonomi nasional  tingkatkan daya saing industri ekspor, dan bangkitkan industri lokal;  perlindungan polkam wilayah;  gulirkan gerak pembangunan  tarik investasi asing lain
TEKNOLOGITEKNOLOGI  bawa teknologi lebih tinggi  rangsang litbang teknologi lokal  perkenalkan best practices  bawa pengetahuan pemasaran produk  kelola SKA optimal dgn perhatikan lingk.hidup TENAGA KERJATENAGA KERJA  perkenalkan pola manajemen baru  lapangan kerja  tenaga kerja lokal dptkan penghasilan lebih baik, dan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan baru  karir di luar negeri
PEMBERDAYAAN PELAKUPEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKALUSAHA LOKAL  utk taat pada DNI, partner lokal dptkan kesempatan tumbuh bersama pihak asing, sebagai pemegang saham lokal atau pemasok PEMERATAAN PEMBANGUNANPEMERATAAN PEMBANGUNAN  buka wilayah baru, wilayah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah terpencil  bawa efek berganda ke wilayah dan daerah tersebut;  bangun konektivitas wilayah;  kurangi kesenjangan antar daerah  seimbangkan kawasan Agar peran-peran di atas dapat optimal, diharapkan adanya kondisi-kondisi, a.l.:
KAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITASKAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITAS STRUKTUR LEMBAGA : struktur organisasi, kapasitas tata laksana, budaya kerja, anggaran, sarana dan prasarana, dan standar pelayanan PERSONEL LEMBAGA : integritas dan kompetensi KULTUR LEMBAGA : sinergitas kelembagaan
ADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINANADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINAN BERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLABERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLA LEGISLASI PERIJINAN INVESTASILEGISLASI PERIJINAN INVESTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI : satu-satunya rujukan pengaturan persentase saham PMA, sesuai dgn peraturan2 sektoral, dan dinamis PERATURAN-PERATURAN DAERAH: tidak menghambat investasi PROSES PERIJINAN YANG SINGKAT DAN CEPAT
ADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONALADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONAL PERSAINGAN USAHA DOMESTIK YANG SEHAT PEMERINTAH MAMPU MENJAGA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM HAL PENETAPAN UPAH MINIMUM KOMUNIKASI YG EFEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH KBI DAN KTI MENUJU KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL ANTAR WILAYAH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN INOVATIF DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH
KONTRIBUSIKONTRIBUSI
EKSPOREKSPOR (18,8%)(18,8%) KONSUMSIKONSUMSI DOMESTIK (55,23%)DOMESTIK (55,23%) INVESTASIINVESTASI (32,45%)(32,45%) PERTUMBUHAN EKONOMI Sumber: Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2-2016 PENGELUARANPENGELUARAN PEMERINTAHPEMERINTAH (9,44%)(9,44%) KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
INVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KESEMPATANKESEMPATAN KERJAKERJA KESEMPATANKESEMPATAN KERJAKERJA PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Masyarakat yang sejahteraMasyarakat yang sejahtera merupakan pilar pembangunan nasionalmerupakan pilar pembangunan nasional Sumber ilustrasi: http://achmadrezafadillah.blogspot.co.id/2012/02/lima-pilar-pembangunan-nasional.html
PENDAHULUAP 6 KONSEPSI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
KEBIJAKANKEBIJAKAN
MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI KELEMBAGAAN  LEGISLASI IKLIM INVESTASI MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI KELEMBAGAAN  LEGISLASI IKLIM INVESTASI
EKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASI
STRATEGISTRATEGI
STRATEGI 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN STRATEGI 2 MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STRATEGI 3 MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL
STRATEGI 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN 1)K/L dan pemda lakukan evaluasi, analisa dan penataan struktur organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran; 2)K/L dan pemda membenahi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi; 3)K/L dan pemda merumuskan budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu; 4)K/L dan pemda menguatkan dan memantapkan metode pengalokasian anggaran; 5)K/L dan pemda lakukan menyediakan sarana dan prasarana sesai standar; 6)K/L dan pemda lakukan membuat prosedur kerja dan penerapan metode kerja modern berbasis iptek; 7)K/L dan pemda lakukan meminimalkan pengaruh negatip elit politik atau kelompok kepentingan; 8)Kementerian PAN-RB memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) yang terintegrasi, untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam rangka perijinan usaha penanaman modal UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
PERSONALIA KELEMBAGAAN 9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel, lembaga pemantau independen ; 10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding government untuk menarik minat angkatan muda; 11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja; 12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah; 13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi; 14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre- emptif, preventif, dan represif; 15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. PERSONALIA KELEMBAGAAN 9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel, lembaga pemantau independen ; 10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding government untuk menarik minat angkatan muda; 11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja; 12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah; 13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi; 14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre- emptif, preventif, dan represif; 15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.
KULTUR KELEMBAGAAN 16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal organisasi Kemenko; 17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain terkait kebijakan PMA; 18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil presiden; 19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental melayani dan beretos kerja tinggi; 20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait; 21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan untuk optimalisasi PMA. KULTUR KELEMBAGAAN 16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal organisasi Kemenko; 17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain terkait kebijakan PMA; 18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil presiden; 19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental melayani dan beretos kerja tinggi; 20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait; 21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan untuk optimalisasi PMA.
STRATEGI 2 MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 22) Kemenko Perekonomian, BKPM dan Kemkumham melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang dibuat pada jaman kolonial dan masih berlaku hingga kini, yang menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 23) BKPM, Kemkumham dan Kemendagri secara periodik melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan daerah yang masih berlaku yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 24) BKPM dan kementerian dan lembaga terkait, melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang menyangkut kementerian dan lembaga dimaksud yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 25) BKPM, Kemkumham dan Kemenlu secara periodik melakukan perbandingan atas model-model legislasi negara-negara lain yang terkait investasi asing; UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan; 27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia; 28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi perijinan investasi; 29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; 30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi; 31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam suatu peraturan; 32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan, website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan mengenai suatu hal tertentu; 26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan; 27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia; 28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi perijinan investasi; 29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; 30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi; 31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam suatu peraturan; 32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan, website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan mengenai suatu hal tertentu;
33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah; 34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi; 35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan hukum dan konsultan pajak; 36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR, setidaknya bagi anggota DPR yang baru; 33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah; 34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi; 35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan hukum dan konsultan pajak; 36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR, setidaknya bagi anggota DPR yang baru;
37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh asing,; 38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor bersangkutan; dan 39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan terarah. 37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh asing,; 38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor bersangkutan; dan 39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan terarah.
STRATEGI 3 MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL PELAYANAN PENANAMAN MODAL 40)Kemenko Perekonomian lewat perubahan-perubahan Daftar Negatif Investasi dari waktu ke waktu, memberi kesempatan bagi penanaman modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha yang memberi mereka keuntungan yang wajar, namun sekaligus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 41)Keminfokom menuntaskan peta jalan ekonomi digital (e‐commerce road map) bagi pengembangan industri ekonomi digital (e‐commerce); 42)Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia I, dan PT Pelabuhan Indonesia II mengurangi waktu inap (dwelling time) barang di pelabuhan-pelabuhan; 43)BKPM dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan, penyederhanaan, peringkasan dan percepatan proses perijinan; UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP): 45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah bersangkutan; 46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah; 47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi publik, khususnya bagi para investor; 48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ; 49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di daerah; 50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif; 44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP): 45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah bersangkutan; 46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah; 47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi publik, khususnya bagi para investor; 48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ; 49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di daerah; 50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;
51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah terkait; 52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka; KETENAGAKERJAAN 53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi bersama; 54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata; 55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha; 51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah terkait; 52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka; KETENAGAKERJAAN 53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi bersama; 54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata; 55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha;
INFRASTRUKTUR 56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas; 57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia; 58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan; 59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit APBN saat ini; INFRASTRUKTUR 56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas; 57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia; 58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan; 59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit APBN saat ini;
PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) 60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah; 61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah; 62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu; 63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK- SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science dan Techno Park; 64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; dan 65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing sebagai pusat-pusat keunggulan.   PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) 60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah; 61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah; 62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu; 63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK- SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science dan Techno Park; 64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; dan 65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing sebagai pusat-pusat keunggulan.  
PENDAHULUAP 7 PENUTUP
INVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT PEPEMBANGUNANMBANGUNAN NASIONALNASIONAL PEPEMBANGUNANMBANGUNAN NASIONALNASIONAL KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN kapasitas kelembagaan pemerintahan kapasitas kelembagaan pemerintahan peraturan perUUan yg efektif dan bermanfaat peraturan perUUan yg efektif dan bermanfaat iklim investasi asing yg berparadigma nasional iklim investasi asing yg berparadigma nasional MEMPERKUAT EKOSISTEM YG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MEMPERKUAT EKOSISTEM YG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA rendahnya kapasitas kelembagaan rendahnya kapasitas kelembagaan legislasi belum efektiflegislasi belum efektif belum memadainya iklimbelum memadainya iklim investasi asinginvestasi asing belum memadainya iklimbelum memadainya iklim investasi asinginvestasi asing
SARANSARANSARANSARAN

