SlideShare a Scribd company logo

Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda

•
•
santoni toni
santoni toni

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri hilir minyak sawit melalui insentif pajak dan fasilitas kredit untuk mendorong investasi pada pabrik pengolahan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekspor sawit serta menciptakan lapangan kerja.

Government & Nonprofit
1 of 46
Download to read offline
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda
Perda Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009_tentang bappeda

Recommended

Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
kota bandar lampung
kota bandar lampungkota bandar lampung
kota bandar lampungYunissa Meganingtyas
 
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Ppt presentasi kelas
Ppt presentasi kelasPpt presentasi kelas
Ppt presentasi kelasMuhammad Nurcholis
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 

Recommended

Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedaPergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappeda
Pergub Provinsi Lampung Nomor 33 thn2010_ Tupoksi bappedasantoni toni
 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016santoni toni
 
kota bandar lampung
kota bandar lampungkota bandar lampung
kota bandar lampungYunissa Meganingtyas
 
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Ppt presentasi kelas
Ppt presentasi kelasPpt presentasi kelas
Ppt presentasi kelasMuhammad Nurcholis
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 

More Related Content

More from santoni toni

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019santoni toni
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019santoni toni
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedasantoni toni
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 santoni toni
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain santoni toni
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 santoni toni
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 santoni toni
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014santoni toni
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 santoni toni
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014santoni toni
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013santoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAsantoni toni
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentationsantoni toni
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014santoni toni
 

More from santoni toni (19)

Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
 
Pergub uptb bappeda
Pergub uptb bappedaPergub uptb bappeda
Pergub uptb bappeda
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
Perda Nomor 5 2014 lembaga lain
 
Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perda Nomor 04 Tahun 2014
Perda Nomor 04 Tahun 2014
 
Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014 Perda Nomor 3 Tahun 2014
Perda Nomor 3 Tahun 2014
 
Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014 Perda Nomor 2 Tahun 2014
Perda Nomor 2 Tahun 2014
 
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014
 
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599 SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
SURAT KEPALA BKN NO.K-26-20V.24-2599
 
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 2014
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.403TAHUN 2013
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARAUNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
Lampiran Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014
 

Recently uploaded

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Recently uploaded (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf