Analisis dokumen mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Zaka Firma Aditya. Dokumen tersebut membahas pro dan kontra RUU Keamanan Nasional, dimana penulis lebih menganut sikap kontra karena RUU dianggap memberikan kewenangan yang tidak terbatas dan melindungi kepentingan penguasa.

1. NAMA
: ZAKA FIRMA ADITYA
NIM
: 8111410061
MAKUL
: HUKUM DAN POLITIK
ANALISIS RUU KEAMANAN NASIONAL (KEMNAS)
OLEH
ZAKA FIRMA ADITYA
Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan negara merupakan
masalah yang penting sebab tujuan inilah yang bakal menjadi pedoman negara
disusun dan dikendalikan sesuai dengan tujuan itu. Mengenai tujuan negara itu
ada beberapa teori, yaitu menurut Lord Shang, Nicollo Machiavelli, Dante,
Immanuel Kant, menurut kaum sosialis dan menurut kaum kapitalis.
Seperti halnya bangsa Indonesia, dimana didalam konstitusinya telah jelas
disebutkan jika salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagi Founding Father kita,
keamanan dan kedaulatan negara adalah hal yang begitu penting. Ketiadaan
keamanan akan menyebabkan kekacauan dalam berbangsa dan bernegara.
Demikian juga dengan kedaulatan Negara, Negara yang tidak berdaulat pasti
menjadi bulan-bulanan negara super power. Bahkan tidak bisa disebut negara jika
tidak berdaulat, dikarenakan salah satu unsur daripada Negara adalah kedaulatan.
Demi terwujudnya keamanan dan kedaulatan ini, maka pemerintah
menentukan sikap dalam upayanya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
Pemerintah berusaha untuk membuat Rancangan Undang-Undang Keamanan
Nasional (RUU KEMNAS). Tujuannya jelas, yaitu untuk merealisasikan tujuan
Negara seperti dikemukakan didalam pembukaan konstitusi 1945. Semangat RUU
Kamnas ini sendiri dilatarbelakangi oleh tujuan nasional bangsa Indonesia
1

2. sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Selain itu, untuk menjaga eksistensi
bangsa dan Negara, serta menjaga Indonesia dari berbagai ancaman baik luar
maupun dalam negeri. Ancaman tersebut dapat berwujud fisik dan non-fisik.
Untuk itulah RUU Kamnas akan menjadi blue print dalam menjaga Indonesia.
Sebelumnya, terdapat buku putih Departemen Pertahanan (Dephan) tahun
2003 dan 2008. Buku tersebut diterbitkan untuk memberikan keterbukaan kepada
publik terkait kepentingan nasional dalam pertahanan. Jika diamati secara
menyeluruh ada kesamaan dengan isi RUU Kamnas. Buku Putih Pertahanan ini
hanya sebagai panduan. Oleh karena itu Dephan yang menjadi kepanjangan
pemerintah ingin mendapatkan legitimasi dari DPR berupa UU.
Namun ditengah-tengah itu semua, terjadi perdebatan dan pro kontra
tentang RUU keamanan nasional ini. Berbagai pihak banyak yang meragukan jika
nantinya RUU ini disahkan akan berakibat kembalinya system rezim orde baru,
akan tetapi dilain sisi kehadiran UU keamanan nasional akan semakin
memperkokoh kemananan dan kedaulatan repulik Indonesia.
Kontra RUU Keamanan Nasional
Sebagai rancangan produk hukum baru, kehadiran RUU keamanan
nasional memang masih menjadi bahasan dan topic kajian dari berbagai pihak.
Kehadiran RUU ini dipandang sebagai pintu masuk lahirnya system rezim bagi
bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pasal demi pasal yang terkandung di dalam
draft undang-undang ini lebih pro kepada pemerintah.
Pertama, didalam Bab III-Ruang Lingkup Kemanan Nasional- pasal 5-9.
Pasal tersebut menjelaskan keamanan insani, publik, ke dalam dan ke luar.
Terlihat seolah keamanan melingkupi setiap unsur yang ada di negeri ini. Uraian
dalam pasal-pasal tersebut pun menjelaskan demikian. Hal yang patut dicatat
adalah tujuan dari itu semua untuk terpeliharannya keselamatan bangsa. Ruang
lingkup ini jelas bertentangan dengan definisi masyarakat. Masyarakat yang
terdiri dari pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama (hanif, 2012). Selama
ini yang ada pun pemerintah berlepas tanggung jawab dalam memberikan rasa
2