Recommended

工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友
工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友
工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友精兵 基督
 
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望精兵 基督
 
Athar CV updated
Athar CV updatedAthar CV updated
Athar CV updatedAthar Zaheer
 
HDW Player - Ad Features
HDW Player - Ad FeaturesHDW Player - Ad Features
HDW Player - Ad FeaturesThineshkumar75
 
Italian bologna Wine
Italian bologna WineItalian bologna Wine
Italian bologna WineInternational Business Trading Solutions
 
Ambuj_Chaudhary_C.V
Ambuj_Chaudhary_C.VAmbuj_Chaudhary_C.V
Ambuj_Chaudhary_C.VAmbuj Chaudhary
 
Doctors’ Choice Awards
Doctors’ Choice AwardsDoctors’ Choice Awards
Doctors’ Choice AwardsKeziah Royeston
 
Spanish meet & sausages Catalog 2016
Spanish meet & sausages Catalog 2016Spanish meet & sausages Catalog 2016
Spanish meet & sausages Catalog 2016International Business Trading Solutions
 

Recommended

工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友
工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友
工作坊 潘美惠牧師 苦難中的約伯三朋友精兵 基督
 
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望
Ted 生命故事分享 林永頌長老 生命的盼望精兵 基督
 
Athar CV updated
Athar CV updatedAthar CV updated
Athar CV updatedAthar Zaheer
 
HDW Player - Ad Features
HDW Player - Ad FeaturesHDW Player - Ad Features
HDW Player - Ad FeaturesThineshkumar75
 
Italian bologna Wine
Italian bologna WineItalian bologna Wine
Italian bologna WineInternational Business Trading Solutions
 
Ambuj_Chaudhary_C.V
Ambuj_Chaudhary_C.VAmbuj_Chaudhary_C.V
Ambuj_Chaudhary_C.VAmbuj Chaudhary
 
Doctors’ Choice Awards
Doctors’ Choice AwardsDoctors’ Choice Awards
Doctors’ Choice AwardsKeziah Royeston
 
