1. MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PRT/M/2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik dalam Pasal 3 mengatur seluruh
instansi pemerintah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
‘4. Peraturan....

2. -2-
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman
Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
10/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Pekerjaan Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
BAB....

3. -3-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam
dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan,
yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang
berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat
TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Sistem TNDE adalah kesisteman pengelolaan naskah secara
elektronik yang meliputi aplikasi perangkat lunak dan
databasenya yang terhubung dengan jaringan dan dapat
diakses oleh semua pengguna;
4. Arsitektur Sistem TNDE adalah desain sistem secara
keseluruhan yang menggambarkan proses dan hubungan
antar entitas di dalam sistem TNDE;
5. Aplikasi TNDE adalah perangkat lunak beserta databasenya
yang digunakan untuk pengelolaan naskah secara elektronik;
6. Unit organisasi adalah satuan administrasi setingkat Eselon I;
7. Unit kerja adalah satuan administrasi setingkat Eselon II;
8. Templat/borang acu adalah format surat baku yang disusun
secara elektronik;
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
pelaksanaan TNDE pada setiap unit organisasi/unit kerja di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
(2) Peraturan ....

4. -4-
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan
kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar
unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dalam mendukung penyelenggaraan
reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan;
(3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Desain Sistem TNDE;
b. Spesifikasi Sistem TNDE;
c. Unsur Pendukung Sistem TNDE;
d. Pengelola TNDE; dan
e. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE.
BAB II
DESAIN SISTEM TNDE
Pasal 3
Desain sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf a meliputi:
a. Arsitektur Sistem TNDE;
b. Topologi Jaringan Sistem TNDE; dan
c. Cakupan Sistem TNDE.
Pasal 4
Pada arsitektur Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a Sistem TNDE terhubung dengan jaringan
komputer ke seluruh unit organisasi/unit kerja di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 5
Topologi Jaringan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b terhubung dengan jaringan komputer ke seluruh unit
organisasi/unit kerja yang dapat diakses melalui server di setiap
unit organisasi/unit kerja.
Pasal 6 ....

5. -5-
Pasal 6
Cakupan Sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c terdiri atas:
a. Komunikasi Eksternal;
b. Komunikasi Internal;
c. Disposisi;
d. Pembuatan Surat dengan Templat;
e. Penggunaan Penelusuran Surat;
f. Agenda Harian Pimpinan; dan
g. Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE.
BAB III
SPESIFIKASI SISTEM TNDE
Pasal 7
Spesifikasi sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf b meliputi:
a. Spesifikasi Fungsional; dan
b. Spesifikasi Non Fungsional.
Pasal 8
Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a terdiri atas:
a. Manajemen Pengguna;
b. Agenda Surat Masuk;
c. Agenda Surat Keluar;
d. Manajemen Templat/Borang Acu; dan
e. Pencarian Dokumen Naskah Dinas.
Pasal 9
Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b meliputi:
a. Keamanan Aplikasi;
b. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna;
c. Fitur Penghapusan dan Pembatalan; dan
d. Keamanan Penyimpanan.
BAB IV....

6. -6-
BAB IV
UNSUR PENDUKUNG SISTEM TNDE
Pasal 10
Unsur pendukung sistem TNDE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf c wajib disediakan oleh setiap unit
organisasi/unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
Pasal 11
Unsur pendukung sistem TNDE yang wajib disediakan oleh unit
organisasi/unit kerja meliputi:
a. Jaringan Komputer;
b. Perangkat Keras (Hardware); dan
c. Perangkat Lunak (Software).
BAB V
PENGELOLA TNDE
Pasal 12
(1) Pengelola TNDE di Kementerian Pekerjaan Umum adalah
Biro Umum;
(2) Pengelola Sistem TNDE di lingkup Eselon I masing-masing
adalah Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat
Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, dan Biro Umum
Sekretariat Jenderal;
Pasal 13
(1) Pembinaan pelaksanaan TNDE lingkup Kementerian
Pekerjaan Umum dilakukan oleh Biro Umum yang meliputi:
a. pengembangan konsep sistem TNDE;
b. pembinaan teknik operasional TNDE;
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE.
(2) Unit.....

7. -7-
(2) Unit organisasi/unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum
membentuk Tim Pengelola sistem TNDE, untuk:
a. Melaksanakan TNDE;
b. Menyusun pelaporan TNDE dari Unit Kerja ke pimpinan
Unit Organisasi.
Pasal 14
Pembinaan teknik sistem TNDE terkait teknologi informasi dan
komunikasi lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan
oleh Pusat Pengelolaan Data yang meliputi:
a. Pengembangan sistem TNDE;
b. Pengembangan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE;
c. Pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem TNDE.
Pasal 15
Petunjuk Pelaksanaan TNDE Kementerian Pekerjaan Umum
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI TNDE
Pasal 16
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi petunjuk untuk:
a. Menjalankan Aplikasi;
b. Agenda Surat Masuk;
c. Lampiran Fisik Surat (Attachment);
d. Disposisi Masuk;
e. Disposisi Keluar;
f. Pencarian Surat/Penelusuran Tindak Lanjut;
g. Mencetak Rekap Surat Masuk;
h. Agenda Surat Keluar;
i. Templat Naskah Dinas;
j. Agenda Kerja Pimpinan;
k. Pelaporan Tindak Lanjut Disposisi, dan
l. Mengakhiri Aplikasi.
Pasal 17
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE digunakan sebagai acuan
bagi Unit Organisasi/Unit Kerja dalam mengoperasikan aplikasi
TNDE.
Pasal 18.....

