Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI INFLASI
inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu.
Dalam mengatasi inflasi pemerintah menggunakan 3 kebijakan :
1. Kebijakan moneter
2. Kebijakan fiskal
3. Kebijakan non moneter
A. Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah
jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan
kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan
kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan
menaikan cash ratio.
1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi
yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan
masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya
agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung
kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan
uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga
jumlah uang yang beredar akan berkurang.
B. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah ( penerimaan dan pengeluaran
pemerintah ). Bentuk kebijakan ini antara lain:
1) Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli
masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
C. Kebijakan Non Moneter
Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan
harga dan distribusi barang.
1) Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang
konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi
atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
2) Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering
dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan
meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
3) Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang
dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik
tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk
menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan
pemerintah melalui Bulog atau KUD.
Kebijakan Pemerintah di Bidang
Pendidikan
Senin, 11 Mei 2009
Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana
diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap wa rga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

2. Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang -kurangnya 20
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapa tan daerah (APBD)
untuk mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Aturan yang termuat dalam Ayat (4) tersebut menunjukkan betapa penting dan betapa prioritasnya bidang
pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima
anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan
mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu
diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan sangat terkait erat dengan
pembangunan sumber daya manusia masa depan.
Dalam upaya meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah
telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang
Pendidikan.
Capaian Kinerja Depdiknas
Sebagaimana disinggung diatas bahwa pendidikan merupakan program pemerintah yang paling prioritas.
Capaian kinerja Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selama Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain,
dapat digambarkan dalam tabel ”Capaian Kinerja 2005 – 2008 dan Target 2009” dibawah ini.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dari sejumlah program mampu melebihi target. Misalnya, Angka
Partisipasi Murni untuk SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2008 telah mencapai 95,14%. Angka ini telah
melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2009, yaitu 95,00%. Demikian juga dengan rata-rata nilai ujian
nasional untuk SD dan SLTA yang dicapai siswa pada tahun 2008, yaitu secara berturut -turut sebesar 7,03 dan
7,17. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2009, yaitu secara berturut -turut sebesar
5,50 dan 7,00. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak 40,00%, namun
angka ini telah terlewati pada tahun 2008 dengan capaian sebesar 47,04%.

3. Selain indikator yang tertera dalam tabel, Departemen Pendidikan Nasional juga melaporkan sejumlah indikator
lain yang menunjukkan hasil yang menggembiarakan juga telah dicapai. Misalnya, pencapaian target rintisan
sekolah madrasah yang bertaraf internasional yang mencapai 1.043 sekolah pada tahun 2008. Perol ehan medali
emas pada berbagai olimpiade internasional juga membanggakan karena pelajar Indonesia meraih 117 medali
emas dalam berbagai kompetisi tingkat dunia pada tahun 2008. Perguruan tinggi berkelas dunia dengan ukuran
100 besar Asia atau 500 besar dunia selalu melampaui target dengan baik. Pada tahun 2008, Universitas
Indonesia naik peringkat dari 395 pada 2007 menjadi 287, Institut Tenologi Bandung naik ke peringkat 315 dari
semula 369, sedangkan Universitas Gadjah Mada naik ke peringkat 316 dari 360.
Untuk tahun 2010, Depdiknas telah membuat beberapa Rancangan Kegiatan Prioritas, mencakup peningkatan
kualitas Dikdas 9 tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan
tinggi; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non formal serta peningkatan profesionalisme dan
kesejahteraan pendidik.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM BIDANG KESEHATAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan
disetiap tempat kerja yang memiliki karyawan 10 orang atau lebih dari 10 orang.
B. Visi dan Misi pembangunan kesehatan
Pada Tahun 2010, bangsa Indonesia akan mencapai suatu keadaan dimana masyarakat:
 Hidup dalam lingkungan sehat
 Mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat
 Memiliki kemampuan menyediakan, memilih, mendapatkan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata sehingga memiliki derajat kesehatan tinggi.
C. Misi untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010
 Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