Spanish meet & sausages Catalog 2016
Spanish meet & sausages Catalog 2016Spanish meet & sausages Catalog 2016
Spanish meet & sausages Catalog 2016International Business Trading Solutions
 
Paparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerjaPaparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerjahenra saragih
 
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docxPengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docxAnaKhaerunisa1
 
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdfRUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdfmaterikearsipan
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf KallaRingkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf KallaDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptxteamtender
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Frans Dione
 
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...001KelasUjiA1
 
Proposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaAulya Yarzuki
 
Makalah ekonometrika -ECM
Makalah ekonometrika -ECMMakalah ekonometrika -ECM
Makalah ekonometrika -ECMOpissen Yudisyus
 
peningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerahpeningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerahAbu Wafi
 
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...Trisnadi Wijaya
 
Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-IndonesianOutlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-IndonesianPalang Parkir, Indonesia. SIFE - NUIST, Nanjing, China
 
Presentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdaganganPresentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdaganganTri Damayantho
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-ummjecky kea
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 

More Related Content

Similar to OPTIMALISASI PMA UNTUK KESEJAHTERAAN

Paparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerjaPaparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerjahenra saragih
 
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docxPengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docxAnaKhaerunisa1
 
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdfRUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdfmaterikearsipan
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptxteamtender
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Frans Dione
 
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...001KelasUjiA1
 
Proposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaAulya Yarzuki
 
peningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerahpeningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerahAbu Wafi
 
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...Trisnadi Wijaya
 
Presentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdaganganPresentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdaganganTri Damayantho
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxpadlah1984
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-ummjecky kea
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 

Similar to OPTIMALISASI PMA UNTUK KESEJAHTERAAN (20)

Paparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerjaPaparan ruu cipta kerja
Paparan ruu cipta kerja
 
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docxPengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.docx
 
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
Strategi pencapaian rencana kerja pemerintah dan penganggarannya tahun 2018
 
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdfRUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
 
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf KallaRingkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf Kalla
 
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
20191014_MK_PTNBH_PP_v04.pptx
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
Strategi pembangunan dlm rangka meningkatkan daya saing
 
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
wegjcjselamat Menghilangkan pikiran negatif pesimis, ketakutan, instink akan ...
 
Proposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah danaProposal bisnis startup rumah dana
Proposal bisnis startup rumah dana
 
Makalah ekonometrika -ECM
Makalah ekonometrika -ECMMakalah ekonometrika -ECM
Makalah ekonometrika -ECM
 
peningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerahpeningkatan investasi daerah
peningkatan investasi daerah
 
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
Analisis terhadap Faktor-Faktor Determinan Penanaman Modal Asing pada Negara ...
 
Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-IndonesianOutlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian
 
Presentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdaganganPresentasi menteri perdagangan
Presentasi menteri perdagangan
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptxPengembangan Investasi Daerah.pptx
Pengembangan Investasi Daerah.pptx
 
Bahan paparan-umm
Bahan paparan-ummBahan paparan-umm
Bahan paparan-umm
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 

