KAK Paket 3 SYC.pdf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUM AHAN TRAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
B A L A I P E L A K S A N A A N J A L A N N A S I O N A L J A M B I
SATKER PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Jl. MT. Haryono No. 14 Telanai Pura Kota Jambi, Telp. 0741-63808 e-mail : P3jj_jambi@yahoo.com
KERANGKA ACUAN KERJA
( K A K )
PAKET PEKERJAAN
NAMA PAKET : PAKET 03 : PENGAWASAN PRESERVASI SP.
TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI - SP TIGA
BATARA GAS PLANT (PEMATANG LUMUT) -
KUALA TUNGKAL
RUAS JALAN : SP. TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI / KAB.
TANJABTIM
BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. TANJABTIM - BTS.
KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR
BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR - SP. TIGA
BATARA GAS PLANT (P. LUMUT)
SP. TIGA BATARA GAS PLANT (P. LUMUT) - BTS. KOTA
KUALA TUNGKAL
JLN. SULTAN THAHA (KUALA TUNGKAL)
JLN. SUDIRMAN (KUALA TUNGKAL)
JLN. SRI SUDEWI (KUALA TUNGKAL)
PROVINSI : JAMBI
Tahun Anggaran 2022

KERANGKA ACUAN KERJA
1. LATAR BELAKANG Umum
Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Provinsi Jambi Cq Satuan Kerja Perencanaan dan
Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi, bermaksud untuk
melaksanakan Pengawasan Teknis Pekerjaan Konstruksi
Preservasi Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Nasional di
Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan oleh Penyedia
pekerjaan konstruksi.
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai
dengan rencana mutu, biaya, waktu dan pemenuhan kinerja
jalan yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi,
maka diperlukan adanya Tim Konsultan yang bertugas
sebagai pengawas pekerjaan konstruksi yang berperan
membantu Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen
Pengawasan Pekerjaan pada Ruas :
• SP. TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI / KAB. TANJABTIM
• BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. TANJABTIM - BTS. KAB.
TANJABTIM / KAB. TANJABBAR
• BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR - SP. TIGA
• SP. TIGA BATARA GAS PLANT (P. LUMUT) - BTS. KOTA
KUALA TUNGKAL
• JLN. SULTAN THAHA (KUALA TUNGKAL)
• JLN. SUDIRMAN (KUALA TUNGKAL)
• JLN. SRI SUDEWI (KUALA TUNGKAL)
di Provinsi Jambi melaksanakan pengawasan teknis dan
penjaminan mutu teknis pada lokasi kegiatan yang sedang
berlangsung.
Tim Pengawas Pekerjaan dimaksud, adalah Penyedia Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan pengawasan/supervisi
pekerjaan konstruksi yang tersebut di atas.

2. MAKSUD DAN
TUJUAN
2.1. Maksud :
Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi, pengawasan
pekerjaan konstruksi ini, adalah untuk :
A. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen didalam
melakukan pengawasan pekerjaan terhadap kegiatan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan oleh
Penyedia Pekerjaan Konstruksi, berhubung adanya
keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang
bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segi
kualifikasinya.
B. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering
dihadapi oleh Penyedia pekerjaan konstruksi di lapangan
dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan
spesifikasinya.
C. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa
bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi persyaratan mutu
teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
D.Melakukan inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan
berdasarkan indikator kinerja jalan yang telah ditetapkan
dalam dokumen kontrak.
E. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam
pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila
terdapat perbedaan interprestasi pasal-pasal dalam
dokumen kontrak dalam penerapan di lapangan.
F. Membantu menyelesaikan revisi desain/variasi kontrak,
bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada
dengan kondisi di lapangan.
G. Melakukan verifikasi data termasuk data kinerja jalan di
lapangan, yang dilaksanakan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi.
2.2. Tujuan :
Adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan
untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang
memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi
(tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta
tepat waktu. Dan penjaminan mutu teknis pekerjaan
konstruksi jalan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang

memenuhi kinerja jalan yang ditetapkan dalam dokumen
kontrak, guna menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan
jembatan yang handal dan berkelanjutan.
3. SASARAN Sasaran pengadaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi ini adalah tercapainya hasil pekerjaan preservasi
jalan dan jembatan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang
telah ditetapkan, sehingga kinerja jalan dan jembatan yang
ditangani dapat memberikan layanannya sesuai dengan
umur desain yang direncanakan.
Disamping itu, sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen
yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut
masalah penjaminan mutu pekerjaan, administrasi teknis,
progress keluaran pekerjaan dan pengendalian pekerjaan di
lapangan dapat dilimpahkan kepada Penyedia Jasa
Konsultansi ini.
4. LOKASI
PEKERJAAN
Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di Ruas
Jalan
• SP. TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI / KAB. TANJABTIM
• BTS. KAB. MUARO JAMBI/KAB. TANJABTIM - BTS. KAB.
TANJABTIM / KAB. TANJABBAR
• BTS. KAB. TANJABTIM / KAB. TANJABBAR - SP. TIGA
• SP. TIGA BATARA GAS PLANT (P. LUMUT) - BTS. KOTA
KUALA TUNGKAL
• JLN. SULTAN THAHA (KUALA TUNGKAL)
• JLN. SUDIRMAN (KUALA TUNGKAL)
• JLN. SRI SUDEWI (KUALA TUNGKAL)
5. SUMBER
PENDANAAN
Sumber pendanaan, dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp. 1,859,699,000 termasuk PPN.
6. NAMA DAN
ORGANISASI DAN
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
Nama dan Organisasi Pengguna Jasa adalah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan Satuan Kerja
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi
sebagai pengendali kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan
Konstruksi.

