SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
LAMPIRAN II
                                PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
                                REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 03 TAHUN 2013
                                TENTANG
                                AUDIT LINGKUNGAN HIDUP


     CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT
        LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan
Hidup bersama ini diumumkan:
1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan
    memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan
    secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara
    Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit
    Lingkungan Hidup.

2.   PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara
     berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui
     surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan
     secara berkala Nomor:.... Tahun .....

3.   Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi:
     a. .....
     b. .....
     c.  ....., dst.

4.   Audit lingkungan hidup yang   diwajibkan secara berkala pada angka 2 di
     atas dilakukan oleh:
     Nama                          :   ....
     Kualifikasi                   :   ....
     Nomor Sertifikat Kompetensi   :   ....
     Nomor Registrasi              :   ....

5.   Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara
     berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu:
     a. .....
     b. .....
     c.  ....., dst.

6.   Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala,
     meliputi:
     a. .....
     b. .....
     c.  ....., dst

7.   Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas
     nama PT. ... dapat diakses pada ...




                                                                           1
8.   Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan
     hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang
     dipublikasikan melalui pengumuman ini.


                                MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
                                  REPUBLIK INDONESIA,

                                             ttd

                                   BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati




                                                                        2

More Related Content

Similar to Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH

Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Ardi Yanson
 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...LenteraNusantara
 
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3Gistya
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunUlfah Hanum
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...helmut simamora
 
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang kesling
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang keslingPp nomor 66 tahun 2014 tentang kesling
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang keslingnoviazahrah
 
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
 
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdf
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdfPermenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdf
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdftomotomo21
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...JalinKrakatau
 
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaPp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaWinarto Winartoap
 
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...infosanitasi
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021CIkumparan
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmasAdelina Hutauruk
 
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasPermenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasUFDK
 
2010 standar k3 di rumah sakit
2010 standar k3 di rumah sakit2010 standar k3 di rumah sakit
2010 standar k3 di rumah sakitBobJoctovianus
 
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan Ulfah Hanum
 
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018AgusGunawan616675
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
 

Similar to Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH (20)

Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014Pp nomor 101 tahun 2014
Pp nomor 101 tahun 2014
 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BEBAHAYA DAN BERACUN (L...
 
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3
PELAPORAN PENGELOLAAM LIMBAH B3
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
 
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
2. peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 jo peraturan pemerintah nomor 18 ...
 
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang kesling
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang keslingPp nomor 66 tahun 2014 tentang kesling
Pp nomor 66 tahun 2014 tentang kesling
 
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan  Kesling dan Per...
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...
 
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdf
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdfPermenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdf
Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 (1).pdf
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM...
 
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikulturaPp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
Pp 25 th 2014 pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura
 
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...
Permen Kesehatan, No. 416/Men.Kes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Penga...
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
 
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmasPermenkes  no. 13 tahun  2015  ttg pelayanan kesling di puskesmas
Permenkes no. 13 tahun 2015 ttg pelayanan kesling di puskesmas
 
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling PuskemasPermenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
Permenkes no. 13_2015_Tentang Pelayanan Kesling Puskemas
 
Draft str okkk
Draft str okkkDraft str okkk
Draft str okkk
 
2010 standar k3 di rumah sakit
2010 standar k3 di rumah sakit2010 standar k3 di rumah sakit
2010 standar k3 di rumah sakit
 
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
Pp no. 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
 
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018
Permen lhk no. p.5.menlhk.setjen.kum.1.2.2018
 
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorPMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Vektor
 
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdfPermenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
Permenkes Nomor 50 Tahun 2017.pdf
 

More from Dewi Hadiwinoto

Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industri
Pergub jatim 52 2014  jo 72 2013 baku mutu air limbah industriPergub jatim 52 2014  jo 72 2013 baku mutu air limbah industri
Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industriDewi Hadiwinoto
 
Lampiran I Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
Lampiran  I Permen 03 Tahun 2013 Audit LHLampiran  I Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
Lampiran I Permen 03 Tahun 2013 Audit LHDewi Hadiwinoto
 
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)Dewi Hadiwinoto
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplDewi Hadiwinoto
 
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Dewi Hadiwinoto
 
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkLampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
 
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkPermen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
 
Lampiran v permen 16 th 2012 sppl
Lampiran v permen 16 th 2012 spplLampiran v permen 16 th 2012 sppl
Lampiran v permen 16 th 2012 spplDewi Hadiwinoto
 
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl upl
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl uplLampiran iv permen 16 th 2012 ukl upl
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl uplDewi Hadiwinoto
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rplDewi Hadiwinoto
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalDewi Hadiwinoto
 
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALLampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupDewi Hadiwinoto
 

More from Dewi Hadiwinoto (14)

Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industri
Pergub jatim 52 2014  jo 72 2013 baku mutu air limbah industriPergub jatim 52 2014  jo 72 2013 baku mutu air limbah industri
Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industri
 
Resep kastengel
Resep kastengelResep kastengel
Resep kastengel
 
Lampiran I Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
Lampiran  I Permen 03 Tahun 2013 Audit LHLampiran  I Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
Lampiran I Permen 03 Tahun 2013 Audit LH
 
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)
Per gub pedoman keg wajib ukl upl 2011 (lampiran)
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkLampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
 
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkPermen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingk
 
Lampiran v permen 16 th 2012 sppl
Lampiran v permen 16 th 2012 spplLampiran v permen 16 th 2012 sppl
Lampiran v permen 16 th 2012 sppl
 
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl upl
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl uplLampiran iv permen 16 th 2012 ukl upl
Lampiran iv permen 16 th 2012 ukl upl
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
 
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALLampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 

Lampiran II Permen 03 Tahun 2013 Audit LH

  • 1. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG AUDIT LINGKUNGAN HIDUP CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup bersama ini diumumkan: 1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup. 2. PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor:.... Tahun ..... 3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi: a. ..... b. ..... c. ....., dst. 4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala pada angka 2 di atas dilakukan oleh: Nama : .... Kualifikasi : .... Nomor Sertifikat Kompetensi : .... Nomor Registrasi : .... 5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu: a. ..... b. ..... c. ....., dst. 6. Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, meliputi: a. ..... b. ..... c. ....., dst 7. Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas nama PT. ... dapat diakses pada ... 1
  • 2. 8. Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang dipublikasikan melalui pengumuman ini. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, ttd BALTHASAR KAMBUAYA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Humas, Rosa Vivien Ratnawati 2