OPTIMALISASI PMA UNTUK KESEJAHTERAAN

  • 1. OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAMRANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL FABIAN BUDDY PASCOAL, S.H., LL.M. PAPARAN TASKAP PPRA LV LEMHANNAS RI OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIAOPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNAGUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAMRANGKADALAMRANGKA PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL FABIAN BUDDYPASCOAL, S.H., LL.M. PAPARAN TASKAPPPRA LV LEMHANNAS RI Jakarta, 27 Oktober2016
  • 2. OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN NASIONAL TERCAPAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG DIHARAPKAN PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA SAAT INI
  • 3. LANDASAN PEMIKIRAN PELUANG & KENDALA OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL BANGNAS TERCAPAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERWUJUD OPTIMALISASI PERAN INVESTASI ASING YANG DIHARAPKAN PERAN INVESTASI ASING SAAT INI FEED BACK
  • 6.
  • 8. Presiden Jokowi menyampaikan sambutan sebagai pembicara kunci (keynote speaker) pada sesi pertama pertemuan G7, 27 Mei 2016 di Jepang Sumber: http://setkab.go.id/presiden-jokowi-indonesia-siap-jadi-motor-terciptanya-asia-yang-damai-dan-sejahtera/
  • 9. Indikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang KuatIndikator Ekonomi Yang Kuat
  • 11.
  • 13. IDR 545,4 T IDR 463,1 T 17,8% IDR 307,0 T IDR 156,1 T (US$ 14.5 B) IDR 365,9 T IDR 179,5 T (US$ 14.3 B) 19,2% 15,0% 0,3% 1.435.711 1.430.846 1.430.846 1.435.711 0,3% 19,2 % IDR 307,0 T (US$ 28.5 B) IDR 365,9T (US$ 29.4 B) Realisasi Investasi Jan – Des Penanaman Modal Asing Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri naik naik naik naik Realisasi Investasi 2015 (sumber: BKPM)
  • 14. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 14 NO. INDIKATOR 2016 Negara Indonesi a Singapur a Malaysia Thailand Brunei Vietnam Filipina Peringkat 109 1 18 49 84 90 103 1 Memulai Usaha (Starting a business) 173 10 14 96 74 119 165 2 Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with construction permit) 107 1 15 39 21 12 99 3 Pendaftaran Properti (Registering property) 131 17 38 57 148 58 112 4 Penyambungan Listrik (Getting electricity) 46 6 13 11 68 18 19 5 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 148 5 31 70 16 168 126 6 Perdagangan Lintas Negara (Trading across boders) 105 41 49 56 121 99 95 7 Akses Perkreditan (Getting credit) 70 19 28 97 79 28 109 8 Perlindungan terhadap Investor Minoritas (Protecting minority investor) 88 1 4 36 134 112 155 9 Penegakan Kontrak (Enforcing contract) 170 1 44 57 131 74 140 10 Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving insolvency) 77 27 45 49 98 123 53 Peringkat Indonesia Peringkat Indonesia Survei Ease of Doing Business (EoDB 2016) dari 189 negara
  • 15. POKOK PERMASALAHAN: peran investasi asing di Indonesia belum optimal sehingga kesejahteraan masyarakat masih rendah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsepsi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut
  • 17.  PROKLAMASI KEMERDEKAAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN  TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN  TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI  TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)  TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI (SOSIALISME)  TEORI EKONOMI PEMBANGUNAN  TEORI PEMBENTUKAN MODAL INVESTASI  TEORI EKONOMI PASAR (LIBERALISME)  TEORI PERAN NEGARA DALAM EKONOMI (SOSIALISME) 17 LANDASAN HISTORIS LANDASAN OPERASIONAL LANDASAN TEORI LANDASAN FILOSOFIS LANDASAN KONSEPTUAL  UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN  UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL  UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025  UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK  PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019  INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM  UU NO 13 TH 2003 : KETENAGAKERJAAN  UU NO 25 TH 2007 : PENANAMAN MODAL  UU NO 17 TH 2007 : RPJPN 2005-2025  UU NO 25 TH 2009 : PELAYANAN PUBLIK  PP NO 2 TH 2015 : RPJMN 2015-2019  INPRES NO 4 TH 2015 : PTSP PUSAT DI BKPM  L. IDIIL : PANCASILA  L. KONSTITUSIONAL : UUD’45  L. IDIIL : PANCASILA  L. KONSTITUSIONAL : UUD’45  L. VISIONAL : WANUS  L. KONSEPSIONAL : TANNAS  L. VISIONAL : WANUS  L. KONSEPSIONAL : TANNAS
  • 19. 19 FAKTA TAHUN 2015:FAKTA TAHUN 2015: BANYAK INVESTOR TIDAK REALISASIKAN KOMITMEN INVESTASI 1.852 triliun rupiah Komitmen investasi 2015 45% (yoy)45% (yoy) Pertumbuhan Komitmen investasi 2015 545,4 triliun rupiah Realisasi investasi 2015 17,8% (yoy)17,8% (yoy) Pertumbuhan Realisasi investasi 2015
  • 20. Kontribusi investasi terhadap PDB Triwulan 1/2015 Triwulan 2/2015 Triwulan 1/2016 Triwulan 2/2016 Investasi 32,85 32,53 33,15 32,45
  • 21. POSTUR APBNPOSTUR APBN Sumber: ttp://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+- +harga+minyak+naik %2C+pemerintah+cuma+pangkas+belanja+rp+12%2C8+triliun
  • 22. Perlambatan investasi TW II- 2016 thd TW I-2016 swasta belum cukup percaya diri untuk melakukan belanja => keengganan untuk melakukan realisasi atas komitmen penanaman modalnya peran dan manfaat PMA menjadi tidak optimal Tingkat Pertumbuhan Investasi   Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan IV-2015 Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan I-2016 Triwulan I-2016 Terhadap Triwulan I-2015 Triwulan II-2016 Terhadap Triwulan II-2015 Investa si -5,75 2,55 5,57 5,06
  • 23. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERKOTAAN Sumber ilustrasi: http://www.kabaranyar.com/2016/03/ini- jawaban-cerdas-dari-menteri-susi.html Sumber ilustrtasi: http://www.silet.co.id/2016/04/dituding-wapres-jk-bikin- susah-rakyat.html
  • 24. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN TATA KELOLA PERKOTAAN
  • 25. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN Kepala daerah yang tersangkut kasus hukum: • hingga 2010  206 • 2011 40 • 2012 41 • 2013 23 • 2014 56 (Cat: Indonesia punya 34 gubernur, 414 bupati dan 97 walikota)
  • 26. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN Men PAN-RB: “Kemampuan lebih dari 60% pegawai hanya sebatas administratif. Yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak sampai 40%.” Men PAN-RB: “Kemampuan lebih dari 60% pegawai hanya sebatas administratif. Yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan, tidak sampai 40%.”
  • 27. Temukan dan cabut 3.143 Perda yang hambat pertumbuhan ekonomi daerah, perpanjang jalur birokrasi, dan hambat investasi dan kemudahan berusaha. Temukan 42.000 aturan di bawah UU yang masih berlaku REGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATAREGULASI & PERIJINAN YG BELUM TERTATA “Mereka (investor) hitung izin itu hampir 2.000 izin. Lembarnya (dokumen) bisa mencapai 20.000 lembar. Kalau dari pusat diurutkan sampai ke daerah,” kata Jokowi
  • 28. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28 Source: World Economic Forum Negara Peringkat 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 Swiss 1 1 1 1 1 1 1 Singapore 3 3 2 2 2 2 2 US 2 4 5 7 5 3 3 Japan 8 6 9 10 9 6 5 Malaysia 24 26 21 25 24 20 18 China 29 27 26 29 29 28 28 Thailand 36 38 39 38 37 31 32 Indonesia 54 44 46 50 38 34 37 Russia 63 63 66 67 64 53 45 India 49 51 56 59 60 71 55 Vietnam 75 59 65 75 70 68 56 Philippines 87 85 75 65 59 52 47 Brazil 56 58 53 48 56 57 75 Jumlah Negara 131 139 140 144 148 144 140 Global Competitiveness Index 2015- 2016 DAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAHDAYA SAING GLOBAL YANG MASIH RENDAH
  • 29. PROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAHPROSES TRI-PARTI PENETAPAN UPAH MINIMUM YG BELUM SEIMBANGMINIMUM YG BELUM SEIMBANG (sumber ilustrasi : http://nasional.kontan.co.id/news/kspi-upah-buruh- indonesia-terendah-di-asia)
  • 30. PELAYANAN INVESTASI DI DAERAHPELAYANAN INVESTASI DI DAERAH YANG BELUM MEMENUHI HARAPANYANG BELUM MEMENUHI HARAPAN
  • 31. KURANGNYA INFRASTRUKTURKURANGNYA INFRASTRUKTUR INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA (sumber: The Global Competitiveness Report 2015-2016 - World Economic Forums) Tahun Peringkat 2010 – 2011 90 2011 – 2012 82 2012 - 2013 92 2013 - 2014 82 2014 - 2015 56 2015 - 2016 62
  • 32. KETIMPANGAN KAWASAN BARAT DANKETIMPANGAN KAWASAN BARAT DAN KAWASAN TIMURKAWASAN TIMUR TOTAL REALISASI INVESTASI PMDN/PMA KAWASAN BARAT INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA NO URAIAN 2013 % 2014 % 2015 % (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar) 1 Indonesia Bagian Barat 250,910,469.70 83.47 281,722,050.30 85.90 318,968,017.52 87.12 2 Indonesia Bagian Timur 49,688,843.00 16.53 46,244,275.80 14.10 47,160,948.34 12.88 TOTAL 300,599,312.70 100.00 327,966,326.10 100.00 366,128,965.86 100.00
  • 34. IMPLIKASI PERAN PMAIMPLIKASI PERAN PMA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • 35. IMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKATIMPLIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Masyarakat yang tidak sejahtera akan menjadi beban pembangunan nasional.
  • 37. RENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAANRENDAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN LEGISLASI BELUM EFEKTIF BELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASINGBELUM MEMADAINYA IKLIM INVESTASI ASING
  • 42. Sumber ilustrasi: http://www.bidnessetc.com/35363-crude- oil-price-drops-on-supply-glut-concerns/ Sumber ilustrasi: http://www.businessinsider.sg/what-is-tpp-2016-9/ Sumber ilustrasi: https://www.theguardian.com/business/live/2016/jun/2 4/global-markets-ftse-pound-uk-leave-eu-brexit-live- updates Sumber ilustrasi: http://themiddleeastandislam.blogspot.co.id/2013/02/art-of-arab- spring.html
  • 44.  keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;  gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke kawasan Asia Pasifik;  proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa yang diperkirakan terus meningkat;  harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor;  implementasi MEA;  posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi investasi asing;  populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi investasi asing;  keunggulan komparatif Indonesia dapat menjadi daya saing Indonesia dalam merangkul dan memanfaatkan globalisasi;  gejolak-gejolak di kawasan Eropa-Amerika, akan makin mendorong pergeseran pusat ekonomi dunia ke depan ke kawasan Asia Pasifik;  proses transisi di Tiongkok membentuk tren perdagangan jasa yang diperkirakan terus meningkat;  harga produk manufaktur dalam tren meningkat; hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor;  implementasi MEA;  posisi geografi Indonesia di titik silang perdagangan dunia memberi Indonesia daya tarik, daya tawar dan daya saing bagi investasi asing;  populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi investasi asing;
  • 45.  ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi investasi asing;  perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih memberi kepastian berusaha;  ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;  keragaman sosial budaya Indonesia; dan  TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan stablitas nasional.  ideologi Pancasila yang terbuka memberi kondisi kondusif bagi investasi asing;  perkembangan politik Indonesia yang makin matang akan lebih memberi kepastian berusaha;  ke-13 paket ekonomi yang telah dihasilkan pemerintah;  keragaman sosial budaya Indonesia; dan  TNI dan Polri yang mendukung pemeliharaan keamanan dan stablitas nasional.
  • 46.  kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah, terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur;  iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;  daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis komoditas SKA;  kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral; dan  regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan kemudahan berinvestasi.  kondisi defisit APBN-P 2016 yang membatasi belanja pemerintah, terutama dalam pengadaan maupun peningkatan kualitas infrastruktur;  iklim investasi Indonesia yang masih belum optimal;  daya saing Indonesia yang masih lebih banyak berbasis komoditas SKA;  kelembagaan pemerintahan, yang masih diwarnai ego sektoral; dan  regulasi yang belum sepenuhnya memberi kepastian dan kemudahan berinvestasi.
  • 47. PENDAHULUAP 5 KONDISI PERAN INVESTASI ASING YANG DIHARAPKAN
  • 48. KEUANGANKEUANGAN  dana segar  sumber devisa  pajak  fluktuasi bunga bank & valas  hemat devisa PERSAINGANPERSAINGAN  akses bahan baku & perusahaan asing lainnya  pasar domestik dan internasional baru  ciptakan permintaan alat2 produksi dlm negeri  perkuat struktur ekonomi nasional  tingkatkan daya saing industri ekspor, dan bangkitkan industri lokal;  perlindungan polkam wilayah;  gulirkan gerak pembangunan  tarik investasi asing lain
  • 49. TEKNOLOGITEKNOLOGI  bawa teknologi lebih tinggi  rangsang litbang teknologi lokal  perkenalkan best practices  bawa pengetahuan pemasaran produk  kelola SKA optimal dgn perhatikan lingk.hidup TENAGA KERJATENAGA KERJA  perkenalkan pola manajemen baru  lapangan kerja  tenaga kerja lokal dptkan penghasilan lebih baik, dan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan baru  karir di luar negeri
  • 50. PEMBERDAYAAN PELAKUPEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKALUSAHA LOKAL  utk taat pada DNI, partner lokal dptkan kesempatan tumbuh bersama pihak asing, sebagai pemegang saham lokal atau pemasok PEMERATAAN PEMBANGUNANPEMERATAAN PEMBANGUNAN  buka wilayah baru, wilayah perbatasan, daerah tertinggal dan daerah terpencil  bawa efek berganda ke wilayah dan daerah tersebut;  bangun konektivitas wilayah;  kurangi kesenjangan antar daerah  seimbangkan kawasan Agar peran-peran di atas dapat optimal, diharapkan adanya kondisi-kondisi, a.l.:
  • 51. KAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITASKAPASITAS KELEMBAGAAN BERKUALITAS STRUKTUR LEMBAGA : struktur organisasi, kapasitas tata laksana, budaya kerja, anggaran, sarana dan prasarana, dan standar pelayanan PERSONEL LEMBAGA : integritas dan kompetensi KULTUR LEMBAGA : sinergitas kelembagaan
  • 52. ADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINANADANYA REGULASI YANG EFEKTIF YG DITANDAI OLEH PERIJINAN BERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLABERKEPASTIAN, BERKEADILAN & BERMANFAAT, DAN OTORITAS PENGELOLA LEGISLASI PERIJINAN INVESTASILEGISLASI PERIJINAN INVESTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI : satu-satunya rujukan pengaturan persentase saham PMA, sesuai dgn peraturan2 sektoral, dan dinamis PERATURAN-PERATURAN DAERAH: tidak menghambat investasi PROSES PERIJINAN YANG SINGKAT DAN CEPAT
  • 53. ADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONALADANYA IKLIM INVESTASI YANG BERPARADIGMA NASIONAL PERSAINGAN USAHA DOMESTIK YANG SEHAT PEMERINTAH MAMPU MENJAGA KESEIMBANGAN KEPENTINGAN PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM HAL PENETAPAN UPAH MINIMUM KOMUNIKASI YG EFEKTIF ANTARA PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS WILAYAH KBI DAN KTI MENUJU KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL ANTAR WILAYAH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN INOVATIF DLM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH
  • 55. EKSPOREKSPOR (18,8%)(18,8%) KONSUMSIKONSUMSI DOMESTIK (55,23%)DOMESTIK (55,23%) INVESTASIINVESTASI (32,45%)(32,45%) PERTUMBUHAN EKONOMI Sumber: Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2-2016 PENGELUARANPENGELUARAN PEMERINTAHPEMERINTAH (9,44%)(9,44%) KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • 56. INVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KESEMPATANKESEMPATAN KERJAKERJA KESEMPATANKESEMPATAN KERJAKERJA PENDAPATANPENDAPATANPENDAPATANPENDAPATAN KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASINGKONTRIBUSI OPTIMALISASI INVESTASI ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKATTERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • 57. KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL KONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKATKONTRIBUSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONALTERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL Masyarakat yang sejahteraMasyarakat yang sejahtera merupakan pilar pembangunan nasionalmerupakan pilar pembangunan nasional Sumber ilustrasi: http://achmadrezafadillah.blogspot.co.id/2012/02/lima-pilar-pembangunan-nasional.html
  • 58. PENDAHULUAP 6 KONSEPSI PERAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
  • 60. MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI KELEMBAGAAN  LEGISLASI IKLIM INVESTASI MEMPERKUAT EKOSISTEM YANG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MELALUI KELEMBAGAAN  LEGISLASI IKLIM INVESTASI
  • 61. EKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASIEKOSISTEM INVESTASI
  • 63. STRATEGI 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN STRATEGI 2 MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STRATEGI 3 MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL
  • 64. STRATEGI 1 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN 1)K/L dan pemda lakukan evaluasi, analisa dan penataan struktur organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran; 2)K/L dan pemda membenahi mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi; 3)K/L dan pemda merumuskan budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu; 4)K/L dan pemda menguatkan dan memantapkan metode pengalokasian anggaran; 5)K/L dan pemda lakukan menyediakan sarana dan prasarana sesai standar; 6)K/L dan pemda lakukan membuat prosedur kerja dan penerapan metode kerja modern berbasis iptek; 7)K/L dan pemda lakukan meminimalkan pengaruh negatip elit politik atau kelompok kepentingan; 8)Kementerian PAN-RB memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE) yang terintegrasi, untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam rangka perijinan usaha penanaman modal UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
  • 65. PERSONALIA KELEMBAGAAN 9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel, lembaga pemantau independen ; 10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding government untuk menarik minat angkatan muda; 11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja; 12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah; 13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi; 14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre- emptif, preventif, dan represif; 15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. PERSONALIA KELEMBAGAAN 9)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan amanat UU NRI No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam proses rekrutmen ASN: memberi nilai tinggi atas integritas pribadi , menggunakan Merit System, transparan, akuntabel, lembaga pemantau independen ; 10)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan revitalisasi dan re‐branding government untuk menarik minat angkatan muda; 11)Kemen PAN-RB dan pemda melaksanakan pembinaan karier berbasis merit system dan memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja; 12)K/L dan pemda meningkatkan kompetensi ASN secara terukur dan terarah; 13)Kemenkeu, Kemen PAN-RB dn pemda meningkatkan kesejahteraan ASN berbasis kinerja dgn metode yang transpan dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi; 14)lembaga-lembaga pengawasan melakukan fungsi-fungsi pengawasan pre- emptif, preventif, dan represif; 15)lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya, terkait tindak pidana korupsi melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum.
  • 66. KULTUR KELEMBAGAAN 16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal organisasi Kemenko; 17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain terkait kebijakan PMA; 18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil presiden; 19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental melayani dan beretos kerja tinggi; 20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait; 21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan untuk optimalisasi PMA. KULTUR KELEMBAGAAN 16)tiap Kemenko menerapkan metode KISSMe (Komunikasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Mekanisasi) dalam proses koordinasi internal organisasi Kemenko; 17)semua Kemenko saling menerapkan metode KISSMe di atas satu sama lain terkait kebijakan PMA; 18)semua dan setiap Kemenko saling melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan BKPM dan lembaga-lembaga yang sehari-hari berada di sekitar presiden/wakil presiden dan berinteraksi langsung dengan presiden/wakil presiden; 19)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan revolusi mental yakni dari birokrasi bermental priyayi (dilayani) menjadi birokrasi bermental melayani dan beretos kerja tinggi; 20)setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan fokus tugas dan fungsi pada program prioritas kementerian dan lembaga terkait; 21)BKPM bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Lemhannas RI, pemerintah daerah terkait dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyelenggarakan program pendidikan khusus, baik terpusat di Jakarta dan/atau di masing-masing daerah yang menjadi daerah unggulan untuk optimalisasi PMA.