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengawasan
berada di dalam struktur organisasi Satuan Kerja
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jambi.
7. DATA DASAR Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini
meliputi:
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi agar hasil
pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi
pekerjaan yang ada.
b. Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan dan melakukan pemeriksaan untuk
pembayaran akhir pekerjaan.
c. Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang
digunakan dan mutu hasil pekerjaannya.
d. Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah
memenuhi syarat.
e. Memberikan saran-saran mengenai perubahan
pekerjaan dan tuntutan (claims).
f. Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan
pemeliharaan peralatan yang digunakan.
g. Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan
pemeriksaan gambar terlaksana.
h. Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang/
terbangun secara bertahap sesuai progress mutual check dan
MC yang dicapai sampai dengan 100%.
i. Melakukan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi
jalan yang dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi
agar hasil pekerjaan dapat memenuhi tingkat layanan jalan
yang ditetapkan.
j. Melakukan inspeksi secara berkala terkait dengan
pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan indikator
kinerja jalan yang ditetapkan dalam kontrak.
k. Memberikan rekomendasi dalam inovasi pekerjaan
konstruksi yang diajukan oleh kontraktor untuk mencapai
kinerja yang ditetapkan.

l. Menyiapkan metode monitoring dan pengukuran
terhadap keluaran pekerjaan konstruksi, bahwa persyaratan
kinerja telah dipenuhi.
m. Menyiapkan daftar kriteria penerimaan setiap lingkup
pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang
dipersyaratkan.
n. Memberikan rekomendasi terkait potensi konflik
terhadap pemahaman kontrak berbasis kinerja, yang dapat
menimbulkan tuntutan klaim.
o. Memberikan rekomendasi tentang tindakan
pencegahan dalam upaya meminimalkan potensi
ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindakan korektif yang
harus dilakukan.
p. Melaporkan secara berkala kepada PPK terhadap hasil
keluaran pekerjaan, hasil verifikasi mutu pekerjaan dan
pemenuhan tingkat layanan jalan.
8. STANDAR TEKNIS Dalam kegiatan Supervisi seperti yang dimaksud pada KAK
ini, Konsultan Pengawas/Penyedia Jasa harus
memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari
kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara
benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah
ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna
Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
Komitmen/Pengendali Kegiatan.
2. Persyaratan Obyektif Pelaksanaan pekerjaan
pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk
kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut
macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian
pekerjaan.
3. Persyaratan Fungsional Kegiatan pelaksanaan
supervisi baik yang menyangkut waktu, mutu dan
biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan
profesionalisme dan tanggung- jawab yang tinggi
sebagai Konsultan Pengawas.
4. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasif
sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di
lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-
prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

9. STUDI-STUDI
TERDAHULU
Dengan memperhatikan :
1. Undang-undang no.02 Tahun 2017 (Tentang Jasa
Konstruksi);
2. Kitab Undang-undang Hukum perdata (Buku III
tentang perikatan);
3. Peraturan pemerintah no.29 tahun 2000 tentang
penyelenggaraan jasa konstruksi. Sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah no.29 Tahun
2010;
4. Perpres no. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintahan;
5. Permen PUPR no. 07 Tahun 2019 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Permen PUPR no. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat no.897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran
Remunirasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa konsultasi
konstruksi.
10. REFERENSI
HUKUM
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar
negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia
atau hukum yang berlaku di negara pemberi
pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara
pemerintah dan negara pemberi hibah)]
11. LINGKUP
PEKERJAAN
• Lingkup Kegiatan
Lingkup Pengawasan Penjaminan Mutu sebagaimana
harus dituangkan di dalam Program Mutu Kontrak
(PMK) Pengawasan Penjaminan Mutu harus mencakup
pelaksanaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
dari pekerjaan jalan yang mutu teknis dan layanannya
ditentukan di dalam Dokumen Kontrak , dan dukungan
kompetensi kontraktual kepada PPK agar pengawasan
penjaminan mutu terlaksana secara mandiri. Rincian
lingkup tersebut adalah sebagai berikut:
A. Pengawasan Penjaminan Mutu:
1. Persiapan
a. Menyusun informasi terkini tentang kinerja
jalan pada Lingkup Pemeliharaan.

b. Menetapkan Titik-Titik Tunggu (“Holding
Points”) serta menyusun Daftar Simak untuk
setiap simpul-simpul pengujian dalam proses
pelaksanaan pekerjaan.
c. Membuat Formulir-Formulir untuk keperluan
inspeksi teknis, kinerja jalan, dan bukti kerja
lainnya.
d. Menyusun Daftar Kriteria Keberterimaan
terhadap hasil pelaksanaan Kontrak.
2. Pelaksanaan
a. Melakukan pemeriksaan RMK Kontraktor
termasuk pemutakhirannya.
b. Melakukan pemeriksaan “Request” sebagai
penerapan “Holding Point”.
c. Melakukan pemeriksaan Laporan Kemajuan
Pekerjaan.
d. Melakukan pemeriksaan Laporan Hasil
Pengujian dan Pengukuran Mutu.
e. Melakukan pemeriksaan Sertifikat
Pembayaran beserta data pendukungnya.
B. Dukungan kompetensi kontraktual kepada PPK
disediakan di dalam layanan konsultansi ini adalah
untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan
terhadap fungsi Penjaminan Mutu, antara lain:
1. Melakukan kajian terhadap RMP Pengguna Jasa.
a. Pelimpahan Tugas Konsultan Pengawas
Penjaminan Mutu Kontrak.
b. Ketentuan dan penerapan Kontrak Kritis
(“Show Cause Meeting”)
2. Melakukan kajian terhadap dokumen teknis yang
merupakan bagian dari Kontrak , kontrak yang
menjadi rujukan dalam penyusunan SMK
Kontraktor.
3. Melakukan kajian terhadap perubahan pekerjaan
a. “CCO”,
b. Addendum Kontrak,
c. Perubahan Standar Mutu Teknis,
d. Perubahan Tingkat Layanan Jalan.
e. Melakukan pengendalian dokumen teknis dan
bukti kerja.

• Lokasi Kegiatan
Kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di Ruas
Jalan Preservasi SP. TUAN - BTS. KAB. MUARO JAMBI
- SP TIGA BATARA GAS PLANT (PEMATANG LUMUT) -
KUALA TUNGKAL .
12. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah berupa
Laporan yang berisi kegiatan pengawasan pekerjaan
konstruksi berbasis kinerja antara lain:
1. Laporan Program Mutu Kontrak (PMK);
2. Laporan Pendahuluan;
3. Laporan Bulanan dan Triwulan;
4. Laporan Teknis (jika diperlukan);
5. Laporan Akhir.
13.PERALATAN,
MATERIAL,
PERSONEL DAN
FASILITAS DARI
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
• Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara
oleh penyedia jasa:
1. Laporan dan Data
2. Dokumen Kontrak Penyedia Jasa Konstruksi.
3. Akomodasi dan Ruangan Kantor
4. Staf Pengawas/ Pendamping
5. Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat
petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai
pengawas atau pendamping / counterpart atau
project officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa
konsultansi
6. Tidak ada fasilitas yang disediakan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang dapat digunakan oleh
penyedia jasa konsultansi.
14.PERALATAN DAN
MATERIAL DARI
PENYEDIA JASA
KONSULTANSI
Penyedia jasa harus menyediakan peralatan yang menunjang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdapat di dalam
kontrak untuk kelancaran paket pengawasan serta
memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
15.LINGKUP
KEWENANGAN
PENYEDIA JASA
Lingkup kewenangan bagi Konsultan Supervisi adalah:
a) Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas,
kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan.
b) Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik
dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan,
menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan,
maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin
timbul.

c) Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik
mengenai asal bahan, penilaian/ penelitian kualitas
bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak
memenuhi persyaratan.
d) Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai
penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana,
perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan
waktu pelaksanaan
16. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 9 bulan (270
hari kalender).

17. PERSONIL Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Adapun tenaga ahli
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:
A. Ketua Tim / Supervision Engineer
Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Strata Satu (S-1)
Teknik Sipil yang telah lulus dari suatu perguruan tinggi
negeri, perguruan tinggi swasta yang telah disamakan
atau perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk
perguruan tinggi swasta yang belum disamakan, harus
telah lulus ujian negara. Jumlah yang dibutuhkan
sebanyak 1 (satu) orang.
Ketua Tim disyaratkan berpengalaman dalam
melaksanakan pekerjaan pengawasan jalan/jembatan
sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun dan
bersertifikat Ahli Teknik Jalan – Madya (202). Sebagai
Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan
mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja
dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan
pekerjaan dinyatakan selesai.
Tugas-tugas Ketua Tim akan meliputi, namun tidak
terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini :
1) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan
konstruksi untuk setiap pelaksanaan
pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana
dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat
dilakukan dengan cepat keputusan-keputusan yang
diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian
kondisi dan pekerjaan minor mendahului pekerjaan
utama serta rekayasa terperinci lainnya;
2) Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan
konstruksi secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada
semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan konstruksi
sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis
kepada Pelaksana mengenai apa yang sebenarnya
dituntut dalam pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak
hanya dinyatakan secara umum;
3) Memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen
Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai
dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan pelaksana

menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang
tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai
macam kegiatan pekerjaan;
4) Membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima
atau menolak pekerjaan dan material;
5) Mengkoordinasikan pencatatan kemajuan pekerjaan
setiap hari yang dicapai Pelaksana pada lembar kemajuan
pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui;
6) Memonitor dan mengevaluasi secara seksama
kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya
segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan
terlambat sebagaimana tercantum pada buku Spesikasi
Umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap
jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal
demikian, maka Supervision Engineer juga membuat
rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk
mengejar keterlambatan tersebut;
7) Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil
pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang
disampaikan oleh Quantity Engineer;
8) Menjamin bahwa sebelum pelaksana diijinkan untuk
melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-
pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi
tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji dan sudah
memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak;
9) Memberi rekomendasi kepada PPK menyangkut mutu
dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa
kebenaran dari setiap bukti pembayaran bulanan
Pelaksana;
10) Mengkoordinasikan perhitungan dan pembuatan
sketsa-sketsa yang benar untuk bahan PPK pada setiap
lokasi pekerjaan;
11) Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar
Sebenarnya Terbangun/Terpasang (as-built drawings)
dan megupayakan agar
semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO);

12) Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-
gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan
kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum
pelaksanaan;
13) Melakukan inspeksi secara teratur dan memeriksa
pekerjaan pada semua lokasi pekerjaan dalam kontrak
membuat laporan kepada PPK terhadap hasil inspeksi
lapangan.
14) Memberi rekomendasi kepada PPK hasil penjaminan
mutu dan keluaran hasil pekerjaan serta pemenuhan
tingkat layanan jalan terkait dengan usulan pembayaran
yang diajukan Pelaksana;
15) Mengkoordinasikan pembuatan laporan-laporan
mengenai kemajuan fisik dan keuangan proyek yang ada
dibawah wewenangnya dan menyerahkan kepada PPK
serta instansi lain yang terkait tepat pada waktunya; dan
16) Menyusun/memelihara arsip korespondensi kegiatan,
laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan
pekerjaan, pengukuran pembayaran, gambar desain,
laporan hasil inspeksi lapangan, laporan pemenuhan
tingkat layanan jalan dan lainnya.
B. Tenaga Ahli Quantity Engineer
Quantity Engineer yang disyaratkan adalah minimal
Sarjana Strata Satu (S-1) Teknik Sipil yang telah lulus dari
suatu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta
yang telah disamakan atau perguruan tinggi internasional
yang diakui. Untuk perguruan tinggi swasta yang belum
disamakan, harus telah lulus ujian Negara. Jumlah yang
dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.
Quantity Engineer disyaratkan sekurang-kurangnya
berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis
selama 4 (Empat) tahun dan bersertifikat Ahli Teknik
Jalan – Madya (202).
Tugas utama tenaga ahli tersebut adalah membantu Ketua
Tim yang antara lain :
1) Melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa

pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan;
2) Membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan
pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi
tentang rincian pekerjaan kepada Supervision Engineer;
3) Menghitung kembali kuantitas pekerjaan yang
dilaksanakan;
4) Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan nasihat dari
Supervision Engineer dalam melaksanakan tugas-tugasnya
serta bekerjasama dengan Quality Engineer untuk
menyesuaikan metoda pelaksanaan di lapangan dengan di
laboratorium.;
5) Melakukan pengawasan di lapangan secara terus
menerus pada semua lokasi pekerjaan konstruksi yang
sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera
kepada Supervision Engineer tentang semua pekerjaan
yang tidak memenuhi/sesuai Dokumen Kontrak;
6) Semua hasil pengamatan tersebut dilaporkan secara
tertulis kepada Supervision Engineer pada hari itu juga;
7) Secara terus menerus mengawasi, membuat catatan
dan memeriksa semua hasil pengukuran, perhitungan
kuantitas dan bukti pembayaran serta menjamin bahwa
pembayaran terhadap pelaksana sudah benar dan sesuai
dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak;
8) Bersama-sama pelaksana setiap hari membuat
ringkasan/risalah tentang kegiatan konstruksi, keadaan
cuaca, pengadaan material, jumlah dan keadaan tenaga
kerja, peralatan yang digunakan, jumlah pekerjaan yang
telah diselesaikan, pengukuran dilapangan, kejadian-
kejadian khusus dan sebagainya dengan menggunakan
formulir laporan standar (Laporan Harian) yang harus
diserahkan/dikirim kepada Supervision Engineer dan PPK
setiap hari setelah selesai kerja;
9) Melakukan pengawasan dilapangan secara terus
menerus terhadap semua pekerjaan harian (day work),
termasuk membuat catatan mengenai peralatan, tenaga
kerja dan bahan-bahan yang digunakan pelaksana dalam
melaksanakan pekerjaan harian tersebut;
10) Mengevaluasi prosedur kerja yang diajukan oleh
Pelaksana dan evaluasi hasil pekerjaan (performa