3. aman bagi rakyat. Hal yang mengerikan saat ini terjadi adalah bentuk teror yang
dilakukan pihak keamanan dengan mengatasnamakan penangkapan terorisme.
Kemudian di dalam Pasal 9a terkait keamanan ke luar ada unsur berbahaya
yang dapat dimasuki intervensi asing. Hal ini terkait hubungan bilateral dan
multilateral bidang pertahanan. Intervensi ini akan semakin mengancam
kedaulatan negara jika negara lain bekerjasama. Beberapa bukti dalam bidang
pertahanan sering pasukan asing dengan mudah masuk Indonesia. Mereka pada
dasarnya
mengatasnamakan
kawan/tema/atau
pihak
yang
membantu
menyelesaikan sengketa, padahal didalam itu semua ada unsur-unur kepentingan.
Sebagai contohnya adalah perang antara bangsa-bangsa di timur tengah yang di
intervensi oleh Amerika atas nama PBB, seperti di suriah, Libya dan Irak.
Lebih lanjut lagi, masih dalam pasal 9a terkait diplomasi serta mediasi.
Hal yang patut dicatat adalah diplomasi dan mediasi sering digunakan negara
super power untuk meredam perlawanan yang terkadang justru melemahkan
posisi Indonesia. Semisal diplomasi terkait sengketa pulau dengan Malaysia yang
di ajukan ke mahkamah internasional dengan kemenangan Malaysia.
Kedua, Bab IV-Ancaman Keamanan Nasional- pasal 16 dan 17, dijelaskan
tentang spektrum ancaman pun tidak jelas. Spektrum ini bisa saja digunakan siapa
pun termasuk untuk kepentingan penguasa. Mengingat disebutkan ancaman paling
lunak dan paling keras dengan berbagai macam bentuknya. Terkait juga sasaran
ancaman empat komponen. Yang lebih mengebiri peran rakyat adalah ancaman
keberlangsungan pembangunan nasional. Rakyat tidak diberikan kesempatan
untuk mengoreksi jika di tengah pembangunan nasional ada sesuatu yang salah.
Koreksi dianggap ancaman dan menghambat pembangunan. Hal ini dapat diamati
pada masa orde baru berupa penculikan para aktifis.
Kemudian ketika kita beranjak ke Pasal 18 yang menjelaskan jenis dan
bentuk ancaman yang terlalu luas cakupannya. Terkait ancaman tidak bersenjata
hal ini dapat dimanfaatkan penguasa untuk membungkam lawan politiknya
(oposisi). Siapa pun termasuk rakyat jika berseberangan dengan kepentingan
pemerintah dapat dipasal ini. Bagi umat muslim, hal ini sangat berbahaya jika
3

4. diterapkan secara rigid. Umat Islam yang ingin tunduk dan diatur syariat dan
hukum Islam akan dinamakan tidak taat hukum Negara, radikal dan teroris serta
menjadi ancaman bagi negara. Dalam penjelasan pun disebutkan ideologi
radikalisme. Selama ini ideologi radikalisme dan terorisme selalu dikaitkan
dengan umat Islam. ironisnya, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam.
Ketiga, pada BAB V terkait dengan penyelenggaraan keamanan nasional.
Didalam pasal 19 terlalu banyak disebutkan unsur-unsur dari keamanan nasional
itu sendiri dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini sangat tidak efektif, hal ini
juga bertentangan dengan UU Pemerintah daerah, dimana didalam UU
Pemerintah Daerha disebutkan jika wewenang yang tidak bisa dilimpahkan ke
daerah salah satunya adalah terkait keamanan nasional. Keamanan nasional
mutlak harus dipegang pemerintah pusat.
Akan tetapi didalam Pasal 22 yang melibatkan unsur intelijen patut
dipertanyakan. RUU ini Kamnas Atau RUU Intelijen? Intelijen yang ada di
Indonesia kerap digunakan sebagai kepentingan penguasa dan lebih pro kepada
penguasa. Tidak jarang informasi yang diberikan pun tendensius. Seharusnya
intelijen bekerja lebih profesional bukan dengan memata-matai rakyat sendiri.
Republik intelijen ini akan menimbulkan musuh baru yaitu rakyat sendiri. Lantas,
apa keuntungan intelijen ini jika mereka bekerja serampangan. Belum lagi Dewan
Keamanan Nasional (DKN) yang bisa dijadikan superbody untuk melindungi
status quo. Penguasa. Selanjutnya dalam pasal 22 ayat (3) sarat akan kepentingan
asing dimana didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa intlegen dapat melakukan
kerja sama dengan Negara lain baik formal maupun informal. Karena didalam
pasal ini ada kemungkinan intelejen dari luar dapat leluasa masuk ke dalam ranah
Negara Indonesia seperti misalnya CIA maupun FBI dari Amerika.
Selanjutnya, RUU ini memungkinkan pemberian kekuasaan yang sangat
tidak terbatas kepada badan intelejen Negara. Hal ini akan berdampak pada
tindakan kesewenang-wenangan oleh intelejen Negara, padahal didalam konstitusi
telah jelas disebutkan jika tidak ada badan yang tidak terbatas. Semua badan dan
4