  • 67. STRATEGI 2 MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS DAN KEMANFAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 22) Kemenko Perekonomian, BKPM dan Kemkumham melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang dibuat pada jaman kolonial dan masih berlaku hingga kini, yang menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 23) BKPM, Kemkumham dan Kemendagri secara periodik melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan daerah yang masih berlaku yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 24) BKPM dan kementerian dan lembaga terkait, melakukan telaahan mendalam atas peraturan perundangan yang menyangkut kementerian dan lembaga dimaksud yang mempunyai potensi menghalangi peningkatan daya saing perekonomian Indonesia; 25) BKPM, Kemkumham dan Kemenlu secara periodik melakukan perbandingan atas model-model legislasi negara-negara lain yang terkait investasi asing; UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
  • 68. 26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan; 27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia; 28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi perijinan investasi; 29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; 30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi; 31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam suatu peraturan; 32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan, website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan mengenai suatu hal tertentu; 26)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham mempercepat program pembaruan hukum nasional yang berisi legislasi yang disempurnakan, diharmonisasikan dan disederhanakan; 27) Pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional, khususnya legislasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia; 28)Pemerintah menetapkan BKPM sebagai otoritas pengelola legislasi perijinan investasi; 29)Kemenko Perekonomian, BKPM, dan Kemkumham melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; 30)BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi senantiasa memutakhirkan website BKPM dengan peraturan perundang-undangan terkait investasi; 31) BKPM dan kementerian dan lembaga yang mempunyai otoritas perijinan investasi sebanyak mungkin menuangkan kebijakan secara tertulis dalam suatu peraturan; 32) BKPM memuat dalam, dan kemudian secara periodik memutakhirkan, website-nya tersebut di atas, petunjuk-petunjuk resmi yang bersifat umum yang pernah diberikan BKPM dari waktu ke waktu kepada berbagai pihak tertentu atas dasar permintaan untuk itu dari pihak bersangkutan mengenai suatu hal tertentu;
  • 69. 33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah; 34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi; 35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan hukum dan konsultan pajak; 36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR, setidaknya bagi anggota DPR yang baru; 33) BKPM dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang mempunyai otoritas perijinan investasi, melakukan sinkronisasi perijinan dari pusat ke daerah, sehingga sepanjang sudah diselesaikan di pusat, instansi pemerintah daerah terkait sudah langsung mengetahuinya dan/atau tidak lagi meminta dibuatkan perijinan serupa di tingkat daerah; 34)BKPM memantau pelaksanaan realisasi rencana investasi sebagaimana dimuat dalam ijin prinsip dari BKPM yang diberikan ke investor bersangkutan, sesuai dengan waktu yang diberikan, guna memperkecil jarak antara nilai rencana investasi yang sudah mendapatkan ijin prinsip dari BKPM, dengan nilai realisasi investasi; 35) perusahaan-perusahaan PMA bersangkutan menggunakan jasa-jasa profesi yang akan menunjang pelaksanaan investasinya, seperti konsultan hukum dan konsultan pajak; 36)Kemenkumham, Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Sekretariat DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan proses pembuatan perundang-undangan yang berkualitas bagi anggota-anggota DPR, setidaknya bagi anggota DPR yang baru;
  • 70. 37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh asing,; 38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor bersangkutan; dan 39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan terarah. 37) Pemerintah tetap harus jeli dan selektif dalam membuka bidang-bidang yang dapat dimasuki oleh asing,; 38)BKPM memantau kepatuhan investor atas syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perijinan investasi yang diberikan BKPM ke investor bersangkutan; dan 39)BKPM dan lembaga-lembaga penegak hukum melakukan penegakan kepatuhan atas perijinan dan hukum yang berlaku, secara terukur dan terarah.
  • 71. STRATEGI 3 MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI ASING DI INDONESIA YANG BERPARADIGMA NASIONAL PELAYANAN PENANAMAN MODAL 40)Kemenko Perekonomian lewat perubahan-perubahan Daftar Negatif Investasi dari waktu ke waktu, memberi kesempatan bagi penanaman modal asing untuk memasuki bidang-bidang usaha yang memberi mereka keuntungan yang wajar, namun sekaligus membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat; 41)Keminfokom menuntaskan peta jalan ekonomi digital (e‐commerce road map) bagi pengembangan industri ekonomi digital (e‐commerce); 42)Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia I, dan PT Pelabuhan Indonesia II mengurangi waktu inap (dwelling time) barang di pelabuhan-pelabuhan; 43)BKPM dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan, penyederhanaan, peringkasan dan percepatan proses perijinan; UPAYA-UPAYAUPAYA-UPAYA
  • 72. 44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP): 45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah bersangkutan; 46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah; 47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi publik, khususnya bagi para investor; 48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ; 49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di daerah; 50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif; 44)BKPM, K/L dan pemda melaksanakan Inpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM (PTSP): 45)BKPM dan Kementerian PAN-RB makin mendorong daerah untuk lebih giat melakukan inovasi pelayanan publik, khususnya untuk potensi-potensi investasi yang merupakan keunikan sekaligus keunggulan daerah bersangkutan; 46)BKPM bekerjasama dengan Kemendagri, Kemeninfokom, Lemhannas RI dan pemerintah daerah bersangkutan menciptakan suatu aplikasi digital interaktif khusus yang dapat membuat pengolahan data dan memberi perkiraan hasil terkait prospek PMA di tiap daerah; 47)BKPM dan Kementerian PAN-RB menerapkan UU NRI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menetapkan standar pelayanan bagi publik, khususnya bagi para investor; 48)BKPM, Kemendagri dan pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud dalam UU NRI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 ayat (4) ; 49)BKPM, Kemendagri, Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) secara periodik melakukan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan investasi di daerah; 50)Kepolisian RI menjaga dan menjamin keamanan investasi sehingga dapat ikut mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif;
