Dokumen tersebut membahas pertanggungjawaban pidana terhadap emiten terkait pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Dokumen menjelaskan pentingnya prinsip keterbukaan bagi investor dan sanksi yang diberikan kepada emiten yang melanggar prinsip tersebut, termasuk studi kasus PT Perusahaan Gas Negara.

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP EMITEN TERKAIT
ADANYA PELANGGARAN
Oleh : Jamaludin NPM : 5205220016
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan
pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kebutuhan pembiayaan
pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan pembiayaan
pembangunan di masa mendatang akan semakin besar.1
Pemerintah menetapkan kebijakan tentang privatisasi BUMN melalui
penetapan PP No. 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan
(Persero). Kebijakan ini merupakan turunan untuk melaksanakan Pasal 83
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,
yang menyatakan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN.2
Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan,
melainkan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa
sasaran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan,
perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang
sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan
berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan
pasar modal domestik.3
Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau
kedaulatan Negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau
hilang karena Negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi
sektoral tempat BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.4
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara merupakan isu hangat yang selalu
ramai dibicarakan dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan
pendapatan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
setiap tahunnya, baik melalui forum DPR maupun berbagai forum resmi dan
tidak resmi lainnya.5
Pada lain hal, sudah menjadi suatu fenomena global dalam rangka
meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi beban pemerintah, Badan-
badan Milik Negara (government owned-companies) diarahkan untuk
melakukan korporatisasi (corporatisation) dan privatisasi (privatization).6
Sebagaimana diketahui pengaturan BUMN yang akan diprivatisasi terdapat
dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa; privatisasi
dilaksanakan dengan cara: a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar
1
Jusuf Anwar, H. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi. Penerbit PT. Alumni
Bandung 2005, hal 1
2
Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo. Manajemen Privatisasi BUMN. Penerbit PT Elex Media
Komputindo. Jakarta. 2008, hal 103
3
Ibid., hal 104
4
Ibid.,
5
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 1 Tahun 2007, hal 15
6
Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milinium III. UII Press.
Yogyakarta. 2000, hal 64

2. modal; b. penjualan saham langsung kepada investor; c. penjualan saham
kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
Dari ketiga cara sebagaimana tersebut diatas, maka cara penjualan saham
berdasarkan ketentuan pasar modal lebih menjadi pilihan dalam hal privatisasi
BUMN.
Melakukan penjualan saham di pasar modal, dalam pengertian lain dikenal
dengan istilah melakukan penawaran umum atau go public atau Initial Public
Offering (IPO).
Istilah penawaran umum tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi
kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya
menjual efek-efek diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek
lainnya, kepada masyarakat luas.7 Penjualan dilakukan kepada masyarakat luas
oleh karena itu penjualan tersebut tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).8
Dalam UUPM diatur tentang tata cara melakukan penawaran umum (Initial
Public Offering). Tata cara dimaksud terbagi dalam beberapa tahap, yaitu; 1.
Tahap pra-emisi, 2. Tahap emisi, 3. Tahap setelah emisi. Ketiga tahapan
penawaran umum dimaksud, tentunya juga akan mengakibatkan bahwa tidak
hanya para pendiri emiten saja tetapi juga berdampak kepada ikutnya pihak-
pihak lainnya, seperti Badan Pelaksana Pasar Modal-Lembaga Keuangan
(BAPEPAM-LK), yang memberikan pernyataan efektif apakah penawaran
umum tersebut dapat dilakukan atau tidak.9
Selanjutnya, penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang
lebih luas dari emiten dari mana penawaran umum tersebut berasal. Hal ini
karena dengan melakukan penawaran umum, maka akan timbul kewajiban bagi
emiten untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan (disclosure).
Keterbukaan bahkan akan terus berlanjut (continued disclosure) ketika efek
telah sampai di tangan pemegang saham, yang membelinya dalam penawaran
umum.10
Begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (disclosure)
dalam setiap tahap penawaran umum sebagaimana dimaksud di atas, sehingga
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keterbukaan (disclosure) ini akan
diberikan sanksi yang tegas, baik sanksi administratif, perdata dan pidana.
Sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Sinar Harapan hari Rabu tanggal 14
Maret 2007, pihak BAPEPAM-LK menjatuhkan sanksi denda kepada PT.
Perusahaan Gas Negara. Surat kabar Kompas hari Jum‟at tanggal 28 Desember
2007 memberitakan bahwa, pihak BAPEPAM-LK menjatuhkan sanksi kepada
para mantan Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) berupa sanksi
denda. BAPEPAM-LK menyatakan bahwa PT. Perusahaan Gas Negara telah
melanggar prinsip-prinsip keterbukaan (disclosure) yaitu memberikan informasi
yang tidak benar dan terjadinya perdagangan orang dalam (insider trading).
Informasi tidak benar dimaksud adalah perihal mengenai rencana volume gas
7
Hamud M. Balfas. Hukum Pasar Modal Indonesia. Penerbit Tata Nusa. Jakarta 2006, hal 20
8
Ibid., hal 27
9
Ibid., hal 27-28
10
Hamud M. Balfas. Ibid.,

3. yang dapat dialirkan melalui proyek South Sumatera-West Java (SWWJ).
Selanjutnya, pihak BAPEPAM-LK menyatakan; penyidikan berhenti pada
pelanggaran administratif, kasus itu tidak akan dibawa sampai ke tindak
pidana.11
Apabila ditelaah lebih jauh, terlihat jelas bahwa PT. Perusahaan Gas Negara
sebagai emiten telah melakukan suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dikatagorikan
sebagai perbuatan tindak pidana.
Terhadap terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut di atas, tentunya
semakin manambah daftar kasus tindak pidana dalam pasar modal di Indonesia.
Dan, dari kasus-kasus tindak pidana pasar modal yang terjadi di Indonesia
ternyata baru ada satu kasus yang dibawa ke pengadilan pidana.12
Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap ketertarikan investor
untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Di lain hal, juga dapat
merupakan penghalang bagi usaha penarikan modal terhadap perusahaan yang
akan mencari dana di pasar modal, meskipun mungkin pasar modal Indonesia
memberikan keuntungan yang menggiurkan. Sehingga pada akhirnya, juga akan
menghambat perekonomian Indonesia secara umum.
Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk
menuangkannya menjadi suatu penelitian tesis dengan judul:
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH EMITEN TERKAIT ADANYA
PELANGGARAN PRINSIP FULL DISCLOSURE (STUDI KASUS
PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA).
Selanjutnya, apabila masalah pokok tersebut di atas dikaji lebih jauh, maka
penulisan kalimat pertanggungjawaban pidana dalam permasalahan penelitian
tesis ini sangat berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Penegakan
hukum ini adalah berupa pemberian sanksi pidana kepada emiten yang telah
melanggar prinsip full disclosure.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ruang lingkup masalah pokok
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan prinsip full disclosure ?, dan bagaimana
pula interpretasi terhadap prinsip-prinsipnya ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap Emiten yang melanggar
prinsip full disclosure menurut Undang-undang Pasar Modal ?, apakah
BAPEPAM-LK telah berperan sebagaimana yang diharapkan ?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip full
disclosure dalam bentuk pidana tidak dibawa ke pengadilan ?
Keterbukaan (disclosure) ini diharuskan karena pada dasarnya para calon
investor (pemodal) mempunyai hak untuk mengetahui secara detail mengenai
segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, dimana mereka akan menempatkan
uangnya, maka untuk itu harus dimengerti pula bahwa hal tersebut juga
merupakan suatu tahap dari peralihan perusahaan privat menjadi perusahaan
publik, yang merupakan suatu hal yang sangat menantang bagi pemilik dan
11
Sinar Harapan hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 dan Kompas hari Jum‟at tanggal 28 Desember 2007
12
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Pidana Nomor : 1983/Pid.B/2006/PN.JKT.PST
tanggal 29 Mei 2007.