8. -B-
Pasal 1B
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi TNDE secara rinci tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB VII
KETENTUAN PBNUTUP
Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2OI3
MBNTtrRI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL3 NOMOR 866
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTBRIAN PEKBRJAAN UMUM
Ke kum,

9. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................. i
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
LAMPIRAN I
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................. 1
B. Sasaran ............................................................................ 2
C. Manfaat ............................................................................ 2
D. Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................... 4
E. Pengertian Umum ............................................................ 4
BAB II DESAIN SISTEM TNDE.......................................................... 9
A. Arsitektur TNDE ............................................................... 9
B. Topologi Jaringan TNDE.................................................... 10
C. Cakupan TNDE ................................................................. 11
1. Komunikasi Eksternal................................................... 11
a. Agenda Surat Masuk............................................... 11
b. Agenda Surat Keluar................................................ 11
2. Komunikasi Internal..................................................... 12
a. Agenda Surat Masuk............................................... 12
b. Agenda Surat Keluar............................................... 12
3. Disposisi...................................................................... 12
4. Pembuatan Surat dengan Templat ............................... 13
5. Penelusuran Surat....................................................... 13
6. Agenda Harian Pimpinan............................................. 13
7. Fasilitas Pencetakan..................................................... 13
BAB III SPESIFIKASI SISTEM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK..... 14
A. Spesifikasi Fungsional ...................................................... 14
1. Manajemen Pengguna ................................................. 14
2. Agenda Surat Masuk ................................................... 14
a. Masukan (input) Agenda ......................................... 14
b. Penyimpanan Dokumen Surat Masuk..................... 14
c. Melihat Detail Agenda Surat Masuk......................... 15
d. Membuat Catatan tentang Disposisi ....................... 15
i

10. 3. Agenda Surat Keluar ..................................................... 15
a. Pembuatan Konsep Surat Keluar.............................. 15
b. Persetujuan Konsep Surat Keluar ............................ 16
c. Pembuatan Agenda Surat Keluar ............................. 16
d. Distribusi Surat Keluar............................................ 16
e. Pemindaian (Scanning) Surat Keluar........................ 17
4. Manajemen Templat ..................................................... 17
5. Pencarian Dokumen Naskah Dinas............................... 18
B. Spesifikasi Non Fungsional ............................................... 18
1. Keamanan Aplikasi....................................................... 18
a. Username dan Password ......................................... 18
b. Antivirus ................................................................. 19
c. Pengaman Database ............................................... 19
d. Enkripsi Data ......................................................... 19
2. Pencatatan Log Aktivitas Pengguna .............................. 19
3. Fitur Penghapusan dan Pembatalan ............................ 20
4. Antisipasi Listrik Padam.............................................. 20
BAB IV UNSUR PENDUKUNG SISTEM TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK.......................................................................... 21
A. Jaringan Komputer .......................................................... 21
B. Perangkat Keras (Hardware) ............................................. 21
C. Perangkat Lunak (Software) ............................................. 21
BAB V PENGELOLA TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK ........……… 22
A. Pengelola TNDE................................................................ 22
B. Struktur Pengelola TNDE.................................................. 23
C. Alur Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan TNDE............... 25
BAB VI PENUTUP ................................................................................ 29
ii

11. LAMPIRAN II
BAB I PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK ........................................................................ 1
A. Menjalankan Aplikasi........................................................... 1
B. Agenda Surat Masuk ........................................................... 12
C. Lampiran Fisik Surat (Attachment) ....................................... 17
D. Disposisi Masuk ................................................................... 19
E. Disposisi Keluar ................................................................... 22
F. Pencarian Surat/Penelusuran Tindak Lanjut ........................ 27
G. Mencetak Rekap Surat Masuk .............................................. 29
H. Agenda Surat Keluar.............................................................. 31
I. Templat Naskah Dinas .......................................................... 37
J. Agenda Kerja Pimpinan ......................................................... 39
K. Pelaporan Tindak Lanjut Disposisi ........................................ 47
L. Mengakhiri Aplikasi .............................................................. 59
BAB II PENUTUP................................................................................... 60
iii

12. DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 : Arsitektur TNDE.................................................................. 9
Gambar 2 : Topologi Jaringan TNDE...................................................... 10
Gambar 3 : Struktur Organisasi Pengelola Sistem TNDE........................ 23
Gambar 4 : Alur Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan TNDE ................ 25
Gambar 5 : Penanganan TNDE Kementerian Pekerjaan Umum………... 26
iv