SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK
TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
KONSULTASI PUBLIK, PENYIAPAN DAN PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
MENJELASKAN :
- MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN
- TAHAPAN DAN WAKTU PROSES PENYELENGGARAN
PENGADAAN TANAH
- PERAN PENILAI DALAM MENENTUKAN NILAI GANTI RUGI
- INSENTIF YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG HAK
- OBJEK YANG DI NILAI GANTI KERUGIAN
- BENTUK GANTI KERUGIAN
- HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK
3.
KONSULTASI
PUBLIK/KONSULTASI
PUBLIK ULANG
5.
MENGUMUMKAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
MEMBUAT BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL KONSULTASI
PUBLIK / KONSULTASI PUBLIK ULANG
DI KANTOR KELURAHAN/DESA. KANTOR KECAMATAN DAN
DI KANTOR KABUPATEN/KOTA DAN DI LOKASI PEMBANGUNAN
4.
MENYIAPKAN
PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI
KEBERATAN HARGA
DITOLAK PENGADILAN
NEGERI
SETUJU
KEBERATAN
TIDAK
MENGAJUKAN
KEBERATAN
DIANGGAP
SETUJU
MAHKAMAH
AGUNG (MA)
KEBERATAN
DITERIMA
PENILAIAN
ULANG
KEBERATAN
DITOLAK
MENGAJUKAN
KEBERATAN KE
MAHKAMAH
AGUNG (MA)
(KASASI)
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI
KEBERATAN HARGA
DITOLAK MAHKAMAH
AGUNG (MA)
SETUJU
TETAP KEBERATAN
GANTI RUGI DITITIPKAN
DIPENGADILAN NEGERI
(KONSINYASI)
MERUPAKAN KEPUTUSAN
BERKEKUATAN HUKUM
TETAP (INKRACHT)
TAHAP IV : SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH DAN SERTIFIKASI
TANAH YANG TELAH
DILEPASKAN HAKNYA
TANAH YANG GANTI
RUGINYA DITITIPKAN DI
PENGADILAN NEGERI
INSTANSI
YANG
MEMERLUKAN
TANAH
KANTOR
PERTANAHAN
KAB/KOTA DAN
KANWIL BPN
1 2
HASIL
PENGADAAN
TANAH OLEH
PELAKSANA
PENGADAAN
TANAH
(P2T)
SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH YANG DI
TUANGKAN DALAM BERITA ACARA SERAH TERIMA
1
2
SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KERJA, MENGAJU-
KAN PERMINTAAN SERTIFIKASI

More Related Content

What's hot

Contoh kontrak kerja antara pemborong dengan
Contoh kontrak kerja antara pemborong denganContoh kontrak kerja antara pemborong dengan
Contoh kontrak kerja antara pemborong denganAyuningtyas Puspitasari
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointAndhika Pratama
 
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfImplementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfFerryAmsarTaunaBandu
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Keterangan bbm
Keterangan  bbmKeterangan  bbm
Keterangan bbmumum
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasaCaelarsyi
 
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121WahyudiAgustian1
 
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b   jasa konsultansi - peroranganLampiran iv b   jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b jasa konsultansi - peroranganJoy Irman
 
Surat permohonan
Surat permohonanSurat permohonan
Surat permohonanumum
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahsesukakita
 
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKuswidiyantoAriefWic
 

What's hot (20)

Contoh kontrak kerja antara pemborong dengan
Contoh kontrak kerja antara pemborong denganContoh kontrak kerja antara pemborong dengan
Contoh kontrak kerja antara pemborong dengan
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfImplementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Presentasi ptsl
Presentasi ptslPresentasi ptsl
Presentasi ptsl
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
01. izin usaha
01. izin usaha01. izin usaha
01. izin usaha
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Keterangan bbm
Keterangan  bbmKeterangan  bbm
Keterangan bbm
 
Pengadaan tanah
Pengadaan tanah Pengadaan tanah
Pengadaan tanah
 
PTSL 2023.ppt
PTSL 2023.pptPTSL 2023.ppt
PTSL 2023.ppt
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Ppt surat kuasa
Ppt surat kuasaPpt surat kuasa
Ppt surat kuasa
 
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah   181121
Paparan bimbingan teknis penguatan layanan kkpr di daerah 181121
 
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b   jasa konsultansi - peroranganLampiran iv b   jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
 
Surat permohonan
Surat permohonanSurat permohonan
Surat permohonan
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanah
 
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdfKapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara.pdf
 

Recently uploaded

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (6)

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH KONSULTASI PUBLIK, PENYIAPAN DAN PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENJELASKAN : - MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN - TAHAPAN DAN WAKTU PROSES PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH - PERAN PENILAI DALAM MENENTUKAN NILAI GANTI RUGI - INSENTIF YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG HAK - OBJEK YANG DI NILAI GANTI KERUGIAN - BENTUK GANTI KERUGIAN - HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG BERHAK 3. KONSULTASI PUBLIK/KONSULTASI PUBLIK ULANG 5. MENGUMUMKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MEMBUAT BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL KONSULTASI PUBLIK / KONSULTASI PUBLIK ULANG DI KANTOR KELURAHAN/DESA. KANTOR KECAMATAN DAN DI KANTOR KABUPATEN/KOTA DAN DI LOKASI PEMBANGUNAN 4. MENYIAPKAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI KEBERATAN HARGA DITOLAK PENGADILAN NEGERI SETUJU KEBERATAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN DIANGGAP SETUJU MAHKAMAH AGUNG (MA) KEBERATAN DITERIMA PENILAIAN ULANG KEBERATAN DITOLAK MENGAJUKAN KEBERATAN KE MAHKAMAH AGUNG (MA) (KASASI)
  • 9. MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI KEBERATAN HARGA DITOLAK MAHKAMAH AGUNG (MA) SETUJU TETAP KEBERATAN GANTI RUGI DITITIPKAN DIPENGADILAN NEGERI (KONSINYASI) MERUPAKAN KEPUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)
  • 10. TAHAP IV : SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH DAN SERTIFIKASI TANAH YANG TELAH DILEPASKAN HAKNYA TANAH YANG GANTI RUGINYA DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DAN KANWIL BPN 1 2 HASIL PENGADAAN TANAH OLEH PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH YANG DI TUANGKAN DALAM BERITA ACARA SERAH TERIMA 1 2 SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KERJA, MENGAJU- KAN PERMINTAAN SERTIFIKASI