4. manajemennya. Aspek yang sangat penting dari proses penawaran umum ini
adalah pengertian mengenai informasi apa yang diperlukan dan
menyediakannya dalam keadaan yang jelas terbuka dan benar.13
Dalam Undang-undang Pasar Modal yang dimaksud dengan Prinsip
keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan
Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk
menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh
informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh
terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari efek
tersebut (Pasal 1 Butir 25).
Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor atau
publik adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut
“prospektus” bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan go publik. Sejauh
mana pentingnya kedudukan suatu prospektus, atau sejauh mana pentingnya
data bisnis dari suatu emiten (misalnya seperti yang terdapat dalam prospektus),
terdapat berbagai pandangan yang tersimpul dalam tiga teori sebagai berikut:14
1. Teori Random Walk
Teori Random Walk ini mengajarkan bahwa harga dari suatu efek yang
terjadi sebelumnya tidak ada hubungan/tidak mempengaruhi harga sekarang
atau yang akan dating. Jadi tidak ada link antara harga efek yang sudah
terjadi dengan yang akan terjadi. Sehingga investor dapat membuat uang di
pasar modal bukan karena adanya angka-angka statistik, melainkan karena
awarness mereka sendiri.
2. Teori Market Hypothesis
Seperti telah disinggung di atas, maka menurut teori ini, bahwa harga pasar
dari suatu efek dipengaruhi oleh informasi yang diberikan kepada publik.
Jadi informasi publik tersebutlah yang menentukan apakah seseorang akan
melakukan tindakan jual, beli atau hold suatu efek. Karena itu, kedudukan
suatu prospektus tentunya sangat penting. Dan, teori ini sangat mengecam
pula tindakan insider trading, karena dengan informasi yang tidak
kesampaian kepada publik tersebut, berarti publik sangat dirugikan, dan
seorang insider dapat mengait di air keruh.
3. Teori Capital Asset Pricing
Teori ini membedakan antara risk yang sistematis dan risk yang tidak
sistematis. Dan mengajarkan pula bahwa risiko dalam melakukan investasi
di pasar modal dapat dieliminir dengan melakukan diversifikasi. Karena itu,
informasi tentang suatu perusahaan tidak begitu penting. Yang terpenting
justru apa yang disebut sebagai Beta dari suatu efek. Yang dimaksud dengan
“beta” dari efek adalah semacam pengukuran terhadap suatu efek dalam
hubungan dengan pasar secara keseluruhan.
Dari ketiga teori tersebut di atas terlihat bahwa informasi tentang
sesuatu perusahaan, antara lain seperti yang terdapat dalam prospektus,
ditempatkan pada posisi yang berbeda-beda. Tentu saja semua teori tersebut
13
Ibid.,
14
Munir Fuady. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu. Penerbit Citra Aditya Bakti.
Bandung 2001, hal 81.

5. masih menganggap bahwa informasi tersebut perlu, tetapi tingkat
keperluannya yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meyakini bahwa
keadaan dan data industri dan ekonomi secara makro justru lebih penting
dan mempengaruhi harga pasar ketimbang informasi tertentu dari suatu
perusahaan.15
Siapakah yang mesti bertanggung jawab secara yuridis jika ada pihak-pihak
yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya prospektus yang
menyesatkan itu ?. Dalam hal ini dijawab oleh Pasal 81 ayat (1) UUPM No. 8
Tahun 1995, dimana yang mesti bertanggung jawab adalah setiap pihak yang
menawarkan atau menjual efek dengan mempergunakan prospektus yang
menyesatkan tersebut. Tentunya pihak yang “menawarkan” atau “menjual”
tersebut , yakni dapat terdiri dari:
(1) emiten,
(2) underwriter,
(3) pialang,
(4) bahkan investor yang ingin menjual kembali efek yang telah dibelinya itu.
Adapun kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM)
diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” Pasal 103 sampai dengan
Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal.
Pembagian atau pengelompokan jenis TPPM dalam Bab XV ini dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:16
a. Dilihat dari Kualifikasi Deliknya
Menurut Pasal 110, TPPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana,
yaitu:
1. TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam Pasal 103 Ayat (1), Pasal
104, Pasal 106, dan Pasal 107;
2. TPPM yang berupa “pelanggaran” diatur dalam Pasal 103 Ayat (2),
Pasal 105, dan Pasal 109.
Patut dicatat, bahwa menurut Pasal 108, ketentuan pidana dalam Pasal
103 s/d 107 juga berlaku bagi para pihak yang secara langsung,
memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal
dimaksud. Ini berarti pelanggaran Pasal 108 juga dapat berupa tindak
pidana “kejahatan” dan dapat berupa “pelanggaran”.
b. Kelompok “Kejahatan Pasar Modal” (KPM), antara lain sebagaimana
diatur dalam:
Pasal 104, KPM dalam pasal ini berupa pelanggaran oleh “setiap pihak”
terhadap 7 (tujuh) pasal dalam Bab XI tentang “Penipuan, Manipulasi
Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam”, yakni Pasal-pasal 90, 92, 93, 95,
96, 97 (1), dan 98. Jadi, ada 7 (tujuh) KPM dalam kelompok Pasal 104 ini
semuanya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana maksimum 10
tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah.
Ketentuan prinsip full disclosure dalam Undang-undang Republik
Indonesia Tentang Pasar Modal diatur dalam Pasal 90, yang menyebutkan
15
Munir Fuady . Ibid., hal 82
16
Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan. Penerbit Kencana Predana Media Group. Jakarta 2007, hal 119

6. sebagai berikut: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap pihak dilarang
secara langsung atau tidak langsung: a. menipu atau mengelabui Pihak Lain
dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; b. turut serta menipu
atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar
mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang
material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai
keadaan yang terjadi
pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau
menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan
tujuan mempengaruhi pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak
lain untuk membeli atau menjual efek”. Dan Pasal 93, menyebutkan:
“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau
memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan
sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat
pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: a. Pihak yang bersangkutan
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan
tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau b. Pihak yang
bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut”. Sedangkan ketentuan
tentang Perdagangan Orang Dalam diatur dalam Pasal 95 dan 96 Undang-
undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal. Pasal 95,
menyebutkan:”Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang
mempunyai informasi orang dilarang melakukan pembelian atau penjualan
atas Efek: a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. Perusahaan
lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang
bersangkutan”. Pasal 96, menyebutkan:”Orang dalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 dilarang: a. Mempengaruhi Pihak lain untuk
melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau b. Memberi
informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat
mempergunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau
penjualan atas Efek”.
Suatu hal yang sangat tipikal dalam pasar modal adalah informasi. Informasi
adalah kata kunci dan inti dalam bisnis pasar modal. Itu sebabnya hampir semua
ketentuan di pasar modal, berurusan dengan persoalan informasi. Pengaturan
kapan informasi boleh keluar, oleh siapa, batasannya, unsurnya, manipulasinya,
kebenarannya, dan lain sebagainya. Singkat kata semua itu dirangkum dalam satu
kata sakti yakni “keterbukaan (disclosure)”.17
Lalu, apa pengertian dari “disclosure” itu sendiri sehingga menjadikannya
begitu penting sekali dalam dunia pasar modal.
Menurut Black‟s Law Disctionary, mengartikan prinsip full disclosure
adalah: “The act or process of making known something that was previously
unknown”18
17
Adrian Sutedi. Op.cit, hal 32
18
Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary. Second Pocked Edition. St. Paul Minn 2001sdw4

7. Istilah “disclosure” merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam Section
7 Security Act 1933, yang dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia pada
pasal 1 butir 25nya diartikan dengan “keterbukaan”.19
Untuk lebih jelasnya Pasal 1 butir 25 menyebutkan: “Prinsip Keterbukaan
adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Publik, dan Pihak lain yang
tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat
dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau
efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek
dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut”.
Hal yang perlu dicermati, terdapat satu hal yang sangat penting untuk dipahami
dalam definisi prinsip keterbukaan tersebut, yaitu pendekatan hukum mengenai
standar fakta materiel (“materiel fact”-”materielity”). Sebab penentuan standar
fakta materiel merupakan napas berjalannya undang-undang pasar modal yang
mengatur prinsip keterbukaan. Apabila penentuan standar fakta materiel tidak
tegas atau cukup, maka jalannya kewajiban untuk mengungkapkan informasi
(duty to disclose) akan terhambat.20
Penentuan standar fakta materiel merupakan napas berjalannya undang-
undang pasar modal yang mengatur prinsip keterbukaan. Apabila penentuan
standar fakta materiel tidak tegas atau cukup, maka jalannya kewajiban untuk
mengungkapkan informasi (duty to disclose) akan terhambat. Hal ini sejalan
dengan kewajiban untuk mengungkapkan informasi tersebut adalah dibebankan,
jika terdapat suatu kejadian yang mengandung informasi fakta materiel. Pasal 1
butir 7 UUPM menetapkan, bahwa “Informasi atau Fakta Materiel adalah
informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta
yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta
tersebut.” Standar fakta materiel yang terdapat dalam konsep hukum tersebut
perlu dipahami oleh pelaku pasar modal, sekaligus membandingkannya dengan
ketentuan yang berlaku di pasar modal negara-negara maju.21
19
Substansi Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dalam banyak hal mirip dengan Securities Act
1933 dan Securities Exchange Act 1934 (UU Pasar Modal nya Amerika Serikat), seperti istilah
“prospectus” (Section 2 (10) Securities Act 1933 diterjemahkan menjadi “prospektus” (Pasal 1 Butir
25 UUPM). Istilah “Insider Trading” (Section 21 A Securities Exchange Act 1934) diterjemahkan
menjadi “perdagangan orang dalam” (Pasal 95 UUPM). Isitilah “Insider” (Section 20 A Securities
Exchange Act 1934) diterjamahkan menjadi “orang dalam” (Pasal 95 UUPM). Istilah “materiel fact”
(Section 11 Securities act 1933) diterjemahkan “fakta materiel” (Pasal 1 butir 7 UUPM). Dan, istilah
“misleading” (Section 18 Securities Exchange Act 1934) diterjemahkan menjadi “menyesatkan” (Pasal
93 UUPM). Bismar Nasution. Keterbukaan Dalam Pasar Modal”. Penerbit Program Pasca Sarjana FH
UI. Jakarta 2001, hal 13.
20
Bismar Nasution. Prinsip Keterbukaan, Pengelolaan Perusahaan yang Baik dan Persyaratan
Hukum di Pasar Modal. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001.
21
Disampaikan pada “Lokakarya Mengenai Transparansi dan Pengelolaan Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) untuk Pengembangan BUMN,” kerjasama antara Dirjen Pembinaan
BUMN, Jakarta Stock Exchange, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
University of South Carolina. Medan, 4 Mei 2001.
http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/keterbukaan-kelola-perusahaan2.pdf

8. Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan termasuk juga pernyataan
menyesatkan disebabkan adanya missrepresentation atau pernyataan dengan
membuat penghilangan (omission) fakta materiel, baik dalam dokumen-dokumen
penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan
tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan
potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan prinsip
keterbukaan membuat larangan atas perbuatan missrepresentation dan omission.22
Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia telah
memuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut,
baik dalam prospektus maupun dalam pengumaman di media massa yang
berhubungan dengan penawaran umum. Disamping itu, ketentuan larangan
perbuatan menyesatkan, telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara
paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas milliar rupiah
terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut.23
Pada dasarnya ada 3 jenis informasi utama yang perlu diketahui oleh para
perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan investor. Informasi diperlukan
untuk mengetahui kondisi perusahaan yang telah menjual efek dan perilaku efek
perusahaan tersebut di bursa. Ketiga informasi adalah: 1) informasi pertama yang
bersifat fundamental; 2) informasi yang berkaitan dengan masalah teknis; 3)
informasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan.24
Dalam hal pelaksanaan prinsip keterbukaan yang full and fair tersebut,
penyampaian informasinya haruslah memperhatikan doktrin hukum yang
mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:25
a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi,
b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi,
c. Prinsip keseimbangan antara efek negatif kepada emiten di satu pihak dan di
pihak lain efek positif kepada publik, jika dibukanya informasi tersebut.
Keterbukaan informasi ada juga yang sering dilarang, yaitu:26
a. Memberikan informasi yang salah sama sekali,
b. Memberikan informasi yang setengah benar,
c. Memberikan informasi yang tidak lengkap,
d. Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material.
Sementara contoh dari informasi yang tidak perlu bahkan tidak boleh
didisclose adalah sebagai berikut:27
1. Informasi yang belum matang untuk didisclose. Misalnya sebuah perusahaan
pertambangan menemukan sumur baru yang belum begitu pasti.
2. Informasi, yang apabila didisclose akan dimanfaatkan oleh pesaing-
pesaingnya sehingga merugikan perusahaan tersebut.
22
Bismar Nasution. Loc.Cit., hal 83.
23
Pasal 79 ayat (1), Pasal 90,91,92,93 dan 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal
24
Pandji Anoraga & Piji Pakarti. Ibid.,
25
Adrian Sutedi. Op.cit, hal 38
26
Adrian Sutedi. Ibid.
27
Munir Fuady., Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu. Penerbit Citra Aditya Bakti.
Bandung 2001, hal 181

9. 3. Informasi yang memang bersifat rahasia. Ini yang sering disebut rahasia
perusahaan. Misalnya jika ada kontrak dengan pihak ketiga, tetapi dalam
kontrak tersebut ada klausula yang menyatakan bahwa apa-apa yang ada
dalam kontrak tersebut adalah bersifat rahasia di antara pihak tersebut.
Selanjutnya, dalam hukum tentang pasar modal dikenal suatu teori yang disebut
Disclose or Abstain Rule. Maksudnya, pihak orang dalam yang mempunyai
informasi tersebut tinggal memilih satu antara dua, apakah berusaha untuk
mendisclose informasi yang ada sehingga dengan demikian apabila dia
melakukan trading, maka tindakan yang bersangkutan tidak terkena larangan
insider trading. Ataupun tidak melakukan disclosure, misalnya informasi tersebut
masih belum matang publikasi, tetapi dengan pilihan bahwa dia tidak boleh
melakukan trading. Jika hal yang terakhir yang dipilih, maka kepada para insider
yang bersabgkutan terkena duty not to trade atau Retrain from Trading Rules.
Bahkan secara meluas telah dianggap tindakan yang tidak terpuji terhadap
tindakan yang disebut Scalping, yang merupakan pembelian sekuritas pasar
modal sebelum direkomendasi secara meluas. Kewajiban untuk disclose or
abstain tersebut biasanya mempunyai dua elemen penting sebagai berikut:28
1. Informasi orang dalam tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan, bukan
untuk kepentingan pribadi siapapun;
2. Merupakan suatu ketidakadilan (inherent unfairness) jika pihak yang
mengambil keuntungan atas suatu informasi di mana dia mengetahui bahwa
pihak lain tidak mengetahui informasi tersebut.
Dalam Keputusan Bapepam No. Kep-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan
Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (Peraturan Nomor
X.K.1). Antara lain ditentukan bahwa apabila terjadi kejadian atau fakta material,
maka haruslah melaporkan kepada Bapepam, dan mengumumkannya kepada
masyarakat selambat-lambatnya pada hari kerja ke dua setelah kejadian tersebut.
Contoh-contoh informasi atau fakta material tersebut adalah sebagai berikut:29
1. Merger, konsolidasi, pembelian saham, atau pembentukan usaha patungan,
2. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham,
3. Pendapatan dan deviden yang luar biasa sifatnya,
4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting,
5. Produk atau penemuan baru yang berarti,
6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam managemen,
7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang,
8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang
material jumlahnya,
9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material,
10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting,
11. Tuntutan hukum terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris
perusahaan,
12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain,
13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan,
14. Penggatian wali amanat,
28
Munir Fuady., Ibid., hal 178
29
Munir Fuady. Loc. Cit, hal 91

10. 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan.
Fakta menunjukan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang
tersedia. Apabila informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif misalnya
perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar biasa, maka harga sahamnya akan
naik demikian sebaliknya jika informasi negatif yang terjadi. Seseorang yang
memiliki informasi eksklusif tersebut berada di posisi yang diuntungkan
(information advantages). Apabila orang yang memiliki informasi tersebut
melakukan transaksi sekuritas berdasarkan informasi maka akan terjadi
ketidakadilan di pasar modal.30
Maka tidaklah keliru bila kasus-kasus yang terjadi di pasar modal bermula
dari adanya pelanggaran prinsip “prinip keterbukaan (full disclosure)”. Berikut
dibawah ini akan diuraikan kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat dari
dilanggarnya prinsip full disclosure.
Dalam laporan penelitian ini, peneliti mengambil data pelanggaran prinsip
keterbukaan dan penegakan hukum pidana dalam 8 (delapan) tahun terakhir mulai
tahun 1999 hingga tahun 2007, untuk mengetahui kebijakan yang ditempuh oleh
Bapepam dalam menyelaesaikan kasus-kasus di bidang pasar modal, terutama
penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana pasar modal terkait adanya
pelanggaran prinsip keterbukaan. Kasus-kasus tersebut, antara lain sebagaimana
diuraikan berikut ini.31
Pelanggaran Prinsip Keterbukaan juga dapat mengakibatkan terjadinya
penipuan (fraud), misalnya pada waktu penawaran umum, penipuan dapat terjadi
melalui sarana prospectus baik menyangkut laporan keuangan, laporan juru taksir
(penilai) atau hal-hal yang merupakan isi dari prospektus. Kejahatan penipuan
yang dilakukan oleh perusahaan di awal abad kedua puluh satu ini sangat sering
kita dengar, dan umumnya terjadi dalam skala yang sangat besar. Salah satu kasus
penipuan yang mengemuka tersebut adalah seperti yang terjadi dengan Enron,
sebuah perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat.
Di Indonesia, kasus yang sejenis dengan Enron32, adalah kasus Bank Duta,
Tbk., pada awal tahun sembilan puluhan. Belakangan ini kasus sejenis pun mulai
30
Yulfasni. Ibid., hal 74.
31
http://www.bapepam.go.id/bapepamlk/siaran_pers/PDF/Naskah%20Siaran%20Pers%2030%20Tahu
n%20PMI.pdf
32
Kasus Enron dianggap merupakan kasus pelanggaran pasar modal di Amerika Serikat yang paling
menghebohkan. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di
Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron mempekerjakan
sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang
listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun
2000 berjumlah $101 milyar. Fortune menamakan Enron "Perusahaan Amerika yang Paling Inovatif"
selama enam tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001, ketika
terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan
akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa
melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001, dan dua hari kemudian, pada 2 Desember, di
AS Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus itu merupakan
kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan
mereka [1]. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron, setelah skandal tersebut, sangat menonjol
karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat
besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi
Arthur Andersen, yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas, seperti yang

11. timbul lebih sering dan juga melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara
(BUMN) seperti PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Indo Farma, Tbk dan PT.PGN.
Badan Pengawas Pasar Modal atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan
BAPEPAM-Lembaga Keuangan adalah sebuah badan pemerintah yang berada di
bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAPEPAM merupakan lembaga
yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan
pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Dengan demikian BAPEPAM
dapat dikatakan sebagai hukum dari semua kegiatan di pasar modal, karena dari
sinilah permulaan dari kegiatan di pasar modal. Perusahaan yang bermaksud
menawarkan efeknya kepada masyarakat terlebih dahulu memulai prosesnya
melalui lembaga ini sebelum menjual efeknya tersebut kepada masyarakat.
Tujuan dari pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh
BAPEPAM, seperti yang juga dirumuskan oleh UUPM, adalah untuk
mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien
serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.33
Fungsi Bapepam sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk
mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta
melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi
tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan,
dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum (IPO), menerbitkan peraturan pelaksanaan dari
perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum
atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
Beberapa tantangan lain yang bakal dihadapi Bapepam untuk masa mendatang
antara lain meliputi:34
1. Penegakan hukum (rule of law). Bapepam harus memperlihatkan jati dirinya
dan lebih mengedapankan adanya sikap indenpenden, lepas dari bentuk
intervensi dari pihak manapun.
2. Mempertahankan kualitas keterbukaan secara tegas. Bapepam tidak boleh
bersikap diskriminatif dan memberikan toleransi terhadap pihak manapun
untuk menerapkan prinsip keterbukaan.
3. Penyelesaian kasus-kasus kontroversial yang jadi perhatian masyarakat seperti
kasus dugaan insider trading saham Semen Gresik yang tidak tuntas, kasus
Bank Bali yang masih penuh misteri, dan kasus pailitnya PT. Fiskaragung
digambarkan secara lebih terinci di bawah.Enron masih ada sekarang dan mengoperasikan segelintir
aset penting dan membuat persiapan-persiapan untuk penjualan atau spin-off sisa-sisa bisnisnya. Enron
muncul dari kebangkrutan pada November 2004 setelah salah satu kasus kebangkrutan terbesar dan
paling rumit dalam sejarah AS. Sejak itu, Enron menjadi lambang populer dari penipuan dan korupsi
korporasi yang dilakukan secara sengaja. http://id.wikipedia.org/wiki/Enron.
33
Hamud M. Balfas. Op. cit, hal 5
34
I Putu Gede Ary Suta. Menuju Pasar Modal Modern. Penerbit Yayasan SAD Satria Bhakti. Jakarta
2000, hal 187.

12. Perkasa. Penyelesaian kasus-kasus ini akan berpengaruh terhadap integritas
pasar.
4. Perlindungan terhadap Investor. Tuntutan semakin gencar karena proses
demokrasi yang tengah berlangsung semakin memudahkan investor mengakses
informasi.
Tantangan-tantangan tersebut di atas jika bisa dijalani dengan baik, bisa
mengantarkan pasar modal Indonesia sebagai pasar yang diperhitungkan di kawasan
regional dan internasional. Selanjutnya tergantung bagaimana Bapepam
melakukannya.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dengan go public nya suatu
perusahaan maka secara otomatis perusahan tersebut berkewajiban untuk
menerapkan prinsip keterbukaan (disclosure principle).
Demikian halnya dengan PT. Perusahaan Gas Negara berkewajiban untuk
menerapkan prinsip keterbukaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam
pasar modal.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa PT. Perusahaan Gas Negara
adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi dan eksploitasi Gas
Bumi. Dengan demikian kegiatan ini harus diinformasikan ke dalam
prospektusnya. Salah satu yang dijelaskan dalam prospektusnya adalah rencana
proyek penyaluran gas dari Sumatera menuju Jawa yang dikenal dengan proyek
South Sumatera West Java (SSWJ). Dalam prospektusnya menginformasikan
adanya proyek SSWJ I dan II (pemetaan Sumetera-Cilegon-Bekasi) yang
rencananya akan selesai pada bulan Desember 2006.35
Proyek South Sumatera West Java (SSWJ) adalah proyek pipanisasi gas,
dari lapangan gas Pagardewa (Sumatera Selatan) menuju Banjarnegara
(Cilegon) sepanjang 337 Km, terbagi atas pipa darat (onshore) sepanjang 272
Km dan pipa bawah laut (offshore) sepanjang 105 Km. Proyek ini diharapkan
akan selesai paling lambat pada akhir Maret 2007.36
35
Prospektus Ringkas. Harian Bisnis Indonesia, Kamis 6 November 2003. Sebagai perusahaan publik,
PGN memiliki kompetensi di bidang transmisi dan distribusi gas bumi yang telah teruji dan handal
didukung oleh komitmen yang solid dalam memenuhi permintaan energi gas bumi di Indonesia yang
semakin meningkat. Menyediakan energi bersih dan bermutu tinggi bagi beragam aplikasi industri
adalah tugas utama PGN dan menjadi keharusan untuk senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan
setia di sektor rumah tangga, komersial dan industri serta niaga sejak tahun 1974. Prestasi hari ini
adalah batu pijakan. Esok adalah harapan masa depan gemilang. Kesinambungan ketersediaan energi
yang dibutuhkan oleh masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi tantangan tak
terelakkan bagi cita-cita bersama, kesejahteraan dan kemakmuran negara kita. PGN terus
mengupayakan terhubungnya antara sumber-sumber gas bumi dengan sentra pengguna gas bumi dalam
negeri maupun regional melalui terwujudnya sistem jaringan Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi Terpadu Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara.
36
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mengalir dari lapangan gas Pagardewa, Sumatera
Selatan menuju Bajanegara, Cilegon baru 2/3 jalan. Gas yang mulai dialirkan Minggu (11/3/2007) lalu
sudah melampaui KM 250 pipa South Sumatera West Java (SSWJ) milik PGN.
"Artinya, pengaliran gas sudah mencapai 66,3 persen dari panjang pipa total 377 km," kata Sekretaris
Perusahaan PGN Widyatmiko Bapang saat dihubungi wartawan, Rabu (14/3/2007). Jalur pipa SSWJ
menjulur melewati rute Pagardewa-Labuhan Maringgai-Cilegon. Jalur pipa sepanjang 377 km ini
terdiri dari 272 km pipa darat (on shore) dan 105 km pipa bawah laut (off shore). Volume gas yang
dialirkan sebesar 30-40 juta kaki kubik per hari ini diharapkan tiba ke pelanggan akhir Maret 2007.

13. Namun, pada pertengahan Januari 2007, informasi keterlambatan
komersialisasi gas via pipa transmisi SSWJ dari manajemen PGN menjadi
penyebab utama anjloknya harga saham BUMN itu hingga sebesar 23% dalam
satu hari. Sentimen negatif di pasar modal itu berkaitan dengan kecurigaan
bahwa PGN dan pemerintah menutup-nutupi keterlambatan proyek tersebut
yang harusnya sudah operasi pada Desember 2006, tapi tertunda hingga Januari
2007 dan tertunda lagi hingga Maret 2007. Akibatnya PGN dikenakan denda
oleh Pertamina sebesar US$ 15.000 per hari sejak 1 November 2006. Pasalnya
Pertamina dan PGN telah meneken perjanjian take or pay, dimana
keterlambatan proyek yang bisa berakibat pada keterlambatan pasokan gas dari
Pertamina harus dikompensasikan dalam bentuk denda sebesar 15 ribu dolar AS
per hari. Denda itu dihitung selama empat bulan dari November 2006 hingga
Februari 2007, hingga mencapai angka sebesar 1,8 juta dolar. Sutikno dalam
penjelasannya mengatakan denda tersebut tak bakal mengganggu performa
finansial PGN. 37
Keterlambatan Manajemen PT. PGN menyampaikan informasi
komersialisasi gas proyek SSWJ saat itu, juga berdampak kepada penurunan
nilai saham-saham BUMN lainnya yang notabenenya merupakan saham
terbesar di pasar bursa. 38
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka baik mereka yang
menganut pandangan monistis (monisme), maupun yang menganut pandangan
dualistis terhadap delik, sama berpendapat, bahwa untuk penjatuhan pidana
adalah condition sine qua non terbuktinya perbuatan aktif atau pasif yang
dilarang atau diperintahkan oleh perundang-undangan pidana serta
pertanggungjawaban pidana.39
Nantinya, secara bertahap, volume gas akan terus ditingkatkan menjadi 250 juta kaki kubik per hari.
Alih Istik Wahyuni – Gas SSWJ PGN Baru 2/3 Jalan. detikFood.
37
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara
38
Wajah Menteri Negara (Menneg) BUMN Sugiharto tampak keruh ketika ditemui wartawan pada
pekan kedua Januari lalu. Ia tahu persis jenis pertanyaan apa yang berada di benak para wartawan, dan
bakal dilontarkan kepada dirinya. Ya, anjloknya harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(Persero) memang menjadi isu utama di media massa saat itu. Dan Menneg BUMN mewakili
pemerintah selaku pemegang saham, amat dirugikan oleh rontoknya harga saham perusahaan yang
dilantai bursa berkode PGAS tersebut.Jelas merugi, selain harga saham PGN yang anjlok hingga
23,32% dalam waktu singkat, sejumlah saham BUMN lainnya ikut merasakan imbas pahit penurunan
harga saham. Sebut saja saham PT Telkom, Bank Mandiri, BNI, atau PT Aneka Tambang. “Saya
shock melihat harga saham PGN yang jatuh dan berimbas pada pada saham BUMN lainnya. Saya serta
merta melakukan langkah antisipasi melalui mekanisme yang ada, yang baku. Kami meminta PGN
menegakkan capital market protocol, dan membuat konfirmasi,” tegas Sugiharto. Sementara itu
disampaikan Sekretaris Menneg BUMN Muhammad Said Didu, pemerintah mengalami kerugian
sekitar Rp 22 triliun akibat penurunan saham PGN tersebut. Di luar itu, pemerintah sempat ketar ketir
dengan rencana penerbitan saham perdana (initial public offering) sejumlah perusahaan pelat merah
yang sudah dijadwalkan tahun ini, bakal terganggu akibat sentimen buruk pasar.Dalam kesempatan
pertemuan dengan para wartawan dalam acara Garthering di Kebun Gunung Mas PTPN VIII, Puncak,
Bogor, Menneg BUMN Sugiharto mengatakan bahwa PGN telah lalai dalam memberikan informasi
yang akurat, sehingga saham BUMN lainnya yang ikut tercatat di bursa saham ikut jatuh. “Seperti
diketahui, 10 saham terbesar di bursa efek kan sebagian besar adalah BUMN. June 12, 2007 by
jarrewidhi http://jarrewidhi.wordpress.com/2007/06/12/masih-buramnya-wajah-pasar-modal/
39
A.Z. Abidin. Bunga Rampai Hukum Pidana. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta 1983, hal 41

14. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan dan pelaku, jika
seorang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur
yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu
tindakan yang dilarang, seorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada
peniadaan bersifat melawan hukum atau alasan pembenar). Dilihat dari sudut
“kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung
jawablah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban”.
Menurut Penulis, dalam kasus Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagaimana
tersebut diatas, yang mengatakan pipa gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat
akan tersambung Desember 2006, ternyata tidak selesai sampai Januari 2007.
Anehnya, dengan aturan yang sudah jelas saja, Bapepam hanya mengacu pada
peraturan Bapepam tentang keterbukaan informasi. Padahal, seharusnya
Bapepam harus mengacu pada pasal 93 UU No 8/1995. Itu sudah jelas
penipuan. Ini yang menjadi pertanyaan. Investor akan menilai, bahwa PGN
yang menipu informasi, hanya dikenakan sanksi administrasi dan denda.
Padahal, mencermati kasusnya, sebenarnya bukan peraturan Bapepam yang
dilanggar, tetapi pasal 93 UU No 8/1995 tentang penipuan informasi. Sebab,
PGN telah berjanji menyelesaikan pembangunan pipa gas itu lewat
prospektusnya.
Mencermati fakta dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran prinsip
keterbukaan dalam hal ini termasuk pelanggaran prinsip keterbukaan oleh PT.
Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk, Penulis berusaha mencari jawaban
mengapa seolah-olah Bapepam senantiasa menghindar untuk memproses kasus-
kasus tersebut dengan menggunakan kebijakan hukum pidana seperti yang telah
diatur dalam ketentuan pidana dalam UUPM kepada pelaku pelanggaran
perundang-undangan pasar modal (tindak pidana pasar modal) baik yang
berkualifikasi sebagai delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dari uraian
diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor dan kendala-kendala yang
menyebabkan tidak dibawanya pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure
principle) ke pengadilan:
1. Obyek penegakan hukum masih sulit ditembus oleh aturan hukum
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa salah satu tujuan prinsip
keterbukaan, disamping menciptakan pasar yang efisien dan
perlindunganinvestor adalah menjaga kepercayaan investor. Tujuan penegakan
prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika
munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal, yangpada gilirannya
mengakibatkan pelarian modal (“capital flight”) secara besar-besaran dan
seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). Sebab
ketiadaan keterbukaan atau ketertutupan informasi akan menimbulkan
ketidakpastian bagi investor. Akibatnya investor sulit mengambil keputusannya
untuk berinvestasi melalui pasar modal. Hal ini sesuai dengan pendapat, bahwa
apabila makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk
berinvestasi semakin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau ketertutupan informasi
dapat menimbulkan keragu-raguan investor untuk berinvestasi. Oleh jarena itu,

15. tujuan prinsip keterbukaan untuk menjaga kepercayaan investor dalam pasar
modal merupakan suatu hal yang penting. Keadaan ketidakpercayaan investor
terhadap pasar modal pernah terjadi di Amerika Serikat, tepatnya pada tahun
1929–1934, yang mengakibatkan investor melarikan modalnya dari pasar modal
Amerika Serikat. 40
Pasal 1 angka 25 UUPM itu menyatakan, “Prinsip Keterbukaan adalah
pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain
yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada
masyarakat dalam waktu yang tepatseluruh Informasi Material mengenai
usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal
terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.” Selanjutnya, Pasal 1
angka 7 UUPM menetapkan, “Informasi atau Fakta Material adalah informasi
atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang
dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal,
calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta
tersebut.” 41 Berdasarkan peraturan itu, kewajiban untuk menyampaikan
informasi (duty to disclose) dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan
adalah apabila terdapat suatu kejadian yang bersifat informasi yang
mengandung fakta materiel.
Namun, di pasar modal Indonesia belum ada ukuran yang cukup untuk
menentukan suatu informasi termasuk dalam kategori fakta materiel. Berbeda
dengan pelaksanaan keterbukaan dalam pasar modal pada negara-negara yang
menganut common law yang telah mengembangkan konsep baru penentuan
fakta materiel. Misalnya, di pasar modal Amerika Serikat terdapat tiga ukuran
penentuan fakta materiel yang muncul dari pendapat pengadilan yang berkaitan
satu sama lain, sebagaimana terurai berikut ini:42
Pertama, ukuran penentuan fakta materiel yang disahkan pengadilan
melalui SEC v. Texas Gulf Sulphur, 401 F. 2d 833 (2d. Cir. 1968), bahwa
ukuran penentuan fakta materiel adalah didasarkan pada test
“kemungkinan/ukuran” (“probability/ magnitude”) fakta materiel atas informasi
yang bisa berpengaruh kuat pada kemungkinan perusahaan di masa mendatang.
Dalam hal ini faktor kemungkinan merupakan satu elemen dari penentuan fakta
materiel tersebut. Pengadilan dalam kasus Texas Gulf Sulphur menyatakan:
“whether fact are material...when the facts relate to a particular event ... will
depend at any given time upon a balancing of both the indicated probability
that the event will occur and the anticipated magnitude of the event in light of
the totality of the company activity. While realistic in term of investor judgment,
the probability elemen will be difficult to apply fairly, and lends itself easily top
distortion by hindsight.” Sedangkan pada Second Cirkuit dalam kasus Texas
Gulf Sulphur menetapkan balancing-test dua sisi untuk menilai materialitas
40
Akhir-akhir ini ketidakpercayaan investor tersebut muncul lagi setelah kejadian-kejadian dalam
skandal akuntansi perusahaan publik di pasar modal Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada kasus
Enron, Xerox, WorldCom dan Merck. Bismar Nasution. Napas Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan.
Majalah Ombudsman. Jakarta. Edisi 31 Maret 2002.
41
Republik Indonesia, Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.
42
Bismar Nasution. Napas Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan. Majalah Ombudsman. Jakarta. Edisi 31
Maret 2002

16. peristiwa yang mempengaruhi kemungkinan masa depan perusahaan. Dengan
ini untuk menentukan fakta merupakan materiel menurut test tersebut adalah
tergantung pada keseimbangan indikasi kemungkinan bahwa suatu peristiwa
akan terjadi dan antisipasi ukuran dari peristiwa berdasarkan totalitas kegiatan
perusahaan. Di samping itu, pengadilan dalam kasus Texas Gulf Sulphur
tersebut membuat kesimpulan bahwa pengetahuan tentang hasil penemuan
mungkin penting terhadap investor yang rasional dan mungkin telah
mempengaruhi harga saham.
Kedua, Ukuran penentuan fakta materiel yang disahkan pengadilan melalui
TSC Industries, Inc v Northway, 426 U.S. 438 (1976). Pengadilan dalam kasus
Northway menyatakan:“an omitted fact is material if there is a substansial
likelihood that a reasonable shareholder would consider it important in
deciding how to vote ... It does not require proof of a substantial likelihood that
disclosure of the omitted fact would have caused the reasonable shareholder to
change his vote. What the standard does contemplate is a showing of a
subtantial likelihood that, under all the circumstances, the omitted fact would
have assumed actual significance in the deliberations of the reasonable
shareholder.” Penentuan fakta materiel dalam kasus Northway dengan
pendekatan “ukuran Reasonable Shareholder” sejalan dengan pendapat bahwa
sesuatu yang menentukan fakta materiel sangat tergantung dari tanggapan
investor potensil atau pemegang saham institusional yang rasional, sebagaimana
dinyatakan dalam Mills v. Electric Autolite, 396 U.S. 375 (1970). Selanjutnya,
disebutkan bahwa menguji sesuatu yang menjadi penentuan fakta materiel
adalah ditentukan oleh pertimbangan yang matang untuk kepentingan pemegang
saham yang rasional.
Ketiga, standar penentuan fakta materiel yang disahkan pengadilan
melalui Basic, Inc v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988), bahwa standar fakta
materiel ditetapkan berdasarkan suatu fact-specific-case-by-case yangbersumber
dari keputusan pengadilan dalam kasus Northway dan kasus Texas Gulf Sulphur
di atas. Dalam kasus Basic tersebut pengadilan berpendapat, bahwa suatu
penipuan materiel dilihat dari apakah pernyataan mempengaruhi keputusan
investor yang rasional untuk berinvestasi. Sebab berdasarkan fraud-on-the
market theory suatu pernyataan dikatakan menyesatkan hanya apabila
pernyataan tersebut dapat membelokkan keputusan investor profesional untuk
berinvestasi.
Suatu hal baru lainnya dalam kasus Basic adalah munculnya hipotesis dari
pengadilan, bahwa dalam suatu pasar saham dan berkembangnya harga saham
perusahaan, ditentukan oleh tersedianya informasi yang mengandung fakta
materiel mengenai perusahaan dan usaha perusahaan bersangkutan.
Kepercayaan terhadap informasi yang mengandung fakta materiel tersebut
menjadi ukuran bagi sesuatu informasi untuk dikatakan sebagai fakta materiel.
Kepercayaan terhadap informasi menjadi ukuran penentuan informasi materiel,
pernah dinyatakan melalui Merril Lynch, Pierre, Fenner & Smith, Inc. v. SEC,
43 S.E.C. 933 (1968).
Dengan demikian, kepercayaan investor rasional terhadap sesuatu
informasi yang dapat mempengaruhi harga, masuk dalam kategori material.
Berdasarkan ini, fakta material mencakup seluruh faktor-faktor yang

17. mempengaruhi harga saham yang dipercaya investor dapat mempengaruhi harga
saham. Ukuran penentuan fakta materiel berdasarkan kepercayaan ini menjadi
test, sekaligus memperkaya ketentuan terminologi fakta materiel.
Secara spesifik, misrepresentation atas fakta materiel yang dilakukan
akuntan dapat dipahami dari pendapat pengadilan Amerika Serikat dalam kasus
SEC v. Price Waterhouse, 927 F. Supp, 1217, 1237 (S.D.N.Y. 1992) yang
menyatakan, materialitas didefenisikan dalam literatur akuntansi adalah “ukuran
omission atau misstatement tentang informasi akuntansi yang menurut situasi
lingkungan, memungkinkan orang yang wajar berubah atau dipengaruhi oleh
omission atau misstatement”.
Pendekatan terhadap beberapa ukuran fakta materiel yang lahir dari
penentuan dari pendapat pengadilan melalui keempaT kasus di atas, dapat
dipakai sebagai bahan untuk penentuan fakta materiel dalam rangka
penyempurnaan peraturan prinsip keterbukaan yang berlaku di pasar modal
Indonesia. Pendekatan tersebut penting karena dalam peraturan pasar modal
yang berlaku sekarang di Indonesia, disebutkan bahwa fakta materiel ditentukan
oleh sesuatu yang dapat mempengaruhi investor untuk melakukan investasi,
tanpa membuat kualifikasi bobot investor dan unsur “kepercayaan investor.”
Artinya, peraturan tentang fakta materiel masih bersifat sumir, yang dapat
membuka loophole, pada gilirannya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tidak
beritikad baik. Dengan perkataan lain, karena tidak terperincinya ukuran
penentuan fakta meteriel sangat berpotensi terhadap pelanggaran prinsip
keterbukaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam
penjualan saham dan merugikan investor. Ketentuan ukuran penentuan fakta
materiel dan ketetentuan perbutan curang adalah napas hukum pasar modal.43
Membandingkan dengan satu-satunya kasus tindak pidana pasar modal di
Indonesia yang diharapkan dapat memperjelas tentang penerapan prinsip
keterbukaan khususnya tentang ”fakta material”, melalui putusan Perkara
Pidana Nomor: 1983/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.44
Namun dalam putusan tersebut diatas tidak ditemukan rumusan yang
dapat dipakai guna memperjelas tentang penerapan prinsip keterbukaan dan
khususnya pemahaman tentang ”fakta material” itu sendiri.
2. Keberadaan dan Peran Bapepam-LK
Sebagaimana disebutkan dalam hurup c konsideran Undang-undang Pasar
Modal, menegaskan bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan
adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum
pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi
kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan;45
43
Bismar Nasution. Napas Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan. Majalah Ombudsman. Jakarta. Edisi 31
Maret 2002
44
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 Mei 2007, Nomor
1983/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.
45
Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

18. Dalam rangka tujuan inilah, Badan Pengawas Pasar Modal diberi
kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam
UUPM. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kewenangan publik lainnya
termasuk Undang-undang Pasar Modal Pasal 100 dan 101.
Menurut Pasal 3 UUPM, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-
hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Tujuan pembinaan, pengaturan dan
pengawasan adalah untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar,
efisiensi, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Kewenangan Bapepam-LK diatur dalam Pasal 4, yaitu sebanyak 17
kewenangan.46
Kemudian, Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dijelaskan dalam
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995. Bapepam akan
melakukan pemeriksaan bila:47
1. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya
pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal.
2. Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh
perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari
pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada
Bapepam, dan
3. Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di
bidang pasar modal.
Sejauh ini, formulasi hukum yang ada mengkondisikan Bapepam tidak
dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian investor mengingat
pernyataan efektif bukanlah sebuah perizinan. Dan Bepapam tidak
memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek. Lalu
bagaimanakah lagi investor mendapatkan perlindungan hukum ?.
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kondisi tersebut. Pertama,
sejauh manakah pengawasan dan penegakan hukum oleh Bapepam terhadap
transaksi-transaksi di pasar modal ?. Kedua, bagaimana integritas dan dedikasi
pejabat dan aparatur Bapepam dalam melakukan pengawasan dan penegakan
hukum tersebut?.
Bapepam dengan segala kewenangannya memiliki fungsi yang dikenal
dengan "watch dog", yakni suatu fungsi menjalankan pengawasan dan
penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Dengan
fungsinya itu, Bapepam dituntut memiliki daya investigasi yang tajam dalam
mengendus perilaku-perilaku emiten yang menyimpang dan mengetahui
dengan tepat kejadian penting yang terjadi sebelum emiten menyampaikan
laporan-laporannya yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan prinsip
46
Jusuf Anwar. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi. Loc. Cit., hal 198.
47
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.
Nomor 46 Tahun 1995.

19. keterbukaan. Tuntutan kepada Bapepam itu berlaku pula terhadap para profesi
penunjang pasar modal.
Namun pada kenyataannya, fungsi tersebut belum secara optimal diemban
oleh Bapepam. Intervensi maupun perang kepentingan melucuti satu per satu
keberanian Bapepam dalam melakukan fungsinya itu. 48
Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak
hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata,
akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di
dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound
(1870-1874) salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, hukum adalah
as a tool of social engineering disamping as a tool of social Control, Politik
hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam
menanggulangi kajahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana
yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga
tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :49
1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh
badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-
undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan
keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik,
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga
disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum
pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian,
kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum
menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana
yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam
melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh
nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut
tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana
secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat
pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat
oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah
ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana
48
Contoh kasus adalah apa yang terjadi dengan Indosat soal ketidakberesan pengelolaan dividen milik
pemerintah. Kasus lain adalah adanya ketidakjelasan dalam transaksi saham Telkom yang
menghasilkan nilai penjualan Rp3 triliun yang konon dilakukan tanpa sepengetahuan direksi. Bapepam
tentu mengetahui ketidakberesan itu. Akan tetapi, ada faktor X yang menyebabkan Bapepam pura-pura
tidak tahu, sehingga faktor X tadi mengganjal kewenangan mereka untuk menindaklanjuti
ketidakberesan yang terjadi dalam transaksi-transaksi yang berhubungan dengan emiten BUMN
tersebut.http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=5333&cl=Kolom. Rabu, 21 Januari 2009
49
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit. hlm. 173

20. yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-
nilai keadilan serta daya guna.
Dengan berpijak pada teori yang dikemukankan oleh Yoseph Goldstein,
maka hal ini termasuk di dalam Full Enforcement. Hal ini disebabkan masih
adanya pembatas, yang dapat berupa diskresi atau kebijakan yang diambil
oleh Ketua Bapepem, dalam rangka penyelesaian kasus tersebut secara cepat.
Dengan kata lain, Ketua Bapepam bertujuan agar, kerugian negara di dalam
perdagangan ini, dapat cepat kembali. Sebagai salah satu bukti, bahwa pada
awal Januari hingga bulan Agustus tahun 2004, Bapepam telah menjatuhkan
sanksi adminstratif kapada 216 pihak. Total nilai denda yang dikenakan
kepada 216 pihak tersebut sebesar Rp. 5,7 milyar rupiah, dari jumlah ini, telah
dilakukan pembayaran oleh pihak-pihak tersebut sebesar Rp. 4,6 milyar.
Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa, Ketua Bapepam lebih cenderung untuk
menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut, dengan menempuh jalur di luar
pengadilan. 50
Oleh karena itu, proses pengembalian sejumlah kerugian yang terjadi
melalui penetapan denda administrasi, akan lebih cepat apabila dibandingkan
melalui proses sistem peradilan pidana, serta Bapepam beranggapan tingkat
kerugiannya tidak begitu membahayakan.
Akhirnya, lagi-lagi semua itu harus dikembalikan kepada tiga komponen
sistem hukum Friedman: legal substance, legal structure, dan legal culture.51
Efektivitas dan optimalitas Bapepam dalam menjalankan fungsi dan
kewenangan yang dimilikinya dalam dunia pasar modal nasional sangat
tergantung pada ketersediaannya perangkat yang mendukung fungsi dan
kewenangannya itu, yakni perangkat yuridis, perangkat struktural dan kualitas
sumber daya manusia, serta keberanian melawan mentalitas korup dan "yes-
man" yang ada selama ini.
3. Kendala pembuktian
Ketika ditanya soal penyelesaian kasus itu, di salah satu media nasional (8
Juni 2007), Ketua Bapepam-LK mengatakan ”Mereka (pihak pengadilan)
50
BAPEPAM. Cetak Biru Pasar Modal Indonesia. Jakarta 2007
51
Penegakan hukum sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum
(legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji
ke dalam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan
sosial ini yang menjadi dependent variable. Dalam kedudukan hukum sebagai independent variable
maka dapat dikaji secara law in action serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent
variable termasuk kajian hukum dan masyarakat (law and society). Sebaliknya, jika hukum dijadikan
dependent variable, termasuk kajian sosiologi hukum (sociological of law). Perbedaan keduanya ialah
kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara
keduanya tidak lagi memandang hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat
normatif-dogmatif hukum. Siswanto Sunarso. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia. Penerbit
Citra Aditya Bakti. Bandung 2005, hal 26.

21. selalu bilang bukti yang kami sampaikan itu bentuknya transaksi elektronik
dan itu tidak bisa digunakan”. 52
Pembuktian adanya unsur pidana insider trading seharusnya dilakukan
dengan merekonstruksi kepemilikan saham oleh orang dalam (OD). Plus
penyampaian informasi material yang terlambat atau menyesatkan (IOD:
informasi orang dalam). Semuanya lalu dipetakan terhadap pola transaksi
bursa itu sendiri. Tapi, lagi-lagi, Bapepam-LK enggan bergerak. Mereka
beralasan, pemeriksaan dan penyidikan insider trading memakan waktu lama,
di Amerika Serikat sampai 10 tahun. Padahal, kasus Enron yang juga berpola
OD dan IOD bisa dituntaskan kurang dari setahun. 53
Dalam kasus PGN itu, Bapepam-LK menetapkan sanksi administrasi atas
pelanggaran Pasal 87 dan 93 UU Pasar Modal. Berarti, memang kuat dugaan
adanya tindak pidana berpola OD dan IOD. Bapepam-LK hanya malas
meneruskannya ke level pengadilan. Betul, penindakan hukum di pasar modal
dunia mengenal penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement).
Namun, di Indonesia, skema itu belum ada mekanismenya. Belum ada PP-
nya, kendati itu adalah amanat Pasal 102 ayat 3UU Pasar Modal. Semestinya,
ada mekanisme yang menjamin bahwa penyelesaian masalah secara
administratif tidak menghilangkan tindak pidana yang dibuat. Vonis atas
kasus semacam itu tetap bersifat pidana kendati sanksinya bersifat
administratif seperti denda, bukan kurungan dan denda.
Selain kasus Indosat, kasus yang menimpa PT PGN (Perusahaan Gas
Negara), juga bakal masuk laci secara rapi. Dalam kasus ini, diduga terjadi
permainan menekan harga saham PGN oleh orang dalam hingga terjadinya
divestasi. Kasus ini berbau insider trading. Aneh, memang. Sistem yang telah
berlangsung selama satu dekade berjalan tanpa koridor hukum. Padahal,
meski elektronik, sistem itu masih auditable. Bahkan, jika diperlukan
verifikasi alat bukti (lintas sektor), sudah ada pula PPATK.
Di beberapa referensi penegakan hukum pasar modal dunia, skema di luar
peradilan adalah perdamaian tanpa menghilangkan rekam jejak pelaku tindak
pidana. Itulah sebabnya, jika kita berselancar di database litigasi SEC Amerika
52
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2007/pdf/SP27120
7%20PGAS.pdf
53
Informan dari biro pemeriksaan dan penyidikan Bapepam menjelaskan, memang selama ini kasus-
kasus pasar modal yang berindikasi pidana maupun perdata diselesaikan pada tingkat Bapepam (luar
persidangan) dengan hukuman berupa denda administrasi, belum pernah sekalipun ditempuh
penyelesaian melalui kebijakan pidana (sistem peradilan pidana). Sebenarnya hal ini bukan tanpa
alasan. Dijelaskan pula bahwa, jika diselesaikan melalui jalur pengadilan (pidana), akan memakan
waktu yang cukup lama, selain karena masalah pembuktian yang sangat sulit, sehingga uang yang
hilangpun lambat pula kembalinya. Alasan lainnya adalah, sebagaimana sanksi pidana yang menganut
effek jera bagi yang dikenakan sanksi tersebut, sanksi yang berupa denda administrasi juga
mengandung effek jera. Ini disebabkan, di dalam dunia usaha, nama baik sangatlah penting. Seperti
diketahui bahwa hukum pidana dengan sanksi pidananya, akan menimbuilkan stigma bagi orang yang
terkena, sehingga diprosesnya pihak-pihak (pelaku pelanggaran) secara pidana, serta dijatuhi hukuman
pidana, akan berdampak pada tercorengnya nama baik mereka, sehingga jika akan memasuki lagi
dunia pasar modal akan mengalami kesulitan, seperti lunturnya kepercayaan pihak lain terhadap
sipelaku tersebut. http://www.economic-law.net/jurnal/ElfiraTaufani.doc