4.  Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
 Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
 Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
 Membantu pihak-pihak terkait (khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan).
D. Strategi
1. Untuk mencapai keberhasilan program secara efektif dan efisien, maka dikembangkan strategi
pelaksanaan kegiatan berikut.
2. Perencanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berdasarkan skala prioritas.
3. Intensifikasi penemuan dan penetalaksanaan dini penyakit dan masalah kesehatan masyarakat.
4. Pengendalian masyarakat berbasis lingkungan.
5. Melakukan monitoring evaluasi serta kajian program dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang tepat guna untuk mendukung program.
6. Meningkatkan kemitraan melalui kegiatan lintas program, lintas sector serta memberdayakan partisipasi
masyarakat.
7. Meningkatkan peran dan fungsi sesuai dengan kewenangan daerah serta memanfaatkan sumber daya
pusat melalui system penganggara.
E. Perubahan Paradigma
Perubahan paradigma yang diutarakan oleh Bapak Mentri Kesehatan di DPR tanggal 15 September 1998
apabila dilaksanakan akan membawa dampak yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena pengorganisasian upaya
kesehatan yang ada, tenaga-tenaga kesehatan yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, peraturan
perundangan yang ada adalah merupakan wahana dan sarana pendukung dari penyelenggaraan kesehatan yang
berorientasi pada upaya penyembuhan penyakit. Maka untuk mendukung terselenggaranya paradigma sehat yang
berorientasi pada upaya promotif, preventif, proaktif. Sehingga setiap individu dalam masyarakat tidak berusaha
atau tidak tahu untuk mempraktekkan gaya hidup sehat seperti olahraga, makan-makanan sehat, tidak merokok dan
istirahat yang cukup. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas terciptanya gaya hidup sehat dikalangan
masyarakat yang selama ini kurang dilakukan secara sungguh-sungguh.
F. System Pelayanan Kesehatan
System adalah gabungan dari elemen-elemen (sub system) di dalam suatu proses atau struktur dan berfungsi
sebagai satu kesatuan organisasi. Adapun system pelayanannya sebagai berikut:
a. Masukan (input)
Adalah sub elemen-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya system.
b. Proses
Ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan.
c. Keluaran (output)
Ialah hal yang dihasilkan proses.
d. Dampak (impact)

5. Akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya
e. Umpan balik (feed back)
Ialah juga merupakan hasil dari proses yang sekaligus masukan untuk system tersebut.
f. Lingkungan (enviromment)
Ialah dunia diluar system untuk mempengaruhi system tersebut.
Secara umum pelayanan kesehatan ialah merupakan sub system pelayanan kesehatan yang tujuan
utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran
masyarakat.
Pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta perlu memperhatikan
beberapa ketentuan antara lain:
a. Penanggung jawab
Suatu system pelayana kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Namun demikian di Indonesia dalam hal ini
Departemen Kesehatan merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. Artinya pengawasan, standar pelayanan.
b. Standar pelayanan
System pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus berdasarkan pada suatu standar tertentu. Di
Indonesia standar ini telah ditentukan oleh Dep artemen Kesehatan, dengan adany a “Buku Pedoman Puskesmas”.
c. Hubungan kerja
Pembagian kerja yang jelas antara bagian yang satu dengan yang lain. Artinya fasilitas kesehatan tersebut harus
mempunyai struktur organisasi yang jelas menggambarkan hubungan kerja baik horizontal maupun vertical.
d. Pengorganisasian potensi
System pelayanan pengorganisasian, upaya ini penting terutama di Indonesia. Karena adanya keterbatasan sumber-sumber
daya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu keikut sertaan.
G. Organisasi Depkes
Seiring dengan diterbitkannya surat keputusan menteri kesehatan RI No.130 tahun 2000 tentang organisasi
dan tata kerja Depkes. Setelah kepala biro organisasi yang lama menggulirkan reorganisasi di lingkungan Depkes,
dengan demikian terjadi perampingan-perampingan jabatan structural. Tetapi bukan berarti pekerjaan biro organisasi
telah selesai, hal ini merupakan titik dimulainya pekerjaan-pekerjaan biro organisasi. Tujuan utama nantinya adalah
Dep artemen Kesehatan merup akan dep artemen y ang “hemat struktur kay a fungsi”. Dep kes terutama biro organisasi

6. saat ini sedang menyelesaikan tiga pekerjaan besar, yaitu: uraia structural, hubungan tata kerja dan jabatan. Berkaitan
dengan UU No. 22 tahun 2000 tentang otonomi daerah dan disusul dengan adanya PP No.25 tahun 2000 tentang
kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan propinsi adalah daerah otonomi, hal ini juga merupakan pokok
pembahasan dari biro organisasi. Karena dengan adanya PP No.25 tersebut akan menggeser kewenangan-kewenangan
pusat ke daerah sebagai oprasion pelaksanaan sedangkan pusat nantinya hanya pedoman-pedoman atau standar-standar.
Sebagai bahasan khusus tentang PP No.25 tahun 2000, Depkes akan mengadakan pertemuan p ara bupati seluruh
Indonesia.