pekerjaan) di lapangan;
11) Melakukan inspeksi lapangan terkait keluaran hasil
pekerjaan;
12) Semua hasil inspeksi dan monitoring tersebut
dilaporkan secara tertulis kepada Supervision Engineer
sebagai bahan masukan yang disampaikan kepada PPK;
13) Memeriksa dan melakukan pengukuran keluaran hasil
pekerjaan, perhitungan bobot pekerjaan terkait dengan
usulan pembayaran serta menjamin bahwa pembayaran
terhadap Pelaksana sudah benar dan sesuai dengan
ketentuan dalam Dokumen Kontrak; dan
14) Membantu Supervision Engineer mengadakan
pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian
pekerjaan yang telah diselesaikan dan mutunya memenuhi
syarat.
C. Tenaga Ahli Quality Engineer
Quality Engineer yang disyaratkan adalah minimal Sarjana
Strata Satu (S-1) Teknik Sipil yang telah lulus dari suatu
perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang
telah disamakan atau perguruan tinggi internasional yang
diakui. Untuk perguruan tinggi swasta yang belum
disamakan, harus telah lulus ujian Negara. Jumlah yang
Quality Engineer disyaratkan sekurang-kurangnya
berpengalaman melaksanakan pekerjaan yang sejenis
selama 4 (Empat) tahun dan bersertifikat Ahli Teknik
Jalan – Madya (202).
Tugas utama tenaga ahli tersebut adalah membantu
Ketua Tim dalam penjaminan mutu pekerjaan yang antara
lain :
1) Memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian
terhadap pekerjaan, material dan peralatan yang
ditempatkan di lapangan apakah sesuai dengan gambar
dan spesifikasi;

2) Melakukan pengawasan yang seksama atas
pemasangan, pengaturan dan penempatan peralatan
laboratorium lapangan pelaksana serta memantau alat-
alat pengujian sebelum pekerjaan konstruksi dimulai,
peralatan laboratorium yang ada sudah siap dioperasikan;
3) Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua
pekerjaan pengujian yang dikerjakan oleh pelaksana dan
tenaga-tenaganya dalam rangka pengendalian mutu
material serta hasil pekerjaannya, dan memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada Supervision
Engineer tentang kekurangan-kekurangan yang dijumpai
baik dalam prosedur pengujian yang dipakai maupun
setiap cacat yang terdapat pada material atau mutu
pekerjaannya;
4) Menganalisa semua data hasil pengujian mutu
pekerjaan serta menyerahkannya kepada Supervision
Engineer rekomendasi secara tertulis tentang disetujui
atau ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang
bersangkutan;
5) Mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan
yang dilakukan oleh Pelaksana tidak kurang dari syarat
minimum yang ditetapkan spesifikasi;
6) Memeriksa semua material/bahan yang didatangkan
kelokasi proyek sehingga sebelum material tersebut
digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi;
7) Menyerahkan kepada Supervision Engineer laporan
bulanan mengenai semua hasil pengujian yang diperoleh
selama bulan sebelumnya, untuk diserahkan oleh
Supervision Engineer kepada PPK, Laporan tersebut
berisikan semua data laboratorium serta pengujian
dilapangan berikut risalah/kesimpulan dari data yang ada;
8) Menyiapkan format laporan penjaminan mutu
pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria
penerimaan pekerjaan;
9) Melakukan monitoring pekerjaan dilapangan terkait
dengan pemenuhan mutu pekerjaan;
10) Verifikasi dan validasi data mutu bahan, jumlah benda
uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan telah memenuhi
persyaratan teknis;

11) Membuat rekomendasi terhadap ketidaksesuaian
mutu pekerjaan (jika ada) dan tindak lanjut
penanganannya, guna pencegahan ketidaksesuaian; dan
12) Memberikan panduan dilapangan bagi personil
pelaksana mengenai metodologi pengujian mutu bahan
dan pekerjaan (jika diperlukan).
D. Tenaga Ahli Health Safety Environment
Health Safety Environment yang disyaratkan adalah
minimal Sarjana Strata Satu (S-1) Teknik Sipil yang
telah lulus dari suatu perguruan tinggi negeri,
perguruan tinggi swasta yang telah disamakan atau
perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk
perguruan tinggi swasta yang belum disamakan, harus
telah lulus ujian Negara. Jumlah yang dibutuhkan
sebanyak 1 (satu) orang. Health Safety Environment
disyaratkan sekurangkurangnya berpengalaman
melaksanakan pekerjaan yang sejenis selama 3 (Tiga)
tahun dan bersertifikat Ahli K3 Konstruksi – Muda
(603). Tugas utama tenaga ahli tersebut adalah
membantu Ketua Tim dalam penjaminan mutu
pekerjaan yang antara lain :
1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi bahaya
yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Hal ini
termasuk membuat tingkatan dampak dari bahaya
(impact) dan kemungkinan terjadinya bahaya
tersebut (probability);
2) Menyusun rencana program keselamatan dan
kesehatan kerja yang meliputi upaya preventif dan
upaya korektif. Upaya preventif bertujuan untuk
mengurangi terjadinya bahaya atau kecelakaan di
lingkungan kerja. Upaya korektif bertujuan untuk
menanggulangi kecelakaan yang terjadi di
lingkungan kerja;
3) Membuat dan memelihara dokumen terkait
Kesehatan dan keselamatan kerja. Dokumentasi
yang baik termasuk faktor penting dalam mencegah
dan menanggulangi bahaya. Hal ini termasuk
merancang prosedur baku dan memelihara borang
atau catatan terkait kesehatan dan
keselamatan kerja; dan

4) Mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin
terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk
Untuk membantu kelancaran pekerjaan maka Tenaga Ahli
tersebut diatas dibantu oleh Tenaga Sub-Professional Staff
dengan persyaratan minimal SMK sederajat dan memiliki
Sertifikat Keterampilan (SKT) Bidang Teknik Sipil dan
diutamakan berpengalaman pada pekerjaan sejenis. Adapun
jumlah tenaga Sub-Professional Staff sebagai berikut :
1. Inspector bertugas membantu Quantity Engineer/
Inspection Engineer dan Quality Engineer dalam
pengawasan dan keluaran hasil pekerjaan konstruksi
jalan serta melakukan inspeksi pengawasan pekerjaan
di lapangan dan verifikasi pemenuhan tingkat layanan
jalan. Jumlah yang dibutuhkan sebanyak 3 (Tiga)
orang.
2. Surveyor bertugas membantu Quantity Engineer/
Inspection Engineer dalam pengawasan dan
pengukuran pekerjaan di lapangan. Jumlah yang
3. Laboratorium Technician bertugas membantu Tenaga
Ahli Quality Engineer dalam pengendalian mutu dan
verifikasi data mutu pekerjaan di lapangan. Jumlah
yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.
Selain itu diperlukan tenaga-tenaga pendukung untuk
membantu kelancaran kegiatan yang terdiri dari: 1 (satu)
orang Sekretaris/Operator Komputer, 1 (satu) orang Cad
Operator dan 1 (satu) orang Office Boy.
Kebutuhan Personil Pengawasan :
No. Profesi Kriteria Tenaga Ahli
Orang /
Bulan
A. Professional Staff
1 Ketua Tim (Supervision
Engineer)
S1 Teknik Sipil; Ahli Teknik
Jalan – Madya (202) 5 th
1/9
2
Quantity Engineer
Jalan – Madya (202)
4 tahun
1/9
3
Quality Engineer
Jalan – Madya (202)
4 tahun
1/9

4 Ahli Health Safety
Environment
S1 Teknik Sipil; Ahli K3
Konstruksi – Muda (603)
3 tahun
1/9
SUB TOTAL A 4/36
B. Sub Professional Staff
1 Surveyor
Minimal SMK Sederajat;
SKT Bidang Teknik Sipil;
Pengalaman 3 Tahun
1/9
2 Inspector
Minimal SMK Sederajat;
Pengalaman 3 Tahun
2/18
3 Teknisi Laboratorium
Minimal D3 Teknik Sipil;
Pengalaman 3 Tahun
1/9
SUB TOTAL B
4/36
C. Supporting Staff
1 Sekretaris / Operator
Komputer
SMK Sederajat
1/9
2 Cad Operator SMK Sederajat 1/9
3 Office Boy - 1/9
SUB TOTAL C
3/27
TOTAL A + B + C 11/99
18. JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pekerjaan Supervisi ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan
proses, yaitu :
a. Tahap Persiapan.
b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan.
c. Tahap Penyerahan Laporan:
1. Laporan Bulanan.
2. Laporan Triwulan

3. Laporan Teknis.
4. Laporan Akhir.
Konsultan Supervisi harus memerinci sendiri kegiatannya dan
dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula
arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi
dan tanggung jawab Konsultan Supervisi dapat terlaksana
dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk)
sebagaimana yang diharapkan. Secara garis besar, uraian
tugas Konsultan Supervisi secara bertahap di lapangan
antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pekerjaan Persiapan
1) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan
konsepsi/ metodologi pelaksanaan pekerjaan
supervisi.
2) Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S-Curve dan Net
Work Planning yang diajukan oleh Rekanan/
Kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan
persetujan.
b. Pekerjaan Teknis Supervisi Lapangan
1) Melaksanakan Kegiatan Supervisi secara umum,
Supervisi lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-
kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis
maupun administrasi teknis yang dilakukan secara
terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan
untuk terakhir kalinya.
2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas
dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan
perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di
lapangan atau di tempat kerja lainnya.
3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil
tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu
pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang telah
ditetapkan. (jadual harus jelas mengingat waktu
pelaksanaan fisik sangat terbatas)
4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang
penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat
mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta
berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk

mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa/ Kuasa
Pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan/Pejabat
Pembuat komitmen.
5) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak
mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan
waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari
kontrak, dapat langsung disampaikan kepada
Rekanan/ Kontraktor pelaksana, dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola
Kegiatan.
c. Konsultasi
1) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pengendali Kegiatan/Pejabat
Pembuat Komitmen untuk membahas segala masalah
dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan
pembangunan.
2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya
2 (dua) kali setiap bulannya, dengan Pengguna
Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen/Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan; Konsultan Perencana Teknis;
Rekanan/ Kontraktor pelaksana; dan Tim Teknis,
dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan
persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk
kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan
kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah
diterima masing-masing pihak paling lambat satu
minggu kemudian.
3) Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila
dianggap perlu dan karena ada permasalahan
mendesak yang perlu dipecahkan.
d. Pelaporan
1) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi
dan teknis kepada Pengguna Jasa / Kuasa Pengguan
Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Pelaksana Kegiatan atau Pengelola Kegiatan
mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-

bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan Rekanan/
Kontraktor pelaksana.
2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata
mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-
bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Rekanan/
Kontraktor pelaksana dan dibandingkan dengan jadual
yang telah disetujui.
3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai,
jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang
dibuat oleh Rekanan/ Kontraktor pelaksana terutama
yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya
pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar
konstruksi yang dibuat oleh Rekanan/ Kontraktor
pelaksana (shop drawings).
5) Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam
laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan.
e. Penyiapan/ Pemeriksaaan Dokumen Pekerjaan
1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan
dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta
untuk keperluan pembayaran angsuran.
2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai
pekerjaan.
3) Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan
bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita
Acara Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-
formulir lainnya yang berkaitan.
19. LAPORAN Setiap isi laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun
dalam bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baik dan
benar.
Ukuran kertas masing-masing laporan adalah A4 (210 x 297
mm), jumlah dan pengiriman laporan ditetapkan sebagai
berikut :
A. Laporan Program Mutu Kontrak (PMK)
Laporan Program Mutu Kontrak dibuat sebanyak 3 (tiga)
buku dan soft copy (Compact Disc) beserta soft copy

dalam bentuk file asli dan pdf, yang diserahkan dan
dipresentasikan paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah
penandatanganan Kontrak.
B. Laporan Pendahuluan
Tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya
pekerjaan Jasa Konsultan (SPMK), dan harus
menyerahkan 3 (tiga) rangkap/buku dan softcopy (CD),
untuk setiap laporan pendahuluan yang isinya
melaporkan mengenai jadwal rencana kerja, metodologi
pengawasan, tahapan pelaksanaan pengawasan
pekerjaan secara lengkap, jadwal personil pendukung
yang telah disetujui aktif di lapangan dan Rencana Mutu
Kontrak Pengawasan Jasa Konsultansi salinan laporan
harus diserahkan kepada PPK pekerjaan kontruksi.
C. Laporan Bulanan
Harus diserahkan paling lambat hari ke-3 bulan
berikutnya merupakan laporan kemajuan pekerjaan
secara singkat yang menggambarkan pencapaian kinerja
jalan untuk masing-masing kegiatan pekerjaan dan harus
menyerahkan 3 (tiga) rangkap/ buku dan Soft copy (CD).
Pada saat bulan 3, 6, dan 9 tidak diserahkan dan di ganti
dengan laporan triwulan. Secara substansional Laporan
Bulanan sekurang- kurangnya terdiri dari :
1. Surat pengantar;
2. Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status
fisik dan keuangan dari proyek dan identifikasi
permasalahan yang berdampak pada kemajuan
keluaran pekerjaan;
3. Organisasi Proyek termasuk organisasi PPK, Penyedia
dan Konsultan;
4. Uraian kegiatan pengawasan pekerjaan pada bulan
terkait dengan kinerja hasil pekerjaan;
5. Uraian hasil inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan
pada bulan terkait;
6. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve;
7. Laporan hasil penjaminan mutu pekerjaan;
8. Laporan progress keluaran hasil pekerjaan dan
keuangan termasuk besarnya denda (jika ada);

9. Evaluasi dan rekomendasi terkait dengan kinerja
pekerjaan;
10.Lampiran produk pekerjaan masing-masing personil
tenaga ahli dan tenaga sub profesional, yang akan
ditentukan melalui PMK masing-masing konsultan.
Salinan Laporan beserta copy dokumen yang dibuat,
harus didistribusikan kepada PPK pekerjaan kontruksi.
D. Laporan Teknis
Laporan Teknis merupakan suatu laporan yang berisikan
hal-hal teknis pada suatu kegiatan yang dilaksanakan
oleh penyedia jasa, yang mengandung data – data
objektif dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan teknis
ini harus dilaporkan/ diserahkan selambat-lambatnya 90
(Sembilan puluh) hari setelah mobilisasi personil dalam
bentuk 3 (tiga) rangkap buku dan soft copy (CD) yang
berisi file asli atau pdf, dan disertai pemaparan mengenai
laporan teknis tersebut. Ketua Tim akan membantu PPK
untuk mempersiapkan suatu laporan teknis yang terdiri
dari :
1. Data Proyek.
2. Peta lokasi pekerjaan.
3. Lingkup pekerjaan awal dan perubahan (jika ada).
4. Alasan perubahan yang didukung dengan data teknis
yang terkait.
5. Penjelasan singkat mengenai asumsi perubahan yang
diusulkan, namun tetap untuk pemenuhan tingkat
layanan jalan.
6. Gambar – gambar perubahan (jika ada) termasuk
lokasi.
7. Perubahan pasal-pasal dalam dokumen kontrak (jika
ada) terkait dengan perubahan lingkup pekerjaan dan
kinerja jalan.
8. Rekomendasi teknis.
Salinan Laporan beserta copy dokumen yang dibuat