  • 73. 51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah terkait; 52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka; KETENAGAKERJAAN 53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi bersama; 54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata; 55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha; 51) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), APPSI dan APEKSI secara periodik menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang diikuti oleh jajaran masing-masing pemerintah daerah terkait; 52) BKPM, KADIN, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara periodik melakukan pembangunan jaringan perkenalan antar mereka; KETENAGAKERJAAN 53) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Federasi Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), di tingkat pusat dan di tingkat daerah, secara periodik melakukan forum komunikasi bersama; 54)Kemenakertrans menetapkan dan menerapkan kompetensi dan integritas yang tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok penekan yang bermaksud hanya untuk melindungi kepentingan suatu pihak semata; 55) Terkait penetapan upah minimum regional, pemerintah daerah harus mampu mengkalkulasi secara efektif dan efisien berapa kira-kira besaran UMR (Upah Minimum Regional) secara netral tanpa mengorbankan salah satu pihak, yakni antara pihak pekerja maupun pihak pengusaha;
  • 74. INFRASTRUKTUR 56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas; 57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia; 58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan; 59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit APBN saat ini; INFRASTRUKTUR 56)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas; 57)Kementerian Kominfokom menuntaskan proyek infratsruktur komunikasi Palapa Ring pada tahun 2018 guna menunjang industri e‐commerce yang sangat potensial dikembangkan di Indonesia; 58)Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan evaluasi dengan wakil dari keempat kementerian di atas, untuk mengikuti dengan ketat perkembangan pengadaan tanah dan kemajuan pembangunan konstruksi serta sarana dan prasarana infrastruktur di daerah bersangkutan; 59)Pemerintah melakukan sejumlah inovasi terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan segera, di tengah defisit APBN saat ini;
  • 75. PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) 60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah; 61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah; 62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu; 63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK- SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science dan Techno Park; 64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; dan 65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing sebagai pusat-pusat keunggulan.   PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) 60)Pemerintah merubah politik anggaran dimana anggaran tidak lebih besar berada di kementerian dan lembaga, tetapi akan lebih banyak di daerah; 61)Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan di KTI, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah; 62)Pemerintah memfasilitasi keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, melalui infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu; 63)Pemerintah makin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan Iptek penduduk KTI, dengan percepatan dan perluasan pembangunan SMK- SMK, politeknik, akademi komunitas, Balai Latihan Kerja (BLK), dan Science dan Techno Park; 64)Pemerintah melakukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan di KTI, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; dan 65)Pemerintah daerah secara inovatif membangun daerahnya masing-masing sebagai pusat-pusat keunggulan.  
  • 77. INVESTASIINVESTASIINVESTASIINVESTASI PERTUMBUHAN EKONOMI PERTUMBUHAN EKONOMI KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT KESEJAHTERAANKESEJAHTERAAN MASYARAKATMASYARAKAT PEPEMBANGUNANMBANGUNAN NASIONALNASIONAL PEPEMBANGUNANMBANGUNAN NASIONALNASIONAL KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN kapasitas kelembagaan pemerintahan kapasitas kelembagaan pemerintahan peraturan perUUan yg efektif dan bermanfaat peraturan perUUan yg efektif dan bermanfaat iklim investasi asing yg berparadigma nasional iklim investasi asing yg berparadigma nasional MEMPERKUAT EKOSISTEM YG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA MEMPERKUAT EKOSISTEM YG KONDUSIF BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA rendahnya kapasitas kelembagaan rendahnya kapasitas kelembagaan legislasi belum efektiflegislasi belum efektif belum memadainya iklimbelum memadainya iklim investasi asinginvestasi asing belum memadainya iklimbelum memadainya iklim investasi asinginvestasi asing
  • 78.

Editor's Notes

  1. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  2. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  3. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  4. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  5. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  6. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  7. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  8. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  9. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  10. GDP per capita: Kurs IDR 9.000. PDRB based on 2010 data GDP Indonesia: data tahun 2011 Populasi kota besar Indonesia: sensus 2010
  11. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  12. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  13. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  14. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  15. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  16. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  17. - Waduk Jatigede 980 juta m3 - Konsumsi air tanah perkotaan: 4,56 juta m3/hari
  18. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  19. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  20. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  21. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);
  22. Source: figures of internet & mobile users (DS Annual Startup Report);