5. instansi pemerintah kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum dan UndangUndang.
Yang terakhir terkait pembiayaan di pasal 70, disebutkan jika pembiayaan
di ambil dari APBN. Hal ini cukup memberatkan, dimana APBN kita masih
cukup kurang untuk membiayai kesejahteraan rakyat. Apalagi, setiap tahunnya
hutang-hutang Indonesia semakin meningkat yang berakibat pada semakin
susahnya kenaikan APBN yang signifikan. Selain itu, pembiayaan Aluitsista juga
masih belum efektif, padahal Aluitsista menjadi factor utama di dalam
penyelenggaraan keamanan dan keadulatan nasional.
Dilihat dari beberapa pasal diatas, jelas sekali jika RUU keamanan
Nasional ini masih cacat, dikarenakan banyaknya pasal demi pasal yang multi
tafsir. Sehingga dapat berakibat pada masuknya kepentingan-kepentingan baik
kepentingan dalam negeri (golongan, penguasa) maupun kepentingan asing.
Pro RUU Kemanan Nasional
Namun ditengah lemahnya RUU ini, masih terdapat beberapa kebaikan yang
dapat di ambil dari adanya RUU keamanan nasional ini.
Pertama, RUU ini mmungkinkan terciptanya keadaan Negara Indonesia yang
semakin aman dan berdaulat. Selain itu, RUU ini juga memperkuat jati diri bangsa
yang selama ini kerap mendapat ancaman-ancaman terorisme.
Kedua, RUU ini merupakan sinkronisasi dengan Undang-Undang Intelejen dan
Undang-Undang darurat sipil. Sehingga, kehadiran UU keamanan Nasional
nantinya akan semakin memperkuat kedaulatan Negara Indonesia baik dari dalam
maupun dari luar.
Ketiga,
RUU
keamanan
nasional
merupakan
produk
hukum
yang
mengharmonisasikan antara TNI, Polri dan juga masyarakat. Diamana ketiga
elemen tersebut dipersatukan untuk bersama-sama membantu dalam keamanan
nasional. Padahal seperti kita ketahui bersama, TNI dan Polri sempat
5

6. berseberangan pandangan selama bertahun-tahun dampak dari dwifungsi ABRI
yang terjadi di era orde baru.
Kesimpulan
Berdasarkan beberapa analisis diatas, maka penulis bersikap Kontra
kepada RUU keamanan Nasional. Dikarenakan RUU ini masih cacat danmasih
memberi celah kepada kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok yang
pada akhirnya akan semakin mengancam kedaulatan dan keamanan Negara
Indonesia.
Selain itu, RUU ini juga merupakan produk hukum yang represif yang
melindungi status Quo pemerintah. Sehingga politik hukum dari RUU ini adalah
berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada masyarakat. Hal ini tentu
akan menjadikan keadaan kembali kepada masa orde baru, dimana produk hukum
yang dibuat lebih melindungi pemerintah. Kemudian, didalam RUU ini juga
memberi kewenangan yang tidak terbatas kepada badan intelegen Negara, padahal
jelas bahwa kekuasaan bdan atau instansi pemerintah adalah terbatas.
6

7. berseberangan pandangan selama bertahun-tahun dampak dari dwifungsi ABRI
yang terjadi di era orde baru.
Kesimpulan
Berdasarkan beberapa analisis diatas, maka penulis bersikap Kontra
kepada RUU keamanan Nasional. Dikarenakan RUU ini masih cacat danmasih
memberi celah kepada kepentingan-kepentingan golongan atau kelompok yang
pada akhirnya akan semakin mengancam kedaulatan dan keamanan Negara
Indonesia.
Selain itu, RUU ini juga merupakan produk hukum yang represif yang
melindungi status Quo pemerintah. Sehingga politik hukum dari RUU ini adalah
berpihak kepada pemerintah, bukan berpihak kepada masyarakat. Hal ini tentu
akan menjadikan keadaan kembali kepada masa orde baru, dimana produk hukum
yang dibuat lebih melindungi pemerintah. Kemudian, didalam RUU ini juga
memberi kewenangan yang tidak terbatas kepada badan intelegen Negara, padahal
jelas bahwa kekuasaan bdan atau instansi pemerintah adalah terbatas.
6