E. Laporan Triwulan
Harus diserahkan paling lambat hari ke-5 setelah tiga
bulan kegiatan merupakan laporan kemajuan pekerjaan
secara singkat yang menggambarkan pencapaian kinerja
jalan untuk masing-masing kegiatan pekerjaan dan harus
menyerahkan 3 (tiga) rangkap/ buku dan soft copy (CD).
Secara substansional Laporan Bulanan sekurang-
kurangnya terdiri dari :
1. Surat pengantar;
2. Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status
fisik dan keuangan dari proyek dan identifikasi
permasalahan yang berdampak pada kemajuan
keluaran pekerjaan;
3. Organisasi Proyek termasuk organisasi PPK, Penyedia
dan Konsultan;
4. Uraian kegiatan pengawasan pekerjaan pada bulan
terkait dengan kinerja hasil pekerjaan;
5. Uraian hasil inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan
pada bulan terkait;
6. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve;
7. Laporan hasil penjaminan mutu pekerjaan;
8. Laporan progress keluaran hasil pekerjaan dan
keuangan termasuk besarnya denda (jika ada);
9. Evaluasi dan rekomendasi terkait dengan kinerja
pekerjaan.
10.Lampiran produk pekerjaan masing-masing personil
tenaga ahli dan tenaga sub profesional, yang akan
ditentukan melalui RMK masing-masing konsultan.
11.Khusus laporan triwulan I, salah satu lampirannya
adalah Justifikasi Teknis.
Salinan Laporan beserta copy dokumen yang dibuat,
F. Laporan Akhir
Dengan berakhirnya jasa pelayanan Direksi Teknis (akhir
kegiatan konstruksi untuk tiap-tiap kontrak), suatu
laporan akhir harus diserahkan, ringkasan pekerjaan
konstruksi, pelaksanaan pengawasan konstruksi,
rekomendasi kebutuhan pemeliharaan di masa yang akan
datang, semua aspek teknis yang muncul selama masa

konstruksi pekerjaan jalan dan jembatan, permasalahan
potensial untuk konstruksi baru yang mungkin terjadi dan
pemberian solusinya (jika ada) untuk beberapa variasi
perbaikan dalam kegiatan yang akan datang dengan
tampilan yang sama dalam lingkup tanggung jawab
Pengguna Jasa.
Laporan akhir juga melampirkan foto kegiatan dan
tanggapan terhadap Gambar Terlaksana (As Built
Drawing) yang dikerjakan oleh Penyedia. Masing-masing
laporan terdiri dari suatu ringkasan laporan akhir
pengawasan lapangan dan kegiatan-kegiatan mereka
selama periode pelayanan Direksi Teknis. Satu bulan
sebelum berakhirnya pelayanan, sebuah draft laporan
akhir sudah harus diserahkan ke PPK yang berisi
penjelasan sebagai berikut :
1. Deskripsi mendetail dari pelaksanaan pelayanan, dan
pemenuhan penyelesaiannya, dalam kerangka
perbaikan kegiatan-kegiatan pengawasan di
lingkungan unit kerjanya.
2. Lingkup pekerjaan yang telah dilaksanakan dan
ringkasan keuangan.
Rekomendasi dalam perubahan kebijakan-kebijakan,
prosedur, dan operasional dengan maksud
memperbaiki kemampuan pengawasan pada program
pekerjaan di lingkungan unit kerjanya.
Untuk Laporan Akhir (termasuk referensi) harus
diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam
bentuk hard copy dan soft copy terdiri dari 3 (tiga) hard
copy dan dan 1 Hardisk 2 Tb (soft copy) yang berisi
kumpulan soft copy laporan mulai dari PMK sampai
dengan laporan akhir serta 1 buah kotak penyimpanan
dokumen (plastic container). Salinan laporan beserta copy
dokumen yang dibuat, harus didistribusikan juga kepada
PPK pekerjaan kontruksi.
20. Produksi dalam
Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus
dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali
ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan
keterbatasan kompetensi dalam negeri.

21. Persyaratan Kerja
Sama
Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini
maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
a) mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian
kualifikasi;
b) mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota
KSO;
c) mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap
perusahaan;
d) mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai
pihak yang mewakili KSO; dan
e) ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung.
f) memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali
untuk usaha berkualifikasi kecil; atau
g) memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah
dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya
22. Pedoman
Pengumpulan Data
Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan aturan yang berlaku
23. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK.
Jambi, 25 Januari 2022

KAK Paket 3 SYC.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to KAK Paket 3 SYC.pdf

Similar to KAK Paket 3 SYC.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KAK Paket 3 SYC.pdf