Buku ini membahas tentang kurikulum dan pembelajaran dalam rangka otonomi daerah. Terdapat tujuh bab yang membahas tentang kurikulum, pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kompetensi guru, keterampilan mengajar, cara belajar siswa aktif, dan otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Buku ini menjelaskan pentingnya kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi daerah serta peran guru dan sis

1. Judul : Kurikulum & Pembelajaran Dalam Rangka Otonomi Daerah Pengarang : Drs. H. daeng Sudirwo, M.Pd. Tahun : 2001

2. BAB I KURIKULUM Kurikulum didefenisikan sebagai program pendidikan yang bertujuan melaksanakan tujuan pendidikan di sekolah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah. Fungsi kurikulum dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, fungsi bagi sekolah di tingkat atasnya, dan fungsi masyarakat. Kurikulum juga mempunyai komponen-komponen pokok, diantaranya: tujuan, isi, organisasi dan strategi. Sekitar sepuluh tahun sekali adanya pergantian kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum ke arah yang lebih baik. REFLEKSI Kurikulum merupakan program pendidikan karena kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Melaksanakan tujuan pendidikan di sekolah artinya melaksanakan tujuan pendidikan dengan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah artinya kurikulum yang berlaku nasional tersebut di setiap daerah harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Fungsi kurikulum ditinjau dari fungsi bagi sekolah yang bersangkutan terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai alat karena berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan, dan fungsi sebagai pedoman karena kurikulum sekolah akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pengajaran di sekolah, misal mengatur jenis program Fungsi kurikulum ditinjau dari fungsi bagi sekolah di tingkat atasnya, bahwa setiap tingkatan sekolah harus diketahui kurikulum sekolah yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih pelajaran ataupun materi pelajaran dengan sekolah yang lebih rendah tingkatannya, sehingga terhindar dari pengulangan penyampaian materi yang dapat mengakibatkan pemborosan dalam segala bidang.

7. REFLEKSI Sebelum mmebuat perencanaan pembelajaran, seorang guru harus membuat Analisis Materi Pembelajaran (AMP) terlebih dahulu. AMP adalah kegoatan guru meneliti GBPP (Garis-garis besar Program Pengajaran), mengkaji materi, kemudian mempertimbangkannya dalam penjabaran penyajiannya. Pembuatan program tahunan, program saturwulan, dan program satuan pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan rencana pembelajaran untuk mempersiapkan melakukan proses belajar selaku fasilitator pembelajaran. Sehingga, pembuatannya harus mengacu pada tujuan pembelajaran khusus yang sudah ditetapkan oleh program satuan pembelajaran. Dan perencanaan pembelajaran tersebut dibuat secara berurutan sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran khusus.

9. REFLEKSI Kompetensi artinya kewenangan, kecakapan atau kemampuan. Tapi disini lebih tepat kalau kompetensi diartikan dengan kemampuan. Antara kompetensi pribadi dan kemasyarakatan saling berhubungan, diantaranya : 1. Menghayati dan mengamalkan nilai hidup 2. Jujur dan bertanggung jawab 3. Guru mampu berperan sebagai pemimpin 4. Berperan aktif dalam pelestarian budaya maryarakat Selain itu, guru harus memiliki kompetensi professional agar dapat melahirkan siswa yang berpengetahuan luas dan memiliki kompetensi serta dengan kompetensi guru mudah melakukan pertanggungjawaban. sesama manusia .

13. REFLEKSI CBSA sebenarnya bukan hal baru dalam teori pembelajaran. CBSA ini semakin berkembang setelah adanya paradigm baru pendidikan. Bahwa tugas guru bukanlah mengajar tetapi membelajarkan siswa.Sehingga, agar terjadi proses pembelajaran yang sebenarnya maka cara yang tepat adalah dengan mempergunakan teknik CBSA, yang artinya suatu teknik / cara mengoptimalkan pembelajaran siswa.

14. BAB VII OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki pemda provinsi dan pemda kab/kota dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. MBS (Manajemen Bebasis Sekolah) merupakan implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan berupa reformasi pendidikan pada bidang persekolahan.

15. REFLEKSI Kewenangan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 25 Tahun 200 tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kewenangan pemerintah Kab/Kota dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ditentukan sendiri oleh daerah Kab/Kota dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan daerah, sehingga terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki tiap kab/Kota.