22. Serikat, akan ditemukan rilis kasus pidana yang detail. Dampak dari tidak
hilangnya tindak pidana adalah efek jera. Sehingga, ruang gerak pelaku di
kemudian hari bisa dipersempit.54
Bagaimana jika orang yang sudah di denda administrasi masih
menyangkal ?. Di Amerika, mekanisme untuk itu sudah tersedia. SEC akan
mengajukan kasusnya ke kejaksaan (court settlement). Nah, untuk menjamin
tidak adanya distorsi dalam skema peradilan, Amerika membentuk Kejaksaan
Transaksi Keuangan (Office of New York State Attorney General Eliot
Spitzer). Inilah terobosan hukum yang bertujuan untuk menghindari debat
alat bukti. Korea Selatan mengikuti pola tersebut. Bahkan, di Negeri Ginseng
itu, out of court settlement diatur oleh payung hukum yang pelaksanaannya
disepakati oleh otoritas pasar modal, kejaksaan, dan peradilan.
Di Indonesia, tak ada upaya ke arah sana. Hanya ada retorika bahwa pasar
modal adalah benteng pelaksanaan good corporate governance (GCG).
Kalaupun Bapepam-LK sesekali mengajukan pengaduan pidana, pengaduan
itu disampaikan dalam rilis dua hingga tiga lembar tanpa menyentuh
kronologis dan penegasan tindak pidana.55 Seperti menggantang asap,
memang. Maka, semakin jelaslah sosok bursa kita sebagai enclave bagi para
petualang kelas kakap. Jika demikian, ujungnya mudah ditebak: bursa tak
banyak bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Transaksi di BEJ pada lima
tahun pertama setelah krisis rata-rata Rp 350 miliar per hari. Kini, sudah Rp 4
triliun per hari. Anehnya, itu semua tidak diikuti oleh normalisasi intermediasi
dari sektor keuangan ke sektor riil. 56
54
Untuk mengatasi problem standar pembuktian, Amerika Serikat dan Australia (Corporations Act
2001) memperkenalkan mekanisme baru „menghukum‟ pelaku kejahatan kerah putih, melalui civil
penalty. Civil penalty dianggap jalan tengah antara mekanisme pidana dan perdata (Kenneth Mann:
1992) untuk menghukum pelaku kejahatan kerah putih. Di satu sisi, civil penalty mempunyai
karakteristik yang mirip dengan sanksi pidana denda (bandingkan dengan sanksi ganti rugi secara
perdata). Di sisi lain, secara prinsip, tunduk pada hukum acara perdata dan standar pembuktian yang
berlaku untuk kasus perdata biasa, yaitu berdasarkan balance of probabilities. Penerapan civil penalty
diharapkan meningkatkan keberhasilan menghukum pelaku kejahatan kerah putih karena standar
pembuktian lebih rendah, daripada standar pembuktian dalam hukum pidana. Selain itu diharapkan,
civil penalty dapat menimbulkan efek jera karena umumnya jumlah denda (penalti) bisa sangat besar.
Civil penalty sulit diterapkan dalam proses perdata biasa karena hambatan teknis soal menghitung
jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Tentunya secara teknis tidak mudah
menghitung besarnya kerugian akibat market manipulation. Mengingat problem yang dihadapi
Bapepam-LK dalam menindaklanjuti penyidikan pelanggaran pasar modal, mungkin perlu
dipertimbangkan penerapan ketentuan mirip civil penalty dalam sistem hukum pasar modal nasional.
http://www.madani-ri.com/2008/02/13/catatan-hukum-hakikat-pertanggungjawaban-pribadi-dalam-
uupt-2/
55
Misalnya, Press Release tanggal 1 Februari 2007 tentang perkembangan kasus PT. PGN hanya
terdiri dari 1 (satu) halaman.
56
Divestasi saham pemerintah di BUMN memang seperti jadi bancakan. Setelah PGN berlalu aman,
divestasi Bank Negara Indonesia (BNI) terlihat seperti mengulang pola curang yang sama. Di sektor
riil, cerita yang terdengar tetap saja tentang ramainya PHK dan tak terserapnya angkatan kerja baru.
Bahkan, saat indeks naik dari kisaran 400 (tahun 2000) ke 2.200 (tahun 2007), penerimaan negara dari
divestasi saham pemerintah lewat BEJ selalu saja di bawah target APBN. Coba perhatikan, pada 31
Juli 2007, transaksi saham BNI mendadak naik hingga 8,4 juta saham. Biasanya, saham itu
ditransaksikan tak lebih dari satu juta saham per hari. Kenaikan itu berasal dari transaksi jual besar-
besaran selama 10 menit di pukul 13.30-13.40 WIB. Harga saham BNI anjlok. Di sesi awal

23. Terkait dengan alat-alat bukti, maka menurut Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang termasuk alat bukti adalah: 57
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan
Selanjutnya, Pasal 180 KUHAP menyebutkan Hakim ketua sidang juga
dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru
oleh yang berkepentingan, bila hal tersebut diperlukan untuk menjernihkan
duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan.
4. Proses peradilan
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System). Sasaran yang ingin
dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap
penyidikan, penuntutan, hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi. Hakikat
sistem pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau
mengurangi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat instannasional,
sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat
dan berkeadilan.58
Menurut Mardjono Reksodipoetro, memberikan pengertian bahwa
Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sistem pengendalian kejahatan yang
terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
permasyarakatan terpidana. Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan Sistem
Peradilan Pidana adalah:59
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya.
sebelumnya, saham itu masih bertengger di harga terbaik (Rp 2.750). Pada pukul 14.00 WIB, di hari
yang sama, ada jumpa pers di Kementerian BUMN. Dikabarkan, harga divestasi saham BNI adalah Rp
2.050. Jelas sekali, ada transaksi jual besar-besaran yang berdampak pada turunnya harga saham BNI.
Ini indikasi adanya manipulasi pasar oleh pihak tertentu mendahului informasi rendahnya harga
divestasi (insider trading?) .
57
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981,
pasal 184
58
Mien Rukmini. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminilogi. Penerbit Alumni. Bandung 2006, hal 84
59
O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana. Alumni.
Bandung 2006, hal 4

24. Dalam kasus Perkara Pidana Nomor: 1983/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.60 yang
dalam hal ini menjadi satu-satunya kasus tindak pidana pasar modal yang
dibawa ke peradilan pidana. Dalam perkara pidana tersebut para Terdakwanya
hanya dihukum dengan hukuman percobaan. Dan terhadap putusan yang
demikian Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum (banding).
Terhadap putusan perkara pidana tersebut diatas, maka dengan sendirinya
telah menjadi suatu yurisprudensi. Dimana, yurisprudensi nantinya akan
menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara tindak pidana pasar
modal di Indonesia.
Ada 3 (tiga) sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain: 61
a. Sebab psychologis: Seseorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang
kedudukannya lebih tinggi-Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung
karena hakim yang putusannya dituruti tersebut adalah pengawas
pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag), terutama
apabila putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung,
karena hakim tinggi maupun hakim agung telah banyak pengelaman.
b. Sebab praktis: seseorang hakim mengikuti putusan akim yang
kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut
memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih
tinggi, maka sudah barang tentu pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil)
akan meminta pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi (banding atau
Kasasi), yaitu kepada hakim yang pernah meberikan putusan dalam
perkara yang sama dengan putusan sebelumnya.
c. Sebab dirasakan sudah adil: seorang hakim mengikuti putusan hakim lain
karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah paut, sehingga tidak ada
alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim terdahulu itu.
Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut
dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh
hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu.
Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu
dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak
dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang
ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. 62
Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki
penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa
membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam
penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana,
terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan
faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai
dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya. Misalnya karena
60
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 Mei 2007, Nomor
1983/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.
61
Pontang Moerad. Pembentukan Hukum Melalui putusan pengadilan Dalam Perkara Pidana.
Penerbit Alumni. Bandung 2005, hal 332.
62
Adam Chazmawi. Loc.Cit, hal 55

25. kemelaratan dan untuk makan, ia mencuri sebungkus roti, karena butuh uang
untuk mengobati istrinya yang luka parah akibat kecelakaan terpaksa ia
menggunakan uang kas kantor (penggelapan, pasal 372 KUHP); kejahatan-
kejahatan culpa, dan masih banyak contoh lainnya.63
Dalam hal-hal manakah hakim dapat menjatuhkan pidana dengan
bersyarat?. Dalam pasal 14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat
menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:64
1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda
maupun kurungan pengganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila
benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang
ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi
terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda
bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan
pendapatan negara.
Dengan demikian, dalam memberikan penyelesaian perselisihan hukum
yang dihadapkan kepadanya, Hakim memberikan penyelesaian definitif yang
hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut vonis. Putusan hakim
merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa
kongkret (in-concreto).65
Pada kesempatan lain, M. Yahya Hararap mengatakan, tujuan dan fungsi
putusan yang diambil hakim melalui judge made law atas kasus-kasus yang
memiliki ciri particular case, antara lain mempunyai tujuan, antara lain
mencegah terjadinya putusan disparitas.66
Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia,
mengalami apa yang disebut sebagai ”the disturbing disparity of sentencing”.
Yang dimaksud dengan disparitas pidana (disparity of sentencing) dalam hal
ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang
sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanyanya
dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa
pembenaran yang jelas.67
Apabila suatu putusan pengadilan (hakim) diikuti secara terus menerus
oleh hakim-hakim yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara
yang lain dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang mempunyai
faktor-faktor esensiel yang sama, maka itulah yang dinamakan ”yurisprudensi
tetap” (standaardarresten).68
Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa yang dimaksud dengan prinsip full disclosure adalah suatu prinsip
keterbukaan yang berisi bukan merupakan suatu “pernyataan menyesatkan
(misrepresentation)” dan “suatu pernyataan salah (omission) dari emiten”.
63
Adam Chazmawi., Ibid
64
Ibid., hal 59
65
Pontang Moerad., Op.cit., hal 81
66
Ibid., hal 337
67
Muladi dan Barda Nawawi Arief,. Ibid. 51
68
Pontang Moerad., Ibid, hal 332.

26. Adapun, penerapan interpretasi hukum terhadap prinsip keterbukaan masih
diperlukan penjabaran dan penjelasan, agar menjadi lebih mudah untuk
dipahami oleh para pelaku pasar modal.
Bahwa penyelesaian hukum terhadap para Emiten yang melanggar prinsip
full disclosure menurut Undang-undang Pasar Modal yang terjadi selama ini
lebih menggunakan sanksi denda administrasi. Dan, pihak BAPEPAM-LK
belum berperan sebagaimana yang diharapkan, khususnya dalam mengambil
langkah-langkah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku pelanggaran
prinsip keterbukaan
Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip full
disclosure dalam bentuk pidana tidak dibawa ke pengadilan adalah sebagai
berikut:
a. Obyek penegakan hukum masih sulit ditembus oleh aturan hukum
b. Keberadaan dan Peran Bapepam-LK
c. Kendala pembuktian
d. Proses peradilan